IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Mencari Figur Inspiratif Pengubah Zaman ala Rasulullah

Ahad 18 November 2018 14:30 WIB
Bagikan:
Mencari Figur Inspiratif Pengubah Zaman ala Rasulullah
Perubahan-perubahan besar selalu diinisiasi oleh satu atau sekelompok kecil orang yang kemudian berjuang agar visi atau idenya diterima oleh masyarakat luas. Proses itu tidak mudah, karena mengubah kemapanan lama yang sudah dianggap sebagai kebenaran yang berlaku umum. Bahkan, mereka mendapat tantangan dari orang-orang yang dirugikan atas perubahan ini, yang ingin menjaga status quo.

Inilah yang harus kita pikirkan bagaimana kita melahirkan para pengubah zaman dalam momentum Maulid Nabi. Dalam konteks global, nasional atau ruang yang lebih kecil, banyak sekali persoalan yang membutuhkan orang-orang mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sayangnya, kita mengalami defisit orang-orang berintegritas sekalipun surplus orang-orang berpengetahuan dan berketerampilan.

Ruang-ruang penggodokan calon pemimpin, sejauh ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi Kawah Candradimuka bagi pemimpin nasional, malah melahirkan para koruptor. Sejumlah ketua umum dan elit partai partai politik harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan tindakan korupsi.

Hal yang sama terjadi para pemimpin di tingkat daerah, yang seharusnya menjadi calon-calon pemimpin tingkat nasional, tak jauh beda nasibnya. Secara total, lebih dari 100 orang pemimpin daerah harus masuk penjara karena korupsi.
Dengan melakukan refleksi, kita dapat belajar, apa yang sesungguhnya tidak tepat dalam proses mengolahan para calon pemimpin ini. Apa yang sesungguhnya salah sehingga potensi-potensi sumber daya manusia terbaik tersebut tidak maksimal.

Pada masa lalu, dalam kondisi yang sangat sulit, bangsa Indonesia berhasil melahirkan Soekarno, Hatta, Kiai Hasyim Asy’ari, dan para pendiri bangsa lainnya. Mereka tidak dimanja dengan segala macam fasilitas. Berbagai kesulitan yang ada menjadi penempa mereka untuk menjadi lebih matang. Bahkan, mereka bersedia masuk penjara demi menjaga idealisme dan tujuan perjuangannya.

Para politisi dan pejabat negara yang ada saat ini, dimanjakan dengan beragam fasilitas untuk mendukung kerja-kerja mereka dalam melayani rakyat. Toh, yang terjadi, mereka tidak puas dengan segala yang sudah disediakan oleh negara. Secara intelektual, mereka juga jauh lebih berpengetahuan. Keterampilan teknis yang mereka miliki juga sangat memadai, tetapi hal tersebut ternyata tidak mengubah kecenderungan untuk korupsi. Akibatnya, para pemimpin kehilangan kepercayaan karena kasus-kasus yang terjadi. 

Jadi, sesungguhnya apa yang hilang dari bangsa ini sehingga orang-orang yang didik untuk menjadi pemimpin banyak di antaranya terjebak dalam kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu saja tidak ada faktor tunggal, tetapi ada pemicu dominannya. Salah satunya, mereka mengalami masalah karakter dan mentalitas sebagai orang miskin yang tak puas dengan segala hal yang saat ini sudah berhasil dicapai. Harta menjadi tujuan hidup, bukan sarana untuk mencapai tujuan hidup.

Ada momentum dan proses yang selalu menjadi pemicu lahirnya pemimpin. Kelahiran para pemimpin bangsa didorong oleh politik etis yang memungkinkan anak-anak Indonesia untuk bisa belajar pada tingkat yang lebih tinggi. Soekarno bisa mengenyam pendidikan tinggi ketika sebagian besar rakyat di Nusantara masih buta huruf. Hatta dan beberapa aktivis pergerakan mendapatkan kesempatan istimewa untuk belajar di negeri Belanda. Yang membedakan mereka dengan pada lulusan terdidik Belanda lainnya adalah, mereka tidak bersedia untuk duduk-diam di area nyaman dengan menjadi birokrat pemerintahan kolonial Belanda. Hal yang sama terjadi pula pada pemimpin kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia seperti Gandhi, Tito, dan lainnya. 

Tentu saja, mereka memiliki visi hidup besar yang melampaui orang-orang sezamannya atau pada umumnya manusia yang sebagian besar hanya menginginkan kekayaan material. Inilah yang membedakan dengan sejumlah pejabat pemerintah saat ini yang mungkin visinya untuk mengumpulkan kekayaan material, bahkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat. 

Pada orang-orang normal yang mengikuti arus besar yang sudah ada, yaitu ikut baik ketika sistem baik dan menjadi buruk ketika sistemnya buruk, yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem. Yaitu menyempurnakan sistem agar kehidupan berjalan sesuai dengan arah yang semestinya. Korupsi bisa dicegah dengan membuat mekanisme pencegahan yang baik. Dan tentu saja memberi hukuman yang setimpal pada para pelakunya untuk menumbuhkan efek jera. 

Hal itulah yang dilakukan di negera-negara yang sudah maju. Sistem pemerintahan mereka sudah tertata dengan rapi yang mencegah adanya penyalahgunaan. Pola rekrutmen kepemimpinan pemerintahan tertata rapi yang memungkinkan orang-orang berintegritas yang berada di posisi puncak.

Pada birokrasi pemerintahah, upaya perbaikan sistem terus dilakukan seperti perbaikan renumerasi dan tata kelola. Teknologi banyak membantu mengatur sistem agar lebih transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa mengontrolnya. Ada sejumlah perbaikan yang dirasakan oleh masyarakat, sekalipun belum sepenuhnya sesuai harapan.

Masalah terbesar muncul pada tataran pejabat publik. Banyaknya pejabat publik yang tersangkut korupsi menunjukkan ada masalah dalam pola rekrutmen. Indonesia menganut sistem demokrasi dengan keyakinan bahwa sistem ini akan memunculkan orang-orang terbaik untuk memimpin. Sayangnya, demokrasi kita adalah demokrasi dengan biaya mahal. Hanya orang-orang dengan modal besar saja yang mampu berkampanye dan mendapatkan kemenangan. Dan mereka akan berusaha mengembalikan modalnya saat berkuasa, dengan cara apa saja. (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Ahad 11 November 2018 17:0 WIB
Menciptakan Pahlawan dari Generasi Kekinian
Menciptakan Pahlawan dari Generasi Kekinian
Para pahlawan selama ini selalu didefinisikan sebagai orang-orang yang berjuang secara fisik untuk merebut kemerdekaan. Dalam kondisi kekinian, ketika dunia sudah relatif damai, kiranya perlu pendefinisian ulang apa yang disebut dengan pahlawan. Membatasi pahlawan hanya pada orang-orang yang hanya berjuang melawan penjajah akan menegasikan kontribusi peran-peran lain yang kini relevan dalam meneruskan perjuangan bangsa.

Soekarno mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Ungkapan ini sangat tepat disampaikan sekarang. Setelah Indonesia dan banyak negara-negara lainnya lepas dari kolonialisme, mereka harus berjuang untuk membangun bangsanya. Tantangannya juga dari bangsa sendiri seperti korupsi. Apa yang dilakukan setelah perjuangan fisik tersebut nilainya bisa jadi setara atau bahkan lebih bisa jika dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh para pahlawan dalam arti yang ada saat ini.

Siapa saja yang bisa menjadi pahlawan di era kekinian dan di masa mendatang? Para atlet yang menghabiskan waktu bertahun-tahun menempa diri agar bisa mengharumkan nama bangsa dengan prestasi-prestasi gemilang di tingkat internasional secara konsisten, layak di sebut pahlawan. Mereka merekatkan identitas keindonesiaan bagi anak-anak muda. Mereka membuat generasi muda bangga menyebutkan diri sebagai Indonesia.

Para ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan baru untuk perbaikan hidup manusia dan kondisi alam semesta, juga layak disebut sebagai pahlawan. Riset bertahun-tahun dalam kesunyian di laboratorium dan perenungan yang dilakukan untuk mendapatkan pencerahan bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh kegigihan dan kesabaran untuk mencapai hasil yang mampu memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan.

Para pengusaha, yang telah menciptakan inovasi-inovasi baru yang menggerakkan ekonomi, yang mempermudah hidup manusia, yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, yang membayar pajak dengan jujur serta memberikan donasi atas keuntungan yang didapatkannya, juga layak disebut pahlawan. 

Para ulama dan tokoh agama yang telah membimbing masyarakat untuk berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai agama dan menjunjung tinggi norma dan etika, yang menciptakan harmoni dan kedamaian juga bagian dari pahlawan. 

Anak-anak muda yang mampu menginspirasi generasi muda lainnya dengan kreativitasnya sehingga menggerakkan jutaan anak muda lainnya untuk memaksimalkan potensinya adalah bagian penting dari dinamika di usia mereka yang layak diapresiasi. Mereka juga pahlawan.

Tentu saja, pada setiap bidang dan profesi, terdapat orang-orang yang memberi kontribusi besar kepada kepada bangsa dan kepada kemanusiaan secara umum. Mereka juga pahlawan. 

Apresiasi yang diberikan kepada para pahlawan-pahlawan baru ini akan mendorong calon-calon pahlawan baru untuk muncul. Dukungan yang diberikan kepada para pejuang tersebut akan mempermudah kerja-kerja yang selama ini telah mereka lakukan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian untuk mencapai tujuan besar yang ingin mereka raih. Jangan sampai kita hanya berebutan memberikan apresiasi setelah mereka terkenal saja karena perjuangan terberatnya adalah saat-saat dalam proses pencapaian tujuan.

Saat ini ada banyak sekali bakat terpendam penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta, ada beragam bakat dan keunikan. Tinggal bagaimana kita mengasah agar bakat tersebut bisa berkembang maksimal. Di sinilah perlunya sistem atau yang memungkinkan bakat-bakat tersebut memiliki kesempatan untuk muncul dan berkembang. 

Dalam bidang pendidikan, sistem ujian yang jujur memungkinkan calon siswa paling potensial yang bisa lolos, bukan mereka yang memiliki uang untuk masuk ke pendidikan negeri terbaik. Dengan demikian, anak dari keluarga kurang mampu, tetapi memiliki potensi bisa mengembangkan kemampuannya. Dalam bidang olahraga, sudah seharusnya atlet paling berbakat yang masuk tim pelatnas, bukan karena faktor-faktor lainnya.  

Setelah proses seleksi awal berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan agar bakat-bakat tersebut bisa terasah dengan baik. Sangat disayangkan jika bakat yang baik tersebut tidak terolah dengan baik. Tim-tim juara, selalu memiliki pelatih yang handal. Siswa-siswa yang berprestasi memiliki guru yang sangat mendukung. Pemerintah memiliki peran besar dalam memberikan dukungan.

Setelah proses pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah memberikan peran yang baik kepada para orang-orang berbakat ini. Inilah lapangan yang sesungguhnya yang mereka jalani dalam kehidupan masyarakat untuk seterusnya. Jangan sampai tenaga, waktu, uang, dan sumber daya lain yang sudah dihabiskan untuk mendidik dan melatih mereka  sia-sia karena orang berbakat tersebut tidak mendapatkan peran yang sesuai dengan kemampuannya. 

Dulu, ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) selalu diwarnai dengan isu suap agar bisa lolos. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka mereka yang menjadi abdi negara, yang masuk dengan cara menyuap, merupakan orang-orang yang kurang berkualitas. Orang berkualitas, akhirnya tersingkir dari persaingan yang tidak jujur. Yang mengelola birokrasi pemerintah, akhirnya bukan orang-orang terbaik. 

Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk membantu membuat sistem atau tata kelola yang baik agar orang-orang terbaik mendapatkan tempat terbaik. Hal-hal yang dahulunya ditangani secara manual dan rawan manipulasi karena minimnya transparansi dan akuntabilitas, kini dengan mudah bisa diatasi dengan teknologi. Seperti saat ini, ujian CPNS yang dilakukan secara langsung dengan komputer telah meningkatkan transparasi. Masing-masing peserta ujian dengan seketika ketika ujian berakhir, langsung mengetahui apakah ia akan lolos atau gagal pada tahap ujian tersebut sesuai dengan batas minimal kelulusan yang sudah ditetapkan. 

Kini saatnya kita mengapresiasi pahlawan-pahlawan baru di dunia kekinian dan memberikan ruang pada calon-calon pahlawan baru untuk tumbuh dan berkembang, mereka bisa memberikan kontribusi yang maksimal di masa mendatang kepada bangsa, kepada alam, dan kepada nilai-nilai kemanusiaan.  (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 3 November 2018 12:30 WIB
Mempererat Persaudaraan NU dan Muhammadiyah
Mempererat Persaudaraan NU dan Muhammadiyah
Pendiri NU KH Muhammad Hasyim Asy’ari dan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan merupakan dua orang sahabat yang belajar agama pada satu guru, yaitu KH Sholeh Darat di Semarang. Bahkan keduanya tinggal di kamar yang sama saat santri. Kedua karib ini selanjutnya pergi ke Makkah untuk melanjutkan pendidikan agama pada ulama yang sama pula, yaitu Syekh Mahfud Tremas. Setelah pulang, lalu keduanya mendirikan organisasi yang kini menjadi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menaungi jutaan umat Islam di Indonesia. Persahabatan tersebut kini sudah selayaknya ditingkatkan pada aksi-aksi lebih nyata bagi umat Islam di Indonesia. 

Pada hari Rabu, 31 Oktober 2018 rombongan PBNU yang dipimpin oleh KH Said Aqil Siroj berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah untuk membalas kunjungan yang sudah dilakukan Pengurus Pusat Muhammadiyah pada 23 Maret 2018. Kunjungan tersebut menghasilkan empat kesepakatan bersama dan akan ada tindak lanjut pada kerja-kerja bersama untuk semakin mendekatkan kedua belah pihak. 

Hubungan NU dan Muhammadiyah yang panjang ini berjalan dengan dinamis, seiring dengan usianya yang sudah melebihi seratus tahun bagi Muhammadiyah dan menjelang seratus tahun bagi NU. Ada masa ketika keduanya sangat akrab, tetapi pada saat lainnya berjarak. Tentu ada konteks dan situasi yang mempengaruhinya. Dan hal tersebut wajar-wajar saja sebagaimana hubungan antarmanusia, suami istri, saudara, ataupun sahabat. Semuanya bersifat dinamis. 

Pada satu masa, pembahasan masalah-masalah khilafiyah begitu mengemuka seperti jumlah rakaat Shalat Tarawih, hukum penyelenggaraan Maulid Nabi, Tahlilan, dan masalah-masalah furuiyah lainnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kesadaran untuk saling menghargai masing-masing pandangan keagamaan. Masalah yang ada tersebut sesungguhnya sudah diperdebatkan oleh para ulama jauh sebelumnya. Lalu ada kesadaran bahwa energi umat Islam seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dalam menyelesaikan masalah umat yang lebih mendesak.

Para pendiri NU dan Muhammadiyah bukan hanya berdakwah dalam bidang agama, tetapi mereka termasuk pendiri Indonesia. Pengakuan tersebut terbukti dari gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada para tokoh kedua organisasi tersebut atas jasa-jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini pun, komitmen kedua organisasi ini tetap terjaga saat menghadapi ancaman gerakan-gerakan yang ingin mengubah NKRI sesuai dengan ideologi yang mereka usung. Kesepakatan bersama yang dihasilkan juga meneguhkan apa yang selama ini sudah dijalankan bersama.

Di saat penghargaan terhadap perbedaan dalam masalah-masalah agama semakin tinggi, dinamika naik turunnya hubungan kedua organisasi ini mungkin akan dipengaruhi oleh pilihan politik dari para tokohnya sebagaimana yang terjadi pada dinamika politik antara Gus Dur dengan Amien Rais. Kini saatnya meningkatkan pendidikan politik bagi warga NU dan Muhammadiyah bahwa perbedaan politik tak harus mempengaruhi hubungan kedua organisasi ini. Pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran.

Kesadaran politik rakyat Indonesia dalam dua puluh tahun reformasi ini sudah meningkat pesat. NU dan Muhammadiyah bukan organisasi politik. Para aktivis organisasi yang ingin bergerak dalam bidang politik dipersilakan memilih politiknya masing-masing, sekalipun terdapat partai politik tertentu yang memiliki kedekatan emosional karena faktor sejarah pendirian, ideologi yang diusung atau kedekatan dengan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Perbedaan pilihan politik tidak selayaknya mempengaruhi persaudaraan dan kerja sama.

Hubungan pribadi atau aspek budaya turut mempengaruhi hubungan kedua organisasi ini. Pada era kepemimpinan KH Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin, hubungan keduanya yang intens turut berpengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya. Keduanya pernah nyantri di Pesantren Gontor. Din Syamsuddin yang pada masa mudanya pernah aktif menjadi pengurus IPNU di tempat asalnya membuat dia seringkali diundang dalam acara-acara NU. Hal tersebut membuat kedekatan emosional yang memudahkan komunikasi dalam banyak hal. 

Kini, kesadaran bahwa banyak sekali persoalan umat Islam yang harus diselesaikan bersama semakin meningkat. Umat Islam masihmenghadapi masalah kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. NU telah mendirikan dan mengembangkan banyak pesantren sementara Muhammadiyah membangun sekolah-sekolah. Layanan kesehatan Muhammadiyah tersebar luas di seluruh Indonesia, hal yang kini juga sedang dikembangkan oleh NU. Sekalipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi terdapat ketimpangan kesejahteraan ketika ekonomi dikuasai oleh sekelompok kecil orang dengan latar belakang etnis dan agama tertentu. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi ancaman harmoni sosial.

Kerja sama ini akan meningkatkan kapasitas membangun umat Islam di Indonesia terhadap persoalan yang ada. Kedekatan yang muncul karena keterlibatan dalam kerja-kerja bersama tersebut akan memunculkan hubungan pribadi yang lebih dalam. Hal tersebut akan meningkatkan kesalingpahaman dalam memandang sebuah persoalan atau melakukan tabayyun saat ada suatu hal yang perlu diperjelas. Langkah awal dalam kerja sama antara Banser NU dan Kokam Muhammadiyah yang sudah disepakati dalam pertemuan antara pimpinan organisasi ini dapat diperluas pada bidang-bidang lainnya. 

Hubungan kedua organisasi ini sudah selayaknya melalui proses yang terencana dan didesain bukan hanya menciptakan hubungan dalam menyelenggarakan program, tetapi mampu menciptakan kedekatan pribadi. Kita tidak dapat lagi mengandalkan proses alamiah sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya ketika para tokohnya secara kebetulan belajar bersama. Kerja sama bisa digagas dari tingkat pusat sampai struktur organisasi paling bawah atau antar badan otonomnya. Jika sebelumnya hanya saling kenal atau sekedar tahu, hubungan tersebut akan meningkat dan menciptakan sinergi. 

Ada hal-hal tertentu di masa kedua organisasi ini saling menghargai perbedaan yang ada, seperti terkait dengan pandangan keagamaan, di samping usaha untuk secara terus-menerus mencari titik temu. Ada bidang-bidang di mana bahkan keduanya dapat bekerja sama sekaligus bersaing memberikan yang terbaik kepada umat seperti dalam bidang usaha yang dimiliki kedua organisasi ini. Ada situasi di mana keduanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Sinergi dari kedua organisasi ini akan melahirkan kekuatan dahsyat dalam menjadikan Indonesia sebagai tempat bagi umat Islam yang memiliki peradaban tinggi, yang akan memberi kontribusi besar bagi umat Islam di dunia. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 28 Oktober 2018 8:0 WIB
Menyelesaikan Masalah Pembakaran Bendera HTI dengan Bijak
Menyelesaikan Masalah Pembakaran Bendera HTI dengan Bijak
Banser merupakan penjaga ulama untuk menegakkan ajaran Islam. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Karena itu, mengherankan jika Banser dianggap menghina kalimat tauhid akibat pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah dibubarkan karena ideologinya berusaha mengubah NKRI. 

Peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut saat peringatan Hari Santri menjadi viral karena direkam dan disebarkan dari grup-grup media sosial. Beragam tanggapan muncul, antara kelompok yang setuju dan tidak sehingga menimbulkan kegaduhan. Ciri media sosial adalah, semua orang merasa berhak berbicara, baik mereka yang memang memahami persoalan, karena sentimen ideologi atau karena dukungan politik. Semuanya menjadi riuh rendah meramaikan persoalan tersebut. 

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh Banser. Tiga orang yang melakukan pembakaran juga meminta maaf kepada publik akibat kegaduhan itu. Mereka yang bertindak melampaui prosedur kemudian mendapat sanksi organisasi.

Kepolisian bertindak cepat agar permasalahan tersebut segera diredam. Para pelaku pembakaran segera dimintai keterangan. Perdebatan apakah yang dibakar bendera HTI atau bendera tauhid diminimalisasi dengan melakukan kajian yang selanjutnya disimpulkan bahwa yang dibakar merupakan bendera HTI. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melihat jejak digital bahwa bendera itulah yang selama ini digunakan oleh HTI dalam berbagai acara. 

Dalam kesepakatan bersama, tidak boleh ada bendera selain merah putih pada upacara peringatan Hari Santri. Saat ada orang yang membawa bendera HTI, maka Banser kemudian mengamankannya. Dalam protap Banser, seharusnya bendera tersebut diserahkan kepada polisi. Sayangnya, tindakan Banser tersebut melampaui aturan yang telah ditetapkan. Selain satu kasus tersebut, banyak bendera HTI lain yang diamankan Banser dankemudian diserahkan ke polisi.

Uus Sukmana (34) pembawa bendera yang dibakar–yang akhirnya tertangkap—ketika dimintai keterangan oleh polisi mengakui bahwa bendera tersebut merupakan bendera HTI yang dibeli secara online di sebuah akun Facebook. Akun yang menjual bendera tersebut juga menerangkan bahwa yang dijual adalah bendera HTI. Dengan demikian tidak ada keraguan lagi setengah pengakuan dari Uus bahwa bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Karena itulah pernyataan dari beberapa orang atau organisasi bahwa itu bukan bendera HTI gugur dengan sendirinya. 

Sejumlah organisasi teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, Taliban, dan Boko Haram juga menggunakan kalimat tauhid untuk benderanya. Perdebatan akhirnya mengarah bagaimana dengan simbol-simbol tauhid yang kemudian digunakan untuk tindakan kekerasan? Di sini banyak tafsir yang muncul dan menjadi kontroversi dalam masyarakat. Bagaimana kita harus memperlakukan kalimat suci yang kemudian digunakan untuk tidakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tersebut?
 
Nahdlatul Ulama sejak dari berdirinya tahun 1926 mengakui keragaman pendapat para ulama. Dalam bidang fiqih, pendapat empat mazhab diakui, yaitu Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali. Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang alamiah dan kamunitas NU dan dihargai sepenuhnya. Termasuk dalam hal ini, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan hukum membakar bendera organisasi terlarang. Tetapi ketika sudah masuk ranah hukum, maka semuanya harus mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. 

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, penyampaian aspirasi diizinkan, termasuk di dalamnya melakukan demonstrasi, sejauh hal tersebut dilakukan dengan mengikuti tata tertib yang berlaku. Debat- pubik yang mencerdaskan dan menjaga kesopanan di forum seminar, ruang akademik, bahkan di televisi atau saluran informasi lain akan membantu masyarakat memahami argumen dari masing-masing pihak.

Pada Jumat, 26 Oktober, demonstrasi Bela Tauhid di depan kantor Kemenkopolhukam Jakarta ternyata juga diirngi dengan orasi politik pergantian presiden. Ini mengindikasikan adanya penumpang gelap yang ingin memanfaatkan kontroversi yang ada. Kantor GP Ansor di Sulteng juga diserang orang tak dikenal. Akibat serangan gerombolan dalam jumlah sekitar 30 orang tersebut, beberapa anggota Ansor dan Banser yang sedang menyiapkan bantuan untuk korban gempa mengalami luka-luka. Kasus ini menunjukkan cara-cara yang tidak baik dalam upaya penyampaian pendapat.

Para tokoh agama dan tokoh bangsa telah mengingatkan jangan sampai kontroversi soal pembakaran bendera HTI tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan agama Islam. Umat Islam disibukkan dengan dirinya sendiri sehingga urusan-urusan lebih penting yang seharusnya menjadi perhatian akhirnya diabaikan. Pertemuan para tokoh agama di rumah dinas wapres Jusuf Kalla patut kita apresiasi.

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Syarekat Islam Hamdan Zoelva, dan  Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman. Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan Mensesneg Pratikno. 

Lima kesepakatan yang dihasilkan oleh para tokoh umat Islam ini sangat menyejukkan. Mereka mufakat mengedepankan musyawarah dan saling pengertian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Para pemimpin juga menyerukan umat Islam agar tidak memperbesar masalah, melainkan bergandengan tangan mengatasi adu domba dan mengedepankan dakwah bil hikmah wal maudhitil hasanah. 

Para tokoh juga menyesalkan kejadian tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Oknum yang membakar bendera telah meminta maaf dan diberikan sanksi atas tindakan yang melampaui prosedur. Ansor dan NU juga telah menyesalkan kejadian tersebut. Jika ada pelanggaran hukum, maka akan diserahkan kepada Polri untuk diselesaikan secara hukum. 

Kini saatnya kita kembali fokus kepada persoalan-persoalan besar umat Islam yang harus diselesaikan bersama seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lainnya. Kejadian yang ada dapat menjadi ujian seberapa jauh kita mampu menyelesaikan persoalan bersama dengan bijak demi kebaikan bersama. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG