IMG-LOGO
Opini

Meneladani Sang Nabi

Sabtu 17 November 2018 19:18 WIB
Bagikan:
Meneladani Sang Nabi
Oleh Khairi Fuady

Istilah Sang Nabi semula populer dari karya seorang penyair legendaris asal Lebanon, Khalil Gibran. Dalam versi bahasa Inggris, bukunya bernama The Prophet. Bercerita tentang sosok Al-Musthafa yang mengembara ke sebuah kota bernama Orphalese dalam kurun waktu 12 tahun, dan mereguk tetes demi tetes hikmah dari pengembaraannya. Di Kota itu, ia bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Almitra, seorang anak yang tak bisa bicara sejak kepergian Ayahnya.  

Sang Nabi pada tulisan ini juga Al-Musthafa, seorang pemuda yang lahir dari Klan Bani Hasyim di Tanah Arabia. Ia lah yang masyhur karena budi pekertinya, perangai elok nan memikat semua. Seorang yang dalam Sya’ir Maulid Ad Diba’i karya Al Imam Wajihuddin Abdurahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf  bin Ahmad bin Umar Ad Diba’i: “Kaana ahsanannaasi khuluqan wa khalqaa, sebaik-baik manusia dari segi akhlak dan juga rupa”. Dia lah Al-musthafa Muhammad SAW, yang ukiran cahaya namanya sudah lebih dulu terpahat di Surga, sebelum terciptanya Sang Adam juga Hawa.

Dialah teladan, panutan, juga obor yang menuntun kita kepada cahaya di atas segala cahaya, karena dia lah sejatinya cahaya. Fahtazzal ‘arsyu tharaban wastibsyaaraa. Arsy terguncang riang gembira. Wazdaadal kursiyyu haybatan wa waqaaraa. Kursi singgasana Allaah bertambah wibawanya. Wamtalaatis samaawaatu anwaaraa. Dan langit-langit bertambah terang kilau cahaya. Walam tazal ummuhuu taraa anwaa’an min fakhrihi wa fadhlih. Dan masih sahaja sang ibunda Aminah, menyaksikan rupa-rupa kemulyaan dan keutamaan. Ilaa nihaayati tamaami hamlih. Hingga berakhir masa kandungannya. Walammasytada bihat thalqu bi idzni rabbil khalq, dan ketika rasa sakit berada pada puncaknya dengan seizin Tuhan Sang Maha Pencipta, wadha’atil habiiba shallallaahu ‘alayhi wa salama saajidan syaakiran haamidan ka annahul badru fii tamaamih, lahirlah Sang Nabi shalllallaahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan bersujud, bersyukur, dan bertahmid laiknya rembulan dalam bentuknya yang purnama. 

Demikianlah sya’ir Ad-diba’i bercerita tentang kelahiran Sang Nabi, yang bulan maulidnya tengah kita peringati sekarang ini. Amat pantas lah tentunya jika seorang pemikir Barat bernama Michael Hart menobatkan Sang Nabi sebagai the Most Influential People among 100, orang yang paling berpengaruh di antara seratus tokoh dunia yang bukunya sempat diterjemahkan oleh Mahbub Djunaidi, pendekar pena dari Tanah Batavia. Lalu pada soal apa kita bisa meneledani Sang Nabi? 

Pertama, di tengah situasi kebangsaan yang semakin riuh dengan seteru dan perdebatan tak produktif, marilah meneladani Sang Nabi yang dalam Al-Qur’an disebutkan “Wamaa yanthiqu ‘anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa, tidak lah ia berbicara atas dasar hawa nafsunya, namun dituntun isyarat wahyu”. Artinya, mari kita jadikan Al-Qur’an sebagai pedoman agar kita tak teperdaya oleh emosi dan hawa nafsu kita. Kadang perbedaan ideologi dan sikap politik membuat kita buta hati lalu saling mencaci, mencerca, dan seakan lupa bahwa kita satu bangsa. Kita menghardik, memvonis yang lain kafir dan munafik, hingga lupa mematut diri sendiri di depan cermin.

Kedua, tingkatkan empati. Dalam syair maulid disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu “Idzaa da’aahul miskiin, ajaabahu ijaabatan mu’ajjalaa. Jika datang kepadanya seorang miskin, akan ia jawab dengan segera”. Di satu kesempatan Idul Fitri, Nabi keluar rumah untuk shalat ‘Id. Di tengah perjalanan ia mendapati anak-anak kecil bermain riang gembira. Namun di suatu sudut, ada seorang anak kecil menangis dalam keadaan lapar dan tak punya pakaian. Nabi bergegas menghampirinya, dan bertanya tentang apa gerangan penyebab tangisnya. Anak kecil tersebut menjawab bahwa ayahnya wafat di salah satu peperangan bersama Nabi, dan Ibunya menikah dengan lelaki lain hingga ia pun ditelantarkan sebatang kara. Nabi terenyuh dan tanpa pikir panjang ia angkat anak kecil tersebut menjadi anaknya. Ia bawa ke rumah lalu diberi makan dan pakaian hari raya.

Beruntunglah sang anak hinga membuat iri teman-temannya. Nabi Muhammad menjadi ayahnya, Aisyah menjadi ibunya, lalu Fatimah, Hasan, dan Husain menjadi saudara dan saudarinya. Karena itu di kesempatan yang lain Nabi bersabda: “Anaa ma’al yatiim kahaatayni, Aku bersama Yatim seperti dua jemari ini, jari telunjuk dan jari tengah,” yang artinya sangat dekat. 

Ketiga, berkata lembut atau diam. Fal yaqul khayran aw liyashmut (al-hadits). Di tengah fenomena emosi anak bangsa yang kerap diselimuti oleh kemarahan, anjuran tentang kelembutan harus kembali digalakkan. Bahkan Nabi bersabda di kesempatan yang lain dengan kalimat “Laa taghdhab walakal jannah. Jangan marah, maka surga untukmu. Laa taghdhab walakal jannah. Jangan marah, maka surga untukmu. Laa taghdhab walakal jannah. Jangan marah makan surga untukmu”. 

Alkisah sebagai penutup, ketika perang Khandaq, Sayyidina Ali Karramallaahu Wajhah ditantang duel oleh Amru bin abd Wad, seorang jawara dari Bani Quraish yang sangat ditakuti. Nabi Muhammad sempat khawatir lantaran usia Sayyidina Ali yang masih tergolong muda. Tapi ternyata duel tersebut berpihak kepada Ali. Amr tersungkur jatuh ketika Sayfu ‘Aliyyin/pedang Ali menyabet kaki Amr sang jawara Quraish. 

Dalam keadaan jatuh, Amr meludah ke muka Ali hingga tersulut emosi Ali, dan amarahnya bergejolak. Namun tak disangka, Ali memilih mundur dan tak jadi membunuh Amr. Seorang sahabat bertanya; “Wahai Ali, kenapa tidak kau tebas saja kepalanya padahal kamu sangat memungkinkan melakukannya dalam keadaan Amr sedang tersungkur?” 

Ali menjawab; “Ketika ia meludahiku, ketika itu pula emosiku tersulut. Jika aku membunuhnya, berarti aku membunuhnya atas emosiku, bukan atas perintah Allah”. 

Inna fil qisshati la’ibrah. Dalam sebuah kisah terdapat ibrah: belalah agamamu, jangan bela emosimu. Agama membangun kehidupan, sedangkan emosi meruntuhkan. 


Penulis adalah Ketua Pusat Syi’ar dan Dakwah Da’i Muda Al-Mahabbah


Tags:
Bagikan:
Jumat 16 November 2018 13:13 WIB
Segregasi Sosial, Disintegrasi dan Distorsi Agama
Segregasi Sosial, Disintegrasi dan Distorsi Agama
Ilustrasi (via pixabay)
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Perkembangan teknologi informasi yang mampu menembus sekat geografis ternyata tidak membuat masyarakat menjadi terbuka. Keterbukaan informasi justru menimbulkan anomali dalam bentuk segregasi sosial. Ada gejala menguatnya 'tembok’ agama dan etnis yang menjadi benteng pemisah antar-kelompok.

Fenomena ini terlihat dalam beberapa hasil penelitian dan hasil pilkada. Survei LIPI menunjukkan 13 persen responden menyatakan sangat setuju dan 44,9 persen setuju memilih presiden seagama. Ini artinya  57.9 persen responden menggunkan preferensi agama dalam menentukan pilihan presiden.

Data LIPI ini memperkuat hasil penelitian Wahid Foundation dan LSI yang menunjukkan 59.9 persen responden menyatakan membenci kelompok lain berdasar agama, etnis dan ideologi yaitu non-Muslim, Tionghoa dan Komunis. 92.2 persen dari kelompok pebenci ini tidak mau menerima pemimpin dari kelompok yang dibenci. 82.4 persen tak mau bertetangga dengan mereka. 

Hasil pemilu Sumut juga mengkonfirmasi terjadinya segregasi sosial ini. Data ISERS menununjukkan etnis Batak-Kristen cenderung memilih Djarot-Sihar sedangkan etnis Melayu-Islam cenderung memilih Edy-Musa.

Munculnya fenomena segregasi berdasar etnis dan agama ini perlu mendapat perhatian serius, karena akan berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan benegara. Keberagaman yang menjadi realitas dan karakter bangsa ini akan teramcan dan bisa menjadi pemicu kehancuran bangunan bangsa dan negara. Di sisi lain, hal ini juga bisa menghambat terciptanya sistem politik yang sehat dan demokratis

Segregasi sosial berbasis agama mencerminkan adanya pendangkalan dan penyempitan pemahaman keagamaan. Di sini agama lebih dipahami sebagai simbol dan identitas politik  daripada nilai-nilai dan spirit religiusitas. Akibatnya agama hanya menjadi sekat yang memisahkan dan menjadi alat untuk menyingkirkan kelompok lain yang berbeda.

Sikap keagamaan yang seperti ini tidak akan bisa menciptakan kemaslahatan, apapun sistem politik yang diterapkan. Ini terjadi karena  preferensi agama hanya akan melahirkan politisi busuk bertopeng agama. Mereka tidak perlu kerja keras membangun prestasi baik karena semua tidak akan dilihat dan diperhitungkan sehingga menjadi tidak berguna. Para politisi cukup mengeksploitasi simbol agama dengan berbagai pencitraan karena itulah cara paling mudah untuk memperoleh dukungan massa.  

Apa yang terjadi mununjukkan bahwa simbolisme dan formalisme agama telah membuat manusia kehilangan akal sehat. Sebaik apapun prestasi seseorang tidak pernah dilihat dan diperhatikan jika dianggap tidak seiman, sebaliknya sejahat dan sebejat apapun pemimpin asal seagama akan tetap dibela dan dipertahankan. Bahkan mereka tidak segan-segan menutup kejahatan sang pemimpin yang seiman.

Sikap seperti ini sebenarnya merupakan bentuk penistaan dan pendistorsian agama yang nyata. Karena tak ada agama, khususnya Islam, yang mentolelir kejahatan seorang pemimpin. Sikap ini juga bisa merusak profesionalisme. Padahal Islam tak pernah mengingkari profesionalisme atas nama agama.

Bahkan Islam menyuruh agar menyerahkan segala urusan pada ahlinya. Karena jika tidak akan menunggu saat kehancurannya. Sebagaimana diaebutkan dalam Hadits Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari: idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadziri sa’ah (jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tungglah saat kehancurannya)

Jelas di sini terlihat, segregasi sosial berdasar agama tidak hanya mengancam integrasi bangsa tapi juga eksistensi agama. Karena agama bisa mudah diselewengkan oleh para pemimpin bejat dan politisi busuk jika hanya dipahami secara simbolik dengan ritual kosong.


Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Kamis 15 November 2018 7:0 WIB
Bias Beragama di Mimbar Kampus
Bias Beragama di Mimbar Kampus
Ilustasi (hipwee)
Oleh: Joko Priyono

Narasi keberagaman di perguruan tinggi acap kali menyita perhatian. Ia terdiri dari komunal yang berangkat dari latar belakang yang berbeda—suku, agama, budaya, ras maupun bahasa. Keseluruan dari berbagai elemen yang ada kemudian menjadi satu—atas nama sivitas akademik. Dari sana, kemudian kampus menjadi ruang yang inklusif atas kehadiran berbagai pemahaman maupun ajaran—ideologi, tak terkecuali dalam ranah pendidikan agama. Fenomena yang kemudian terjadi adalah perkara akibat dari penyalahgunaan dari regulasi kebebasan akademik.

Seorang guru besar Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Budi Santosa, sebelumnya tidak mungkin jika tak merasakan keluh maupun kesah hingga menuliskan esai yang cukup panjang—termuat dalam Harian Kompas edisi 11 Agustus 2017. Tulisannya berjudul Kebebasan Akademik Tercemar mengetengahkan hal-ihwal peristiwa maupun fenomena dari penyalahgunaan kebebasan akademik. Misalkan, satu diantaranya ia menyebutkan—di kampus-kampus universitas umum, kajian ilmiah keilmuan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi kadang kalah dominan dibandingkan kajian agama yang diselipi pesan kelompok.

Fakta tersebut, tak bisa dipungkiri terjadi di banyak universitas umum yang ada di Indonesia. Ketakutan yang kerapkali muncul adalah bukan pada persoalan—ada, tidaknya pendidikan agama di dalam kampus. Melainkan dari itu, ketika yang terjadi adalah upaya yang tersistematis dan terstruktur—justru melahirkan ancaman dalam kehidupan bernegara, berbangsa maupun beragama. Frasa yang mewakili pada persoalan tersebut berupa kemunculan gerakan radikalisme, ekstremismemaupun fundamentalisme di dalam kampus. Sikap yang terjadi seperti diantaranya adalah anti NKRI hingga penolakan terhadap kehadiran Pancasila.

Lebih celaka lagi adalah ketika oknum yang terlibat di sana, berupa merekayang berasal dari kalangan pengajar atau dalam hal ini adalah dosen. Tanpa bermaksud untuk menyudutkan nama perorangan, penulis yang menjadi bagian pengkaji ilmu fisika di salah satu perguruan tinggi hingga saat ini—pernah juga mendapatkan pengalaman yang membuat penat kepala. Seperti di antaranya, dalam sebuah kesempatan presentasi, seorang dosen pernah terjadi penyelipan bendera Palestina di bagian awal pada slide presentasi, penyelipan pesan-pesan yang menyudutkan salah satu agama dalam sesi ceramah—penyampaian materi di dalam kelas hingga penokohan tokoh agama tertentu—sedang populer di berbagai jenis media sosial.

Inklusif ke Eksklusif

Mahasiswa baru paling mudah terbujuk dalam forum maupun kegiatan—tak terkecuali padakajian keagamaan yang ada di dalam kampus. Sebenarnya tak ada yang salah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah saat mahasiswa tidak berangkat dengan fondasi yang kuat. Apalagi, dalam waktu-waktu awal di perguruan tinggi maupun kampus, para mahasiswa disibukkan dengan kegiatan, yang diantaranya adalah upaya untuk melakukan penyesuaian dengan habitat di lingkungan barunya—adaptasi. Selain itu pula, terkadang yag terjadi, memang, mahasiswa yang berada di kampus umum adalah mereka yang berasal dari sekolah menengah berlatar belakang umum juga. Memahami dan mempelajari agama sangat mengharuskan sikapkehati-hatian.

Pola yang terbentuk—biasanya dimulai pada bentuk yang bersifat inklusif. Dalam hal ini adalah memberikan pemaknaan yang menjadikannya pada sebuah kesadaran umum akan kebutuhan memahami agama di kampus-kampus umum. Di beberapa kampus, terutama kampus negeri hingga hari ini yang terjadi adalah adanya program pendampingan yang memiliki ranah kerja sebagai suplai tambahan dari adanya mata kuliah pendidikan agama—yang biasanya wajib di semester pertama bagi mahasiswa. Kita perlu mempertanyakan kredibilitas dan kapasitas dari program pendampingan tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah para pendamping atau biasa disebut asisten tersebut biasanya juga berasal kalangan mahasiswa—secara semester lebih tua.

Pasalnya, mempelajari agama tidak sesederhana—dari fenomena yang kerapkali hadir di permukaan media sosial. Belajar beragama terkadang hanya dimaknai—bahwa cukup dengan membaca buku, membaca tulisan-tulisan yang berkaiitan dari berbagai laman di internet atau bahkan mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang sedang ngetren maupun populer di youtube, dan lain sebagainya. Belajar agama dibutuhkan kerendahhatian dalam bersikap untuk menuju tujuan pada sanad keilmuan yang jelas hingga menaruh hormat maupun takzim kepada guru agama yang memang tidak diragukan lagi akan kapasitas ilmu pengetahuan maupun wawasannya.

Sebab, jikalau sudah terjadi pada kesalahan awal—di forum pendampingan, ini membuka peluang masuknya kepentingan dari beberapa oknum maupun kelompok yang memanfaatkan berbagai lini yang ada di sana. Lebih lagi, dampak yang berkepanjangan dari hal tersebut, pola yang kemudian hadir adalah menjadi eksklusif. Berkaitan mengenai hal ini, menjadikan pola yang lebih terstruktur dan tersistematis dalam upaya pemasifan nilai-nilai maupun ajarannya. Dogmatisasi mungkin sangat begitu sering terjadi.

Ketika berbicara data, tidak mengherankan pada tanggal 30 Mei 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan beberapa kampus umum yang terpapar radikalisme. Masing-masing dari kampus tersebut: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR) hingga Universitas Brawijaya (UB). Kondisi ini sangat begitu mencemaskan. Terlebih—apalagi jikalau dikembalikan pada hakikat mahasiswa—adalah mereka yang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan, generasi penerus bangsa, agen kontrol sosial hingga agen perubahan.

Solusi

Dari kesemuanya, bukan tanggung jawab dari satu maupun pihak saja. Melainkan dari itu, merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai elemen yang ada di Indonesia. Konstruksi yang dihadirkan tentu saja adalah komitmen dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama di tengah heterogenitas yang ada di Indonesia. Kebebasan akademik, sebagaimana termatukub dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, harus menjadikan kerangka seluruh pihak yang terlibat—tidak menyelipkan kepentingan yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme maupun fundamentalisme.

Di luar itu, perlu diketahui bersama, mahasiswa sebagai generasi yang digadang-gadang sebagai agen perubahan maupun agen kontrol sosial—mencerminkan citra intelektualitas, moralitas maupun spiritualitas harus punya andil mencegah terjadinya gerakan-gerakan yang mengancam ideologi bangsa, Pancasila maupun keutuhan negara. Yang diharapkan dari para mahasiswa, tentu saja adalah terkait pola aktivisme di dalam kampus. Satu perhatian dalam wacana ini: masjid kampus. Mengambalikan kegiatan di masjid kampus seperti sebagai pusat kegiatan keilmuan, aktivitas intelektual, kajian keislaman, serta pelatihan-pelatihan yang menunjang softskill sebagai tanggung jawab intelektual, moral maupun sosial dalam peradaban yang terus berjalan.

Penulis adalah Ketua PMII Komisariat Kentingan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo 2018-2019; penulis buku 'Manifesto Cinta' (2017), dan 'Bola Fisika' (2018).


Kamis 15 November 2018 6:0 WIB
Pengurangan Tarif Pajak dan Implikasinya; Telaah Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun
Pengurangan Tarif Pajak dan Implikasinya; Telaah Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun
ilustrasi
Oleh: Indah Wahyuningsih

Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zayd Abd al-Rahman Ibn Khaldun, ia lahir di Tunisia pada 732H/1332M dan wafat di Mesir pada 808 H/1406 M. Pemikir Islam ini dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam berkat pemikirannya yang fenomenal di bidang ekonomi. Gagasan dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi telah mengilhami sejumlah ekonom terkemuka. Empat abad setelah Ibnu Khaldun berpulang, pemikirannya tentang ekonomi muncul kembali melalui Adam Smith serta David Ricardo. Setelah itu, Karl Marx serta John Maynard Keynes juga banyak menyerap pemikiran Ibnu Khaldun. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun bahkan dianggap masih relevan dengan konteks ekonomi saat ini. Salah satu kontribusi penting Ibnu Khaldun dalam bidang Ekonomi adalah pemikirannya terkait perpajakan.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa keuangan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya ia berpendapat bahwa pajak adalah instrumen penting dalam keuangan negara sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah komponen utama keuangan publik. Dalam membicarakan keuangan, Ibnu Khaldun berpegang pada prinsip kebijaksanaan dan keseimbangan. Penekanan Ibnu Khaldun adalah pada bagaimana standar kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi, baik untuk lebih baik atau lebih buruk, oleh kebijakan negara. Dia tertarik pada bagaimana penguasa yang tamak mungkin memaksakan tarif pajak yang tinggi sehingga kegiatan ekonomi terhenti dan pendapatan pajak akhirnya berkurang.

Menurut Ibnu Khaldun, mengurangi beban pajak pengusaha dan produsen bisa mendorong produktivitas perusahaan dengan memastikan keuntungan yang lebih besar untuk pengusaha dan berimplikasi pada pendapatan pemerintah. Dalam karyanya yang berjudul Muqadimah, ia menulis "untuk menurunkan sebanyak mungkin jumlah pajak individu yang dipungut pada orang yang mampu melakukan usaha. Dengan cara ini, orang-orang semacam itu akan secara psikologis cenderung melakukan usaha karena mereka yakin akan mendapat keuntungan."

Ketika beban pajak pelaku usaha rendah, maka mereka akan memiliki dorongan dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Sehingga usaha akan tumbuh dan meningkat, karena pajak yang rendah membawa kepuasan terhadap pelaku usaha. Ketika perusahaan tumbuh, jumlah taksiran pajak individu meningkat sehingga meningkatkan pendapatan pajak. 

Ibnu Khaldun memahami bahwa tarif pajak dan pendapatan pajak adalah dua hal yang berbeda. Tarif pajak yang tinggi bagi Ibn Khaldun bukanlah jaminan bahwa pendapatan pajak akan maksimal. Sebaliknya, pendapatan pajak akan berkurang setelah tahap tertentu. Tarif pajak yang tinggi tidak mendorong upaya kerja dan mendorong penghindaran pajak, bahkan basis pajak akan menyusut karena tarif pajak yang tinggi. Ketika pelaku usaha membandingkan pengeluaran dan pajak yang tinggi dengan pendapatan dan keuantungan yang kecil, mereka kehilangan semangat dalam berproduksi. Dalam membebankan pajak, keadilan dan kemampuan membayar harus diperhatikan. Ibnu Khaldun berpendapat, "jangan meminta lebih dari cukup. Jangan terlalu banyak menagih siapa pun. Perlakukan semua orang dengan adil. Ini mempermudah untuk mendapatkan persahabatan mereka dan lebih pasti untuk mencapai kepuasan umum." 

Upaya menurunkan tarif pajak telah dilakukan di beberapa negara di antaranya Amerika Serikat dan India. Donald Trump, presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 melakukan reformasi perpajakan dengan memangkas tarif pajak, baik pajak korporasi maupun pajak pendapatan orang pribadi, dari 35 persen menjadi 20 persen. Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat sehingga menguatkan multiplier effect dari sisi konsumsi masyarakat. Selain itu, korporasi terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksi karena membayar pajak lebih rendah. Hal ini tentunya akan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

Selain Amerika Serikat, India adalah salah satu negara yang juga melakukan reformasi pajak. India adalah negara yang selama puluhan tahun menerapkan pajak tidak langsung secara berlapis, sehingga membuat harga barang dan jasa melambung antara 25 persen hingga 40 persen. India mulai menerapkan pajak untuk barang dan jasa atau Goods and Services Tax (GST) pada April 2017. Pemberlakuan GST dilakukan untuk mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) India. Selain itu pelaku usaha di India bisa mendapat kemudahan berusaha serta mendorong sektor ekonomi informal masuk ke jaringan pajak. 

Di Indonesia sendiri, penurunan pajak diberlakukan melalui kebijakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditetapkan pada Juli 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Sistem pembebanan pajak atas omzet menjadi hal yang berat bagi wajib pajak, terutama bagi UMKM yang baru memulai usaha. Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh tidak cukup mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban atas pajak yang dibebankan kepada mereka. Pemangkasan tarif pajak ini dilakukan agar beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil sehingga mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. 

Bisa dikatakan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun terkait pengurangan tarif pajak masih relevan dengan konteks perekonomian saat ini. Pandangannya tentang pajak menawarkan alternatif yang berguna tentang bagaimana konsep ekonomi dapat diterapkan kembali dalam latar yang sama sekali berbeda. Tentunya kebijakan pengurangan tarif pajak bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan fiskal diberbagai negara guna mengenjot pertumbuhan ekonomi. 

Penulis adalah aktivis Pergerkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado, saat ini sedang menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.


IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG