IMG-LOGO
Nasional

4 Usulan Kebijakan KH Ma’ruf Amin Saat Jadi Anggota DPRD DKI Jakata

Ahad 11 November 2018 16:30 WIB
Bagikan:
4 Usulan Kebijakan KH Ma’ruf Amin Saat Jadi Anggota DPRD DKI Jakata
Jakarta, NU Online
KH Ma’ruf Amin (Kiai Ma’ruf) menjadi anggota DPRD DKI Jakarta selama dua periode: 1971-1977 dan 1977-1982. Pada saat di parlemen, Kiai Ma’ruf berhasil menduduki beberapa posisi strategis. Diantaranya Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971), Ketua Fraksi PPP DKI Jakarta (1973-1977), dan Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977-1982).

Selama berkiprah di DPRD DKI, Kiai Ma’ruf dikenal sebagai anggota yang banyak menyampaikan usulan, gagasan, dan ide-ide yang cemerlang dan orisinil. Banyak usulannya yang kemudian disahkan pemerintah menjadi kebijakan publik hingga memberikan banyak manfaat.  

Merujuk buku 70 Tahun DR KH Ma’ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti kepada Agama, Bangsa, dan Negara dan juga buku KH Ma’ruf Amin: Penggerak Umat, Pengayom Bangsa, setidaknya ada empat usulan kebijakan yang paling berkesan dan pernah disampaikan Kiai Ma’ruf selama menjadi anggota dewan. Tiga usulan kebijakan terkait pelayanan publik secara umum dan satu usulan bersifat keagamaan.

Pertama, pencantuman bulan dan tahun habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di plat nomor. Sebelumnya plat kendaraan hanya mencantumkan nomor polisi saja, tidak ada keterangan kapan masa habis STNK seperti saat ini. Hal ini membuat polisi sering menggelar razia untuk mengecek masa aktifnya. Akibatnya, sering terjadi kemacetan lalu lintas.  

Kiai Ma’ruf kemudian mengusulkan agar dicantumkan keterangan pencantuman bulan dan tahun habis masa berlaku STNK di plat, bukan hanya nomor polisi saja. Selain memudahkan polisi, ini juga menjadikan masyarakat untuk melakukan kontrol diri atas masa berlaku STNK nya masing-masing. Usulan ini disetujui menjadi usulan bersama fraksi dan diterima pemerintah. Tidak hanya itu, usulan ini kemudian menjadi standar nasional.  

Kedua, kebijakan dana pasar. Pada saat itu, pedagang lama di sebuah pasar yang baru saja dibangun akan tergusur. Mengapa? Karena pembangunan pasar baru tersebut menggunakan dana swasta. Ini membuat harga kios menjadi mahal dan pedagang lama tidak kuat membayarnya. 

Untuk mengatasi persoalan ini, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar pasar dibangun dengan menggunakan dana pemerintah. Melalui mekanisme ini, masyarakat bisa membeli kios dengan cara mengangsurnya. Usulan ini disetujui Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, usulan ini juga menjadi cikal bakal diterbitkannya Inpres Dana Pasar yang berlaku untuk seluruh pasar di Indonesia.

Ketiga, standarisasi dan rayonisasi sekolah dan madrasah. Ketika itu di Jakarta muncul sekolah-sekolah favorit, unggulan, dan bertarif mahal. Sementara di satu sisi, tidak sedikit pula sekolah yang kualitasnya pas-pasan, bahkan semakin hari semakin merosot. Melihat hal ini, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar ada standarisasi sekolah. Guru-guru yang berkualitas tidak hanya berkumpul di satu sekolah, tetapi disebar.

Kiai Ma’ruf juga mengusulkan agar ada standarisasi antara sekolah dan madrasah. Maklum pada saat itu pemerintah hanya fokus pada sekolah, abai pada madrasah. Kiai kemudian mendorong pemerintah agar kualitas guru dan gedung madrasah distandarkan dengan standar sekolah konvensional. Sama seperti di sekolah, Kiai Ma’ruf juga usul agar ada rayonisasi di madrasah.

Terakhir, soal tanah makam atau kuburan. Saat itu semua makam, baik makam umum atau pun makam wakaf, akan diubah menjadi Tempat Pemakaman Umum (TPU). Akibatnya, siapapun yang dikubur di situ harus membayar sewa tempat. Kiai Ma’ruf tidak sepakat dengan kebijakan itu. Ia menjelaskan bahwa status makam wakaf tidak bisa dihilangkan. Tanah wakaf juga tidak boleh diambil bayaran sewa seperti di TPU. Seandainya ada biaya, cukup untuk membayar ongkos gali dan perawatan.

“Makam wakaf itu tanah yang diwakafkan, ada hukumnya, tidak boleh dihilangkan,” tegas Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf berhasil mempertahankan usulan dan pendapatnya ini. Makam wakaf akhirnya tetap ada. 

Usulan lain Kiai Ma’ruf soal makam adalah mengenai durasi atau jangka waktu kapan makam boleh dibongkar karena tidak membayar sewa. Kiai Ma’ruf mengusulkan sembilan tahun. Meski demikian target Kiai Ma’ruf adalah enam tahun. Sementara Pemprov DKI Jakarta tiga tahun. Akhirnya disepakati kalau tidak bayar tiga tahun maka makam boleh dibongkar. 

“Saya kalah, tepatnya saya dikerjai Ali Sadikin (Gubernur DKI saat itu),” kenang Kiai Ma’ruf setelah berdebat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Mulanya Pemprov DKI Jakarta memang menginginkan tiga tahun. Kemudian terjadi perdebatan antara Kiai Ma’ruf dengan Pemprov DKI mengenai waktu pembongkaran makam. Karena tidak ada titik temu, tiba-tiba Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI membuat sebuah pernyataan di koran bahwa jika ‘jenazah susah dikubur, maka dibakar saja.’

Pernyataan ini membuat kiai-kiai sepuh seperti KH Syukron Makmun, KH Abdullah Syafii, dan lainnya marah. Mereka berpendapat kalau satu tahun dikubur saja sudah cukup. Kata ‘satu tahun’ dari kiai-kiai sepuh tersebut kemudian dijadikan ‘senjata’ Ali Sadikin dalam perdebatan dengan Kiai Ma’ruf.

“Nih kata kiai-kiai sepuh satu tahun saja sudah cukup. Masak kiai sepuh sudah bilang begitu masih ngotot sembilan tahun. Jadi tiga tahun saja cukup,” kata Kiai Ma’ruf menirukan Ali Sadikin. (Muchlishon)
Bagikan:
Ahad 11 November 2018 21:30 WIB
Tiga Warisan Islam Nusantara
Tiga Warisan Islam Nusantara
Ketua PP Lakpesdam NU, Rumadi Ahmad (foto: beritahati.com)
Jakarta, NU Online
Islam Nusantara mewarisi tiga jangkar agar Indonesia tetap terjaga. Islam dan kebangsaan menjadi jangkar pertama. Persoalan kebangsaan, bagi NU sudah selesai.

"Kita ini bisa menjadi seorang Indonesia 100 persen sekaligus seorang muslim 100 persen," kata Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat menjadi narasumber pada  Diskusi Pemikiran Kiai Said di Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (10/11) malam.

Di lingkungan NU, tidak ada perasaan canggung belum sempurna keislamannya sebelum mendirikan negara Islam. Meskipun ada muslim Indonesia yang belum merasa 100 persen muslimnya jika Indonesia belum mendirikan Negara Islam atau sudah membuat Khilafah baru Islamnya 100 persen.

Namun, Rumadi menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tidak demikian. Sebab, para kiai NU sepenuhnya mendasarkan keputusannga pada argumentasi fiqih sehingga terlegitimasi. "Jadi negara Indonesia itu negara yang syar'i," ujar dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

Sementara itu, saat ini masih ada orang yang mengatakan Indonesia taghut. Menurutnya, itu orang yang ketinggalan kereta.

Bahkan, yang lebih parah, ada yang membangun narasi Islam ini mayoritas hingga 88 persen populasinya dari seluruh penduduk Indonesia, tetapi Islam terpinggirkan Islam tertindas. "Padahal kalau kita lihat faktanya bahwa Islam itu sekarang sudah berada di tengah," terangnya.

Dari satu sisi saja, undang-undang misalnya, tak sedikit memberikan keistimewaan bagi Muslim, seperti adanya UU perkawinan, haji, hingga perbankan syariah.

"Itu narasi atau asumsi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan permusuhan, terutama kepada negara," tutur Rumadi.

Warisan jangkar kedua, menurut Rumadi, adalah penyebaran agama dengan cara yang damai. Hal itu yang membuat penduduk Muslim di Indonesia mencapai 88 persen banyaknya. "Kita mewarisi tradisi agama yang penuh perdamaian," katanya.

Selain itu, budaya yang penuh kedamaian dan toleransi menjadi warisan jangkar ketiga. Rumadi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan produk dari proses yang lama dari para ulama, kiai dan sesepuh lainnya.

"Jadi kalau ada ribut-ribut tentang Islam Nusantara, biasanya orang yang belum selesai pada tiga hal tadi," kata pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Kepemimpinan KH Said Aqil Siroj dalam pandangannya sebenarnya menjaga tiga hal tersebut, yakni Islam dan kebangsaan, Islam yang damai, dan Islam yang mempertahankan kultur moderat. "Tiga hal ini menjadi jangkar Indonesia," pungkasnya. (Syakir NF/Muiz)
Ahad 11 November 2018 20:45 WIB
RUU Pesantren dapat Sorotan Tajam dari Kiai se-Kediri Raya
RUU Pesantren dapat Sorotan Tajam dari Kiai se-Kediri Raya
Nganjuk, NU Online
Bersamaan dengan rutinan Majelis Pro Sholawat (Mas Prosh) Kediri Raya yang menghimpun sejumlah kiai muda se-Kediri Raya melakukan pembahasan khusus terkait Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Agama. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Fathul Mubtadiin, Prambon, Nganjuk, Jawa Timur itu menyoroti secara tajam keberadaan RUU.

"RUU ini mempunyai sejarah panjang hingga sekarang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI," kata Kiai Dahlan Ridwan dari Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Sabtu (10/11) . 

Namun sayangnya, justru pesantren muadalah yang merupakan aspirasi para kiai pesantren, utamanya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah atau FKPM tidak masuk dalam RUU tersebut. “Padahal para anggota forum tersebut adalah sejumlah pesantren besar se-Indonesia semisal Lirboyo, Al-Anwar Sarang, Sidogiri Pasuruan dan Darussalam Gontor,” katanya. 

Dalam paparannya, perjuangan para kiai pesantren sudah bertahun-tahun yakni mulai pertengahan 2007 bersama Kementrian Agama atau Kemenag hingga menghasilkan draf RUU dan telah diaudiensikan ke DPR-RI. “Justru draf itu tidak dicantumkan dalam RUU saat ini," tegas Kiai Dahlan, sapaan akrabnya. 

Tidak mengherankan pada pertemuan tersebut berkembang penolakan para kiai terhadap RUU Pesantren. “Sebab tidak mengakomodir aspirasi tersebut,” sergahnya. 

Sementara Anwar Rahman, Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Fraksi PKB yang hadir pada majelis mengapresiasi masukan dari para kiai. "Membuat RUU ini sulit, bukan hal mudah. Makanya kita turun sosialisasi dan uji publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Majelis malam ini menjadi masukan yang sangat penting," ungkapnya. 

Ustadz Ahmad Muntaha AM selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jawa Timur yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU tersebut menyampaikan akan mengakomodir masukan dari aspirasi yang berkembang di majelis.

"Selasa (13/11, red) depan, ada agenda rapat Tim RUU Pesantren PWNU Jawa Timur sebagai tindak lanjut bahtsul masail yang telah dilaksanakan. Berbagai masukan majelis, utamanya aspirasi para kiai berkaitan pesantren muadalah tentu akan diakomodir dan ditindaklanjuti," jelasnya.
Kegiatan yang dipimpin moderator Kiai Nadhirin tersebut berhasil menghidupkan suasana diskusi. 

Majelis dihadiri dua puluhan perwakilan pesantren, seperti Lirboyo Kediri, Kamulan Trenggalek, MIA Tulungagung, Mantenan Blitar dan Al-Muhibbin Nganjuk. Selain itu juga tampak bergabung pengurus dan aktivis NU se-Kediri Raya. (Ibnu Nawawi)

Ahad 11 November 2018 20:30 WIB
Muslim di New Zealand Mayoritas dari India
Muslim di New Zealand Mayoritas dari India
Diskusi Islam Nusantara di Tangsel
Tangerang Selatan, NU Online
Predikat negara paling islami bagi New Zealand agaknya kurang komplit jika tidak menelusuri jejak-jejak  sejarah masuknya Islam di negara tersebut.

Secara historis Islam masuk di New Zealand  pada tahun 1874, namun sejarah yang paling awal menyebutkan bahwa pada tahun 1850 sudah ada keluarga muslim yang  tinggal di sana. 

“Saya membuka-buka data yang menceritakan kedatangan muslim di New Zealand, disebutkan bahwa muslim yang pertama kali datang itu berdarah India,” kata Faried F Saenong di sekretariat Islam Nusantara Center, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (10/11).

Sebagian besar muslim India inilah yang paling banyak mendominasi. India yang dimaksudkan ada dua kelompok, yakni India yang benar-benar asli dari benua Asia adapula muslim India yang dari Fiji.  Sewaktu Fiji terjadi pergolakan politik, negara tersebut banyak mendatangkan para pekerja kasar, yang di antaranya pekerja-pekerja tersebut berasal dari India. Kebetulan mereka rata-rata adalah orang muslim. 

“Fiji inilah yang menjadi salah satu negara asal orang-orang Islam di New Zealand karena peristiwa tersebut,” tutur Faried yang merupakan peneliti di Universitas Victoria Wellington, New Zealand.

Selain India, beberapa muslim lain juga turut mendominasi, di antaranya adalah dari negara-negara Timur Tengah seperti Afganistan, Mesir, Arab, dan lain-lain yang termasuk di antaranya Indonesia tapi jumlahnya sangat sedikit. 

Faried juga menceritakan bahwa aktifitas dan pertumpuhan para muslim di New Zealand baru dapat dilihat pada tahun 1906. Kebanyakan penyebarannya terjadi di Auckland. Mereka banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti membuka toko-toko kelontong. 

Menurut data statistik menyebutkan, lanjutnya, bahwa jumlah muslim di New Zealand mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga hari ini jumlah muslim berkisar hampir 50.000 muslim, sekitar 1,1% dari jumlah penduduk New Zealand secara keseluruhan, dan mengalami perkembangan antara 60 hingga 70 % per survei statistik. 

Dari data tersebut menyebutkan 1.200 dari jumlah keseluruhan merupakan mereka yang lahir dan besar di New Zealand, 1.100 merupakan suku lokal Maori yang sudah bertransformasi memeluk agama Islam dan bertebaran di kota-kota besar seperti Auckland.

“Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, bagi orang New Zealand konotasi muslim di sana adalah Asia bukan Arab, mereka memandang bahwa Islam ya Asia, bukan Arab,” paparnya. 

Adapun perkembangannya terdapat beberapa organisasi muslim yang ada di sana, sebagian besar organisasi-organisasi tersebut dinaungi oleh FIANZ (The Federation of Islamic Associations of New Zealand) yang merupakan organisasi muslim terbesar yang diakui oleh pemerintah. Karena FIANZ ini berafiliasi terhadap sunni, tidak semua organisasi muslim berada di bawah naungannya termasuk Syi’ah dan Ahmadiyah. 

Muslim di New Zealand juga sudah mulai mendiskusikan persoalan integrasi, seperti apakah perlnya berkomunikasi secara intens, apakah perlu berkolaborasi dengan masyarakat umum di New Zealand? yang tentunya ada persoalan-persoalan teologis ketika berhadapan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik yang tumbuh di New Zealand seperti persepsi toilet bersih.

“Bagi orang New Zealand persepsi toilet bersih itu yang kering dan airnya tidak tercecer di lantai, di sinilah kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika seorang muslim berwudhu?” tutur Faried. 

Dari persoalan-persoalan tersebut kemudian ia mengkisahkan bahwa para muslim di sana banyak yang berubah madzhab, seperti beralih ke Hanafi yang membolehkan hanya mengusap kaki saja saat berwudhu, serta memilih opsi-opsi lain sesuai keadaan sosial yang terjadi di New Zealand. (Nuri Farikhatin/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG