IMG-LOGO
Internasional

Saudi Akhirnya Akui Jenazah Jamal Khashoggi Dimutilasi

Kamis 15 November 2018 22:45 WIB
Bagikan:
Saudi Akhirnya Akui Jenazah Jamal Khashoggi Dimutilasi
Foto: AFP
Riyadh, NU Online
Wakil Jaksa Penuntut Umum dan juru bicara kantor jaksa Saudi, Shaalan al-Shaalan, mengatakan kalau Jamal Khashoggi tewas setelah disuntik bius dengan dosis mematikan di gedung Konsulat Saudi di Istanbul Turki pada 2 Oktober lalu. 

Tidak hanya itu, Shaalan juga menyebutkan kalau jenazah Jamal Khashoggi dimutilasi, setelah dibunuh. Kemudian jenazahnya dibawa keluar dari gedung Konsulat. Demikian laporan terbaru sebagaimana yang diberitakan Reuters, Kamis (15/11).

Shaalan menambahkan, potongan-potongan tubuh Jamal Khashoggi lalu diserahkan kepada agen lokal Turki di luar halaman Konsulat. Saat ini, sketsa wajah agen lokal tersebut akan diserahkan kepada otoritas Turki.

Shaalan juga membeberkan kalau Ahmed al-Assiri, Wakil Kepala Intelijen Saudi, adalah orang yang memerintahkan misi agar Jamal Khashoggi kembali ke Saudi. Al-Assiri juga disebut sebagai orang yang membentuk tim yang beranggotakan 15 orang untuk menjemput –membunuh- Jamal Khashoggi di Istanbul Turki.

15 orang tersebut, imbuh Shaalan, dibagi ke dalam tiga tim: tim logistik, tim negosiasi, dan tim intelijen. Meski demikian, tidak disebutkan siapa nama ketua tim negosiasi yang memberi perintah untuk menghabisi nyawa Jamal Khashoggi.

Shaalan menyatakan, pembunuhan Jamal Khashoggi terjadi setelah proses negosiasi untuk membujuk Jamal pulang ke Saudi gagal. Pernyataan Shaalan ini tidak sesuai dengan pernyataan jaksa penuntut umum Saudi, Saud al-Mojeb, beberapa waktu lalu. Al-Mojeb menyebut kalau pembunuhan Jamal Khashoggi adalah terencana.

Tersangka dituntut hukuman mati

Shaalan mengatakan, 11 dari 21 tersangka kasus pembunuhan Jamal Khashoggi telah didakwa. Rencananya, 11 orang ini akan menjalani persidangan dalam waktu dekat ini. Tidak hanya itu, penyelidikan terhadap tersangka-tersangka lainnya juga terus dilakukan dan berlanjut.

Shaalan menuturkan, ada lima orang dituntut hukuman mati. Namun demikian, ia tidak menyebutkan siapa saja lima orang yang tersebut.

“Jaksa penuntut umum telah meminta hukuman mati untuk lima individu yang didakwa atas memerintahkan dan melakukan kejahatan dan meminta hukuman yang pantas untuk individu lainnya yang juga didakwa,” kata Shaalan.

Muhammad bin Salman tidak terlibat

Wakil Jaksa Penuntut Umum dan juru bicara kantor jaksa Saudi, Shaalan al-Shaalan juga menegaskan, Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman tidak mengetahui misi pembunuhan Jamal Khashoggi. Bahkan, Shaalan menuturkan kalau Muhammad bin Salman sempat diberikan laporan palsu terkait dengan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.

“Dia (Muhammad bin Salman) tidak mengetahui,” tegas Shaalan, dilansir AFP dan Bloomberg, Kamis (15/11).

Turki tidak puas

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengaku tidak puas dengan penjelasan-penjelasan terbaru Saudi. Terutama Jamal Khashoggi awalnya dibujuk untuk kembali ke Saudi, namun karena tim Saudi yang beranggotakan 15 orang gagal maka kemudian Jamal disuntik bius dengan dosis mematikan hingga tewas. 

Cavusoglu meyakini, pembunuhan Jamal Khashoggi adalah sesuatu yang telah direncanakan. Bukan karena Jamal melawan.

“Mereka mengatakan orang ini (Khashoggi-red) dibunuh karena melawan, padahal pembunuhan ini direncanakan," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip dari laman Reuters, Kamis (15/11).

Ia juga mengatakan kalau proses mutilasi bukan lah hal yang spontan. Baginya, proses mutilasi juga sudah direncanakan mengingat perlengkapan dan orang-orang yang ada sudah dipersiapkan.

“Mereka mengatakan dia dimutilasi tapi ini bukanlah hal yang spontan. Perlengkapan yang diperlukan dan orang-orang yang dibawa sejak awal untuk membunuh dan kemudian memutilasinya," kata Cavusoglu merespons pernyataan Shaalan sebelumnya. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Rabu 14 November 2018 15:30 WIB
Abdurrahman Mas’ud: Islam Wasathiyah Mampu Bendung Gerakan Keagamaan Menyimpang
Abdurrahman Mas’ud: Islam Wasathiyah Mampu Bendung Gerakan Keagamaan Menyimpang
Senior Official Meeting (SOM) Menteri-menteri Agama, Selasa (13/11)
Bandar Seri Begawan, NU Online
Di tengah gencarnya wacana keagamaan yang beragam di Indonesia, kita tetap optimis akan peran sentral Islam Wasathiyah. Pasalnya, kelompok utama di Indonesia ini akan mampu membendung berbagai gerakan yang berseberangan atau menyimpang dari kultur dan tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Balitbang Diklat Kemenag RI, H Abdurrahman Mas'ud, dalam Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Senior Official Meeting (SOM) Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) di Brunei Darussalam, Selasa (13/11). 

“Segencar apa pun wacana keagamaan yang dipandang menyimpang, Indonesia akan tetap kokoh dengan semangat moderasi Islam. Sebab, kapal tidak akan karam karena ombak yang tinggi. Melainkan karena ada air yang masuk ke dalamnya,” ujar Mas’ud berfilosofi.

“Apalagi dalam konteks hubungan antaragama, di mana Indonesia memiliki anutan yang beragam, telah ada tali-ikat yang kuat dalam bentuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagai kesepakan yang final,” tambahnya.

Guru Besar UIN Walisongo ini mencontohkan dinamika wacana Islam Liberal (Islib) di Indonesia. Islib memiliki unsur maslahat dan mudaratnya sekaligus. Manfaatnya, gagasan ini mendorong umat Islam untuk melakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

“Untuk konteks Indonesia, pengusung gagasan Islam Liberal sangat akrab dengan sumber-sumber keagamaan klasik dalam bentuk kitab kuning. Bahkan, sang pengusung, Ulil Abshar Abdalla, belakangan ini mendirikan pesantren online yang mengkaji naskah-naskah klasik karya ulama abad pertengahan, seperti Ihya Ulumuddin karya al-Ghazali, Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd, dan lain-lain,” ujar Mas’ud.

Sementara mudaratnya, lanjut dia, gerakan Islam Liberal merupakan pemikiran yang acap kali berseberangan dengan paham keagamaan mainstream di Indonesia. Hal ini bahkan sampai pada pengembangan wacana keagamaan terkait dengan masalah sosial moderen seperti LGBT, liberalisme agama, dan sebagainya.

Kasus Islam Liberal untuk konteks Indonesia, kata Mas'ud, agak berbeda, karena lebih bernuansa gerakan pemikiran, bukan aksi dan praktik sosial. Bahwa ada pemikiran tentang perkawinan sejenis, perkawinan antar-agama, dan lain-lain di kalangan jaringan ini, hal itu lebih merupakan respons atas fenomena yang muncul di masyarakat. "Sayangnya, respons kelompok ini dipandang sebagai sikap akomodatif terhadap praktik sosial yang menyimpang tersebut,” paparnya.

Doktor jebolan UCLA Amerika Serikat ini menambahkan, selain gerakan Islam Liberal, juga muncul kelompok lain yang berseberangan dalam bentuk pemikiran tekstual dan skriptural. Kelompok tersebut sangat semangat menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen sesuai dengan Quran dan Hadits.

“Kelompok ini mengusung gagasan khilafah, Islam politik, dan semangat keagamaan yang mengabaikan pluralitas anutan keagamaan. Mereka menolak perbedaan tradisi dan khazanah lokal. Berbagai hal yang dipandangnya bertentangan dengan ajaran Islam juga ditolak,” tandas Mas’ud.

Menurut pria asal Kudus ini, mencermati kedua wacana yang saling berhadapan tersebut, negara kemudian mengusung pemikiran jalan tengah dalam bentuk Islam Wasathiyah, Islam Moderat, dan Moderasi Agama. “Semangat ini didasarkan atas pemahaman keagamaan mainstream di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama yang mengusung spirit Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan semangat Islam Berkemajuan,” tuturnya.

Pada sesi awal, Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abdurrahman Mas'ud sebagai perwakilan Indonesia mempresentasikan makalah dalam bentuk panel bersama perwakilan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hadir juga pada pertemuan tersebut, Sekjen Kemenag Nurcholis Setiawan, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, dan sejumlah pejabat eselon II.

Dalam agenda tahunan tidak resmi Menteri-Menteri Agama empat negara yang berlangsung di Ibu Kota Brunei Darussalam selama sepekan, 12-16 Nopember 2018 ini, Kepala Balitbang Diklat didampingi dua kepala bidang (kabid) dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yakni Kabid Litbang Pendidikan Keagamaan, Muhammad Murtadlo; dan Kabid Litbang Pendidikan Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan, Huriyudin. (Musthofa Asrori/Kendi Setiawan)
Rabu 14 November 2018 6:45 WIB
PBNU Dorong Pemerintah Ambil Langkah Diplomasi Atas Konflik Yaman
PBNU Dorong Pemerintah Ambil Langkah Diplomasi Atas Konflik Yaman
Konflik di Yaman (kbknews.id)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong Pemerintah Indonesia  untuk segera mengambil langkah diplomatis dan ikut andil dalam upaya menciptakan perdamaian di Yaman.

Hal itu menyusul peristiwa bentrokan yang terjadi antara loyalis pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak Houthi di Kota Hudaidah, Yaman yang telah menelan korban 142 jiwa termasuk anak-anak dan perempuan. 

"Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab internasional yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia," kata Kiai Said kepada NU Online, Selasa (13/11) malam.

PBNU mengecam segala bentuk dan tindak kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perilaku menyerang pihak-pihak yang dianggap berbeda. "Perilaku kekerasan bukanlah bukan merupakan ciri Islam yang rahmatan lil alamin," ujar Kiai Said.

Ia menegaskan, perdaiman, kebebasan, dan juga toleransi adalah prinsip utama dalam menjalankan kehidupan di samping prinsip Maqaasid Syariah yang terdiri dari hifdud din wal aql (menjaga agama dan akal), hifdzul nafs (menjaga jiwa), hifdun nasl (menjaga keluarga), dan hifdul mal (menjaga harta) dan hifdhul irdh (menjaga martabat). Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan di manapun bumi dipijak.

PBNU juga mendesak PBB untuk berinisiatif melakukan mediasi agar tercipta suatu keadaan yang kondusif di Yaman serta agar tumbuh kembali sebagai negara yang berdaulat yang mensejehterahkan rakyat. 

Selain itu PBNU juga mengajak kepada masyarakat internasional untuk bersama-sama menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Yaman.

Dikutip dari kbknews, sejak beberapa pekan terakhir ini, kota al-Hudaidah berpenduduk sekitar 600 ribu orang dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur koalisi Arab Saudi dan UAE dalam upaya menyingkirkan milisi Sihite Houthi dukungan Iran yang mempertahankannya.

Konflik Militer yang berkecamuk sejak 2015 antara rezim pemerintah Yaman pimpinan Abdurabbuh Mansour Hadi didukung Arab Saudi dan UAE dan milisi Houthi yang merupakan perpanjangan tangan Iran telah menewaskan sekiar 10 ribu orang, sebagian besar warga sipil yang terperangkap di tengah pertempuran. (Red: Kendi Setiawan)



Selasa 13 November 2018 23:59 WIB
Soal Penahanan Muslim di Xinjiang, China: Dunia Harus Percaya Otoritas Setempat
Soal Penahanan Muslim di Xinjiang, China: Dunia Harus Percaya Otoritas Setempat
Foto: Reuters
Beijing, NU Online
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, dunia seharusnya mengabaikan ‘gosip’ tentang Xinjiang dan mempercayai otoritas setempat. Dia berharap, dunia bisa mendukung pemerintah Xinjiang dalam memerangi terorisme dan ekstremisme. 

“(Orang-Orang) seharusnya tidak mendengarkan gosip atau rumor tersebut, karena pemerintahan Xinjiang, tentu, memahami di Xinjiang dengan baik, bukan orang atau organisasi-organisasi lain,” kata Wang yang State Councillor, dikutip laman Reuters, Selasa (13/11).

Wang Yi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah Xinjiang sejalan dengan apa yang juga dilakukan oleh komunitas internasional. Yakni mencegah dan memerangi ektremisme dan terorisme. 

“Jika kita bisa melakukan pencegahan, maka akan menjadi tidak mungkin bagi terorisme untuk menyebar dan mengakar,” tegas Wang Yi.

Oleh karenanya, Wang Yi berharap agar orang-orang memahami dan mendukung apa yang tengah dilakukan pemerintah Xinjiang dalam mengakhiri penyebaran ekstremisme dan mewujudkan stabilitas sosial.

Sebelumnya, PBB dan organisasi hak asasi internasional menuduh China telah ‘menahan’ satu juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di 'kamp-kamp interniran' di Xinjiang.

Menurut Human Right Watch, di ‘kamp-kamp tahanan itu,’ Muslim Uighur dan lainnya dilarang mengucapkan salam. Mereka harus mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu propaganda. Jika menolak instruksi yang ditetapkan, mereka akan dihukum seperti tidak mendapatkan makanan, berdiri selama 24 jam, atau ditempatkan di ruang isolasi.

Sejumlah negara Barat seperti Jerman, Prancis, Kanada, Amerika Serikat (AS) mendesak China agar menutup kamp-kamp di Xinjiang tersebut. 

Namun demikian, China terus menyangkal telah melakukan penahanan dan kekerasan secara sistematis kepada Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp di Xinjiang. Mereka berdalih, kamp-kamp tersebut dimaksudkan sebagai tempat ‘pendidikan ulang’ dan pusat pelatihan kejuruan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Otoritas China menyebut kalau Xinjiang tengah menghadapi ancaman dari militan dan kelompok separatis. Oleh karenanya, kamp-kamp tersebut juga difungsikan sebagai sebagai tempat untuk menderadikalisasi mereka yang terpapar paham ekstremisme. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG