IMG-LOGO
Nasional

Kiai Said: Saya Boleh Mati tapi NU Tidak Boleh Mati

Senin 5 November 2018 6:0 WIB
Bagikan:
Kiai Said: Saya Boleh Mati tapi NU Tidak Boleh Mati
Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj
Bekasi NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menanggapi persoalan bendera berkalimat tauhid. Menurutnya, bendera yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat itu bukanlah bendera yang ada pada zaman Rasulullah.

"Bendera pada zaman Nabi Muhammad itu menggunakan khat (desain kaligrafi) kufi. Tidak ada syakal dan harakatnya. Saya punya Al-Qur'an yang tulisannya kufi. Tidak bisa saya bacanya," kata Kiai Said dalam perayaan puncak Hari Santri 2018 Kabupaten Bekasi, di OSO Sport Centre, Grand Wisata, Tambun Selatan, Ahad (4/11) pagi.

Ia menjelaskan bahwa bendera berkalimat tauhid yang saat ini dikibar-kibarkan itu baru ada pada abad ke-2 Hijriyah dengan menggunakan khat tsulutsi.Selain itu, menulis kalimat tauhid dihukumi makruh karena khawatir tidak mampu memuliakannya. 

"Keempat imam madzhab sepakat soal (hukum) itu," kata Kiai Said.

Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa jika ada satu anggota Banser yang salah jangan justru organisasi Banser yang harus dibubarkan.

Karenanya Kiai Said yakin bahwa NU, termasuk Banser yang ikut mendirikan negara Indonesia, akan abadi selamanya. "Saya boleh mati, Mbah Hasyim boleh mati, tapi NU tidak boleh mati. Banser tidak boleh bubar," tegasnya.  

NU Dibentuk untuk Membangun Akhlak

Agama Islam turun dengan membawa akhlakul karimah. Secara umum, Rasulullah bersabda: innamaa bu'itstu li utammima makarimal akhlak. "Di Madinah itu ada Muhajirin dan Ansor. Yahudi, dari berbagai suku juga ada. Semua rakyat, diperlakukan sama dan setara oleh Nabi Muhammad," ungkapnya.

Nabi menyerukan, lanjut Kiai Said, tidak boleh ada ujaran kebencian dan permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim karena melanggar hukum.

"Jadi, wa laa 'udwaana illa 'ala dzholimin. Hanya satu yang harus kita anggap musuh, yaitu mereka yang dzalim dan melanggar hukum, pejabat atau bupati yang korupsi," tegasnya disambut riuh tepuk tangan oleh Nahdliyin se-Kabupaten Bekasi.

Maka Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta ini mengungkapkan bahwa Hadlratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari membentuk organisasi NU dengan tujuan membangun akhlak.

"Pembangunan akhlak itu dibuktikan dengan tiga macam persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah," pungkasnya. (Aru Elgete/Muiz)
Bagikan:
Senin 5 November 2018 22:30 WIB
Pendiri NU Membangun Generasi Cinta Tanah Air dan Intelektual
Pendiri NU Membangun Generasi Cinta Tanah Air dan Intelektual
Jepara, NU Online
Perlu sejumlah cara untuk melahirkan generasi cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkualitas, khususnya generasi NU dan generasi bangsa pada umumnya. Salah satunya perlu melihat kembali sejarah awal sebelum berdirinya NU, yang mendahulukan cinta tanah air dan intelektualitas.

Demikian disampaikan Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Nasrulloh Afandi. Penegasan dikemukakan pada pelatihan yang diselenggarakan Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) bekerja sama dengan PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Jepara, Kamis hingga Ahad (1-4/11) di Bangsri Jepara.

KH Abdul Wahab Hasbullah, tutur Gus Nasrul, sapaan akrabnya, sebagai sang inisiator berdirinya NU, sekembalinya menimba ilmu dari Makkah, pertama kali yang dididirikan tahun 1916 adalah gerakan bernama Nahdlatul Wathan atau kebangkitan tanah air. “Sebagai upaya menanamkan cinta tanah air kepada publik,” tutur doktor maqashid syariah Universitas al-Qurawiyin Maroko itu, Ahad (4/11).

“Hal itu sebagai bentuk ekspresi Mbah Wahab bahwa dalam membangun generasi bangsa yang harus mendahulukan cinta tanah air,” kata Pengurus Pusat Ikatan Sarjana NU (ISNU) itu.

Seiring waktu, kemudian Mbah Wahab, mendirikan forum bernama Tasywirul Afkar sebagai media pengembangan intelektualitas (1919). “Dua gerakan di atas tersebut yang merupakan cikal-bakal berdirinya NU organisasi terbesar di dunia,” tuturnya.

Dapat disimpulkan, bahwa cinta tanah air dan intelektualitas adalah dua pilar utama yang tidak bisa dipisahkan untuk membangun suatu bangsa dan Negara. “Karena generasi yang punya rasa cinta tanah Air, tapi jika tanpa intelektualitas, tentu kurang berperan,” ungkapnya.

Dirinya kemudian melihat fenomena mutaakhir ini.  “Antara lain risiko generasi tanpa intelektualitas memadai adalah mudah saling memaki , saling hujat, saling fitnah di media sosial,”  paparnya. Bahkan mungkin bisa terjebak oleh gerakan fundamentalis politisasi simbol agama atas nama bela negara, lanjutnya.

Begitu juga generasi muda yang punya bekal intelektualitas, tanpa didahului dengan cinta tanah air, maka akan mudah bergabung dengan terorisme. 

"Dua hal di atas merupakan pemikiran penting pendiri NU yang banyak dilupakan oleh publik,", pungkas alumnus Pesantren Lirboyo Kediri itu. (Ibnu Nawawi)

Senin 5 November 2018 22:15 WIB
Permenristekdikti Harusnya Efektif Tanggulangi Radikalisme di Kampus
Permenristekdikti Harusnya Efektif Tanggulangi Radikalisme di Kampus
Jakarta, NU Online
Orgnasisasi ekstra kembali mendapat ruang untuk beraktivitas di lingkungan kampus. Hal itu setelah lahir Peraturan Menteri Riset dan Teknologi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) M Afifi saat ditemui NU Online mengaku belum mengetahui isi Permenristekdikti itu. Namun pihaknya menyakini bahwa peraturan tersebut telah melalui berbagai kajian.

"Saya belum dapat gambaran utuh soal Permenristekdiktinya. Tapi tentunya lahrinya Permen berarti sudah melakukan kajian baik dari sisi sosiologis atau yang lainnya," kata Afifi di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Pria asala Cirebon itu berharap, Permenristekdikti bisa berjalan efektif dalam menanggulangi radikalisme di kampus. Sebab menurutnya, kampus membutuhkan peraturan tersebut.

"Mudah-mudahan bisa efektif karena peraturan itu suatu kebutuhan di kampus," harapnya.

Dalam mengukur efektif tidaknya sebuah peraturan, katanya mengutip Lawrence Meir Frieman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen yang harus dipenuhi, yakni struktrur, isi, budaya, dan dampak hukum.

"Jadi, apakah efektif atau tidak terlihat dari empat unsur tersebut," ucap Afifi.

Sementara terkait kekhawatiran sebagian aktivis bahwa peraturan tersebut akan memasung kebebasan akademis seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru, dinilainya terlalu jauh. 

Berbeda antara zaman Orde Baru dan sekarang. Pada Orde Baru memang kebebasan akademik terpasung, sehingga ada rasa ketakutan dari mahasiswa. Tapi kalau dalam era sekarang, itu tidak akan terjadi. “Apalagi sekarang terjadi kebebasan mendapatkan informasi," tandasnya. (Husni Sahal/Ibnu Nawawi)
Senin 5 November 2018 19:40 WIB
Kata LBH Ansor Jabar soal Vonis Dua Anggota Banser
Kata LBH Ansor Jabar soal Vonis Dua Anggota Banser
Jakarta, NU Online
Dua anggota Banser yang membakar bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Perayaan Hari Santri 2018 di Garut, Jawa Barat, Senin (22/10) divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 hari penjara dan denda Rp2.000.

"Keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi kurungan 10 hari dan denda Rp 2 ribu," ujar hakim Hasanudin saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Garut, Senin (5/11). Perbuatan keduannya dikenai tindak pidana ringan (tipiring).

Menanggapi putusan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Barat, PCNU Kabupaten Tasikmalaya dan LBH Ansor Garut yang mengawal kasus tersebut mengaku menerima putusan hakim.

"Kita menerima putusan itu karena kita taat hukum," kata Ketua LBH Ansor Jawa Barat Agus Indra Firdaus kepada NU Online melalui sambungan telepon, Senin (5/11).

Agus berharap, ke depan anggota Ansor dan Banser dapat lebih berhati-hati serta tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, kejadian pembakaran bendera HTI di Garut disebabkan adanya provokasi.

Selain itu, peristiwa ini juga diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat organisasi di Ansor, Banser, termasuk NU secara lebih luas. Baginya, HTI menjadi lawan karena merongrong ideologi negara Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan kejadian ini, kita tambah kuat kekuatan, baik Banser, Ansor dan NU karena lawan kita jelas HTI," ucapnya.

Sementara itu, Uus sang pembawa bendera HTI juga divonis sama, yakni 10 hari dan harus membayar denda Rp 2 ribu. Baik dua anggota Banser maupun Uus, ketiganya dijerat pasal 174 KUHP. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG