IMG-LOGO
Nasional

Indonesia-Timor Leste akan Lanjutkan Kerja Sama Bidang Peternakan

Selasa 13 November 2018 22:0 WIB
Bagikan:
Indonesia-Timor Leste akan Lanjutkan Kerja Sama Bidang Peternakan
Jakarta, NU Online
Pemerintah Timor Leste dan Indonesia berencana akan melanjutkan kerja sama perdagangan pada Sub Sektor Peternakan. Sebagai tahapan untuk keberlanjutan eksportasi unggas dan produk unggas dari Indonesia, Timor Leste akan melakukan update terhadap Import Risk Analisis (IRA) Recommendation ke Indonesia.

Sebab untuk keberlanjutan kerja sama kedua negara, Otoritas Veteriner kedua negara perlu melakukan update harmonisasi peraturan dan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 

“Saya berharap hasil Import Risk Analisis (IRA) oleh Tim Timor Leste berjalan dengan baik dan memuaskan, sehingga nantinya eksportasi unggas dan produk unggas dari Indonesia ke Timor Leste dapat terus berlanjut”, kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia I Ketut Diarmita.

Dalam pelaksanaan Import Risk Analisis (IRA) Recommendation, Tim Auditor dari Timor Leste dipimpin oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Timor-Leste Domingos Gusmao dan didampingi sejumlah pejabat lain. Selanjutnya Tim Audit Timor Leste akan berkunjung ke beberapa unit usaha PT. Charoen Phokpand Indonesia mulai tanggal 13 - 15 November 2018 ke Serang,Banten dan  Bali.

I Ketut juga menjamin bahwa semua komoditas unggas dan produk unggas yang diekspor yang berasal dari unit usaha bersertifikat Kompartemen Bebas AI dan memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian dijamin kesehatan dan keamanan produknya. 

Pada kesempatan tersebut, I Ketut Diarmita juga mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu pemerintah Timor Leste dalam penyediaan bahan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. 

Saat ini ekspor Indonesia ke Timor Leste di antaranya adalah DOC (Day Old Chicken) dan produk olahan daging ayam, serta pakan ternak. I ketut menambahkan bahwa ekspor produk daging ayam olahan Indonesia selain ke Timor-Leste, juga telah menembus pasar Papua Nugini dan Jepang, serta Korea Selatan. Negara-negara tersebut telah mengakui Indonesia sebagai negara yang memiliki Kompartemen bebas AI (Avian Influenza) dan menerapkan Pedoman Kompartementalisasi sesuai peraturan OIE (Badan Kesehatan Hewan Dunia. 

Sementara itu, Domingos Gusmao mengatakan, kerjasama bidang peternakan dan kesehatan hewan antara Indonesia dan Timor-Leste, terutama yang terkait dengan perdagangan telah berjalan selama hampir 1 tahun, sehingga perlu dilakukan update terhadap Import Risk Analisis (IRA) Recommendation. Kerjasama ini sebagai tindaklanjut penandatanganan Technical Agreement antara Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kedua Negara pada tanggal  19 April 2018 yang mengacu pada MoU kerjasama yang ditandangani oleh menteri pertanian antar kedua negara.

Labih lanjut Ia mengusulkan adanya beberapa kegiatan lain, seperti pelatihan AMR (Antimicrobial Resistance) dan Meat Inspector (Pengawas Daging) untuk stafnya, kerjasama survei perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor-Leste serta peningkatan Laboratorium Kesehatan Hewan Timor Leste.  

Jika disetujui, dalam waktu dekat Timor Leste akan mengirimkan stafnya untuk mengikuti pelatihan di Balai Besar Veteriner Denpasar, serta mengikuti pelatihan lain dan kerjasama teknik untuk magang di Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, I Ketut Diarmita mengatakan komitmennya untuk siap membantu Timor Leste dalam pengembangan SDM-nya. Pelatihan akan dilakukan di Balai Besar Veteriner  Denpasar sesuai permintaan dari Timor Leste. (Red: Ahmad Rozali)
Bagikan:
Selasa 13 November 2018 22:0 WIB
JK: Premi BPJS akan Dinaikkan Setelah Pemilu 2019
JK: Premi BPJS akan Dinaikkan Setelah Pemilu 2019
Jusuf Kalla, Sumber: Antara
Jakarta, NU Online
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, rencana penyesuaian nilai premi BPJS Kesehatan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

Evaluasi dan penyesuaian besaran premi itu harus dilakukan mengingat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

"Preminya terlalu murah dibanding dengan layanannya. Jadi karena itu harus, ini mungkin tahun depan harus kami evaluasi ulang preminya. Ya mungkin setelah Pemilu-lah," kata Kalla, kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, seperti dikutip di Antara, Jakarta, Selasa (13/11).

Dengan premi yang terlalu murah dan terlalu luas mencakup layanan kesehatan, maka kondisi anggaran BPJS Kesehatan terus defisit, menurut dia. Apabila kondisi itu dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebangkrutan seperti yang dialami negara Yunani pada 2015 lalu.

"Jangan tidak terbatas (layanannya), kalau tidak terbatas khan nanti apa yang terjadi di Yunani seperti itu, karena layanannya tidak terbatas akhirnya (bangkrut)," katanya.

BPJS Kesehatan defisit hingga terakumulasi mencapai Rp16,5 triliun pada 2017. Terakhir, pemerintah berupaya mengalokasikan 75 persen dari setengah persen penerimaan pajak rokok daerah untuk menutup defisit anggaran itu.

Salah satu upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan mengatasi defisit anggaran tersebut antara lain dengan memberlakukan skema anjak piutang terhadap penyedia layanan kesehatan yang bermitra dengan badan penjamin layanan sosial milik Pemerintah itu.

Dengan menggunakan skema factoring itu nanti rumah sakit atau penyedia jasa layanan kesehatan dapat menjaminkan piutangnya dengan bunga kurang dari satu persen.

Skema anjak piutang tersebut ditempuh oleh BPJS Kesehatan supaya tidak terjadi kerugian atau defisit yang lebih besar lagi akibat penunggakan tagihan biaya layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Sesuai SK Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000, anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan, serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan. (Red: Ahmad Rozali)
Selasa 13 November 2018 21:30 WIB
RUU Pesantren Sandingan NU Jatim Masuk Penyelarasan Bahasa Hukum
RUU Pesantren Sandingan NU Jatim Masuk Penyelarasan Bahasa Hukum
Rapat RUU Pesantren Sandingan di PWNU Jatim.
Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara intensif melanjutkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sandingan yang berkaitan dengan pesantren dan pendidikan keagamaan. Bersamaan rapat gabungan unsur syuriyah, tanfidziyah dan lintas lembaga, penyusunan RUU Sandingan memasuki tahap legal drafting atau penyelarasan bahasa hukum. 

"Yang paling penting menurut amanah KH Anwar Iskandar (Wakil Rais PWNU Jatim, red) dalam RUU harus dipisah antara pesantren dan pendidikan keagamaan," tutur KH Ali Maschan Moesa mengutip KH Anwar Iskandar yang berhalangan hadir, Selasa (13/11). 

Sebab menurut guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini, pesantren merupakan subkultur di tengah masyarakat Indonesia yang mempunyai karakteristik khusus dan terbukti telah berperan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semenjak dahulu. 

"Karenanya, hal ini bukan berarti diskriminatif, akan tetapi sudah sewajarnya negara hadir memberikan apresiasi selayaknya bagi dunia pesantren," ungkap Wakil Rais PWNU Jatim ini.

Sementara KH Syafrudin Syarif menekankan pentingnya perlindungan terhadap karakteristik pesantren yang sangat majemuk. "RUU tidak boleh terlalu masuk mereduksi karakteristik masing-masing pesantren, justru harus melindunginya," terangnya. 

Katib PWNU Jatim ini juga menegaskan, tujuan utama RUU semestinya adalah pengakuan kualifikasi lulusan pesantren sesuai bidangnya oleh negara. Dan pandangan ini juga diamini KH Abdul A'la yang turut hadir saat rapat yang berlangsung di kantor PWNU Jatim, jalan Masjid al-Akbar 9 Surabaya tersebut. 

Sementara, Ustadz Ahmad Muntaha AM menyampaikan aspirasi dan perjuangan kiai pesantren utamanya yang tergabung dalam FKPM atau Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. 

"Yang masih janggal, kenapa dalam RUU justru pasal pesantren muadalah ditiadakan. Ini kan tidak sesuai dengan aspirasi para kiai pesantren?" sergahnya.

Rapat yang dipimpin KH Asyhar Shofwan akhirnya sepakat memasukkan substansi pesantren muadalah ke dalam RUU sebagaimana aspirasi para kiai pesantren. 

Naskah RUU Sandingan kemudian akan dirapikan dengan bahasa hukum oleh legal drafter, H Ma'ruf Syah dan H Eddy Suwito.

Sejumlah kiai dan praktisi hokum turut hadir pada rapat tersebut. Yakni KH Fahrur Rozi, KH MB Firjaun Barlaman, Kiai Lukman Hakim, Kiai Fathoni Muhammad dan Supratno. (Ibnu Nawawi)

Selasa 13 November 2018 21:15 WIB
Pemerintah: Stok Beras di Pasar Induk Tahun ini Lebih Banyak
Pemerintah: Stok Beras di Pasar Induk Tahun ini Lebih Banyak
Mentan Amran Sulaiman saat melakukan sidak beras, beberapa waktu lalu.
Jakarta, NU Online
Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Hingga Senin (12/11) beras tercatat mencapai 51 ribu ton. Stok pada bulan November tahun ini lebih besar dibandingkan stok bulan November tahun lalu yang berada di kisaran 40-45 ribu ton.

Ketersediaan beras di PIBC terus menjadi perhatian utama pemerintah karena selama menjadi barometer stok beras nasional. Sebelumnya, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri pada, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pemantauan langsung ke PIBC untuk memastikan ketersediaan beras pada Ahad lalu.

"Alhamdulillah semua posisi stabil. Tidak ada alasan (harga naik). Maaf jangan lagi dibawa ke ranah politik,” ujar Amran di Jakarta. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Food Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi pada saat menerima kunjungan Menteri Pertanian tersebut. Meskipun terjadi pergerakan harga untuk beras jenis medium, tapi hal tersebut sudah diantisipasi dengan operasi pasar yang dilakukan Bulog. 

"Dalam kondisi saat ini sebenarnya memang produksi dari pertanian kita dalam hal ini beras sebenarnya cukup. Kalau di Jakarta saya harus sampaikan cukup, pasokan masih normal,” sebut Arief. 

Kondisi stok beras ini berkorelasi dengan tingkat inflasi yang cukup terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi Oktober sebesar 0,28 persen. Tingkat inflasi tersebut, menurut Staf Khusus Presiden Jokowi, Ahmad Erani Yustika, masih cukup terkendali karena harga bahan makanan tergolong stabil, termasuk beras sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. 

"Kelompok bahan makanan hanya mengalami inflasi sebesar 0,15 persen. Jadi, harga amat stabil," kata Erani beberapa waktu lalu.  

Secara keseluruhan, selama empat tahun terakhir, harga pangan juga dianggap terkendali. Bahan makanan di tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan sejak 2013. Pada 2013, tingkat inflasi bahan makanan sebesar 11,35 persen, kemudian turun menjadi 1,26 persen di 2017. Di tahun 2017 inflasi bahan makanan juga di bawah inflasi umum yang masih sebesar 3,61 persen.

Pada kesempatan lain Pengamat Politik Pertanian Universitas Trilogi, Muhamad Karim mengapresiasi keberhasilan kinerja kementerian pertanian. Menurut dia, kenerja Kementerian Pertanian turut memberi sumbangsih positif pada sektor lain. 

“Selain meningkatkan produksi pangan, kinerja program pertanian tercermin dari berbagai data makro pertanian, seperti besarnya PDB pertanian, penurunan kemiskinan di desa, pengendalian inflasi, ekspor maupun investasi selama empat tahun terakhir,” ungkap Karim.

Data BPS menyebutkan pertumbuhan PDB pertanian 2017 sebesar Rp 1.344 triliun naik Rp 350 triliun dibandingkan 2013 sebesar 995 triliun. Juga kemiskinan penduduk di desa Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, turun 10,88 persen dibandingkan Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa dan mampu mengendalikan inflasi bahan makanan 2017 sebesar 1,26 persen turun 88,9 persen dibandingkan 2013 sebesar 11,35 persen.

Sumber data BPS pun menunjukkan ekspor pertanian 2017 sebesar Rp 441 triliun naik 24,47 persen dibandingkan 2016 sebesar Rp 387 triliun. 

Terkait kemajuan investasi, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan investasi di sektor pertanian tahun 2017 sebesar Rp 45,9 triliun naik rata-tara 14 persen pertahun dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun.

Selain itu,  indeks ketahanan pangan Indonesia di tahun 2018 mengalami lompatan. Berdasarkan Global Food Security Indes (GFSI) 2018, peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik yakni dari 72 di tahun 2014 menjadi 65 di tahun 2018 dari 113 negara. “Indeks ketahanan pangan ini meliputi keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamaan serta ketahanan dan sumber daya alam,” sebutnya. (Red: Ahmad Rozali)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG