IMG-LOGO
Nasional

Menaker: Angka Pengangguran di Indonesia Terus Turun

Jumat 9 November 2018 5:0 WIB
Bagikan:
Menaker: Angka Pengangguran di Indonesia Terus Turun
Menaker Hanif Dhakiri (kanan)
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Turunnya tingkat pengangguran tersebut merupakan angka terendah selama dalam pemerintahan Jokowi-JK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, angka pengangguran terbuka sekitar 6,18 persen, menurun setahun berikutnya menjadi 5,61 persen dan di tahun 2017 kembali merosot menjadi 5,50 persen. Hingga bulan Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 5,34 persen.
 
"Bicara masalah pengangguran, harus dikatakan capaian pemerintah saat ini bahwa  turunnya angka pengangguran sesuai yang kita harapkan,“ ujar Hanif Dhakiri saat menjadi narasumber Press Conference Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Pengurangan Pengangguran” di Jakarta, Kamis (8/11).

Hadir juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Dikutip dari kemnaker.go.id, Hanif menjelaskan secara keseluruhan trennya positif, namun Hanif memastikan perluasan kesempatan kerja harus  terus dilakukan di perkotaan dan pedesaan. Sebab pertumbuhan industri manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.

"Tren dari semua basis pendidikan, TPT alami penurunan, ini artinya positif. Saya ingin lihat dari sisi ini agar kita optimis dan optimis melihat bangsa ini . Kalau tidak, nanti isinya mengeluh dan komplain, seolah-olah tak ada masa depan, " katanya.

Dari tingkat pendidikan, Hanif Dhakiri mengatakan meski TPT pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu paling tinggi kontribusinya, namun sejak tahun 2015 trennya relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2015, TPT pendidikan SMK sebesar 12,65 persen, menurun 2016 menjadi 11.11 persen, 11,41 (2017) dan hingga Agustus 2018 sebesar 11,24 persen.

Hanif mengakui banyak problem SDM di angkatan kerja termasuk lulusan SMK. Hingga saat ini profil ketenagakerjaan secara keseluruhan di tahun 2018 masih menantang. Dari 131 juta angkatan kerja, 58 persen masih lulusan SD/SMP.

Namun Hanif menegaskan pihaknya telah melakukan terobosan-terobosan yakni berupa memperbaiki akses dan mutu pendidikan formal utamanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kedua, memperbaiki akses dan mutu vocational training secara massif. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi tiga problem tenaga kerja yakni kualitas, kuantitas, dan persebaran tenaga kerja. "Itu kunci masa depan, akses dan mutu harus diperbaiki, " ujarnya.

Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Yakni meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017. 

Dalam rentang 2015-2018, Pemerintah telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran juga turun sebesar 40 ribu orang, sehingga TPT telah berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen tahun ini.

“Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas,” ujar Bambang.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menuturkan, pihaknya akan membuat perubahan pada kurikulum SMK yang berbasis industri. Sehingga nantinya 70 persen kurikulum berasal dari industri.

"Kami ubah strategi SMK dari supply drive ke demand base, gimana permintaannya, laku enggak di industri. Nanti kurikulum akan industri base, jadi 40 persen aja dia masuk ke sekolahnya, 60 persennya masuk ke industri," tambahnya. (Red: Muiz)
Bagikan:
Jumat 9 November 2018 22:0 WIB
Asal Mula Zindik dan Pemulihan Tasawuf
Asal Mula Zindik dan Pemulihan Tasawuf
Ulil Abshar Abdalla (suara.com)
Jakarta, NU Online
Istilah zindik sudah tak asing lagi di telinga Muslim Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia juga sudah menyerapnya menjadi satu lema yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang tersesat imannya; orang yang murtad.

"Zindik istilah dalam bahasa Persia," kata Ulil Abshar Abdalla, cendekiawan Muslim di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Jumat (9/11).

Sebagaimana kedatangannya di Indonesia, menurutnya, masuknya Islam di wilayah Persia tidak menghapus peradaban Persia yang telah berlangsung ratusan tahun.

Gus Ulil, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Persia menganut agama Zoroaster, agama yang dibawa Zaratustra.

Agama tersebut, katanya, lebih menekankan pada aspek kebatinan. Hal ini membuat orang Persia yang sudah menganut Islam itu lebih fokus pada tasawuf dan (sedikit) menegasikan fiqih. Orang yang demikian disebut sebagai zindik.

Oleh karena itu, lahirlah adagium, 'Siapa yang berfiqih tanpa bertasawuf, maka fasik dan siapa yang bertasawuf tanpa berfiqih maka zindik'.

Karena orang zindik ini, orang-orang yang bertasawuf terpinggirkan. Mereka mengamalkan lakunya secara sembunyi-sembunyi. Pasalnya, ada tuduhan menyudutkan terhadap pelaku tasawuf sebagai zindik. "Oh, kamu zindik, ya?" kata Dosen Pascasarjana Unusia Jakarta itu menirukan tuduhan orang terhadap pelaku tasawuf.

Tuduhan demikian juga mengandung unsur politik dan etnik. Pasalnya, penguasa saat itu adalah orang Arab sehingga masyarakat demikian dianggapnya tidak loyal terhadap negara.

Memulihkan Tasawuf

Tuduhan demikian menggugah al-Harits al-Muhasibi untuk memulai menyatukan fiqih dan tasawuf. Sebab, kedua kelompok itu saling curiga, katanya. "Merehabilitasi image tasawuf," katanya.

Pemulihan citra tasawuf yang sempat miring itu mengalami puncaknya dengan kelahiran karya monumental Imam al-Ghazali, yakni Ihya Ulumiddin. Setelahnya, tasawuf semakin berkembang dengan adanya tarekat dan dilakukan secara berjamaah, tidak lagi sendiri-sendiri. Bahkan, tasawuf juga menjadi sebuah gerakan sosial.

"Tasawuf sebagai gerakan sosial munculnya setelah al-Ghazali," pungkasnya. (Syakir NF/Muiz)
Jumat 9 November 2018 20:30 WIB
Gus Dur, Sang Pejuang Pluralisme, Laik Dapat Gelar Pahlawan
Gus Dur, Sang Pejuang Pluralisme, Laik Dapat Gelar Pahlawan

Jember, NU Online
Desakan masyarakat agar pemerintah menganugerahkan pahlawan nasional kepada  Gus Dur  kembali mencuat. Salah satunya datang dai A’wan PWNU Jawa Timur,  H Babun Suharto. Menurutnya, Gus Dur sebagai guru bangsa yang  pengabdian dan kontribusi pemikirannya bagi kemajuan bangsa begitu besar, sangat laik mendapat  gelar pahlawan nasional.

“Saya kira sangat laik beliau diberi gelar pahlawan nasional,” tuturnya kepada NU Online di Kantor NU Jember, Jumat (9/11).

Dikatakannya, Gus Dur mampu menjadi  sosok  pemersatu  dari berbagai golongan.  Gagasan dan pemikirannya mendunia. Bahkan hingga saat ini pengikut dan penerus perjuangannya masih banyak. Diantaranya tergabung dalam  Gusdurian, yang anggotanya bukan cuma warga NU, tapi non NU bahkan non muslim.

“Itu menandakan bahwa Gus Dur memayungi semua pemeluk agama,” tambahnya.

Hal tersebut diamini oleh Ketua PC Lembaga Kesehahan NU (LKNU) Jember, Akhmad Multazam.  Menurutnya, GusDur memang  laik dianugerahi gelar pahlawan nasional.  Salah satu alasannya adalah perjuangan Gus Dur  dalam membela  keberagaman dan pluralisme, sangat kental.

“Perjuangan kesetaraan manusia dalam berbangsa dan beragama dan kenegarawanannya melampaui  batas kepentingan pribadi,  kelompok (NU) maupun kekuasannya,” jelasnya.

Multazam menambahkan, Gus Dur sangat  menghargai kelompok minoritas. Bahkan dalam kasus tertentu yang menimpa kaum minoritas,  Gus Dur berada di garis terdepan untuk membelanya.  Sebab bagi Gus Dur, kaum minoritas juga mempunyai hak yang sama untuk hidup dan menikmati kehidupan di negeri ini. Sikap Gus Dur tersebut sungguh besar  manfaatnya, sehingga terjalin kerukunan umat beragama, baik di Jawa maupun luar Jawa.

“Kalau di Jawa, kita umat Islam yang mayoritas menghormati  yang minoritas, maka di tempat lain, kita yang minoritas  juga dihargai oleh mereka yang mayoritas (non muslim) ,” tegasnya (Red: Aryudi AR)

Jumat 9 November 2018 20:0 WIB
Paham Tekstualis Picu Gagal Paham terhadap Islam
Paham Tekstualis Picu Gagal Paham terhadap Islam
Gus Nadir (Foto: Ist.)

Bandarlampung, NU Online
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama Australia dan Newzealand Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa dinamika Islam yang terjadi di Indonesia selalu menjadi topik hangat terlebih menghadapi tahun politik. Termasuk terminologi Islam Nusantara yang menurutnya merupakan ekspresi keberagamaan saja dengan aqidah yang sama seperti muslim di Arab atau di belahan bumi lainnya.

Indonesia menurutnya memang menjadi objek menarik para peneliti dunia Islam. Di samping secara statistik sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga mempunyai karakteristik keislaman yang khas dan berbeda dengan negeri Arab sebagai muasal agama Islam.

“Melihat Islam Nusantara ya lihatlah kiai pesantren dalam melayani masyarakat. Indonesia beda dengan Arab, bukan berarti anti Arab,” tegas Alumni pesantren Buntet Cirebon yang sudah 21 tahun tinggal di Australia ini.

Gus Nadir, begitu ia biasa disapa, menampik anggapan tentang Islam Nusantara sebagai agama baru ataupun madzhab tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam.


Ia menambahkan, ekspresi keberislaman dalam sejarahnya tidak pernah tampil dalam wajah yang tunggal. Sebab setelah Islam berkembang hingga ke luar Arab, Islam mengalami proses akulturasi sesuai dengan budaya lokal.

“Di Arab pake sorban dan jubah. Di sini ada yang pake peci atau blangkon, bersarung terus shalat. Asal menurut kaidah fiqh memenuhi syarat, shalatnya sama-sama sah,” jelasnya saat mengisi Pengajian Kebangsaan bertemakan Islam Moderat-Islam Nusantara: Masa Depan Indonesia dan Isu Tantangan Kekinian di Masjid Agung Al-Furqon, Lungsir Bandar Lampung, Kamis (8/11) malam.
 
Oleh karena itu ia mengajak umat Islam untuk menghormati perbedaan ekspresi keagamaan dengan mengedepankan sikap tasamuh seperti yang di contohkan para ulama. Ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada manhaj ulama yang nilai-nilai Islam akan selalu relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh umat Islam untuk memahami secara menyeluruh Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber primer hukum Islam, baik dari sisi teks maupun konteksnya. Ayat dan Hadits bila hanya dipahami secara tekstual justru dapat menyebabkan kegagalan pemahaman pada Islam itu sendiri.

“Al-Qur’an tidak turun di ruang hampa. Ketetapan dalam Al-Qur’an maupun Hadits adalah proses dari interaksi Nabi dengan kondisi sosial dan budaya bangsa Arab pada waktu itu,” jelasnya.

Turunnya suatu ayat dan Hadits amat berkaitan dengan konteks yang melingkupinya. Maka ketetapan Ulama dalam mengambil hukum berpotensi tidak sama antara madzhab satu dengan lainya.

“Al Quran dan Hadits dari dulu ya satu ya sama, yang berbeda ekspresi keberagamaanya. Maka beda madzhab itu biasa. Buktinya saat kita Haji, ada macam-macam ekspresi ibadah, ada yang bersedekap tapi ada juga yang melepas tanganya saat shalat,” imbuh penulis buku Islam Yes, Khilafah No ini

Ia pun mengingatkan warga NU untuk bijak dan hati-hati dalam menyikapi persoalan agama dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan manhaj para Ulama yang mu’tabaroh disertai perspektif keagamaan yang luas.

“Makanya memahami teks ayat maupun Hadits jangan lepas dari konteksnya. Dipahami dulu Tarih Tasyri’nya (sejarah ketetapan hukum), Maqosidus syari’ah (tujuan syariat) nya juga. Supaya kita tidak terjebak pada pemikiran sempit, mudah menuduh pada pihak yang berbeda,” pungkasnya. (Red: Muhammad Faizin)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG