IMG-LOGO
Opini

Bendera Rasul ataukah Bendera Demonstrasi?

Jumat 2 November 2018 15:0 WIB
Bagikan:
Bendera Rasul ataukah Bendera Demonstrasi?
Ilustrasi (teakdoor.com)
Oleh Abdul Wahab Ahmad

Di antara hal yang penting dipahami dalam bahasan fiqih adalah sebuah atribut yang bersifat syar’i, dalam arti disyariatkan penggunaannya, akan berubah menjadi atribut biasa yang tak lagi syar’i apabila dipakai di luar konteks kesunnahan penggunaannya.

Hal ini bisa kita lihat dalam kasus ketika seseorang memakai atribut berupa pakaian Ihram. Kita semua tahu bahwa pakaian Ihram berupa lembaran besar kain berwarna putih untuk pria itu hanya disunnahkan untuk dipakai dalam konteks ihram saja, baik untuk haji atau pun umrah. Andai ada seseorang yang memakai pakaian ihram di luar waktu Ihram, seperti saat pergi ke pasar atau mall di Indonesia misalnya, tentu itu tak terlarang. Tetapi dalam hal ini pemakainya jangan merasa bahwa tindakannya adalah sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits perihal pakaian Ihram. Sebab, Rasulullah tak pernah memerintahkan memakai kain Ihram untuk keperluan di luar ihram. Bahkan tak pernah tercatat Rasulullah atau sahabat memakai pakaian ihram untuk hal selain konteks betul-betul ihram.

Hal yang sama juga berlaku ketika seorang wanita muslimah memakai sorban sebagai kerudung. Fenomena ini cukup banyak ditemui saat ini dan gambarnya pun mudah dilihat di internet. Dari segi fiqih, tentu saja tak ada larangan memakai kain sorban sebagai kerudung sebab materi kerudung bersifat longgar tanpa ada aturan khusus. Selama pemakaiannya tak menyerupai lelaki dan bahannya tak transparan, maka secara fiqih tak masalah. Hanya saja tentu pemakainya dilarang membawa-bawa Rasulullah dalam tindakan ini dengan beralasan bahwa memakai sorban merupakan sunnah Rasul sebab sudah maklum bahwa Rasulullah hanya menyunahkan sorban dalam konteks dipakai lelaki saja, bukan sebagai kerudung perempuan.

Nalar yang sama juga bisa kita pakai untuk melihat fenomena aksi demonstrasi yang marak saat ini di mana para demonstran memakai atribut bendera yang mereka sebut sebagai “bendera Islam”, “bendera Rasul” atau “bendera tauhid”. Tentu saja tak ada larangan khusus yang menyatakan demonstrasi dilarang membawa bendera dengan sifat tertentu itu yang mereka yakini sebagai Liwa’ dan Rayah Rasulullah. Silakan berunjuk rasa memakai atribut apa pun selama tak ada simbol-simbol Islam yang diperlakukan dengan cara yang kurang hormat, termasuk Liwa’ dan Rayah. Hanya saja perlu diingat bahwa konteks kesunnahan memakai Liwa’ dan Rayah adalah seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berikut ini:

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَاب اتِّخَاذ الألوية فِي الحروب وَأَنَّ اللِّوَاءَ يَكُونُ مَعَ الْأَمِيرِ

“Dalam hadits-hadits ini [tentang Liwa’ dan Rayah], ada kesunnahan untuk membawa bendera dalam berbagai peperangan dan bahwasanya Liwa’ dibawa oleh Amir.” (Ibnu Hajar, Fath al-Bârî, juz VI, halaman 127).

Adapun di luar konteks perang seperti saat ini, maka tentu saja tak layak membawa-bawa nama Rasul lagi sebab Liwa’ dan Rayah itu tak digunakan dalam konteks yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, yakni konteks perang. Tak pernah sekalipun Rasulullah ﷺ mengibarkan bendera apa pun dalam konteks di luar perang, tidak di kediamannya, tidak di masjidnya, tidak di kediaman para gubernurnya dan tidak di mana pun di luar konteks perang. Juga tak pernah Rasulullah memerintahkan untuk membuat bendera khusus yang menjadi simbol umat Islam seluruhnya dari waktu ke waktu. Ini menjadi bukti bahwa fungsi bendera pada saat itu dan saat ini sudah jauh berbeda.

Adapun peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah yang biasa diasumsikan sebagai kondisi tidak perang, para sejarawan menulis itu sebagai peristiwa peperangan (ghazwah). Istilah “ghazwah Fathu Makkah” dapat ditemukan dengan mudah di berbagai buku sejarah, seperti ar-Rakhîq al-Makhtûm karya al-Mubarakfuri (hlm. 333), al-Mawâhib al-Ladunniyah karya Syihabuddin al-Qasthalani (juz II, hlm. 189), as-Sîrah al-Halabiyah karya Ali Burhanuddin al-Halabi (juz II, hlm. 169), as-Sîrah an-Nabawiyyah karya Ali as-Shallabi (hlm. 748), dan banyak kitab lainnya. Bahkan Dr. Abdurrahman bin Said al-Qahthani, seorang penulis kontemporer, menulis buku berjudul Ghazwah Fathu Makkah fî Dlau’ as-Sunnah al-Muthahharah (Perang Fathu Makkah Dalam Cahaya Sunnah yang Suci) yang berisi informasi detail mengenai peperangan ini dari aspek riwayat hadits. Ini semua adalah bukti bahwa peristiwa Fathu Makkah adalah peperangan, mekipun tak menimbulkan pertempuran sengit sebab jumlah pasukan yang tak sepadan. 

Jadi, menyebut Liwa’ dan Rayah berwarna hitam dan putih bertuliskan kalimat tauhid itu seharusnya jangan menggunakan istilah yang berkonotasi sunnah sebagai “bendera Islam”, “bendera Rasul” atau “bendera tauhid”. Semua sebutan ini tidak tepat, apalagi menurut kajian hadits dan sejarah tidaklah valid bahwa ciri-ciri Liwa’ dan Rayah seperti itu. Liwa’ dan Rayah yang valid dipakai di masa Rasul dan sahabat adalah kain polos dengan beragam warna.

Bila konsisten dengan klaim bahwa itu adalah bendera Rasul, mengapa tak memakai warna lain yang juga pernah dipakai Rasul? Mengapa gaya tulisannya konsisten seperti itu terus tanpa dimodifikasi? Padahal bendera khalifah Keempat Islam berwarna merah dan bertuliskan “Muhammad Rasulullah”, apakah berarti khalifah keempat tak paham simbol umat Islam? Mengapa pula kekhilafahan Utsmaniyah (Ottoman) yang merupakan kehilafahan global terakhir justru memakai bendera dengan bentuk, corak dan warna berbeda tanpa ada satu pun ulama yang menggugat? Sederet pertanyaan ini tentu tak mudah dijawab kecuali mau mengakui adanya unsur propaganda tertentu yang diatasnamakan Islam secara umum.

Baca juga:
Mengenal Bendera Islam (I): Nama-nama dan Fungsinya
Mengenal Bendera Islam (II): Siapa yang Berhak Membawanya? 
Mengenal Bendera Islam (III): Warna dan Tulisan di Dalamnya
Tampaknya yang paling tepat menyebut Liwa’ dan Rayah yang ada sekarang di Indonesia adalah sebagai simbol kelompok tertentu yang mempopulerkannya untuk dikibarkan di luar kondisi perang dalam bentuk dan gaya tulisan yang konsisten itu, yakni kelompok yang mengibarkannya di kantor-kantor dan event-event mereka. Apabila kemudian simbol ini bergeser dari sekadar dipakai kelompok tertentu saja tapi dipakai lintas kelompok dalam ajang demonstrasi, maka sebut saja sebagai bendera demonstrasi. Penyebutan sebagai bendera demonstrasi tentu lebih akurat daripada membawa-bawa Islam atau Rasulullah dalam pemakaian atribut yang konteksnya di luar konteks yang disunnahkan oleh Islam itu sendiri. Wallahu a'lam.


Penulis adalah Wakil Katib PCNU Jember dan Peneliti di Aswaja NU Center Jember.

Tags:
Bagikan:
Kamis 1 November 2018 8:0 WIB
HTI dan Syekh Siti Jenar dalam Pusaran Kekuasaan
HTI dan Syekh Siti Jenar dalam Pusaran Kekuasaan
Oleh Imam Muchani

Beberapa hari yang lalu, saat memperingati Hari Santri ke-4, tanggal 22 Oktober 2018. Tanah air kita digaduhkan dengan munculnya video pembakaran bendera hitam oleh sekumpulan orang yang memakai pakaian Banser. Menjadi gaduh karena di dalam bendera itu terdapat tulisan kalimat tauhid La illaha ilallah muhammadur rasulullah. Sebagian umat Islam menyebutnya sebagai bendera tauhid, sebagian lain menyebutnya sebagai bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0028.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan atas nama Hizbut Tahrir Indonesia, dan  diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Maka, secara legalitas formal keberadaan HTI telah resmi dibubarkan.

Sebagai orang yang pernah meneliti Hizbut Tahrir dalam bentuk tesis berjudul Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia tahun 2017, maka, saya merasa perlu membahas ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam yang dapat mengakibatkan perpecahan umat dan bangsa Indonesia.

Untuk memahami Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya ditulis HTI) kita harus bisa membedakan dua pokok kajian utama, yaitu: kajian menurut ilmu Hukum Tata Negara dalam hal ini menurut pandangan pemerintah Indonesia selaku pemangku kekuasaan dan kajian menurut ilmu hukum Islam (hukum Syariat).

Menurut pandangan pemerintah Indonesia keberadaan HTI sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena HTI memiliki paham konsep khilafah. Dalam buku-buku literatur yang dikeluarkan oleh HTI, khilafah mempunyai makna kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

Konsep khilafah ini tidak mengenal istilah batas-batas wilayah seperti bentuk negara-negara saat ini. Jadi menurut pandangan HTI, umat Islam hanya bisa jaya dan disegani di dunia kalau berada dalam satu pemerintahan tunggal yang dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan khalifah. HTI melihat, kejadian-kejadian hancurnya negara Islam seperti Afghanistan, Irak, Suriah atau pembantaian Muslim Rohingnya tidak akan terjadi apabila umat Islam kompak di bawah satu pemerintahan yang kuat yang disebut dengan Khilafah.

HTI juga melihat bahwa konsep khilafah ini sudah teruji, karena sudah pernah dipraktikkan pada masa sahabat Khulafaur Rasyiddin sampai masa dinasti-dinasti Islam seperti Muawiyah, Abbasiyah, Fatimiyah sampai masa Turki Usmani. Bila melihat konsep khilafah demikian, maka menjadi wajar dan sangat tepat apabila pemerintah Indonesia membubarkan HTI, karena jelas akan merongrong keutuhan NKRI, sedangkan NKRI sudah final, harga mati.

Namun, apabila melihat pandangan HTI dari sisi pandangan syariat Islam, menyatakan HTI sesat atau bahkan menganggap HTI telah kafir sangatlah tidak tepat. Sebab, dalam mengambil setiap keputusan HTI selalu berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, ijma dan qiyas. Sebagaimana umumnya dasar hukum yang digunakan dalam syariat Islam. Seperti contoh sistem khalifah ini berdasarkan kepada firman Allah: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."  (QS. Al-Baqarah:30)

Selain hal di atas, pemikiran HTI tidak hanya "melulu" membahas masalah khilafah saja, HTI juga membahas tentang fikih (hukum-hukum Islam), jinayah (hukum pidana Islam), siyasah (ilmu politik Islam), muamalah (ilmu ekonomi Islam), al-qadha (pengadilan), majelis syura (lembaga demokrasi) dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Semua pemikiran tersebut selalu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Maka menjadi tidak aneh ketika HTI membuat simbol bendera baik bendera yang biasa disebut dengan al-liwa bendera berwarna putih dan panji-panji perang yang disebut dengan ar-rayah berwarna hitam. Kedua bendera dan panji tersebut di dalamnya bertuliskan kalimat tauhid la ilaha ilallah muhammadur rasulullah, (hal ini terdapat dalam buku pegangan dan buku yang dikeluarkan HTI Sistem Pemerintahan Islam karangan Abdul Qaddim Zallum tahun 2002 hlm. 194 juga buku Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), tahun 2005, hlm. 283-284).

Lalu, kenapa HTI membuat bendera seperti itu, karena menurut HTI itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits: "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa panji Rasulullah SAW berwarna hitam sedangkan benderanya berwarna putih". (HR. Ibnu Majah)

Di sinilah titik letak pangkal perdebatan mengenai pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu. GP Ansor (Banser) melihat itu sebagai bendera HTI sementara kelompok umat Islam lain menganggap itu murni bendera tauhid. Lalu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kedua-duanya bisa benar juga bisa juga salah. Banser yang telah membakar bendera itu bisa jadi benar karena sering melihat HTI (sebelum dibekukan) sering membawa bendera itu dalam aksi-aksi demonya (jejak digital membuktikan). Tapi Banser bisa juga salah karena telah membakar bendera itu sehingga menjadi viral dan membuat gaduh anak bangsa. Padahal dalam sistem aturan hanya instansi tertentu yang diperbolehkan menghilangkan atau melenyapkan bukti-bukti suatu organisasi terlarang. Banser tidak berhak untuk itu.

Kelompok umat Islam lain (baca: kelompok pembela tauhid) bisa jadi benar karena dalam bendera yang dibakar itu tertulis lengkap kalimat tauhid, dan ada kekhawatiran itu akan menjadi contoh yang tidak baik di kemudian hari seandainya ada orang-orang yang tidak suka pada Islam kemudian membakar bendera atau simbol-simbol tauhid. Lalu orang yang membakar itu berkata: yang saya bakar bendera HTI atau bendera ISIS, kamu mau apa? Padahal nyata-nyata di dalam bendera itu tidak ada tulisan HTI atau ISIS bahkan Al-Qaeda, kelompok-kelompok terlarang yang sering menggunakan simbol-simbol Islam.

Lalu kelompok ini bisa jadi salah karena terlalu reaktif bahkan sudah banyak yang melakukan demo-demo padahal Pengurus GP Ansor telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Penulis melihat sepertinya umat Islam sekarang ini sangat berat untuk menjadi seorang pemaaf. Padahal kasus ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Marilah kita percayakan hal ini kepada Polri yang memang telah diberi wewenang oleh negara untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Padahal seandainya terjadi perpecahan yang rugi umat Islam sendiri dan juga bangsa ini.

Lalu apa hubungan HTI dengan Syekh Siti Jenar? Dalam sejarah Islam di Nusantara, Para Wali Songo berpendapat untuk menopang penyebaran dakwah Islam yang efektif dan masif  perlu adanya institusi kekuasaan. Maka, Para Wali Songo dan Raden Fatah sepakat mendirikan Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Di saat bersamaan muncullah Syekh Siti Jenar (Raden Abdul Jalil) yang menyebarkan ajaran tasawuf yang kita kenal dengan ajaran manunggaling kawulo gusti (penjawaan dari ajaran wahdatul wujud) atau dalam bahasa Indonesia diartikan menyatunya Zat Tuhan dengan Makhluk (manusia). Ajaran lain dari Syekh Siti Jenar yang paling kontroversi adalah terkait tentang konsep hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan.

Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Dampak dari ajaran ini adalah membuat orang malas dalam berusaha karena hidup hanya menunggu mati. Menjadikan manusia kurang produktif. Padahal pada saat itu, dibutuhkan orang-orang yang suka bekerja keras untuk membangun penyebaran Islam yang disokong oleh kerajaan Demak. Sehingga para Wali Songo khususnya Sunan Kali Jogo melihat ajaran Syekh Siti Jenar ini sangat berbahaya terhadap kemajuan dakwah Islam. Jadi yang menjadi kajian disini adalah semata-mata kajian ilmu syariat dan ilmu siyasah (politik) untuk kemaslahatan yang lebih luas.

Setelah beberapa kali melakukan diskusi antara Wali Songo dan Syekh Siti Jenar, akhirnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa Syekh Siti Jenar tidak mau meninggalkan ajarannya karena merasa tidak melanggar ajaran Islam terutama dari sisi ilmu hakikat. Sedangkan para Wali Songo menangkap Syekh Siti Jenar telah melanggar syariat di samping belum waktunya mengajarkan ilmu hakikat untuk orang-orang yang baru masuk Islam.

Penulis melihat, dengan pertimbangan bahwa Syekh Siti Jenar telah melanggar syariat (ajaran penyatuan dengan Tuhan) dan belum waktunya mengajarkan ilmu hakikat serta intrik bumbu politik kekuasaan berlabel kemaslahatan dakwah Islam yang lebih luas maka Syekh Siti Jenar harus dihukum, dalam beberapa literatur disebutkan Syekh Siti Jenar dihukum pancung.

Pertanyaannya, benarkah ajaran Syekh Siti Jenar sesat? Menurut penulis belum tentu, sebab bila ditinjau dari kaidah ilmu hakikat ajaran Syekh Siti Jenar tidak sepenuhnya salah, karena ajaran  manunggaling kawulo gusti (Wahdatul wujud), bermakna bahwa didalam diri manusia itu terdapat roh yang berasal dari Tuhan, maka manusia dimungkinkan bisa menyatu dengan Tuhan, tentu bukan dari sisi roh tapi dari jasad. Hal ini sesuai dengan firman Allah: "Ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya Roh-KU. Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". (QS. Shaad. 71-72)

Jadi hubungan Hizbut Tahrir Indonesia dan Syekh Siti Jenar adalah menurut pandangan syariat dan hakikat kedua-duanya belum tentu salah (bisa jadi malah benar), tapi bila dilihat dari sisi kekuasaan, pemikiran kedua-duanya sangat berbahaya, bisa mengancam keberlangsungan sebuah negara dan kerajaan yang berdaulat. Jadi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemenkum dan HAM dan Kerajaan Demak saat itu melalui Wali Songo sebagai penjaga kedaulatan, membubarkan HTI dan menghukum Syekh siti Jenar sudah sangat tepat.


Penulis adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, OKI
Rabu 31 Oktober 2018 21:45 WIB
Apakah Pakai Celana Melebihi Mata Kaki (Isbal) Otomatis Sombong?
Apakah Pakai Celana Melebihi Mata Kaki (Isbal) Otomatis Sombong?
Ilustrasi (fikhguide.com)
Oleh Abdul Wahab Ahmad

Semua yang bicara soal fiqih, wajib paham tentang aspek ta'abbudi dan ta'aqquli. Ta'abbudi adalah aspek yang berada di luar ranah akal sebab penentunya hanyalah nash (teks ayat atau hadis). Adapun ta'aqquli adalah sesuatu yang bisa dinalar, sebab itu penentuannya adalah nalar itu sendiri.

Contoh praktis:
Najis adalah ranah ta'abbudi. Ketika nash sudah menetapkan sesuatu sebagai najis, maka secara fiqih diputuskan sebagai najis dan tak bisa dinegosiasi dengan akal. Misalnya: hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i menurut nash adalah najis. Status ini sudah final tak bisa ditawar dengan akal lagi. Entah hewan tersebut masih segar sehingga menurut akal tak ada bedanya dengan yang disembelih atau sudah busuk sehingga berpenyakit.

Babi menurut nash adalah najis. Status ini juga sudah final. Alasan-alasan bahwa babi mengandung penyakit, cacing pita, perilakunya kotor dan sebagainya tak berpengaruh apapun pada hukum. Meskipun alasan-alasan itu terbukti tidak ada, maka hukumnya tetap najis secara fiqih.

Demikian juga dengan kewajiban iddah bagi perempuan yang ditinggal mati atau dicerai suaminya. Dia tetap wajib iddah berdasarkan nash yang ada, tak peduli meskipun melewati pemeriksaan kedokteran dia sudah tahu betul kondisi rahimnya sedang kosong (tidak hamil) sehingga kalau menikah lagi takkan ada keraguan nasab anak.

Karena status hukum ta'abbudi tergantung pada ada tidaknya nash, maka hal-hal yang tergolong ta'abbudi terbatas pada yang ada nash-nya saja. Jumlah ta'abbudi ini juga takkan bertambah hingga kapan pun sebab penentuannya bukan ranah ijtihad.

Adapun yang ta'aqquli adalah hal-hal umum yang bisa dinalar, seperti mafsadah (kerusakan), kezaliman, keadilan dan seterusnya. Contoh praktisnya: Bila semisal suatu hal nyata menimbulkan mafsadah, maka hal tersebut terlarang kecuali dalam kondisi tertentu yang meringankannya. Namun bila unsur mafsadah ini tak terbukti ada, maka sesuatu itu tak terlarang. Demikianlah kaidah yang berlaku dalam hal-hal yang ta'aqquli, selalu ada penentu hukum (illat) yang menentukan ada tidaknya sebuah putusan hukum.

Sekarang, kita beralih pada kasus kesombongan. Apakah kesombongan ini ta'abbudi ataukah ta'aqquli? Pembahasan ini akan berpengaruh pada cara kita memahami hukum isbal atau memakai pakaian melebihi mata kaki.

Bagi sebagian kelompok, berdasarkan beberapa nash umum tentang isbal, bila bawahan seorang lelaki menjulur di bawah mata kaki, maka berarti dia dianggap sombong. Tak peduli isi hatinya apa, yang penting tatkala dia isbal maka langsung dianggap sombong. Nalar seperti ini menunjukkan bahwa kesombongan dianggap sebagai ranah ta'abbudi yang tak bisa dijangkau akal tetapi diputuskan murni oleh nash.

Bagi kelompok lainnya tidak demikian. Menjulurkan bawahan di bawah mata kaki harus dilihat motifnya dulu di dalam hatinya. Bila motifnya adalah pamer pakaian atau pamer status sosial yang menunjukkan dia adalah kelas atas, bukan kelas pekerja kasar yang lumrahnya mengangkat bawahannya di atas maka kaki agar tak ribet sewaktu bekerja, maka hukumnya adalah haram. Niat pamer itulah yang menjadi wujud kesombongan. Sedangkan bila dalam hatinya tak ada motif kesombongan seperti itu, namun semata karena kebiasan yang berlaku umum, maka isbalnya tak mengapa dilakukan.

Bila kita mau melihat secara objektif, kelompok kedua adalah yang benar dalam hal ini. Kesombongan adalah sesuatu yang dapat dinalar (ma'qulul ma'na). Tanpa ada nash sekalipun, seseorang bisa mengidentifikasi ada tidaknya unsur kesombongan dalam suatu tindakan. Unsur-unsur itu seperti merasa dirinya unggul dan hebat, merasa orang lain lebih rendah, menolak hal yang sudah nyata benar dengan angkuh, dan sebagainya. Ini semua dapat dinalar dan diketahui ada tidaknya berdasarkan indikasi-indikasi yang sifatnya empiris.

Karena itu, penentuan kesombongan sama sekali tak memerlukan nash ayat atau hadis. Apakah fulan yang memakai jam tangan seharga ratusan juta rupiah dianggap sombong? Untuk menjawabnya tak perlu mencari hadis tentang jam tangan mahal, tapi cukup dengan melihat indikasinya.

Bila kita anggap kesombongan sebagai hal ta'abbudi yang bergantung sepenuhnya pada nash, maka kita takkan bisa menentukan suatu tindakan sebagai sombong atau tidak tanpa adanya nash. Dalam kasus jam tangan mahal itu, harus ada nash yang menyatakan bahwa itu masuk kategori sombong atau tidak. Dengan demikian, butuh jutaan nash untuk menghukumi jutaan perbuatan. Tetapi faktanya tidak demikian, hanya sedikit nash yang berbicara tentang kesombongan dan dari itu sudah cukup sebagai pedoman untuk menilai seluruh hal dengan cara qiyas (menganalogikan hukum).

Berlakunya qiyas dalam hal kesombongan adalah bukti tak terbantahkan bahwa tolok ukur kesombongan adalah ranah ta'aqquli. Bila ia adalah ta'abbudi, tentu saja tak bisa berlaku qiyas.

Dengan demikian, asumsi sebagian kelompok bahwa kesombongan dapat diputuskan keberadaannya semata karena nash belaka adalah asumsi yang salah. Dalam kasus isbal, ada tidaknya kesombongan hanya bisa diukur dengan ukuran yang dapat dinalar, seperti adanya indikasi pamer, angkuh dan sebagainya.

Salah apabila tetiba semua isbal langsung mendapat vonis sombong tanpa bisa ditawar lagi dengan alasan ada beberapa nash yang menyatakan bahwa isbal adalah sombong. Ini jelas merupakan pembacaan nash yang tidak tepat. Yang benar, isbal banyak terjadi karena motif sombong sehingga layak dilarang. Adapun bila tanpa motif sombong maka tak mengapa.

Karena itulah, Nabi sendiri pernah isbal, demikian juga Abu Bakr, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan mungkin banyak sahabat lainnya yang tak terdata. Di kalangan Tabi'in, Imam Abu Hanifah dan beberapa tokoh besar lain juga isbal. Sebab itulah, jangan heran bila para Ulama Syafi'iyah dan beberapa non-Syafi'iyah tak memutlakkan hukum isbal tetapi memerincinya sesuai ada tidaknya indikasi dan motif kesombongan.

Wallahu a’lam.


Penulis adalah Wakil Katib PCNU Jember dan Peneliti di Aswaja Center Jember

Selasa 30 Oktober 2018 21:45 WIB
Tulisan Gus Dur: Melihat Nasib TKI di Arab
Tulisan Gus Dur: Melihat Nasib TKI di Arab
Oleh KH Abdurrahman Wahid

Yang dimaksudkan dengan TKI dalam tulisan ini, adalah tenaga kerja Indonesia. Misalnya TKI yang bekerja di Saudi Arabia (SA) dan negeri-negeri Arab lainnya, seperti di Kuwait dan negara-negara lain di kawasan Teluk Arab. Pada umunya, mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sopir atau bekerja kasar lainnya. Kita sudah banyak mendengar tentang mereka, bahkan belum lama ini suasana dibuat geger oleh seorang TKI perempuan yang membunuh majikannya di sebuah negara Teluk.

Dalam kejadian yang mengemparkan itu, sang TKI dijatuhkan hukuman mati, karena terbukti melawan dengan senjata tajam, ketika ia hendak diperkosa oleh sang majikan. Walaupun kemudian ia dibebaskan, oleh sebuah keputusan politik dari negara tersebut, persoalannya tetap saja menjadi "pemikiran" kita. Bukankah masih ada ribuan hal-hal seperti itu terjadi dibanyak tempat dalam kawasan tersebut?

Penulis teringat apa yang diceritakan oleh seorang TKI yang dalam perjalanan pulang ke tanah air? Kata perempuan ini, beberapa tahun yang lalu kepada penulis, ia tiap hari diberi makanan daging kambing muda karena itu memang makanan keluarga yang mempekerjakannya. Karenanya ia lalu merasakan gairah seksual yang sangat besar, dan ini berujung pada hubungan badani antara dirinya dan anak lelaki sang majikan yang hampir sama usianya.

TKI itu "cukup beruntung" karena tidak sampai hamil oleh anak sang majikan itu. Dan karena ia tahu bahwa semakin lama semakin dekat hubungan mereka, sedangkan ia tidak kunjung dilamar untuk dijadikan istri oleh anak lelaki itu, akhirnya ia putuskan untuk pulang ke Tanah Air saja.

Itu pun penulis tidak tahu, akan "berbahagiakah" ia untuk kawin dengan seorang pria Indonesia, karena bagaimanapun juga ia terbiasa dengan "ukuran fisik" serba besar yang mungkin ia tidak temui di Tanah Air. Walaupun hanya sekali itu saja kami bertemu, kejadian lebih dari sepuluh tahun lalu itu, masih ada di benak penulis. Karena itu, dapat dimengerti "kehebohan" kalangan masyarakat dengan kejadian demi kejadian serupa di kawasan itu.

Begitu juga dalam bentuk lain, TKI kita di kawasan tersebut banyak yang mengalami kejadian demi kejadian yang membuat mereka bertanya-tanya tentang "keabsahan" keputusan untuk bekerja di kawasan tersebut. Ada yang harus menahan hinaan dari pihak majikan dan keluarganya, tetapi ada pula yang mengalami "keberuntungan" yang tidak terduga.

Contohnya, seorang sopir/pengemudi menabrak seorang pemuda di SA hingga meninggal dunia. Sesuai dengan hukum pidana yang berlaku, ia harus memperoleh pengampunan dari orang tua korban dan ternyata pemuda itu adalah anak tunggal dari orang tersebut. Ketika permintaan pengampunannya ditolak oleh keluarga tersebut, karena sang keluarga tidak setuju dengan diyat/penggantian materi, jelas ia harus dihukum pancung. Ketika ia akan dihukum pancung, sang keluarga juga hadir menyaksikan.

Pada saat itu, sang terpidana meminta kepada kepala keluarga agar memberitahukan anak dan istrinya di Tanah Air tentang hal itu. Langsung saja sang kepala keluarga yang kehilangan anak tunggal itu, menangis dan memeluknya, dan menyatakan kepada algojo yang akan menunaikan tugas, bahwa ia memberikan maaf dan membatalkan tuntutan pidana, sehingga sang terpidana menjadi bebas dan diangkat anak olehnya.

Sekarang ia hidup mewah sebagai anak pungut orang itu, dan setiap tahun dikunjungi oleh keluarga itu di Tanah Air. Persoalannya bagi kita, manakah yang lebih banyak antara hal-hal yang ‘tidak mengenakkan' dan kejadian demi kejadian yang menunjukkan "keberuntungan" bagi TKI kita?

*****
Apa yang diuraikan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa sangat berbahaya untuk melakukan generalisasi (ta'mim) dalam persoalan TKI di kawasan tersebut. Apalagi di dalamnya tersangkut juga dua hal sangat penting. Pertama, masyarakat kawasan tersebut sangat memerlukan TKI-TKW, sedangkan di pihak lain para TKI memerlukan pekerjaan yang ada di kawasan tersebut dengan resiko yang demikian tinggi.

Dengan angka pengangguran yang amat tinggi di Tanah Air kita, dapatkah pemerintah melarang TKI untuk tidak bekerja di kawasan tersebut? Sesuaikah larangan tersebut dengan hak-hak asasi manusia? Belum lagi kalau diingat, mungkin dengan penghasilan yang diterima, para TKI tersebut akan meningkatkan taraf/standar kehidupan mereka di kemudian hari.

Karena itu yang dapat kita/perbuat adalah meningkatkan jaminan sosial dan hukum bagi mereka. Hal itu, umpamanya dengan "meniru" Kedubes India di SA yang memaksa para pengusaha yang mengurusi soal-soal tenaga kerja di negeri itu, untuk menyediakan "jaminan pinjaman" sebesar US$ 5.000, untuk keperluan pemulangan tenaga-tenaga kerja itu ke tanah airnya jika terjadi sesuatu atas diri mereka.

Namun hal ini juga terkait dengan sistem penggajian pejabat-pejabat negeri kita dewasa ini, yang sering membuat mereka melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji terhadap para TKI yang bekerja di kawasan tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang pelik untuk diputuskan oleh kita sebagai bangsa, jelas dari apa yang diuraikan di atas. Bahkan, mungkin juga yang terjadi jauh lebih rumit daripada gambaran tersebut.

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan, adalah perbedaan status antara TKI dalam pandangan orang-orang dan keluarga sang majikan di kawasan itu. Ada yang menganggap TKI sebagai anggota keluarga dan memberikan kepada mereka hadiah dari yang paling murah hingga paling mahal ketika para TKI itu mengakhiri tugas dan akan kembali ke tanah air.

Namun, ada pula yang tidak memperoleh apa-apa, bahkan yang didapat adalah hinaan demi hinaan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Penulis teringat akan film karya William Saroyan berjudul "Armenian-American" tentang orang-orang Turki yang pindah ke dunia baru Amerika, ternyata banyak yang sama pengalaman mereka dengan TKI kita, walaupun berbeda status dan pekerjaan mereka.

Hal-hal yang disebutkan di atas di latar belakangi oleh perbenturan dua budaya masyarakat yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Tentu saja penulis sangat setuju dengan dua buah pendapat. Pertama pemberangkatan TKI ke kawasan tersebut hanya bersifat sementara.

Dan secara bertahap kesempatan itu hanya dibuka untuk orang-orang yang memiliki skill/kebolehan tertentu dan terdidik secara formal untuk kerja-kerja yang mereka lakukan. Kedua yang harus diingat adalah perlindungan hukum bagi para TKI yang semakin lama semakin baik agar hak-hak asasi manusia (HAM) mereka terjaga dengan baik. Ini memang mudah dikatakan, tetapi jelas sangat sulit dilaksanakn, bukan?


Tulisan ini pernah dimuat di Sinar Harapan, Jakarta, 8 Juni 2004
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG