IMG-LOGO
Trending Now:
Fragmen
PAHLAWAN NASIONAL NU (2)

KH Wahab Chasbullah, Motor Pergerakan Nasional dari Pesantren

Sabtu 10 November 2018 5:31 WIB
Bagikan:
KH Wahab Chasbullah, Motor Pergerakan Nasional dari Pesantren
Seorang ulama asal Jombang yang mendirikan Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, KH Abdul Wahab Chasbullah memahami betul spirit guru sekaligus koleganya KH Hasyim Asy’ari yang berupaya memberikan pengabdian terbaik kepada bangsanya. Apalagi kungkungan penjajahan masih menerpa sehingga prinsip-prinsip keilmuan yang diajarkan di pesantren harus diarahkan dan menjadi penopang bagi setiap pergerakan nasional mencapai kemerdekaan.

Kiai Wahab Chasbullah sebagai motor pergerakan nasional dari kalangan pesantren bukan legitimasi buta karena karakter penggerak sudah melekat pada dirinya. Bersama para kiai lain dari berbagai daerah, Kiai Wahab selalu mampu mengondisikan persoalan bangsa dan agama dengan karakter yang kokoh.

Seperti saat membentuk Komite Hijaz untuk Muktamar Dunia Islam pada Januari 1926 di Makkah untuk mencegah pembongkaran situs-situs sejarah, termasuk makam Nabi Muhammad SAW dan penghapusan paham bermadzhab di tanah hijaz yang digaungkan Raja Saud. Sebab tentu dalam melakukan perjuangan meneguhkan madzhab ini, KH Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab, KH Raden Asnawi Kudus, dan tokoh-tokoh pesantren lain melihat bahwa warisan intelektual para ulama dalam ijtihadnya yang berdampak munculnya beragam madzhab harus tetap dipertahankan.

Apalagi di tanah Hijaz sendiri yang menjadi perjuangan penting Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan agama Islam sebagai Rahmat, tidak terkerangkeng dengan sentimen suku yang hingga saat ini seolah menjadi sumber konflik yang luar biasa di tanah Arab. Kiai Wahab dan kawan-kawan memahami bahwa Islam tidak hanya akan berkembang di tanah Arab, melainkan juga di seluruh belahan dunia.

Jauh sebelum peristiwa yang akhirnya melahirkan jami’iyyah Nahdlatul Ulama tersebut, Kiai Wahab Chasbullah aktif mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang menjadi basis pergerakan nasional dan sebagai embrio lahirnya NU. Bersama Kiai hasyim Asy’ari, Kiai Wahab bisa dikatakan sebagai motor pergerakan perjuangan pesantren dalam melawan penjajah, dan inisiator gerakan pemuda bernama Syubbanul Wathan (pemuda cinta tanah air) melalui Perguruan Nahdlatul Wathan yang didirikannya pada 1916.

Konsep cinta tanah air melalui pendidikan ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. KH Wahab Chasbullah berhasil mendirikan perguruan Nahdlatul Wathan atas bantuan beberapa kiai lain dengan dirinya menjabat sebagai Pimpinan Dewan Guru (keulamaan). Sejak saat itulah Nahdlatul Wathan dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik menjadi pemuda yang berilmu dan cinta tanah air.

Bahkan setiap hendak dimulai kegiatan belajar, para murid diharuskan terlebih dahulu menyanyikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab ciptaan Mbah Wahab sendiri. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan setiap kegiatan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Yaa Lal Wathan yang juga dikenal dengan Syubbanul Wathan. Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas sehingga perjuangan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi pergerakan sebuah bangsa yang cinta tanah airnya untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Semangat nasionalisme Kiai Wahab yang berusaha terus diwujudkan melalui wadah pendidikan juga turut serta melahirkan organisasi produktif seperti Tashwirul Afkar (gerakan pencerahan) yang berdiri tahun 1919 dan Nahdlatut Tujjar (gerakan kemandirian ekonomi). Selain itu, terlibatnya Kiai Wahab di berbagai organisasi pemuda seperti Indonesische studie club, Syubbanul Wathan, dan kursus Masail Diniyyah bagi para ulama muda pembela madzhab tidak lepas dari kerangka tujuan utamanya, membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang terjajah.

Dalam mengembangkan Madrasah Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar ini, Kiai Wahab berupaya menyebarkan 'virus' cinta tanah air (hubbul wathan) secara luas di tengah masyarakat dengan membawa misi tradisi keilmuan pesantren. Gerakan yang dilakukan oleh Kiai Wahab ini menginspirasi para pemuda Indonesia dari seluruh wilayah menyatukan diri pada bangsa, bahasa, dan tanah air yang satu dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua.

Dalam pergerakan nasional, Kiai Wahab berjasa menumbuhkan dan mewariskan sikap nasionalisme dalam diri bangsa Indonesia hingga saat ini. Madrasah Nahdlatul Wathan yang didirikannya untuk membentuk generasi muda cinta tanah air membuahkan warisan manis bagi persatuan bangsa Indonesia berdasar keyakinan agama para pemeluknya.

Sejak dulu, para ulama pesantren menekankan bahwa cinta tanah air dan menjaga negara adalah kewajiban agama.
Besarnya jasa dan peran Kiai Wahab Chasbullah dalam membawa setiap pergerakan keagamaan dan kebangsaan ke arah persatuan dan kedaulatan bangsa membuatnya disebut sebagai seorang ‘sopir’, pengemudi, pengendali. Meskipun dirinya juga pernah menjadi sopir beneran ketika membawa para kiai ke sebuah kota di Banyumas, Jawa Tengah.

Riwayat Kiai Wahab menjadi sopir diceritakan oleh KH Saifuddin Zuhri (Berangkat dari Pesantren, 1984). Peristiwa tersebut terjadi tahun 1932 ketika Saifuddin Zuhri berusia 14 tahun. Ia melihat sebuah mobil Chevrolet berisi ulama-ulama besar di antaranya Hadlratussyekh Hasyim Asy’ari dan KH Bisri Syansuri.

Mobil merek terkemuka pada zamannya hingga di era sekarang ini datang dari Cirebon, Jawa Barat dan singgah di kota kecil kelahiran Saifuddin Zuhri, Sokaraja, Banyumas untuk melantik berdirinya cabang NU. Kedatangan mobil yang membawa para tokoh besar NU dan bangsa Indonesia itu membuat antusiasme tinggi masyarakat Banyumas kala itu karena yang mengemudikannya adalah Kiai Wahab sendiri dengan setelan sarung dan sorbannya.

Pemandangan tersebut menggambarkan bahwa Kiai Wahab adalah ‘sopir’, pengemudi NU yang di dalamnya berkumpul tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Abdullah Faqih, dan Kiai Bisri Syansuri. Juga ‘sopir’ politik yang mengemudikan kebijaksanaan politik Partai Masyumi yang di dalamnya duduk para politisi intelektual seperti Dr Sukiman, Mr. Yusuf Wibisono, Mr. Kasman Singadimedjo, Muhammad Natsir, Mr. Muhamad Roem, Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan lain-lain.

Pernah suatu ketika, obrolan terjadi di pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh Markas Tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh KH Zainul Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun, disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. (KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, LKiS, 2013)

Kondisi ini menjadi perhatian serius KH Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. “Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan Cuma kita,” ucap Kiai Wahid mengemukakan kegelisahannya.

Tetapi, ayah dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimana pun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya, di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari kungkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit.

Kegundahan Kiai Wahid tersebut mendapat siraman petunjuk dari KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai Wahab menilai, para kiai dan pemimpin laskar jangan hanya melihat dari ukuran lahir. Karena menurutnya, belum tentu jika disediakan biaya besar akan berdampak pada hasil yang maksimal. 

“Bia menderita asal penggemblengan jiwanya hebat seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, hasil akhir yang maksimal bisa tercapai juga,” tutur Kiai Wahab memberi masukan.

Soal pembebasan Irian Barat, Choirul Anam dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan NU (1985) menyebutkan, hubungan baik antara Presiden Soekarno dan Kiai Wahab Chasbullah memudahkan diterimanya saran-saran NU yang disampaikan oleh Kiai Wahab lewat DPAS. Misalnya, ketika DPAS sedang membicarakan perlu tidaknya berunding soal Irian Barat (sekarang Papua) dengan pihak Belanda.

Kiai Wahab segera menyampaikan sarannya yang terkenal dengan istilah ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’. Maksudnya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia diperlukan waktu untuk menggalang kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Ikhtiar lahir batin tersebut ialah urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu, kehidupan politik harus sehat, partai politik harus diberi jaminan untuk ikut berpatisipasi secara jujur dan adil, rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan, penghematan harus dilakukan di segala tingkatan, demokrasi harus berjalan dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi.

Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan dengan pihak Belanda jika keadaan dalam negeri masih rentan, keropos, dan belum kondusif. Dari ikhtiar ini, Kiai Wahab menyatakan, ‘Diplomasi Cancut Tali Wondo’ memang memerlukan waktu karena pertimbangan keadaan dalam negeri.

Ternyata, saran Kiai Wahab tidak meleset. Pada mulanya, Belanada menganggap bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak mempunyai kemampuan ofensif. Tetapi setelah persiapan sudah matang dan di antaranya dilakukan pembelian peralatan ofensif di Moskow pada 4 Januari 1961, barulah Belanda sadar bahwa kemampuan itu adalah soal waktu. Pada akhirnya, bebaslah Irian Barat dari tangan Belanda dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Republik Indonesia. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Kamis 8 November 2018 11:15 WIB
PAHLAWAN NASIONAL NU (1)
KH Hasyim Asyari dan Embusan Napas Terakhirnya
KH Hasyim Asyari dan Embusan Napas Terakhirnya
KH Hasyim Asy'ari (Dok. istimewa)
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 bukan akhir dari sebuah perjuangan  melepaskan diri dari kungkungan penjajah. Belanda (NICA) yang membonceng pasukan sekutu (Inggris) berupaya melakukan agresi militer untuk merebut kembali tanah jajahan dari Nipoon (Jepang) yang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur oleh bom atom.

Dalam situasi yang belum relatif mencapai titik kondusif, para pejuang dari kalangan pesantren yang sejak awal melakukan perjuangan melawan penjajah tetap siap dan siaga terhadap situasi tersebut. Puncaknya pada 22 Oktober 1945 ketika Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad.

Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tergerak mengangkat senjata untuk mengusir tentara sekutu karena fatwa jihad KH Hasyim Asy’ari yang menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajahan hukumnya wajib. Adapun yang gugur dalam agresi militer Belanda II adalah syahid. Fatwa Kiai Hasyim Asy’ari menunjukkan bahwa pondasi agama penting dalam setiap upaya perjuangan untuk kepentingan orang banyak.

Baca juga:
Ketika KH Hasyim Asy’ari Hadapi Hoaks Penjajah
Ketika KH Hasyim Asy’ari Bergegas Mengumpulkan Para Santri
Dipenjara Jepang, Hadlratussyekh Khatam Al-Qur’an dan Kitab Hadits Berkali-kali
Puncak perlawanan sejak dikeluarkannya fatwa Resolusi Jihad terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Kaum santri dan semua elemen rakyat menghadang tentara sekutu di Surabaya. Kota tersebut berhasil direbut, tentara sekutu takluk, kemerdekaan tetap bisa dipertahankan.

Kini, 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sedangkan 22 Oktober 1945 ditetapkan sebagai Hari Santri. Dua hari nasional tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan karena 22 Oktober merupakan momen titik balik perjuangan dahsyat pada 10 November.

Dua tahun berlalu, perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda belum menemui titik surut. Bahkan dalam catatan KH Saifuddin Zuhri (Guruku Orang-orang dari Pesantren, LKiS, 2001) pada 21 Juli 1947 Belanda melakukan serangan secara tiba-tiba di wilayah Republik Indonesia. Dalam serangan kejuatan tersebut, tentu saja banyak korban berjatuhan, terutama para pejuang santri, baik dari Hizbullah dan Sabilillah.

Baca juga:
Teori ‘Setengah Isi’ dan ‘Setengah Kosong’ Kiai Hasyim Asy’ari saat Menghadapi Jepang
Langkah KH Hasyim Asy’ari Hadapi Propaganda Belanda
Korespondensi KH Hasyim Asy'ari dan Syekh Al-Husaini Usai Tegur Jepang
Hampir setiap hari umat Islam melakukan gerakan batin di samping kesiapsiagaan militer. Tiap-tiap sembahyang dilakukan qunut nazilah, sebuah doa khusus untuk memohon kemenangan dalam perjuangan.

Sebab serangan pada 21 Juli 1947 tersebut, daerah RI semakin menciut. Istilah KH Saifuddin Zuhri tinggal selebar godong kelor (daun kelor). Daerah tersebut Cuma meliputi garis Mojokerto di sebelah Timur dan Gombong (Kebumen) di sebelah barat dengan Yogyakarta sebagai pusatnya.

Kota Malang jatuh dalam agresi Belanda 21 Juli 1945 tersebut. Jatuhnya kota perjuangan pusat markas tertinggi Hizbullah-Sabilillah Malang ini sangat mengejutkan Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Ketika berita musibah itu disampaikan oleh Kiai Gufron (Pemimpin Sabilillah Surabaya), Kiai Hasyim Asy’ari sedang mengajar ngaji.

Begitu berita buruk itu disampaikan, Kiai Hasyim Asy’ari seketika memegangi kepalanya sambil menyebut nama Allah SWT: “Masyaallah, Masyaallah!” lalu pingsan tak sadarkan diri. Hadhratussyekh mengalami pendarahan otak setelah diperiksa. Dokter angka yang didatangkan dari Jombang tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya telah parah.

Utusan Panglima Besar Soedirman dan Bung Tomo yang khusus datang untuk menyampaikan berita jatuhnya Malang tidak sempat ditemui oleh Hadhratussyekh. Malam itu tanggal 7 Ramadhan 1366 H bertepatan 25 Juli 1947, Kiai Hasyim Asy’ari menghembuskan nafas terakhirnya dengan membawa kepedihan mendalam atas apa yang menimpa bangsa Indonesia.

Kalangan pesantren berduka, rakyat Indonesia menangis ditinggalkan ulama kharismatik dan pejuang. Mereka seakan tidak percaya ditinggalkan seorang kiai pejuang yang selama ini menjadi sandaran dan panutan. Apalagi dalam kondisi saat itu, rakyat masih membutuhkan perannya sebagai penggerak dalam upaya-upaya pergerakan nasional.

Namun demikian, pengalaman mengusir Belanda dalam peperangan hebat pada 10 November 1945 berkat fatwa Resolusi Jihad NU yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari, rakyat Indonesia termasuk laskar santri dalam Hizbullah dan Sabilillah tetap mampu mempertahankan diri dari agresi Belanda. Hingga akhirnya pada Desembar 1947 bangsa Indonesia benar-benar merdeka dengan perjuangan dan kerja keras. (Fathoni)
Rabu 31 Oktober 2018 10:45 WIB
Argumentasi Penerimaan Konsep Negara Bangsa
Argumentasi Penerimaan Konsep Negara Bangsa
Ilustrasi (ist)
Kesadaran berbangsa muncul atas dasar kondisi senasib sepenaggungan yang menimpa bangsa Indonesia karena kolonialisme yang tidak berperikemanusiaan. Kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa perlu dibangunkan dan digerakkan sehingga Indonesia mempunyai kekuatan dalam upaya melepaskan diri dari kungkungan penjajah.

Kesadaran sebagai satu bangsa ini yang menjadi alasan mendasar bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hadiah dari penjajah, tetapi hasil dari perjuangan dan pengorbanan seluruh elemen bangsa, tak terkecuali. Di antara kelompok yang kerap bersinggungan dengan penjajah ialah kalangan pesantren, kiai dan santri.

Sebab itu, kalangan ini hingga sekarang mengerti dan paham bagaimana menjaga Indonesia. Termasuk dari rongrongan kelompok yang berusaha melakukan bughot (pemberontakan) terhadap eksistensi negara. Sejarah mencatat, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terdepan yang menolak pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta maupun PKI karena menolak dasar negara yang telah menjadi konsensus bersama, yaitu Pancasila.

Konsekuensi yang diterima NU sudah tentu menjadi sasaran pemberontakan tersebut. Namun, komitmen menjaga bangsa dan negara tidak akan surut karena perdamaian bisa dicapai karena kesepakatan bersama apalagi Indonesia mencapai kemerdekaan atas dasar perjuangan bersama seluruh rakyat.

Ideologi komunis yang dibawa PKI yang berusaha mendirikan negara soviet maupun ideologi khilafah yang dibawa DI/TII yang berupaya mendirikan negara Islam menjadi perhatian serius dari NU. Bagi jami’yyah yang didirikan oleh para kiai ini, Pancasila sebagai konsensus bersama terbukti menyatukan rakyat dan mewujudkan perdamaian.

Pergerakan nasional telah sejak lama dilakukan oleh kalangan pesantren, termasuk menggembleng para pemuda untuk mencintai bangsanya. Perjuangan ini lalu ditindaklanjuti oleh perjuangan para pemuda dalam meneguhkan negara berdasar asas kebangsaan. Peletakan negara bangsa (nation state) dilakukan oleh para pemuda pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Dalam catatan Abdul Mun’im DZ (Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011), gema Sumpah Pemuda Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia menggelora di seluruh penjuru Nusantara sehingga menjadi bahasan semua kalangan pergerakan termasuk dalam NU dan dunia pesantren secara umum.

Namun, salah satu butir yang menjadi perhatian adalah munculnya aspirasi negara bangsa (nation state) sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Konsep negara bangsa tersebut sekaligus menjadi persoalan krusial bagi sebagian umat Islam yang masih berpandangan untuk mendirikan negara Islam.

Karena persoalan ini menjadi bahan perbincangan umat Islam, maka sebagai bentuk tanggung jawab sosial, NU kemudian membawa persoalan tersebut ke dalam Muktamar ke-11 NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Setelah diadakan penyelidikan, baik yang bersifat historis bahwa kawasan Tanah Jawi atau Bumi Nusantara adalah sebuah negara yang diperintah oleh sejumlah kerajaan Islam. Di dalam pemerintahan kerajaan Islam tersebut berkembang tradisi dan kebudayaan Islam, baik dalam bentuk kesenian, sistem pengetahuan, sistem politik, dan perekonomian. Para sultan atau raja memerintah atas dasar ajaran dan tradisi Islam. Apalagi mereka mendapat bimbingan para wali dan ulama sehingga di dalam pemerintahan berjalan norma-norma Islam.

Pemerintahan raja-raja Islam kemudian direbut oleh penjajah Belanda yang kemudian berganti menjadi pemerintah Hindia-Belanda di atas Bumi Nusantara. Namun, walaupun Bumi Nusantara telah di-ghasab (dijarah) oleh Belanda tetapi bumi ini tetap merupakan masyarakat Islam. Sebab, meskipun ratusan tahun dijajah Belanda, budaya Nusantara tetap berhasil dipertahankan dan mayoritas penduduknya Islam.

Apalagi dengan sikap kalangan ulama pesantren yang tetap melakukan perlawanan terhadap semua budaya yang dibawa oleh penjajah Belanda. Maka tradisi masyarakat Islam di bumi Nusantara tetap lestari, baik sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, hukum, termasuk politik tetap dipertahankan.

Meskipun mayoritas masyarakatnya Nusantara beragama Islam, begitu pun tradisi dan budaya yang dikembangkan, bukan berarti di negeri Indonesia wajib didirikan negara Islam. Konsep negara bangsa yang digelorakan para pemuda tidak membatasi agama Islam di Indonesia. Dengan kata, nation state sudah sesuai dengan aspirasi Islam.

Singkatnya, dalam Muktamar tersebut, NU mempertegas bahwa nation state tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, juga sudah memenuhi aspirasi umat Islam. Karena di dalamnya ada jaminan bagi umat Islam untuk mengajarkan dan menjalankan agamanya secara bebas. Dengan demikian, Islam tidak perlu membuat negara lain yang berdasarkan syariat Islam, karena negara yang dirumuskan (negara bangsa) telah memenuhi aspirasi Islam. (Fathoni)
Selasa 30 Oktober 2018 16:6 WIB
Saat NU Mempertegas Hasil Kongres Pemuda
Saat NU Mempertegas Hasil Kongres Pemuda
Ilustrasi: KH Wahab Chasbullah di podium (ist)
Pergerakan nasional dalam upaya membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan penjajah menempatkan peran pemuda dalam posisi yang strategis. Karakter pemuda yang mempunyai semangat, gesit, dan progresif perlu mendapat penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Untuk menanamkan cinta tanah air tersebut, salah seorang kiai pesantren bernama KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) pernah mendirikan madrasah dan perguruan Nahdlatul Wathan pada tahun 1916 (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Perguruan ini menampung para pemuda yang berusaha digembleng Kiai Wahab untuk memperkuat cinta tanah selain ilmu agama berbasis keilmuan pesantren.

Sebutan Syubbanul Wathan (para pemuda cinta tanah) disematkan oleh Kiai Wahab untuk mempertegas komitmen kebangsaan para pemuda dalam upaya memerdekakan bangsa dan negara. Berbeda dengan KH Mas Mansur yang memilih jalur perjuangan politik, Kiai Wahab lebih menempuh jalur pendidikan untuk penanaman cintah tanah air kepada para pemuda.

Ghirah kebangsaan yang digelindingkan Kiai Wahab kepada para pemuda berhasil menyisir dan mengubah pola pikir para pemuda di setiap daerah. Dengan semangat cinta tanah air, perbedaan tidak menjadi hambatan untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dilandasi rasa senasib dan sepenanggungan, para pemuda dari sejumlah suku dan pulau berkumpul untuk menginiasi Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama berhasil dilaksanakan pada 2 Mei 1926, di mana pada tahun tersebut para kiai dan santri resmi mendeklarasikan Jami’iyyah Nahdlatul Ulama.

Embrio gerakan pemuda yang diperjuangkan Kiai Wahab Chasbullah coba dikristalkan oleh para pemuda dalam Kongres Pemuda pertama pada 2 Mei 1926 untuk mempertegas persatuan Indonesia. Pada kongres pertama tersebut, salah seorang perumus dalam Kongres Pemuda Indonesia Mohammad Tabrani asal Pamekasan Madura menyarankan penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalam pidatonya Mohammad Tabrani mengatakan: “Kita sudah mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kita sudah mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengapa kita harus mengaku bahasa persatuan, bukan bahasa Indonesia? Bahasa persatuan hendaknya bernama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia belum ada, kita lahirkan bahasa Indonesia melalui Kongres Pemuda Pertama ini.” (Nuny Sulistiyani Idris, tt)

Namun, dalam Kongres Pertama tersebut belum menghasilkan rumusan aksi yang matang dan sistematis sehingga para pemuda kembali menggelar Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 2018. Pada kongres kedua ini berhasil menelurkan komitmen kebangsaan yang disebut Sumpah Pemuda. Saran Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan diperluas ke dalam komitmen bangsa dan tanah air yang satu, yaitu Indoensia.

Isi Sumpah Pemuda yang berhasil dirumuskan pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 2018 ialah sebagai berikut:

Soempah Pemoeda

Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Setahun sebelum deklarasi Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1927, para kiai NU dalam forum tertinggi NU memutuskan untuk melakukan perlawanan kultural. Para kiai NU menyasar pada pelarangan budaya Belanda dalam hal model pakaian.

Keputusan NU tahun 1927 untuk melakukan perlawanan kultural menyebar ke tengah masyarakat. Muslim Nusantara merespon kiai NU dengan dengan melakukan perlawanan yang sama. Segala macam asesoris, ornamen, simbol yang berbau penjajah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat desa.

Selama satu tahun NU melakukan perlawanan kultural dengan berbagai konsekuensi turunannya. Babak selanjutnya terjadi pada tanggal 9 September 1928 saat NU menggelar Muktamar sebulan sebelum deklarasi Sumpah Pemuda pada 22 Oktober.

Satu bulan pasca Muktamar ke-3 NU, tepatnya pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dideklarasikan. Tema besar Sumpah Pemuda juga mendapat respon cepat masyarakat mengingat Sumpah Pemuda adalah bagian dari babak perjuangan anak bangsa, termasuk Nahdlatul Ulama yang sejak lama sudah melakukan gerakan sistemik kebangkitan nasional.

Dalam catatan Abdul Mun’im DZ (Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011), gema Sumpah Pemuda Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia menggelora di seluruh penjuru Nusantara sehingga menjadi bahasan semua kalangan pergerakan termasuk dalam NU dan dunia pesantren secara umum.

Namun, salah satu butir yang menjadi perhatian adalah munculnya aspirasi negara bangsa (nation state) sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Konsep negara bangsa tersebut sekaligus menjadi persoalan krusial bagi sebagian umat Islam yang masih berpandangan untuk mendirikan negara Islam.

Karena persoalan ini menjadi bahan perbincangan umat Islam, maka sebagai bentuk tanggung jawab sosial, NU kemudian membawa persoalan tersebut ke dalam Muktamar ke-11 NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Singkatnya, dalam Muktamar tersebut, NU mempertegas bahwa nation state tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, juga sudah memenuhi aspirasi umat Islam. Karena di dalamnya ada jaminan bagi umat Islam untuk mengajarkan dan menjalankan agamanya secara bebas. Dengan demikian, Islam tidak perlu membuat negara lain yang berdasarkan syariat Islam, karena negara yang dirumuskan (negara bangsa) telah memenuhi aspirasi Islam. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG