IMG-LOGO
Nasional

Prestasi KH Ma’ruf Amin Saat Jadi Ketua GP Ansor Koja

Jumat 2 November 2018 22:30 WIB
Bagikan:
Prestasi KH Ma’ruf Amin Saat Jadi Ketua GP Ansor Koja
Jakarta, NU Online
KH Ma’ruf Amin (Kiai Ma’ruf) merupakan salah satu dari sedikit orang yang ‘merintis karir’ di Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari tingkat bawah. Pada 1964-1966, Kiai Ma’ruf memimpin GP Ansor, mulai dari jadi Ketua Ranting Kecamatan Koja hingga Cabang Jakarta Utara. 

Pada saat menjadi menjadi Ketua GP Ansor Koja, ada satu prestasi yang diukir Kiai Ma’ruf. Yakni menjadikan GP Ansor Koja sebagai satu-satunya Ansor di Jakarta yang memiliki kelompok drum band.

“Saat Ma’ruf muda menjadi Ketua GP Ansor Koja, mencetak rekor sebagai satu-satunya Ansor di Jakarta yang memiliki kelompok drum band,” demikian keterangan yang ada dalam buku 70 Tahun DR. KH Ma’ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa, dan Negara. 

Kiai Ma’ruf memiliki strateginya sendiri untuk mendapatkan alat-alat drum band. Pada saat itu, banyak anggota Ansor yang berdagang di pasar loak yang ada di Koja. Kemudian Kiai Ma’ruf meminta setiap pedagang untuk menyumbang satu peralatan drum band. Hingga akhirnya peralatan menjadi lengkap.

“Terkumpullah satu set perlengkapan kelompok drum band,” lanjutnya. 

Setelah mengabdikan diri menjadi pengurus GP Ansor tingkat ranting, pada 1966-1970 kemudian Kiai Ma’ruf ditunjuk menjadi Ketua NU Cabang Tanjung Priok dan diangkat menjadi Wakil Ketua NU DKI Jakarta pada 1968 hingga 1976. 

Karir Kiai Ma’ruf di NU terus menanjak. Pada 1977-1989, Kiai Ma’ruf menjadi anggota Lembaga  Dakwah PBNU dan menjadi Katib Aam Syuriah PBNU 1989-1994. Pada periode selanjutnya, 1994-1998 Kiai Ma’ruf menjadi Rais Syuriah PBNU. Sementara pada 1998, ia menjabat sebagai Mustasyar PBNU. 

Puncaknya adalah pada 2015 dimana Kiai Ma’ruf diangkat menjadi Rais Aam PBNU, sebuah posisi paling tinggi di NU. Namun karena dipinang Joko Widodo menjadi calon wakil presidennya untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti, maka Kiai Ma’ruf mengundurkan diri dari posisi Rais Aam PBNU pada 22 September 2018 lalu. (Muchlishon) 
Bagikan:
Jumat 2 November 2018 23:45 WIB
Soal Tuntutan Aksi Bela Tauhid 211, MUI: Kurang Relevan Dijawab
Soal Tuntutan Aksi Bela Tauhid 211, MUI: Kurang Relevan Dijawab
Jakarta, NU Online
Peserta Aksi Bela Tauhid 211 menyampaikan lima tuntutan ketika menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Patung Kuda Jakarta pada Jumat (2/11). Salah satu tuntutannya adalah menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah bukan bendera ormas apapun, sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapapun.

Terkait hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Masduki Baidlowi menyebut, pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi tuntutan tersebut. Mengapa? Karena baginya hal itu kurang relevan untuk dijawab.

“Pemerintah tak perlu menanggapi tuntutan tersebut, karena kurang relevan untuk dijawab,” katanya saat dimintai keterangan NU Online, Jumat (2/11).

H Masduki kemudian menegaskan, bendera Rasulullah hanya dikibarkan pada saat perang saja. Sementara, menurutnya, kondisi umat Islam Indonesia saat ini dalam keadaan damai dan aman. Sehingga pengibaran bendera di jalanan seperti itu tidak memiliki relevansinya.   

“Jika merujuk pada sejarah, bendera Rasulullah tak pernah dikibarkan kecuali dalam keadaan perang. Kondisi umat Islam di Indonesia saat ini aman-aman saja, tidak dalam keadaan perang dengan siapapun. Sehingga, apa relevansinya mengibarkan bendera seperti itu,” ucapnya.

Ia menambahkan, setiap Muslim pasti mencintai kalimat tauhid. Meski demikian, mereka memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan cintanya kepada kalimat tauhid. Ada yang dibaca dengan berdzikir, ditulis dan diletakkan di dinding-dinding masjid atau ruang tamu rumah dengan maksud memberi penghormatan.

“Bukan dalam bentuk pengibaran bendera ramai-ramai yang demonstratif dan cenderung menimbulkan mudarat pada orang lain,” lanjutnya.

Menurut H Masduki, seorang Muslim yang baik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain, bukan malah memberikan mudarat. 

“Walau berniat mencintai kalimat tauhid tetapi jika menimbulkan mudarat pada orang lain, itu secara ajaran Islam tidak dianjurkan. Karena ini bukan dalam keadaan perang,” tegasnya. (Muchlishon)
Jumat 2 November 2018 23:30 WIB
Jika Bedah Pembakaran Bendera dengan Usul Fiqih
Jika Bedah Pembakaran Bendera dengan Usul Fiqih
Seminar Al-Qur'an di UIN Jakarta
Jakarta, NU Online
Sofyan Tsauri, eks teroris menjelaskan bahwa laku teroris itu tergambar dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 103, yakni mereka yang sia-sia amalnya, tapi menyangka telah berbuat hal sebaik-baiknya.

Mereka memahami Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri, tanpa mengetahui mana ayat khusus dan yang umum, mana ayat naskh dan mansukh.

Melihat hal tersebut, Sofyan menyebut mudah saja membantah argumen mereka. "Maka, gampang membantah mereka, yaitu dengan membedah mereka dengan ilmu usul fiqih," katanya saat menjadi narasumber pada seminar Al-Qur'an Lumbung Perdamaian yang digelar oleh Himpunan Qari Qariah Mahasiswa (HIQMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (1/11).

Usul Fiqih, jelasnya, mengajarkan cara berpikir dengan terstruktur. Konsep ini jika diterapkan pada kasus pembakaran bendera dua minggu lalu, menurutnya, akan gamblang."Kalau kita kihat pakai ilmu usul fiqih, kena mereka semua," terangnya.

Oleh karena itu, ia berpesan agar berpegang teguh pada sesuatu yang global dan tidak masuk kepada permasalahan perbedaan pendapat. "Berpegang teguh pada keimanan yang global, jangan anda masuk pada wilayah ijtihad, di situ ada masalah furuiyah," tuturnya.

Jika masuk ke wilayah tersebut, ia mengingatkan agar tidak merasa diri pendapatnya yang benar dan meyakini pendapat yang lain salah.

Perbedaan hukum itu, jelasnya, dipengaruhi oleh zaman, kondisi, dan adat setempat, sedang maqashidnya tidak akan pernah berubah. Karenanya, Rasulullah pernah bersabda. "Antum a'lamu biumuri dunyakum (kamu lebih paham mengenai urusan duniamu)," kata pria yang pernah aktif di kepolisian itu mengutip hadits Nabi.

Seminar yang dipandu oleh Hasani Ahmad Said, pembina HIQMA UIN Jakarta ini, digelar sebagai kegiatan pembuka pada rangkaian Festival Seni Islami Nasional 2018. 

Diskusi juga menghadirkan Rais Majelis Ilmi Jamiyyatul Qurra wal Huffadh Nahdlatul Ulama (JQHNU) KH Ahsin Sakho Muhammad, Dosen Tafsir UIN Jakarta Faizah Ali Syibromalisi yang juga A'wan Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan M Romahurmuziy, Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir dan Pendidikan Islam (Madani). (Syakir NF/Muiz)
Jumat 2 November 2018 23:5 WIB
Akademisi Unusia Sebut Permenristekdikti tentang Pembinaan Ideologi Bangsa Tak Solutif
Akademisi Unusia Sebut Permenristekdikti tentang Pembinaan Ideologi Bangsa Tak Solutif
Menristekdikti, Mohamad Nasir (kabardwipa.com)
Jakarta, NU Online
Akademisi Universtitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta Amsar A Dulmanan menganggap Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa bukan solusi atas persoalan radikalisme di kampus. Bahkan, Permen tersebut dianggap dapat menimbulkan masalah baru dari simbolisasi politik  yang masuk ke dunia akademik.

"Kebijakan itu tidak tepat karena akan terjebak pada pola kepentingan sosial politik yang menempatkan kampus sebagai market atas kepentingan-kepentingan politik dalam proses demokratisasi," kata Amsar di Jakarta, Jumat (2/11).

Bagi Amsar, dalam upaya pembinaan ideologi bangsa, kampus harus melakukan peneguhan dan penguatan basis nasionalisme dan bukan dengan cara memasukkan pemaknaan simbolistik lagi atas organ ekstra mahasiswa.

Pola pertambahan pemahaman edukasi tentang nasionalisme harus dimasukkan misalnya pada saat mahasiswa mulai memasuki dunia kampus. Mahasiswa harus disuguhi pemahaman edukasi atas sebuah prinsip tentang civil society dan pluralitas. "Jadi tidak hanya cukup pada satu mata pelajaran tentang kewarganegaraan," ucapnya.

Hal lain yang dinilainya penting untuk dikuatkan adalah basis akademis berdasarkan riset mendalam tentang keindonesiaan, juga mengarahkan seluruh metodologinya pada studi akademis yang komprehensif tentang basis penguatan yang mengarah pada keindonesiaan sebagai sebuah bentuk negara kesatuan yang memilih menjadi republik Indonesia.

"Jadi kampusnya haus didorong. Kampus tetap menjadi institusi akademis pada pola penguatan keindonesiaan, bukan menjadi institusi dari kelompok kepentingan atas mobilisasi basis masa di lingkungan kampus," jelasnya.

Lebih jauh, Koordinator Nasional Forum Komunikasi Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (FK GMNU) ini mengajak Menristekdikti untuk melihat akar masalah radikalisme yang ada di Indonesia secara luas.  Sebab ia mencurigai, benih-benih radikalisme telah dibangun sebelum seseorang memasuki dunia kampus, yaitu saat menjadi pelajar SMA, SMP, SD, bahkan sejak usia dini dari lingkungan tempat tinggalnya.

Amsar mengingatkan, jangan-jangan kampus hanya penyemaian dari inkubasi yang dibangun sebelum seseorang  menjadi mahasiswa. Bisa jadi radikalisme sesungguhnya sudah dimasukkan menjadi indoktrinasi di level sebelumnya, yaitu tingkat SMA, SMP, SD bahkan di tingkat usia dini.

"Dia (pelaku yang mengindoktrinasi) menggunakan anggaran negara kemudian masuk mengatasnamakan pembinaan karakter keislaman di RW-RW, tetapi pola penyampainnya bersifat rasis, seperti Islam dan bukan Islam," katanya.

Oleh karena itu, untuk melakukan penguatan idelogi bangsa, pihak-pihak terkait seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, dan Kemensos harus bersinergi sebab, bangunan anggaran yang digunakan selalu mengacu pada basis penguatan ideologi.

"Ya, itu kompleks. Harus dilihat di situ, bukan sebatas di instutusi kampus. Kampus itu hanya letupan dari penyemaian yang sudah dikondisikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meneken peraturan menteri (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

Permenristekdikti tersebut di antaranya menetapkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) atau organ ekstra mahasiswa antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.

Pembinaan ideologi bangsa yang dimaksud menurut keterangan Nasir akan diwujudkan dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB). Anggotaya terdiri atas perwakilan seluruh OKP atau organisasi ekstra kampus yang berada di perguruan tinggi masing-masing di bawah pengawasan rektor. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG