IMG-LOGO
Internasional

Soal Penahanan Muslim di Xinjiang, China: Dunia Harus Percaya Otoritas Setempat

Selasa 13 November 2018 23:59 WIB
Bagikan:
Soal Penahanan Muslim di Xinjiang, China: Dunia Harus Percaya Otoritas Setempat
Foto: Reuters
Beijing, NU Online
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, dunia seharusnya mengabaikan ‘gosip’ tentang Xinjiang dan mempercayai otoritas setempat. Dia berharap, dunia bisa mendukung pemerintah Xinjiang dalam memerangi terorisme dan ekstremisme. 

“(Orang-Orang) seharusnya tidak mendengarkan gosip atau rumor tersebut, karena pemerintahan Xinjiang, tentu, memahami di Xinjiang dengan baik, bukan orang atau organisasi-organisasi lain,” kata Wang yang State Councillor, dikutip laman Reuters, Selasa (13/11).

Wang Yi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah Xinjiang sejalan dengan apa yang juga dilakukan oleh komunitas internasional. Yakni mencegah dan memerangi ektremisme dan terorisme. 

“Jika kita bisa melakukan pencegahan, maka akan menjadi tidak mungkin bagi terorisme untuk menyebar dan mengakar,” tegas Wang Yi.

Oleh karenanya, Wang Yi berharap agar orang-orang memahami dan mendukung apa yang tengah dilakukan pemerintah Xinjiang dalam mengakhiri penyebaran ekstremisme dan mewujudkan stabilitas sosial.

Sebelumnya, PBB dan organisasi hak asasi internasional menuduh China telah ‘menahan’ satu juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di 'kamp-kamp interniran' di Xinjiang.

Menurut Human Right Watch, di ‘kamp-kamp tahanan itu,’ Muslim Uighur dan lainnya dilarang mengucapkan salam. Mereka harus mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu propaganda. Jika menolak instruksi yang ditetapkan, mereka akan dihukum seperti tidak mendapatkan makanan, berdiri selama 24 jam, atau ditempatkan di ruang isolasi.

Sejumlah negara Barat seperti Jerman, Prancis, Kanada, Amerika Serikat (AS) mendesak China agar menutup kamp-kamp di Xinjiang tersebut. 

Namun demikian, China terus menyangkal telah melakukan penahanan dan kekerasan secara sistematis kepada Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp di Xinjiang. Mereka berdalih, kamp-kamp tersebut dimaksudkan sebagai tempat ‘pendidikan ulang’ dan pusat pelatihan kejuruan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Otoritas China menyebut kalau Xinjiang tengah menghadapi ancaman dari militan dan kelompok separatis. Oleh karenanya, kamp-kamp tersebut juga difungsikan sebagai sebagai tempat untuk menderadikalisasi mereka yang terpapar paham ekstremisme. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Selasa 13 November 2018 19:0 WIB
Amnesty Internasional Cabut Penghargaan HAM bagi Suu Kyi
Amnesty Internasional Cabut Penghargaan HAM bagi Suu Kyi
Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Foto: Istimewa
Yangon, NU Online
Sebuah organisasi kemanusiaan, Amnesty Internasional, mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Alasannya, Suu Kyi dianggap telah melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia dengan tidak berbicara tentang kekerasan yang menimpa minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. 

Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional Kumi Naidoo mengungkapkan kekecewaannya kepada Suu Kyi karena tidak menggunakan otoritas moral dan politik yang dimiliki untuk melindungi hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan di Myanmar. 

“Sebagai seorang Ambassador of Conscience Amnesty International, harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Naidoo dalam suratnya yang ditulis untuk Suu Kyi pada 11 November, sebagaimana dilansir laman amnesty.org., Selasa (12/11).

Naidoo menyebut, saat ini Suu Kyi telah mengkhianati nilai-nilai yang pernah dibelanya. Suu Kyi dinilai telah menutup mata terhadap kekerasan yang dilancarkan militer Myanmar terhadap ratusan ribu Muslim Rohingya.

“Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia,” tambahnya.

Melalui surat tersebut, Naidoo mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi. Menurutnya, Amnesty internasional tidak memiliki alasan untuk tetap membiarkan Suu Kyi menerima penghargaan itu.

“Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda,” lanjutnya.

Pada 2009 lalu, Amnesty Inernasional memberikan penghargaan Ambassador of Conscience atau Duta Besar Hati Nurani –sebuah penghargaan hak asasi manusia terbesar- kepada Suu Kyi ketika dia masih di penjara. 

Penghargaan itu didapatkan Suu Kyi karena perjuangannya membela demokrasi dan hak asasi manusia secara damai di Myanmar.  Pada 2012, Suu Kyi menerima penghargaan tersebut secara langsung setelah ia dibebaskan dari penjara.  

Sebagaimana diketahui, Pada 25 Agustus 2017 lalu, tentara Myanmar menggelar operasi militer di sejumlah desa di negara bagian Rakhine Myanmar yang banyak ditinggali Muslim Rohingya. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Ribuan lainnya dilaporkan meninggal dunia. (Red: Muchlishon)
Selasa 13 November 2018 18:15 WIB
Dubes Saudi Bantah Warga Palestina Dilarang Berhaji
Dubes Saudi Bantah Warga Palestina Dilarang Berhaji
Ilustrasi haji: news.at
Jakarta, NU Online
Duta Besar Arab Saudi untuk RI Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi menegaskan, berita yang menyatakan kalau Kerajaan Arab Saudi melarang warga Palestina berhaji dan umrah adalah tidak benar dan tidak berdasar.

“Sebenarnya berita ini tidak benar dan tak ada keabsahannya karena diambil sumber yang tidak benar. Rumor yang kami maksud adalah pelarangan sebanyak satu juta warga Palestina untuk melaksanakan haji ke Mekah,” kata Osama melalui penerjemah resmi dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11), dilansir lama detikcom.

Osama bahkan menyebut kalau isu tersebut adalah hoaks karena disebarkan oleh media yang tidak kredibel. Ia sekali lagi menyatakan kalau Saudi tidak pernah menghalang-halangi warga Palestina untuk menunaikan haji di Makkah.  


Pada Kamis (8/11) lalu, Middle East Monitor, sebuah media yang berbasis di Inggris, melaporkan kalau Saudi mengeluarkan sebuah kebijakan baru yaitu menghentikan penerbitan visa haji dan umrah bagi warga Palestina di Yordania, Lebanon, Yerusalem Timur, dan Israel. 

Kebijakan ini disebut akan berdampak terhadap sekitar 2,94 juta warga Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Yerusalem Timur, dan Israel. Tanpa memiliki visa tersebut, mereka dipastikan tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Dalam pemberitaannya tersebut, Middle East Monitor mengutip sebuah sumber dari Yordania yang menyebutkan kalau kebijakan baru ini adalah bagian dari perjanjian bilateral antara Saudi dengan Israel untuk menghapus identitas warga Palestina dan menghilangkan hak mereka untuk kembali ke Palestina. Yordania dan negara sekitar dipaksa untuk melakukan naturalisasi terhadap para pengungsi Palestina.

“Arab Saudi menekan Yordania untuk naturalisasi para pengungsi Palestina di Yordania, Yerusalem Timur, dan sekarang pengungsi Palestina di Israel. Hal yang sama bisa terjadi di Lebanon. Kemudian, Anda tidak akan memiliki masalah pengungsi Palestina,” jelas sumber tersebut. (Red: Muchlishon)
Selasa 13 November 2018 16:43 WIB
Ditanya soal Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid, Dubes Saudi Bungkam
Ditanya soal Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid, Dubes Saudi Bungkam
Konferensi pers bersama Dubes Saudi Osama Mohammed bin Abdullah Al-Shuaibi.
Jakarta, NU Online
Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia Osama Mohammed bin Abdullah Al-Shuaibi tidak menjawab pertanyaan awak media terkait hukum bendera bertuliskan kalimat tauhid.

Sekurangnya, tiga kali wartawan mengulang pertanyaan yang sama. Tetapi, duta besar itu tak menggubrisnya.

"Pak, soal benderanya tadi belum ada jawaban ya," kata wartawan saat sesi tanya jawab pada konferensi pers di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (13/11).

Senada dengan itu, wartawan lain berteriak mempertanyakan jawaban tentang pelarangan bendera bertuliskan kalimat tauhid di Arab Saudi. "Benderanya belum Pak."

Osama meresponsnya dengan mengatakan bahwa kalimat tauhid itu memiliki arti penting bagi umat Islam. Jika bendera itu diletakkan di dinding seseorang, maka, katanya, perlu mencari tahu siapa yang berbuat demikian.

"Apakah jika ada seseorang yang menaruh bendera dianggap kriminal?" Dubes balik bertanya.

Berkaitan dengan Habib Riziq, Osama menyatakan bahwa jika melakukan pelanggaran, tentunya Habib Riziq telah diproses hukum sebagaimana di negara lainnya. (Syakir NF/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG