IMG-LOGO
Nasional

Sekjen PBNU: Ormas Tanpa Media, Tinggal Nunggu Jadi Fosil

Kamis 1 November 2018 22:45 WIB
Bagikan:
Sekjen PBNU: Ormas Tanpa Media, Tinggal Nunggu Jadi Fosil
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini
Jakarta, NU Online 
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan di era digital ini agar lembaga-lembaga NU aktif mengabarkan kegiatannya di media sosial. Karena melalui media itu, NU akan kelihatan eksistensinya di mata warganet. 

“Ormas yang tak menggunakan sosmed tinggal tunggu menjadi fosil,” tegasnya pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) terkait Program NU Peduli di Lombok dan Sulawesi Tengah, di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (1/11). 

Menurut data survei, lanjutnya, pada tahun 2017, hampir separuh penduduk Indonesia menggunakan telepon seluler yang terhubung ke jaringan internet. Pada tahun 2018 jumlahnya bertambah 11 juta atau 54 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. 

“Trennya naik. Mungkin 7 tahun lagi menjadi 79 persen,” tambah pria asal Cirebon, Jawa Barat. 

Terkait strategisnya media, khususnya media sosial, mantan aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ini meminta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lebih aktif untuk berjejaring. 

Sebagai lembaga Penggalangan dana, sambungnya, LAZISNU bisa melakukannya lewat media sosial. Juga bisa menggunakan cara-cara lama yaitu door to door.

Sekjen menegaskan, LAZISNU merupakan salah satu tulang punggung dalam organisasi NU karena merupakan tulang punggung organisasi. Karena upaya-upaya penggalangan dana ini bisa menjadi salah satu khidmah NU kepada umat dan bangsa Indonesia. 

Ia mengapresiasi warga NU dan pesantren yang telah berhasil dalam upaya seperti itu, misalnya PCNU Sragen dan Pondok Pesantren Sidogiri. (Abdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 1 November 2018 23:45 WIB
Tolak Ujaran Kebencian, Bimas Islam Ingatkan Netralitas PNS Kemenag RI di Bidang Politik
Tolak Ujaran Kebencian, Bimas Islam Ingatkan Netralitas PNS Kemenag RI di Bidang Politik
(Foto: via sbca.co.uk)
Jakarta, NU Online
Dirjen Bimas Islam Kemenag RI mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) terutama di lingkungan Kementerian Agama RI untuk memperhatikan kembali tata tertib dan kode etik kepegawaian. Hal ini dimaksudkan agar pegawai negeri dapat menjaga sikap netral dalam bidang politik.

Kepala Ortala, Kepegawaian, dan Hukum (Ortapeghum) Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Thobib Al-Asyhar mengatakan bahwa pegawai negeri termasuk PNS di lingkungan terikat dengan kode etik kepegawaian.

“Jangan sampai kita berurusan dengan kasus ujaran kebencian karena soal-soal politik. Ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh ASN,” kata Thobib dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Tim Siber Antinarkoba, Antipornografi, dan Antiradikalisme di Jakarta Pusat, Rabu (31/10) sore.

Forum rapat nasional ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Di hadapan puluhan PNS Kemenag dari pelbagai wilayah di Indonesia, Thobib menyampaikan bahwa ASN tidak boleh memosting atau menyampaikan ujaran kebencian di publik atau di media sosial. 

Belakangan, kata Thobib, kita sudah mengetahui bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan teguran dan sanksi  untuk PNS yang melanggar disiplin kepegawaian terkait ujaran kebencian ini.

"Oleh karena itu, kita perlu menjaga netralitas dalam soal politik untuk menghindari pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai terutama soal hoaks dan ujaran kebencian,” katanya.

Terkait disiplin dan netralitas PNS pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, pasal 15 dan pasal 16. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Dua regulasi ini selanjutnya disusul dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiga tahun berikutnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-2900/KSAN11/2017 terkait pengawasan netralitas pegawai ASN pada pilkada serentak 2018.

Semua regulasi ini mengatur jelas disiplin dan kode etik PNS termasuk sanksi mulai sanksi ringan berupa sanksi moral dan tindakan administratif atas rekomendasi majelis kode etik hingga sanksi berat. (Alhafiz K)
Kamis 1 November 2018 22:50 WIB
Konsep Berkeluarga secara Maslahah ala NU
Konsep Berkeluarga secara Maslahah ala NU
Jakarta, NU Online
Perbedaan mendasar antara Keluarga Maslahah dan keluarga sakinah adalah pada dimensi keterkaitannya dan kemanfaatannya (maslahah) dengan elemen di luar keluarga. Konsep Keluarga Maslahah secara singkat adalah sebuah keluarga memberi kemaslahatan, tidak hanya bagi anggota keluarga keluarganya, namun juga mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat di sekitar, bangsa dan lingkungan.

“Jika Konsep Keluarga Sakinah berfokus antara pasangan dalam rumah tangga saja, maka Konsep Keluarga Maslahah juga mempertimbangkan manfaat keluarga untuk lingkungan di sekitar,” ujar Dr Nur Rofiah di PBNU dalam sebuah diskusi mengenai Konsep Keluarga Masahah.

Secara koseptual Keluarga Maslahah didefinisakan sebagai "Keluarga yang setiap anggotanya mampu mendatangkan kebaikan pada diri masing-masing dan pihak lainnya sehingga keluarga mampu memberikan kebaikan pada seluruh anggota keluarga dan pihak lain seluas-luasnya". 

Ia menjelaskan bahwa Konsep Keluarga Maslahah meliputi beberapa jenis interaksi; yakni relasi suami-istri, relasi orang tua dan anak, relasi dalam keluraga besar, lalu relasi sosial dan relasi ekologis yakni bagaimana sebuah keluarga memperlakukan alam di sekitarnya.

Dengan konsep yang demikian, Keluarga Maslahah ini diyakini dapat mencetak anggota keluarga yang memiliki kepribadian Insan Kamil. “Di mana mereka, memegang konsep hifdul ‘aql (menjaga akal sehat), hifdul amni wassalam (menjaga keamanan dan kedamaian), hifdul wathon (mencintai tanah air) dan mengutamaan da’ul mafasid ‘ala jalbil masholih (mengutamakan meninggalkan kemafsadatan dari pada melakukan kebaikan),” kata Nur Rofiah.

Dalam praktiknya kelak, lanjutnya, Keluarga Maslahah ini akan menolak pernikahan anak, sebab madlorot atau kerugiannya lebih banyak dari pada manfaat yang dihasilkan karenanya. 

Sebenarnya Konsep Keluarga Maslahah adalah konsep yang dibangun dari tradisi pendidikan yang ada dalam kultur Nahdlatu Ulama, yang berasal dari konsep manusia yang memiliki dua peran; sebagai seorang hamba dan sejaligus sebagi khalifah fil ard. 

“Sebenarnya, konsep Keluarga Maslahah ini adalah konsep yang sudah lama ada dalam tradisi Nahdlatul Ulama,” kata Nur Rofiah

Nur Rofiah menjadi satu dari tiga pemateri diskusi yang digelar oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU) ini. Di sampingnya ada Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid dan Aktivis Pendidikan Keluarga Najeela Shihab. 

Mengapa kita harus menolak pernikahan anak
Secara khusus Alissa Wahid menyoroti banyaknya kasus pernikahan anak di Indonesia. Putri sulung Gus Dur ini mengatakan bahwa pernikahan anak menjadi sumber sejumlah masalah lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penerlantaran anak, perceraian, tingginya kematian ibu dan anak hingga stunting.

Menurutnya, saat ini, masih banyak keluarga atau orang tua yang menjadikan pernikahan anak sebagai jalan keluar dari masalah domestik seperti kenakalan remaja. Sebagian orang tua berasumsi bahwa dengan menikahkan anaknya yang berusia di bawah umur, akan menyelesaikan masalah. Padahal faktanya jutru melahirkan masalah baru yang lebih besar.

Alissa memaparkan sejumlah data yang mendukung bahanyanya pernikahan usia anak; Sebanyak 42 persen perempuan di Indonesia menikah di usia 14-19 tahun. Sementara data kematian ibu remaja saat melahirkan adalah 48 orang per seribu kelahiran. Sementara kematian anak dalam seibu kelahiran mencapai 38 kematian. 

Alisaa menilai tingginya angka kematian ibu remaja dan anak diakibatkan ketidak siapan ibu muda dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. “Ibu-ibu bisa membayangnkan bagaimana seorang anak perempuan usia 14 tahun bisa melahirkan seorang bayi?” kata Alissa di hadapan puluhan ibu-ibu peserta diskusi.

Masalah selanjutnya yang bisa lahir dari penikahan anak adalah kesehatan anak yang luput dari prioritas perhatian orang tuanya yang masih muda. Di atas kertas sebanya 37 persen anak di Indonesia mengalami gagal tumbuh optimal.  Alisa menuding, hal itu adalah akibat dari minimnya pengetahuan orang tua atas kesehatan anak.

Alisa melanjutkan, dalam sebuah pernikahan dengan usia pasangan yang begitu muda dan cenderung kurang matang, kekerasan dalam keluarga sangat mungkin terjadi. Dari 105.103 KDRT yang terjadi di tanah air, 93,8 persen terjadi di dalam rumah tangga. 

“Yang paling banyak melakukan kekerasan pada perempuan adalah pasangannya. Di sisi yang lain, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya,” kata Alissa.

Menurut sekretari LKKNU ini, salah satu solusi untuk menekan rantai maslah ini adalah memberikan pendidikan seksual pada anak. Pendidikan ini akan membekali seorang anak sehingga memiliki pengetahuan seputar masalah seksual. “Pendidikan seks akan mengajari adik-adik kita antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan,” ujarnya. 

Alissa menyinggung keengganan beberapa orang terhadap pendidikan seks. Menurutnya, mengangap pendidikan seksual sebagai barang yang tabu, adalah pandangan yang keliru. Justru seorang anak yang dibekali pendidikan seks yang baik oleh orang tuanya akan terhidar dari pendidikan seks dari sumber lain yang lebih berbahaya. 

Sementara itu, Najeela Shihab secara gamblang mengingatkan bahwa tugas mendidik anak ada di dalam keluarga. Orang tua, lanjutnya tidak dapat lepas tanggung jawab atas urusan anak dan menyerahkan begitu saja pada pihak sekolah.

“Jika anak kita tak memiliki hobi membaca, jangan menyalahkan sekolah. Hobi anak usia enam tahun dibentuk dari kebiasaan sejak kecil. Jika keluarganya menanamkan nilai kecintaan pada buku sejak kecil maka akan lahir kecintaan membaca pada anak,” ujarnya. 

Ketiga narasumber sepakat bahwa keluarga merupakan pusat dari pendidikan anak yang dapat menentukan karakter anak. Dan peran orang tua sangat penting dalam menentukan kebiasaan anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya bukan menjadi juragan yang hanya memerintahkan tanpa menyontohkan. (Ahmad Rozali)
Kamis 1 November 2018 21:15 WIB
Pembangunan di Pedesaan Belum Mengutamakan Kepentingan Kelompok Termiskin
Pembangunan di Pedesaan Belum Mengutamakan Kepentingan Kelompok Termiskin
Jakarta, NU Online
Lembaga penelitian The SMERU Research Institute merilis hasil penelitian terbarunya pada Kamis (1/11). Penelitian itu mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir wilayah pedesaan di Indonesia mengalami kemajuan, namun di saat yang bersamaan juga mengalami ketimpang antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Ketimpangan tersebut berkaitan erat dengan dua hal, yakni pembangunan di tingkat desa yang tidak inklusif dan rendahnya capaian pendidikan masyarakat yang berada di kelompok termiskin di perdesaan. 

Pembangunan di sektor pertanian di pedesaan seperti pembangunan saluran irigasi misalnya, hanya dapat dinikmati oleh penduduk desa kaya yang memiliki lahan. Sebaliknya, kebijakan ini tidak berdampak signifikan pada kelompok termiskin karena mereka tidak punya lahan yang mendapat manfaat langsung dari perbaikan irigasi yang dilakukan.

Hal serupa juga terjadi di sektor nonpertanian. Di mana kelompok termiskin yang cenderung berpendidikan rendah juga terhambat untuk mengakses kesempatan kerja yang tersedia. Sehingga kesempatan untuk mempebaiki hidup dengan penghasilan yang baik dari sektor nonpertanian juga gagal diraih oleh kelompok ini. 

Akkibatnya pada waktu yang panjang hanya kelompok yang kaya dan memiliki akses pada pendidikan yang lebih sejahtera, sementara kelompok termiskin tetap tertinggal tanpa perbaikan penghasilan dan tak tersentuh oleh manfaat langsung dari perbaikan infrastruktur yang dilakukan. 

Peneliti Smeru Nila Warda mengungkapkan bahwa  temuan studi ini dihasilkan melalui metode kuantitatif dengan memanfaatkan data-data sekunder. "Sumber data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik berupa Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Desa, dan Survei Sosial-ekonomi Nasional dan dari Peta Kemiskinan Indonesia yang diterbitkan oleh SMERU," katanya pada NU Online, Kamis (1/11). 

Temuan dari studi yang didukungan Yayasan Tifa ini menjadi penting mengingat ketimpangan dipercaya dapat memperlambat penurunan kemiskinan. "Sementara itu, setengah dari orang miskin di Indonesia masih berada di perdesaan. Maka, upaya menurunkan ketimpangan di perdesaan mutlak diperlukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Indonesia," lanjutnya. 

Dari temuan itu, Nila menyebut dua hal yang menjadi rekomendasi pada perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pentingnya pembangunan perdesaan yang afirmatif terhadap orang miskin dan rentan di tingkat desa, terutama dalam percepatan capaian pendidikan. Diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat miskin mengakses pendidikan tingkat tinggi, terutama generasi muda di perdesaan,  agar dalam jangka panjang dapat terjadi mobilitas antargenerasi ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. 

Kedua, dalam jangka pendek diperlukan pemberdayaan yang secara khusus diarahkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan (pendidikan informal dan nonformal) agar mereka dapat menangkap peluang di sektor-sektor pekerjaan yang menguntungkan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut akan meningkatkan produktivitas mereka di sektor pertanian, membuka peluang diversifikasi sumber penghidupan di luar sektor pertanian, juga memenuhi permintaan tenaga kerja berketerampilan tinggi di sektor nonpertanian. (Ahmad Rozali) 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG