IMG-LOGO
Nasional

Sikap Politik NU Tak Lepas dari Argumentasi Fiqih

Ahad 11 November 2018 6:0 WIB
Bagikan:
Sikap Politik NU Tak Lepas dari Argumentasi Fiqih
Jakarta, NU Online
Politik begitu dinamis mengikuti alur zaman dan kondisi lingkungan. Perjalanan NU sebagai sebuah institusi erat kaitannya dengan politik.

“Karena dari awal kelahirannya, kiprah NU itu tidak bisa dilepaskan dari politik,” kata Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam diskusi di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (10/11).

Gemuruhnya yang selalu terdengar itu membuat politik begitu banyak diminati oleh para peneliti. Padahal, itu tu yang menarik bagi peneliti
Kalau orang melihat politik NU itu banyak orang yang melihat politik NU itu kelompok yang oportunis.

"Kalau NU dikatakan oportunis itu tidak sepenuhnya benar karena dalam fase sejarah tertentu, NU tidak selalu mau tunduk pada kemauan rezim," ujarnya.

Hal yang pasti, NU memiliki sudut pandang fiqih, katanya. Kacamata NU dalam melakukan pendekatan pada politik menggunakan fiqih.

"Yang penting cara fiqih bisa dilegitimasi diperbolehkan itu yang diambil oleh NU," ungkap dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

Hal ini berarti, lanjutnya, sejak zaman pra-kemerdekaan hingga saat ini, argumentasi sikap politik NU selalu dilandaskan pada argumen fiqih. "Misalnya tadi masa awal-awal kemerdekaan ada pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta," terangnya.

Hal itu, menurut Rumadi, tidak sekadar berdasar argumentasi politik yang bernilai untung rugi, tidak juga berlandaskan keuntungan bagi NU, tapi berdasar argumentasi fiqih.

Pada saat itu, semua tokoh Islam mulanya mendukung Islam sebagai dasar negara. Tak terkecuali KH Abdul Wahid Hasyim dari NU. Namun, Kiai Wahid menemukan jembatan antara kelompok Islam ink dengan kelompok Nasionalis Sekuler yang dipimpin Bung Karno, yakni piagam Jakarta.

Ketika tujuh kata ini dicoret, cerita Rumadi, selain berdasar istikharah Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, juga pandang fiqhiyah-nya. "Kalau mendirikan negara Islam itu tidak dicapai, maka jangan ditinggalkan semua," katanya.

Keluarnya NU dari Masyumi dan penerimaan asas tunggal Pancasila juga, menurut pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, tak lepas dari argumentasi fiqih. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Ahad 11 November 2018 21:30 WIB
Tiga Warisan Islam Nusantara
Tiga Warisan Islam Nusantara
Ketua PP Lakpesdam NU, Rumadi Ahmad (foto: beritahati.com)
Jakarta, NU Online
Islam Nusantara mewarisi tiga jangkar agar Indonesia tetap terjaga. Islam dan kebangsaan menjadi jangkar pertama. Persoalan kebangsaan, bagi NU sudah selesai.

"Kita ini bisa menjadi seorang Indonesia 100 persen sekaligus seorang muslim 100 persen," kata Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat menjadi narasumber pada  Diskusi Pemikiran Kiai Said di Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (10/11) malam.

Di lingkungan NU, tidak ada perasaan canggung belum sempurna keislamannya sebelum mendirikan negara Islam. Meskipun ada muslim Indonesia yang belum merasa 100 persen muslimnya jika Indonesia belum mendirikan Negara Islam atau sudah membuat Khilafah baru Islamnya 100 persen.

Namun, Rumadi menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tidak demikian. Sebab, para kiai NU sepenuhnya mendasarkan keputusannga pada argumentasi fiqih sehingga terlegitimasi. "Jadi negara Indonesia itu negara yang syar'i," ujar dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

Sementara itu, saat ini masih ada orang yang mengatakan Indonesia taghut. Menurutnya, itu orang yang ketinggalan kereta.

Bahkan, yang lebih parah, ada yang membangun narasi Islam ini mayoritas hingga 88 persen populasinya dari seluruh penduduk Indonesia, tetapi Islam terpinggirkan Islam tertindas. "Padahal kalau kita lihat faktanya bahwa Islam itu sekarang sudah berada di tengah," terangnya.

Dari satu sisi saja, undang-undang misalnya, tak sedikit memberikan keistimewaan bagi Muslim, seperti adanya UU perkawinan, haji, hingga perbankan syariah.

"Itu narasi atau asumsi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan permusuhan, terutama kepada negara," tutur Rumadi.

Warisan jangkar kedua, menurut Rumadi, adalah penyebaran agama dengan cara yang damai. Hal itu yang membuat penduduk Muslim di Indonesia mencapai 88 persen banyaknya. "Kita mewarisi tradisi agama yang penuh perdamaian," katanya.

Selain itu, budaya yang penuh kedamaian dan toleransi menjadi warisan jangkar ketiga. Rumadi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan produk dari proses yang lama dari para ulama, kiai dan sesepuh lainnya.

"Jadi kalau ada ribut-ribut tentang Islam Nusantara, biasanya orang yang belum selesai pada tiga hal tadi," kata pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Kepemimpinan KH Said Aqil Siroj dalam pandangannya sebenarnya menjaga tiga hal tersebut, yakni Islam dan kebangsaan, Islam yang damai, dan Islam yang mempertahankan kultur moderat. "Tiga hal ini menjadi jangkar Indonesia," pungkasnya. (Syakir NF/Muiz)
Ahad 11 November 2018 20:45 WIB
RUU Pesantren dapat Sorotan Tajam dari Kiai se-Kediri Raya
RUU Pesantren dapat Sorotan Tajam dari Kiai se-Kediri Raya
Nganjuk, NU Online
Bersamaan dengan rutinan Majelis Pro Sholawat (Mas Prosh) Kediri Raya yang menghimpun sejumlah kiai muda se-Kediri Raya melakukan pembahasan khusus terkait Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Agama. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Fathul Mubtadiin, Prambon, Nganjuk, Jawa Timur itu menyoroti secara tajam keberadaan RUU.

"RUU ini mempunyai sejarah panjang hingga sekarang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI," kata Kiai Dahlan Ridwan dari Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Sabtu (10/11) . 

Namun sayangnya, justru pesantren muadalah yang merupakan aspirasi para kiai pesantren, utamanya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah atau FKPM tidak masuk dalam RUU tersebut. “Padahal para anggota forum tersebut adalah sejumlah pesantren besar se-Indonesia semisal Lirboyo, Al-Anwar Sarang, Sidogiri Pasuruan dan Darussalam Gontor,” katanya. 

Dalam paparannya, perjuangan para kiai pesantren sudah bertahun-tahun yakni mulai pertengahan 2007 bersama Kementrian Agama atau Kemenag hingga menghasilkan draf RUU dan telah diaudiensikan ke DPR-RI. “Justru draf itu tidak dicantumkan dalam RUU saat ini," tegas Kiai Dahlan, sapaan akrabnya. 

Tidak mengherankan pada pertemuan tersebut berkembang penolakan para kiai terhadap RUU Pesantren. “Sebab tidak mengakomodir aspirasi tersebut,” sergahnya. 

Sementara Anwar Rahman, Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Fraksi PKB yang hadir pada majelis mengapresiasi masukan dari para kiai. "Membuat RUU ini sulit, bukan hal mudah. Makanya kita turun sosialisasi dan uji publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Majelis malam ini menjadi masukan yang sangat penting," ungkapnya. 

Ustadz Ahmad Muntaha AM selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jawa Timur yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU tersebut menyampaikan akan mengakomodir masukan dari aspirasi yang berkembang di majelis.

"Selasa (13/11, red) depan, ada agenda rapat Tim RUU Pesantren PWNU Jawa Timur sebagai tindak lanjut bahtsul masail yang telah dilaksanakan. Berbagai masukan majelis, utamanya aspirasi para kiai berkaitan pesantren muadalah tentu akan diakomodir dan ditindaklanjuti," jelasnya.
Kegiatan yang dipimpin moderator Kiai Nadhirin tersebut berhasil menghidupkan suasana diskusi. 

Majelis dihadiri dua puluhan perwakilan pesantren, seperti Lirboyo Kediri, Kamulan Trenggalek, MIA Tulungagung, Mantenan Blitar dan Al-Muhibbin Nganjuk. Selain itu juga tampak bergabung pengurus dan aktivis NU se-Kediri Raya. (Ibnu Nawawi)

Ahad 11 November 2018 20:30 WIB
Muslim di New Zealand Mayoritas dari India
Muslim di New Zealand Mayoritas dari India
Diskusi Islam Nusantara di Tangsel
Tangerang Selatan, NU Online
Predikat negara paling islami bagi New Zealand agaknya kurang komplit jika tidak menelusuri jejak-jejak  sejarah masuknya Islam di negara tersebut.

Secara historis Islam masuk di New Zealand  pada tahun 1874, namun sejarah yang paling awal menyebutkan bahwa pada tahun 1850 sudah ada keluarga muslim yang  tinggal di sana. 

“Saya membuka-buka data yang menceritakan kedatangan muslim di New Zealand, disebutkan bahwa muslim yang pertama kali datang itu berdarah India,” kata Faried F Saenong di sekretariat Islam Nusantara Center, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (10/11).

Sebagian besar muslim India inilah yang paling banyak mendominasi. India yang dimaksudkan ada dua kelompok, yakni India yang benar-benar asli dari benua Asia adapula muslim India yang dari Fiji.  Sewaktu Fiji terjadi pergolakan politik, negara tersebut banyak mendatangkan para pekerja kasar, yang di antaranya pekerja-pekerja tersebut berasal dari India. Kebetulan mereka rata-rata adalah orang muslim. 

“Fiji inilah yang menjadi salah satu negara asal orang-orang Islam di New Zealand karena peristiwa tersebut,” tutur Faried yang merupakan peneliti di Universitas Victoria Wellington, New Zealand.

Selain India, beberapa muslim lain juga turut mendominasi, di antaranya adalah dari negara-negara Timur Tengah seperti Afganistan, Mesir, Arab, dan lain-lain yang termasuk di antaranya Indonesia tapi jumlahnya sangat sedikit. 

Faried juga menceritakan bahwa aktifitas dan pertumpuhan para muslim di New Zealand baru dapat dilihat pada tahun 1906. Kebanyakan penyebarannya terjadi di Auckland. Mereka banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti membuka toko-toko kelontong. 

Menurut data statistik menyebutkan, lanjutnya, bahwa jumlah muslim di New Zealand mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga hari ini jumlah muslim berkisar hampir 50.000 muslim, sekitar 1,1% dari jumlah penduduk New Zealand secara keseluruhan, dan mengalami perkembangan antara 60 hingga 70 % per survei statistik. 

Dari data tersebut menyebutkan 1.200 dari jumlah keseluruhan merupakan mereka yang lahir dan besar di New Zealand, 1.100 merupakan suku lokal Maori yang sudah bertransformasi memeluk agama Islam dan bertebaran di kota-kota besar seperti Auckland.

“Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, bagi orang New Zealand konotasi muslim di sana adalah Asia bukan Arab, mereka memandang bahwa Islam ya Asia, bukan Arab,” paparnya. 

Adapun perkembangannya terdapat beberapa organisasi muslim yang ada di sana, sebagian besar organisasi-organisasi tersebut dinaungi oleh FIANZ (The Federation of Islamic Associations of New Zealand) yang merupakan organisasi muslim terbesar yang diakui oleh pemerintah. Karena FIANZ ini berafiliasi terhadap sunni, tidak semua organisasi muslim berada di bawah naungannya termasuk Syi’ah dan Ahmadiyah. 

Muslim di New Zealand juga sudah mulai mendiskusikan persoalan integrasi, seperti apakah perlnya berkomunikasi secara intens, apakah perlu berkolaborasi dengan masyarakat umum di New Zealand? yang tentunya ada persoalan-persoalan teologis ketika berhadapan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik yang tumbuh di New Zealand seperti persepsi toilet bersih.

“Bagi orang New Zealand persepsi toilet bersih itu yang kering dan airnya tidak tercecer di lantai, di sinilah kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika seorang muslim berwudhu?” tutur Faried. 

Dari persoalan-persoalan tersebut kemudian ia mengkisahkan bahwa para muslim di sana banyak yang berubah madzhab, seperti beralih ke Hanafi yang membolehkan hanya mengusap kaki saja saat berwudhu, serta memilih opsi-opsi lain sesuai keadaan sosial yang terjadi di New Zealand. (Nuri Farikhatin/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG