IMG-LOGO
Nasional

Anak Harus Dididik agar Tak Hanya Shaleh Spiritual, Tapi...

Rabu 14 November 2018 5:45 WIB
Bagikan:
Anak Harus Dididik agar Tak Hanya Shaleh Spiritual, Tapi...
Ilustrasi (ist)
Bekasi, NU Online
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, umat Islam dalam beragama tidak cukup hanya memaknai syariat, tetapi juga mesti memahami hakikat. Contoh tampilan artifisial (kulit). Menurutnya hal itu budaya antara umat yang satu dengan umat yang lainnya.

“Anak-anak harus ditanamkan ibadah-ibdah praktis. Pendidikan kita belum masuk ke ranah substansi. Mudah ditemukan ketika seorang shalat, tetapi masih korupsi, melakukan manipulasi, atau tindak kekerasan untuk sesuatu yang tidak beralasan,” ujar Menag, Ahad lalu di Bekasi, Jawa Barat.

Dia menjelaskan, orang bisa shaleh spiritual tetapi juga bisa berperilaku asosial. Ibadah haji itu untuk kepedulian sosial, menebarkan salam agar lingkungan damai. “Mabrur itu dia semakin peduli dengan lingkungan sosial, mendatangkan kedamaian,” terangnya.

Perkara ada kertesendatan, menurut Menag, itu karena lebih menitiktekankan syariat, belum hakikat. Padahal Islam hadir untuk sosial. Ibadah se-individu apa pun, jangan berhenti di syariatnya saja.

“Jangan menganggap berislam itu hanya syariat, berislam itu menjalani syariat untuk mencapai hakikat,” ucapnya.

Menurut menag, cara sebagian orang dalam beragama kadang eksklusif. Mendalami Islam itu mendalami teks. Tetapi jangan hanya medewakan teks sehingga kehilangan konteks. “Maka lalu sampai pada pemahaman ekstrem radikal,” tuturnya. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 14 November 2018 23:30 WIB
Kartu Nikah, Cara Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Kartu Nikah, Cara Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama telah meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada 8 November 2018. Kartu Nikah itu merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi Simkah Web. 

Selain Kartu Nikah, Simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa diakses publik secara online. Modul tersebut adalah pendaftaran nikah online dan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA) secara online.

"Aplikasi Simkah dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah diakses masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja layanan KUA. Aplikasi ini telah diintegrasikan dengan data  berbasis E-KTP Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil," terang Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mohsen di Jakarta,  Rabu (14/11). 

Dikutip dari laman kemenag.go.id, Mohsen menjelaskan bahwa cara kerja aplikasi ini cukup simpel. Dengan memasukkan nomor NIK pada menu pendaftaran nikah, maka aplikasi akan menarik data yang diperlukan dari data base kependudukan untuk mengisi formulir nikah yang ada. 

Setelah proses verifikasi data, pemeriksaan, dan akad nikah selesai dilaksanakan, maka aplikasi akan mengirim data balikan ke data warehouse Ditjen Dukcapil untuk diproses perubahan status perkawinan yang bersangkutan. Data yang telah diinput di aplikasi, kemudian dicetak dalam Lembaran Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, dan Kartu Nikah.

"Kementerian Agama meluncurkan Kartu Nikah untuk merespon permintaan masyarakat terhadap kebutuhan Identitas Pernikahan yang simpel dapat dibawa saat bepergiaan dengan suami/istri tanpa perlu membawa buku nikah," jelas Mohsen. 

"Dengan membawa Kartu Nikah, masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan," lanjutnya.  

Saat ini, untuk mengurus visa ke luar negeri misalnya,  pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. 

"Alur ini kurang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mementingkan aspek kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Maka, Kartu Nikah menjadi solusi yang memudahkan bagi masyarakat," kata Mohsen.

Selain menjadi salah satu bentuk dokumen legalitas pernikahan, ada beberapa manfaat Kartu Nikah yakni Pertama,  mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia. Pasangan yang menikah di Papua, dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun yang bersangkutan berada. 

"Kedua, Kartu Nikah juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku nikah. Sebab,  data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya," jelas Mohsen. 

Ketiga, meminimalisir dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Kartu Nikah dilengkapi  kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah. "Dengan Kartu Nikah, kita bisa memangkas dan meminimalisir adanya kerugian yang dialami masyarakat akibat  buku nikah palsu," tegas Mohsen. 

Kemenag memastikan, keberadaan Kartu Nikah bukanlah pemborosan atau penghamburan uang negara. Menurut Mohsen, ada sejumlah alasan yang bisa disampaikan. Pertama, biaya pencetakan Kartu Nikah tahun 2018 relatif murah, Rp 680 juta untuk satu juta kartu.

Kedua, nilai manfaatnya sangat jelas. Kartu bisa digunakan sebagai bukti nikah saat pasangan suami istri akan menginap di hotel syariah. Selain itu,  kartu ini juga bisa untuk mengakses layanan online KUA di seluruh Indonesia. Juga bisa untuk memenuhi persyaratan layanan perbankan dan manfaat lainnya. 

"Di tahap awal, sedikitnya ada 500 ribu pasangan nikah yang akan diberikan Kartu Nikah ini secara cuma-cuma alias gratis tanpa dipungut biaya," tutur Mohsen.

Ketiga, ada sekitar 750 ribu pasangan yang menikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dengan tarif 0 rupiah. Mereka termasuk yang mendapatkan Kartu Nikah secara gratis. Mohsen memastikan kalau pengadaan Kartu Nikah akan dilakukan melalui tender terbuka dengan proses yang transparan. Ini agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka good governance.

Pengadaan Kartu Nikah juga bukan program dadakan, melainkan sudah melalui mekanisme persetujuan DPR sebelum pagu anggaran tahun 2018 ditetapkan. "Kami merencanakan untuk tahun 2019, pengadaan Kartu Nikah tak lagi menggunakan APBN murni, tapi anggaran yang bersumber dari dana PNBP Nikah Rujuk di luar Kantor," ujar Mohsen. 

Menurut Mohsen, Kartu Nikah penting diluncurkan karena masih ada ruang kosong kebutuhan publik yang belum terpenuhi. "Kartu Nikah menjadi solusi antara selama E-KTP masih  berproses menuju single identity," jelasnya.  (Red: Muiz)
Rabu 14 November 2018 23:0 WIB
Bupati Rembang: Lasem Sumber Peradaban Dunia
Bupati Rembang: Lasem Sumber Peradaban Dunia
Peringatan 1 Abad Pesantren Al-Hidayat Lasem, Rembang, Jateng
Rembang, NU Online
Bupati Rembang, Jawa Tengah Abdul Hafidz membuka acara puncak peringatan satu abad Pesantren Al-Hidayat Lasem, Rembang di Aula  Pesantren Kauman, Rabu (14/11) pagi. 

Didampingi jajaran pengasuh pondok salah satunya KH Zaim Ahmad Ma'shum, Bupati mengapresiasi acara yang bertema "mengahdirkan keindahan toleransi dari Lasem untuk Indonesia". Pada kesempatan Abdul Hafidz mengatakan, Lasem merupakan sumber dari peradaban yang sehat dunia.

“jika berbicara mengenai perdamaian ataupun toleransi, kita tidak boleh lepas dari Kota Lasem. Lasem merupakan sumber dari peradaban yang sehat dunia, banyak ulama-ulama yang berpengaruh dan tokoh nasional yang mempunyai darah Lasem," ujarnya.

Pengasuh Pesantren Al-Hidayat Lasem, KH Zaim Ahmad menjelaskan, bahwa tema ini kita angkat untuk menampilkan kondisi sosial yang indah dan kondusif untuk Indonesia.

"Dengan kegiatan ini, kami ingin menawarkan keindahan toleransi Lasem untuk era sekarang terutama Indonesia. Toleransi Lasem sudah terjalin sejak berabad-abad silam, yakni interaksi antar suku, etnis, dan agama di Lasem sangatlah sejuk dan santun. Inilah yang ingin kami sampaikan bahwa toleransi itu indah," tegasnya.

Sebagaimana rilis yang diterima NU Online, Gus Zaim sapaan akrabnya menambahkan, kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Lasem, sebagai spirit kebhinekaan dalam berbangsa dan beragama.

"Kegiatan ini juga bekerjasama dengan beberapa lapisan masyarakat, mulai dari perwakilan Tionghoa, Bbudha, Kristen, dan pemuka umat agama lain. Ini juga merupakah wajah toleransi yang selama ini di bangun oleh para sesepuh dan masayikh Lasem," ujarnya.

Kagiatan puncak satu abad diawali dengan Halaqah Kebangsaan dengan narasumber Dosen Al Azhar Mesir Husainy, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, pendiri Ein Institute Pdt Tjahjadi, Rektor UIN Sunan Ampel Masdar Hilmy, dan Cendekiawan Muslim Ulil Abshar Abdalla. (Red: Muiz)

Rabu 14 November 2018 19:49 WIB
Jelang Pilpres, Cucu Kiai Bisri Syansuri Minta Nahdliyin Jaga Akhlak Santri
Jelang Pilpres, Cucu Kiai Bisri Syansuri Minta Nahdliyin Jaga Akhlak Santri
KH Abdussalam Sohib (swamedium.com)
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Sohib (Gus Salam) mengatakan Pilpres yang akan berlangsung tahun depan sebagai agenda yang harus diikuti dengan ketenangan dan kegembiraan. 

“Bagi Nahdliyin tidak boleh bertindak yang melanggar perilaku sebagai Nahdliyin,”ujar Gus Salam, Rabu (14/11). 

Cucu pendiri NU, KH Bisri Syansuri ini juga menegaskan Pilpres tidak boleh dihadapi dengan tindakan di luar etika atau di luar akhlak yang sudah didalami oleh santri di pesantren yaitu menjaga kedamaian dan menjaga akhlak yang baik.

“Kontestasi Pilpres harus berproses pada hal-hal substantif yaitu membangun kekompakan, kebersamaan dan menyejahterkan rakyat,” katanya.

Bangsa Indonesia, lanjut Gus Salam, harus tetap dalam kebersamaan agar tidak terpecah-pecah. Masyarakat harus belajar dari apa yang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah di mana kontestasi politik menjadi pemicu perpecahan berlarut-larut yang mengorbankan nyawa. 

Ia optimis masih banyak ulama di Indonesia yang konsisten merawat negara ini dengan akhlakul karimah, sehingga Indonesia akan aman melewati ujian dan tantangan termasuk dalam kontestasi politik.


(Baca: Soal Tata Cara Sandiaga Uno Ziarah, Cucu Kiai Bisri Harap Masyarakat Memaafkan)


Sebelumnya Gus Salam menanggapi permintaan maaf Sandiaga Uno terkait tindakannya saat berziarah ke makam KH Bisri Syansuri. Dalam ziarah tersebut, Sandi diketahui melangkahi makam Kiai Bisri, padahal banyak umat Islam memegang prinsip bahwa etika berziarah adalah dilarang melangkahi makam. 

Menurut Gus Salam, permintaan maaf Sandiaga harus direspons dengan sikap memaafkan, walaupun tindakan Sandi sebagai hal yang tidak pantas dan menyalahi etika dalam berziarah.

“Prinsipnya sebagai Nahldiyin, tindakan Pak Sandi adalah hal yang tidak pantas dan menyalahi etika berziarah. Tentu dari sisi itu menyesalkan. Tapi, setelah beberapa hari peristiwa tersebut hari menjadi komoditas publik dan kontroversi dan kemudian Sandiaga meminta maaf, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan," katanya.

Kesediaan memaafkan juga diharapkan tumbuh dari warga NU lainnya. Hal itu karena KH Bisri Syansuri bukan hanya milik keluarga, namun juga banyak santri yang tersebar di berbagai daerah. “Banyak santri warga NU yang sempat menyesalkan dan tersinggung juga harus memaafkan. Pak sandi juga sudah meminta maaf, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan,” tegasnya lagi.

Kesalahan yang dilakukan Sandi, kata Gus Salam, hendaknya dapat diambil pelajaran dari sisi apa pun agar ke depan tidak terulang. “Ada sebuah ungkapan bahwa seorang Muslim yang cerdas tidak akan terjebak pada lubang (kesalahan) yang sama,” ungkapnya. (Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG