IMG-LOGO
Internasional

Abdurrahman Mas’ud: Islam Wasathiyah Mampu Bendung Gerakan Keagamaan Menyimpang

Rabu 14 November 2018 15:30 WIB
Bagikan:
Abdurrahman Mas’ud: Islam Wasathiyah Mampu Bendung Gerakan Keagamaan Menyimpang
Senior Official Meeting (SOM) Menteri-menteri Agama, Selasa (13/11)
Bandar Seri Begawan, NU Online
Di tengah gencarnya wacana keagamaan yang beragam di Indonesia, kita tetap optimis akan peran sentral Islam Wasathiyah. Pasalnya, kelompok utama di Indonesia ini akan mampu membendung berbagai gerakan yang berseberangan atau menyimpang dari kultur dan tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Balitbang Diklat Kemenag RI, H Abdurrahman Mas'ud, dalam Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Senior Official Meeting (SOM) Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) di Brunei Darussalam, Selasa (13/11). 

“Segencar apa pun wacana keagamaan yang dipandang menyimpang, Indonesia akan tetap kokoh dengan semangat moderasi Islam. Sebab, kapal tidak akan karam karena ombak yang tinggi. Melainkan karena ada air yang masuk ke dalamnya,” ujar Mas’ud berfilosofi.

“Apalagi dalam konteks hubungan antaragama, di mana Indonesia memiliki anutan yang beragam, telah ada tali-ikat yang kuat dalam bentuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagai kesepakan yang final,” tambahnya.

Guru Besar UIN Walisongo ini mencontohkan dinamika wacana Islam Liberal (Islib) di Indonesia. Islib memiliki unsur maslahat dan mudaratnya sekaligus. Manfaatnya, gagasan ini mendorong umat Islam untuk melakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

“Untuk konteks Indonesia, pengusung gagasan Islam Liberal sangat akrab dengan sumber-sumber keagamaan klasik dalam bentuk kitab kuning. Bahkan, sang pengusung, Ulil Abshar Abdalla, belakangan ini mendirikan pesantren online yang mengkaji naskah-naskah klasik karya ulama abad pertengahan, seperti Ihya Ulumuddin karya al-Ghazali, Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd, dan lain-lain,” ujar Mas’ud.

Sementara mudaratnya, lanjut dia, gerakan Islam Liberal merupakan pemikiran yang acap kali berseberangan dengan paham keagamaan mainstream di Indonesia. Hal ini bahkan sampai pada pengembangan wacana keagamaan terkait dengan masalah sosial moderen seperti LGBT, liberalisme agama, dan sebagainya.

Kasus Islam Liberal untuk konteks Indonesia, kata Mas'ud, agak berbeda, karena lebih bernuansa gerakan pemikiran, bukan aksi dan praktik sosial. Bahwa ada pemikiran tentang perkawinan sejenis, perkawinan antar-agama, dan lain-lain di kalangan jaringan ini, hal itu lebih merupakan respons atas fenomena yang muncul di masyarakat. "Sayangnya, respons kelompok ini dipandang sebagai sikap akomodatif terhadap praktik sosial yang menyimpang tersebut,” paparnya.

Doktor jebolan UCLA Amerika Serikat ini menambahkan, selain gerakan Islam Liberal, juga muncul kelompok lain yang berseberangan dalam bentuk pemikiran tekstual dan skriptural. Kelompok tersebut sangat semangat menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen sesuai dengan Quran dan Hadits.

“Kelompok ini mengusung gagasan khilafah, Islam politik, dan semangat keagamaan yang mengabaikan pluralitas anutan keagamaan. Mereka menolak perbedaan tradisi dan khazanah lokal. Berbagai hal yang dipandangnya bertentangan dengan ajaran Islam juga ditolak,” tandas Mas’ud.

Menurut pria asal Kudus ini, mencermati kedua wacana yang saling berhadapan tersebut, negara kemudian mengusung pemikiran jalan tengah dalam bentuk Islam Wasathiyah, Islam Moderat, dan Moderasi Agama. “Semangat ini didasarkan atas pemahaman keagamaan mainstream di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama yang mengusung spirit Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan semangat Islam Berkemajuan,” tuturnya.

Pada sesi awal, Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abdurrahman Mas'ud sebagai perwakilan Indonesia mempresentasikan makalah dalam bentuk panel bersama perwakilan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hadir juga pada pertemuan tersebut, Sekjen Kemenag Nurcholis Setiawan, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, dan sejumlah pejabat eselon II.

Dalam agenda tahunan tidak resmi Menteri-Menteri Agama empat negara yang berlangsung di Ibu Kota Brunei Darussalam selama sepekan, 12-16 Nopember 2018 ini, Kepala Balitbang Diklat didampingi dua kepala bidang (kabid) dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yakni Kabid Litbang Pendidikan Keagamaan, Muhammad Murtadlo; dan Kabid Litbang Pendidikan Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan, Huriyudin. (Musthofa Asrori/Kendi Setiawan)
Bagikan:
Rabu 14 November 2018 6:45 WIB
PBNU Dorong Pemerintah Ambil Langkah Diplomasi Atas Konflik Yaman
PBNU Dorong Pemerintah Ambil Langkah Diplomasi Atas Konflik Yaman
Konflik di Yaman (kbknews.id)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong Pemerintah Indonesia  untuk segera mengambil langkah diplomatis dan ikut andil dalam upaya menciptakan perdamaian di Yaman.

Hal itu menyusul peristiwa bentrokan yang terjadi antara loyalis pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak Houthi di Kota Hudaidah, Yaman yang telah menelan korban 142 jiwa termasuk anak-anak dan perempuan. 

"Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab internasional yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia," kata Kiai Said kepada NU Online, Selasa (13/11) malam.

PBNU mengecam segala bentuk dan tindak kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perilaku menyerang pihak-pihak yang dianggap berbeda. "Perilaku kekerasan bukanlah bukan merupakan ciri Islam yang rahmatan lil alamin," ujar Kiai Said.

Ia menegaskan, perdaiman, kebebasan, dan juga toleransi adalah prinsip utama dalam menjalankan kehidupan di samping prinsip Maqaasid Syariah yang terdiri dari hifdud din wal aql (menjaga agama dan akal), hifdzul nafs (menjaga jiwa), hifdun nasl (menjaga keluarga), dan hifdul mal (menjaga harta) dan hifdhul irdh (menjaga martabat). Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan di manapun bumi dipijak.

PBNU juga mendesak PBB untuk berinisiatif melakukan mediasi agar tercipta suatu keadaan yang kondusif di Yaman serta agar tumbuh kembali sebagai negara yang berdaulat yang mensejehterahkan rakyat. 

Selain itu PBNU juga mengajak kepada masyarakat internasional untuk bersama-sama menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Yaman.

Dikutip dari kbknews, sejak beberapa pekan terakhir ini, kota al-Hudaidah berpenduduk sekitar 600 ribu orang dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur koalisi Arab Saudi dan UAE dalam upaya menyingkirkan milisi Sihite Houthi dukungan Iran yang mempertahankannya.

Konflik Militer yang berkecamuk sejak 2015 antara rezim pemerintah Yaman pimpinan Abdurabbuh Mansour Hadi didukung Arab Saudi dan UAE dan milisi Houthi yang merupakan perpanjangan tangan Iran telah menewaskan sekiar 10 ribu orang, sebagian besar warga sipil yang terperangkap di tengah pertempuran. (Red: Kendi Setiawan)



Selasa 13 November 2018 23:59 WIB
Soal Penahanan Muslim di Xinjiang, China: Dunia Harus Percaya Otoritas Setempat
Soal Penahanan Muslim di Xinjiang, China: Dunia Harus Percaya Otoritas Setempat
Foto: Reuters
Beijing, NU Online
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, dunia seharusnya mengabaikan ‘gosip’ tentang Xinjiang dan mempercayai otoritas setempat. Dia berharap, dunia bisa mendukung pemerintah Xinjiang dalam memerangi terorisme dan ekstremisme. 

“(Orang-Orang) seharusnya tidak mendengarkan gosip atau rumor tersebut, karena pemerintahan Xinjiang, tentu, memahami di Xinjiang dengan baik, bukan orang atau organisasi-organisasi lain,” kata Wang yang State Councillor, dikutip laman Reuters, Selasa (13/11).

Wang Yi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah Xinjiang sejalan dengan apa yang juga dilakukan oleh komunitas internasional. Yakni mencegah dan memerangi ektremisme dan terorisme. 

“Jika kita bisa melakukan pencegahan, maka akan menjadi tidak mungkin bagi terorisme untuk menyebar dan mengakar,” tegas Wang Yi.

Oleh karenanya, Wang Yi berharap agar orang-orang memahami dan mendukung apa yang tengah dilakukan pemerintah Xinjiang dalam mengakhiri penyebaran ekstremisme dan mewujudkan stabilitas sosial.

Sebelumnya, PBB dan organisasi hak asasi internasional menuduh China telah ‘menahan’ satu juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di 'kamp-kamp interniran' di Xinjiang.

Menurut Human Right Watch, di ‘kamp-kamp tahanan itu,’ Muslim Uighur dan lainnya dilarang mengucapkan salam. Mereka harus mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu propaganda. Jika menolak instruksi yang ditetapkan, mereka akan dihukum seperti tidak mendapatkan makanan, berdiri selama 24 jam, atau ditempatkan di ruang isolasi.

Sejumlah negara Barat seperti Jerman, Prancis, Kanada, Amerika Serikat (AS) mendesak China agar menutup kamp-kamp di Xinjiang tersebut. 

Namun demikian, China terus menyangkal telah melakukan penahanan dan kekerasan secara sistematis kepada Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp di Xinjiang. Mereka berdalih, kamp-kamp tersebut dimaksudkan sebagai tempat ‘pendidikan ulang’ dan pusat pelatihan kejuruan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Otoritas China menyebut kalau Xinjiang tengah menghadapi ancaman dari militan dan kelompok separatis. Oleh karenanya, kamp-kamp tersebut juga difungsikan sebagai sebagai tempat untuk menderadikalisasi mereka yang terpapar paham ekstremisme. (Red: Muchlishon)
Selasa 13 November 2018 19:0 WIB
Amnesty Internasional Cabut Penghargaan HAM bagi Suu Kyi
Amnesty Internasional Cabut Penghargaan HAM bagi Suu Kyi
Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Foto: Istimewa
Yangon, NU Online
Sebuah organisasi kemanusiaan, Amnesty Internasional, mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Alasannya, Suu Kyi dianggap telah melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia dengan tidak berbicara tentang kekerasan yang menimpa minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. 

Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional Kumi Naidoo mengungkapkan kekecewaannya kepada Suu Kyi karena tidak menggunakan otoritas moral dan politik yang dimiliki untuk melindungi hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan di Myanmar. 

“Sebagai seorang Ambassador of Conscience Amnesty International, harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Naidoo dalam suratnya yang ditulis untuk Suu Kyi pada 11 November, sebagaimana dilansir laman amnesty.org., Selasa (12/11).

Naidoo menyebut, saat ini Suu Kyi telah mengkhianati nilai-nilai yang pernah dibelanya. Suu Kyi dinilai telah menutup mata terhadap kekerasan yang dilancarkan militer Myanmar terhadap ratusan ribu Muslim Rohingya.

“Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia,” tambahnya.

Melalui surat tersebut, Naidoo mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi. Menurutnya, Amnesty internasional tidak memiliki alasan untuk tetap membiarkan Suu Kyi menerima penghargaan itu.

“Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda,” lanjutnya.

Pada 2009 lalu, Amnesty Inernasional memberikan penghargaan Ambassador of Conscience atau Duta Besar Hati Nurani –sebuah penghargaan hak asasi manusia terbesar- kepada Suu Kyi ketika dia masih di penjara. 

Penghargaan itu didapatkan Suu Kyi karena perjuangannya membela demokrasi dan hak asasi manusia secara damai di Myanmar.  Pada 2012, Suu Kyi menerima penghargaan tersebut secara langsung setelah ia dibebaskan dari penjara.  

Sebagaimana diketahui, Pada 25 Agustus 2017 lalu, tentara Myanmar menggelar operasi militer di sejumlah desa di negara bagian Rakhine Myanmar yang banyak ditinggali Muslim Rohingya. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Ribuan lainnya dilaporkan meninggal dunia. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG