IMG-LOGO
Fragmen
PAHLAWAN NASIONAL NU (7)

KH As’ad Syamsul Arifin, Mengomando Santri hingga Preman

Sabtu 17 November 2018 10:30 WIB
Bagikan:
KH As’ad Syamsul Arifin, Mengomando Santri hingga Preman
“Perang itu harus niat menegakkan agama dan ‘arebbuk negere’ (merebut negara), jangan hanya ‘arebbuk negere! Kalau hanya ‘arebbuk negere’, hanya mengejar dunia, akhiratnya hilang! Niatlah menegakkan agama dan membela negara sehingga kalau kalian mati, akan mati syahid dan masuk surga!”

Pernyataan tersebut merupakan petuah dan motivasi perjuangan dari KH Raden As’ad Syamsul Arifin (1897-1990) kepada pasukan santri (Hizbullah dan Sabilillah) dan pasukan pemuda yang awalnya menjadi preman, brandal, bajingan, dan jawara (Pelopor) untuk melawan penjajah Belanda.

Pernyataan yang dikutip Munawir Aziz dalam bukunya Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional (2016) tersebut tidak hanya menggelorakan semangat juang para pemuda di wilayah Tapal Kuda, tetapi juga menyadarkan bahwa membela tanah air seiring dengan kewajiban membela agama. Sosok Kiai As’ad Syamsul Arifin menjadi inspirasi karena memiliki keilmuan, kemampuan, dan visi perjuangan yang lengkap.

Kiai As’ad memiliki kedalaman ilmu agama yang mumpuni, mempunyai ilmu kanuragan dan bela diri, serta cukup menguasai ilmu militer. Selain menggerakkan para santri, Kiai As’ad juga cerdik dalam mengomando para bandit agar membantu perjuangan para santri mengawal kemerdekaan Indonesia.

Kemampuan Kiai As’ad dalam mengorganisasi para brandal dan jawara dari wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Pasuruan dicatat oleh Syamsul A. Hasan (2003) yang dikutip Munawir Aziz. Kiai yang lahir di daerah Syi’in Ali, Makkah dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maemunah ini mengumpulkan para bandit dan jawara tersebut dalam laskar bernama Pelopor.

Barisan Pelopor sering berpakaian serba hitam. Mulai dari baju, celana hingga tutup kepala. Senjata yang digunakan oleh barisan Pelopor ialah senjata-senjata khas daerah yakni celurit, keris, dan rotan. Yang unik menurut catatan tersebut, para bandit dan jawara yang berada di barisan Pelopor ini sendiko dawuh dan setia pada komando Kiai As’ad Syamsul Arifin.

Kala itu, Kiai As’ad memerintahkan para pejuang Pelopor bagian logistik untuk mengirim pejuang yang berada di hutan. Baik pasukan Pelopor maupun laskar santri yang tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah berjuang dengan strategi gerilya. Mereka masuk gunung dan keluar gunung untuk menyerang pasukan Belanda lalu mengamankan diri.

Barisan Pelopor dan pasukan santri menggunakan taktik ‘serang dan lari’. Strategi ini dilakukan oleh para santri yang tergabung dalam berbagai laskar hingga negara Republik Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada Desember 1949. Padahal, sejak empat tahun sebelumnya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memprokalmirkan kemerdekaannya. Tetapi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak kalah beratnya.

Kharismanya di mata para preman dan jawara menyisakan cerita unik. Saat itu Kiai As’ad agak resah soal sering hilangnya sandal para jamaah ketika sedang melakukan shalat Jumat. Setelah mengumpulkan para preman tersebut, Kiai As’ad meminta tolong agar sandal jamaah dijaga. Dedengkot preman sendiko dawuh terhadap permintaan Kiai As'ad.

Namun, si dedengkot preman tersebut makin hari berpikir untuk memerintahkan anak buahnya menjaga sandal. Sementara ia juga ingin melaksanakan shalat sehingga sandal dia pun ikut terjaga. Makin hari, keinginan para preman melaksanakan shalat Jumat semakin tinggi sehingga akhirnya mereka semua melaksanakan shalat melalui washilah menjaga sandal yang diperintahkan Kiai As’ad.

Atas peran penting Kiai As’ad Syamsul Arifin dalam berjuang melawan Belanda dan mempertahankan kemderdekaan itu, Pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada tahun 2017. Secara umum, gelar pahlawan para kiai merupakan supremasi perjuangan santri dan seluruh rakyat Indonesia.

Peran Kiai As’ad dalam Pendirian NU

Hasil dari istikharah Mbah Hasyim dikisahkan oleh KH As’ad Syamsul Arifin, kiai yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo. Kiai As’ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Mbah Hasyim justru tidak jatuh ditangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh KH Cholil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab.

Dari petunjuk tersebut, Mbah As’ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Cholil berperan sebagai mediator antara Mbah Cholil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Mbah As’ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Cholil kepada Mbah Hasyim. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010: 72) 

Hal ini merupakan bentuk komitmen dan ta’dzim santri kepada gurunya apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bolak-balik dari Bangkalan ke Tebuireng di tengah situasi penjajahan saat itu.

Petunjuk pertama, pada akhir tahun 1924 santri As’ad diminta oleh Mbah Cholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Qur’an Surat Thaha ayat 17-23 yang menceritakan Mukjizat Nabi Musa as.

Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925 santri As’ad kembali diutus Mbah Cholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna (Ya Jabbar, Ya Qahhar. Berarti menyebut nama Tuhan Yang Maha Perkasa) ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Mbah Hasyim.

Setibanya di Tebuireng, santri As’ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilakan Mbah Hasyim untuk mengambilnya sendiri dari leher As’ad. Bukan bermaksud As’ad tidak ingin mengambilkannya untuk Mbah Hasyim, melainkan As’ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Mbah Cholil kepada Mbah Hasyim. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan As’ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng.

Setelah tasbih diambil, Mbah Hasyim bertanya kepada As’ad: “Apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan?” Kontan As’ad hanya menjawab: “Ya Jabbar, Ya Qahhar”, dua asmaul husna tarsebut diulang oleh As’ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Mbah Hasyim kemudian berkata, “Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jam’iyyah”. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Jumat 16 November 2018 21:17 WIB
PAHLAWAN NASIONAL NU (6)
Perjuangan KH Idham Chalid Melawan Penjajah dan Kelompok Makar
Perjuangan KH Idham Chalid Melawan Penjajah dan Kelompok Makar
KH Idham Chalid (Dok. istimewa)
Tak ada satu pun orang yang menginginkan tanah airnya terjajah karena hanya memunculkan penderitaan berkepanjangan. Penderitaan dalam proses perjuangan melawan penjajah dirasakan betul oleh KH Idham Chalid (1921-2010) karena dirinya mengalami pedihnya siksa ketika ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara.

Guru Idham Chalid, begitu ia biasa disapa oleh tentara penjaga penjara sekalipun, bahkan mengalami pembengkokan tulang belakang karena dampak siksaan tersebut setelah usia senja. Ia mengakui dampak tersebut dalam buku memoarnya Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawa Politik NU dalam Sejarah (2008). Pernah ia berobat ke Belanda untuk meluruskan tulang belakangnya tersebut, namun tidak berhasil.

Dalam buku memoarnya tersebut, ia pernah diinterogasi terkait keberadaan Hasan Basri, tokoh pejuang yang sama-sama dari Banjar. Hasan Basri diketahui oleh Belanda satu almamater dengan Idham Chalid ketika belajar di Gontor, Ponorogo. Kala itu, Idham menjawab diplomatis karena nama Hasan Basri ia kenal tidak hanya satu. Tentu saja bukannya dia sendiri tidak paham Hasan Basri yang dimaksud oleh Belanda.

Hasan Basri sendiri merupakan Pahlawan Nasional dari Banjar selain Pangeran Antasari dan KH Idham Chalid sendiri. Bahkan, saat ini wajah KH Idham Chalid menghiasi uang pecahan 5.000 rupiah. Kegigihan Idham Chalid melawan penjajah tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga dipenuhi dengan ikhtiar batin.

Meskipun tubuhnya lemah dan matanya tidak bisa melihat karena siksaan Belanda di penjara, Kiai Idham Chalid tidak pernah putus berdoa dan menjalankan sembahyang. Di dalam pengapnya penjara Belanda, ia pernah melakukan shalat hajat 41 kali atau 82 rakaat ditambah ujungnya shalat witir tiga rakaat, jadi 85 rakaat. Untuk menghitung rakaat, dia memakai batu kerikil yang ada di dalam penjara.

Selain berjuang melawan ketidakperikemanusiaan penjajah, Kiai Idham Chalid juga aktif dalam jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sebelum menjadi Ketua Umum PBNU selama 28 tahun (1956-1984), ia aktif di Gerakan Pemuda Ansor (1952). Dua tahun kemudian yaitu pada 1954, dia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PBNU.

Melawan Kelompok Makar

Setiap kiai dan santri tentu saja bersinggungan dengan penjajah maupun kelompok-kelompok bughot (pemberontak), baik PKI pimpinan Dipo Nusantara Aidit maupun DI/TII SM Kartosoewirjo. KH Idham Chalid termasuk ulama yang turut melakukan perlawanan terhadap kelompak-kelompok makar tersebut. Bahkan, perjuangan menghadapi mereka menurut Kiai Idham merupakan perjuangan terberat.

Terhadap gerakan-gerakan subversif ini, para kiai tidak tinggal diam begitu saja. Mereka tidak mau bangsa dan negara yang telah dibangun atas dasar konsensus (kesepakatan) kebangsaan menjadi hancur hanya karena kepentingan kelompok tertentu yang a historis. Aksi gerombolan DI/TII bukannya menguntungkan umat Islam tetapi malah menimbulkan malah petaka bagi Muslim itu sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang menjadi korban kekejaman DI/TII.

Gerakan DI/TII yang sudah melampui batas kemanusiaan dan konsensus bersama negara berdasarkan Pancasila membutuhkan pemikiran, bantuan, dan partisipasi aktif dari para kiai. Dalam memoarnya (2008), KH Idham Chalid yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Kepala Badan Keamanan membentuk badan yang diberi nama Kiai-kiai Pembantu Keamanan (KPK).

Kiai di dalam badan disebut KPK ini utamanya untuk merespon anggapan DI/TII yang menganggap bahwa negara ini adalah Republik Indonesia Kafir (RIK). Namun, sejumlah laskar yang memang lahir dari rahim NU seperti Hizbullah dan Sabilillah turut membantu mengantisipasi pemberontakan DI/TII maupun yang dilakukan oleh PKI kala itu.

KPK terdiri dari sejumlah kiai dari beberapa provinsi yang di daerahnya ada gerombolan DI/TII. KH Idham Chalid menunjuk KH Muslich sebagai Ketua KPK. Umumnya, setiap provinsi hanya menunjuk satu orang kiai dalam mengkoordinir gerakan KPK. Kecuali provinsi yang sudah pada kondisi gawat seperti Jawa Barat. Di tanah Priangan ini, diangkat dua orang kiai.

Anggota KPK di Jawa Barat adalah KH Dimyati (Ciparai) dan Moh. Marsid. Untuk Jawa Tengah dipimpin oleh KH Malik, kiai terkemuka asal Demak. Di Jawa Timur ada KH Raden As’ad Syamsul Arifin Situbondo.

Adapun di Kalimantan KPK dimotori oleh KH Ahmad Sanusi, Lampung digerakkan oleh KH Zahri, Sumatera Selatan dipimpin oleh ulama terkemuka di Sumsel dan Rais Syuriyah NU Bengkulu KH Jusuf Umar, Sumatera Tengah KH Kahar Ma’ruf, Sumatera Utara dan Aceh Tengku Mohammad Ali Panglima Pulen (pernah menjadi Ketua PWNU Aceh dan Anggota MPRS, dan di Sulawesi KH Abdullah Joesoef.

Dari badan yang dibentuk oleh KH Idham Chalis tersebut, semua kiai sepakat bahwa DI/TII adalah kelompok pemberontak yang mengganggu keamanan bangsa dan negara secara nasional sehingga perlu dilawan. Apalagi mereka sudah terbukti memakan korban manusia yang tidak sedikit.

Para kiai di dalam KPK menyatakan, penilaian dan anggapan DI/TII yang menyebut Indonesia sebagai Republik Indonesia Kafir (RIK) tidaklah benar. Karena berdasarkan konsensus bersama, seluruh warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sebab itu sebagai negara kesatuan, tidak sepatutnya seorang atau kelompok menginginkan bentuk negara lain yang tidak sesuai dengan kemajemukan bangsa Indonesia.

Perdebatan dengan DN Aidit

Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia ini disebut-sebut berjalan demokratis. Namun demikian, PKI memunculkan kegaduhan dengan menyalahi ketetapatan Menteri Dalam Negeri Mr. R. Sunaryo perihal lambang partai. Semua partai menyepakati ketetapan Mendagri, kecuali PKI.

Tanda gambar PKI berupa palu arit dibubuhi tulisan “PKI dan orang-orang tak berpartai” diprotes oleh NU namun PKI tetap bertahan. Terjadi silang pendapat di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. R. Sunaryo untuk memanggil perwakilan dari kedua partai.

Dilakukanlah musyawarah yang menghadirkan wakil-wakil NU dan PKI disaksikan Mendagri dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) S. Hadikusumo. Partai NU mengutus Idham Chalid dan Munir Abisudjak, sedangkan PKI mengirim DN. Aidit dan Sudisman. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka seperti yang diungkap KH Saifuddin Zuhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren (LKiS, 2013) sebagai berikut:

Mr. R. Sunaryo: Saya persilakan wakil NU untuk mengemukakan keberatan-keberatannya.

Idham Chalid: Menurut NU, tanda gambar atau simbol PKI selama ini cuma palu arit, tak ada embel-embel kalimat, ‘dan orang-orang tak berpartai’.

DN. Aidit: PKI berpendapat bahwa banyak sekali orang-orang tak berpartai tetapi memercayakan perjuangan politiknya kepada PKI.  Karena hasrat yang mulia itu kami tampung.

Idham Chalid: Tetapi tidak semua orang tak berpartai simpati kepada PKI. Dengan menyamaratakan semua orang tak berpartai seolah-olah simpati PKI jelas bahwa ada niat PKI mencatut nama rakyat bahkan hendak mengelabui mata rakyat.

DN. Aidit: Saya protes saudara menuduh PKI mencatut nama rakyat bahkan mengelabui mata rakyat.

Idham Chalid: Protes saudara saya tolak. Saya sekadar menyatakan kenyataan yang saya rasakan.

Sudisman: Dari mana saudara merasakan PKI mengelabui mata rakyat?

Idham Chalid: Dari kenyataan yang ada dalam masyarakat. Di sana banyak orang-orang tak berpartai yang bersimpati kepada NU, kepada Masyumi, kepada PNI dan sebagainya. Kalau terhadap mereka yang pandangan hatinya berbeda-beda lalu dituntut seolah-olah mereka juga ikut PKI semua, apakah ini bukan mencatut nama rakyat dan mengelabui mereka?

Karena situasi musyawarah semakin panas, Mendagri Sunaryo mengambil alih dan menyela perdebatan.

Mr. R. Sunaryo: Saya harap saudara Aidit mengindahkan keberatan pihak lain!

S. Hadikusumo: Saya kira PKI tidak boleh mengikuti kehendak sendiri. Semua tanda gambar dalam pemilu harus diputuskan melalui kebulatan bersama.

DN. Aidit: Kalau begitu saya usulkan agar NU juga menambah kalimat, ‘NU dan semua orang Islam’ di bawah tanda gambarnya.

Idham Chalid: Tidak bisa! Bagaimana saya harus melakukan hal-hal yang saya sendiri memprotesnya? Orang-orang Islam yang tidak berpartai itu hati kecilnya mempunyai simpati kepada partai tertentu. Ada yang bersimpati pada Masyumi, PSII, Perti, dan ada yang kepada PNI maupun IPKI dan sebagainya. Saya tidak ingin NU mencatut nama orang-orang tak berpartai seolah-olah pro NU semua.

DN. Aidit dan Sudisman akhirnya tidak mempunyai argumen-argumen lain untuk membantah Idham Chalid. Pada kesempatan ini, akhirnya Mendagri Mr. R. Sunaryo dan Ketua PPI S. Hadikusumo memutuskan bahwa PKI dilarang menyematkan kalimat ‘orang-orang tak berpartai’, kecuali tanda gambar palu arit. 

Setelah pertarungan dalam pemilu usai, berikut perolehan suara partai-partai dalam pemilu 1955 tersebut: PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), PKI (39 suara), PSII (8 suara), Parkindo (8 suara), Partai Katolik (6 suara), PSI (5 suara), Perti (4 suara), IPKI (4 suara), Murba (2 suara), Partai Buruh (2 suara), dan Gerakan Pembela Pancasila (2 suara). (Fathoni)
Kamis 15 November 2018 12:17 WIB
PAHLAWAN NASIONAL NU (5)
Saat KH Zainul Arifin Menggagas Rukun Tetangga
Saat KH Zainul Arifin Menggagas Rukun Tetangga
KH Zainul Arifin (Dok. istimewa)
Kekuatan rakyat menjadi tonggak keberhasilan bangsa Indonesia, baik ketika berjuang melawan penjajah maupun saat berupaya mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu lewat agresi militer Belanda II. Bagaikan singa yang sedang tidur, sejumlah tokoh nasionalis dan ulama menggerakkan dan mengonsolidasikan kekuatan rakyat.

Kalangan pesantrena menilai bahwa rakyat Indonesia perlu disadarkan kekuatan ketika mampu bersatu demi bangsa dan negara Indonesia. Untuk tujuan ini, pesantren tidak hanya menjadi tempat menempa ilmu agama, tetapi juga menjadi basis perjuangan rakyat dengan menjadi ruang dan wadah pergerakan nasional.

Pesantren yang tidak pernah melepaskan diri dari akar sosial masyarakatnya, juga berupaya menggerakkan rakyat untuk berjuang menumpas penjajah. Para ulama pesantren seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Casbullah, dan ulama lain-lain menginginkan perjuangan yang dilandasi keyakinan terhadap Allah juga rasa cinta tanah air yang tinggi.

Terkait pengonsolidasian rakyat ini, salah seorang tokoh NU, panglima santri dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah KH Zainul Arifin Pohan menggagas sistem Rukun Tetangga atau RT, struktur terkecil dalam sebuah pemerintahan yang hingga kini masih dipraktikkan.

Namun, bangsawan Barus bermarga Pohan yang lahir pada 2 September 1909 ini berupaya membentuk ruang harmonis komunikasi warga sehingga konsolidasi perjuangan berjalan secara sistematis.

Pencetusan sistem RT yang dilakukan oleh Kiai Zainul Arifin ini berawal ketika pendudukan Jepang datang ke Indonesia. Dalam catatan Munawir Aziz (Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016), ketika Jepang masuk ke Indonesia, strategi politik ormas Islam berubah haluan.

Jika dengan Belanda, posisi ormas Islam berseberangan dengan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi Jepang (Nippon) menggunakan strategi berbeda dengan mendekati pemimpin-pemimpin ormas Islam. Terutama mendekati NU, ormas Islam yang dikenal paling menentang keberadaan penjajah di Indonesia.

Jepang mengajak ormas Islam sebagai bagian dari pendukung Nippon, sebagai saudara tua di Asia. Hal itu dilakukan oleh Jepang untuk mencengkeram kawasan Asia, terutama kawasan Asia Tenggara dalam perang melawan sekutu. Di bawah kendali Jepang, terjadi perombakan struktur politik serta ritme organisasi Islam.

Kala itu, KH Zainul Arifin mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ketika itu Jepang memberikan kewenangan organisasi Islam untuk melebarkan sayap dan lebih aktif dalam pemerintahan. Akhirnya, Kiai Zainul Arifin mengusulkan pembentukan tonarigumi, cikal bakal rukun tetangga.

Pada awalnya tonarigumi dibentuk di Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian berupaya diadopsi ke sebagian besar desa di wilayah Jawa. Dalam hal ini, Kiai Zainul Arifin dengan jeli melihat pentingnya sistem komunikasi warga setingkat RT. Dengan demikian, kultur dan hubungan komunikasi antar-warga terjaga dengan baik untuk kebutuhan pergerakan nasional lebih lanjut.

Perjuangan Kiai Zainul Arifin tak hanya mahir dalam memimpin barisan santri dan mengonsolidasikan perjuangan rakyat, tetapi juga mengajak para ulama untuk terus bekerja keras di jalur perjuangan.

Ario Helmy penulis buku KH Zainul Arifin, Panglima Santri: Ikhlas Membangun Negeri (2015) dalam artikel Tokoh NU KH Zainul Arifin dan Kemerdekaan Indonesia mengungkapkan, pada Musyawarah Ulama Jawa Barat dihadiri 600 ulama, 30 Juli 1944 Kiai Zainul Arifin menggugah para ulama untuk ikut berjuang. Seruannya itu dimuat dalam Harian Sinar Baroe 1944 p.3

"Tanah Jawa adalah suatu negeri yang penduduknya sebagian besar terdiri dari umat Islam, sehingga dengan sendirinya kita tidak boleh ketinggalan untuk menyelenggarakan Benteng Perjuangan Jawa. Karena itu, kedudukan kaum ulama bertambah penting. Marilah kita membaharui niat ikut berjuang dalam Benteng Perjuangan Jawa."

Selang sebulan setengah sesudah pidato Zainul semakin bergelora menyeru umat Islam untuk menuntut dan mempertahankan kemerdekaan.

Hal ini disampaikannya dalam rapat membahas pembentukan Laskar Hizbullah yang diselenggarakan Masyumi. Serunya dalam Rapat Umum Umat Islam 13 September 1944 di Taman Raden Saleh, Jakarta tersebut:

"Soal kemerdekaan dalam Islam bukanlah soal semboyan dan cita-cita saja, tetapi adalah menjadi dasar dari agama. Umat Islam yang mempunyai jiwa yang hidup harus menuntut dan mempertahankan kemerdekaan, kalau perlu dengan jiwa raganya." (Harian Tjahaja, 15 September 1944, p.1).

Selanjutnya dalam Rapat Masyumi di Banten, 15 Januari 1945 Arifin menyasar generasi muda agar mempersiapkan diri menuju kemerdekaan:

"Hanya dengan adanya pemuda-pemuda yang berani berjuang saja, keluhuran bangsa dapat tercapai." (Harian Tjahja, 18 Januari 1945, p.2)

KH Zainul Arifin Pohan merupakan putra tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution. Zainul Arifin lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (Fathoni)
Rabu 14 November 2018 14:30 WIB
KH Syam’un, Pahlawan Nasional dari NU Serang
KH Syam’un, Pahlawan Nasional dari NU Serang
Ketika Kiai Syam’un ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional, mungkin banyak orang yang bertanya siapa dia? Apa perannya sehingga layak jadi pahlawan nasional? Bagi kalangan pesantren, pertanyaan itu akan akan bertambah, kok ada label kiai? Pertanyaan selanjutnya dimana dia menuntut ilmu. Kalau santri itu warga NU, pernahkah dia aktif di kepengurusan NU, paling tidak, di wilayahnya. 

Kemudian setelah informasi Kiai Syam’un dianugerahi gelar tersebut, di jejaring Watshapp beredar pesan dari seorang jurnalis di Jawa Timur: 

KIAI SYAM’UN JUGA NU
KH Syam’un ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini sudah mewakili NU untuk tahun ini, 2018. 
Kiai Syam’un, pendiri Yayasan Al-Khairiyah, rekam jejaknya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari aktivitasnya di Pembela Tanah Air (PETA) pada zaman pendudukan Jepang.
Setelah Jepang menyerah, Kiai Syam’un mulai masuk menjadi anggota TKR (sekarang TNI). Selain aktif sebagai militer, Brigjen KH Syam’un merupakan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) pertama di Serang, Banten.
Aktivitas KH. Syam’un dalam dunia militer mengantarkannya menjadi pimpinan Brigade I Tirtayasa Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan berganti menjadi TNI Divisi Siliwangi. (riadi ngasiran)

NU Online menelusuri pesan tersebut dengan dua jalur, berdasarkan data-data lama NU di perpustakaan PBNU, misalnya daftar hadir dari muktamar ke muktamar atau laporannya. Kedua, menghubungi PCNU Serang untuk mencari tahun informasi tersebut. 

NU di Banten
Di daerah selatan bagian ujung Banten atau tepatnya Pandeglang telah lebih dulu lahir sebuah perkumpulan umat Islam bernama Mathla'ul Anwar (MA), berdiri pada 10 Ramadan 1334 H atau 10 Juli 1916. Perkumpulan tersebut didirikan Kiai Haji Tb Soleh, KH EM Yasin, Kiai Tegal, KH Mas Abdurrahman, KH Abdul Mu'ti, KH Soleman Cibinglu, KH Daud, KH Rusydi, E Dawani, dan KH Mustaghfiri di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Organisasi ini terbilang tua, yaitu 4 Tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta 10 tahun lebih awal dibanding NU.

Di dalam data sejarah NU, pendiri-pendiri Mathla'ul Anwar, misalnya KH Mas Abdurrahman menghadiri muktamar NU pertama pada tahun 1926. Pada tahun itu pula, ia ditetapkan sebagai salah seorang rais syuriyah. Di dalam data kehadiran, ia menghadiri seluruh muktamar NU sampai akhir hayatnya, kecuali ketika dilaksanakan di luar Jawa, yaitu di Banjarmasin pada 1936. 

Menurut data dari Swara Nahdlatoel Oelama, tokoh-tokoh Mathla’ul Anwar tersebut bergabung dengan NU. Pada edisi 5 tahun kedua 1347 H diadakan sebuah musyawarah untuk pendirian NU. Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman KH Entol Muhammad Yasin di Kampung Kadal Awuk, Menes pada Ahad malam, 10 Rajab 1347 H atau 23 Desember 1928.

Dalam pemberitaan tersebut, dihadiri para kiai dan tokoh masyarakat Menes dan sekitarnya. Tak ada keterangan siapa yang datang dari unsur PBNU. Namun pada edisi lain majalah tersebut disebutkan kehadiran Kiai Abdul Halim dan Kiai Abdullah. Yang pasti dalam acara itu, dibahas tentang tujuan dari berdirinya NU, pentingnya persatuan dan tantangan bagi kalangan bermazhab. Atas hal tersebut, kemudian disepakati pendirian NU dan penyusunan strukturnya. 

KH Mas Abdurrahman ditunjuk sebagai rais syuriyah. Kiai kelahiran 1868 itu merupakan direktur pengajaran di Mathla'ul Anwar. Ia merupakan santri Syekh Nawawi Banten di Makkah, sahabat muda Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Sedangkan Kiai Yasin sendiri, yang merupakan kepala madrasah Mathla'ul Anwar ditunjuk menjadi naib rais alias wakil. Sedangkan katib dan naib-nya adalah Mas Haji Muhammad Rais dan Antul Danawi. Keduanya juga tokoh di MA. 

Bergabungnya tokoh-tokoh Mathla’ul Anwar mewarnai muktamar NU keempat di Semarang tahun 1929. Sebagai organisasi yang telah berjalan 10 tahun dan bergerak di bidang pendidikan, perwakilan NU Pandeglang mengusulkan di majalah Oetoesan Nahdlatoel Oelama agar muktamirin membahas peraturan dalam bidang pendidikan. Usulan tersebut dimuat juga di majalah Swara Nahdlatoel Oelama. 

Di dalam majalah Swara Nahdlatoel Oelama juga disebutkan, lembaga pendidikan Mathla’ul Anwar menjadi bagian dari Nahdlatoel Oelama. Berikut ini nama-nama madrasah tersebut: 

No Nama Madrasah Tempat       Jumlah Murid   Guru Kelas
1 Mathla’ul Anwar Menes           532               8    7
2 Mathla’ul Anwar Labuan           133               3    4
3 Mathla’ul Anwar Kadu Butung   93                       2    3
4 Mathla’ul Anwar Sodong           149               4    4
5 Mathla’ul Anwar Kepuh           87                       2    3
6 Mathla’ul Anwar Cirumput   109               2    2
7 Mathla’ul Anwar Talun           113               2    3
8 Mathla’ul Anwar Kadu Gadung    58                       1    2
9 Mathla’ul Anwar Menes           134               3    3
10 Mathla’ul Anwar Bama           42                       2    2
  

Kemudian, setelah NU tertanam di Menes dengan baik, sepertinya disebarkan ke daerah-daerah sekitar, atau ke utara. Buktinya pada muktamar Semarang telah ada perwakilan dari NU Cilegon. Pada tahun 1930 ada perwakilan NU dari Serang. Nah, pada tahun tersebut itulah, NU Online menemukan data kehadiran KH Syam’un. Juga pada Muktamar NU kesebelas di Banjarmasin pada 1936. 

Namun, pertanyaannya, apakah KH Syam’un tersebut adalah nama yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional? 

Untuk hal ini, NU Online meminta Ketua PCNU Kota Serang KH Matin Syarkowi untuk mengklarifikasi kepada pihak keluarga KH Syam’un. Untungnya, Kiai Matin telah lebih dulu mengklarifikasi. Berdasarkan keterangan Kiai Matin, pihak keluarga KH Syam’un mengakui bahwa leluhurnya itu pernah berkiprah di NU. Berdasarkan data di absensi muktamar, ia mewakili unsur syuriyah. Ya, memang karena dia seorang kiai. (Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG