IMG-LOGO
Taushiyah

Refleksi Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H

Selasa 20 November 2018 22:45 WIB
Bagikan:
Refleksi Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
KH Said Aqil Siroj (Ketum PBNU)

15 abad yang lalu lahirlah seorang utusan Allah yang paling sempurna karena utusan Allah ini pamungkas dari para utusan-utusan yang sebelumnya. Utusan yang sempurna, nabi universal, the perfect man, Insan Kamil itu bernama Muhammad. Lahir abad ke-6 masehi di tengah-tengah masyarakat yang bergelimang dalam era jahiliyah.

Dengan visi misi yang diterangkan dan dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143: Wa kadza lika jaalnakum ummatan wasathan litakunu syuhadaa alan nas wa yakunar rasulu alaikum syahida. Artinya Saya perintahkan kepadamu agar kamu membangun umat komunitas sosial. Umat yang seperti apa? umat yang dikendaki Tuhan adalah ummatan wasathan, umat yang mempunyai prinsip tawasuth, moderat dan mempunyai sikap tasamuh, toleran tidak memonopoli kebenaran, tidak mengaku hanya kami yang benar yang lain semua salah. Itu prinsip Islam yang paling utama.

Oleh karena itu, Ketika Nabi Muhammad menjalankan tugas membangun umat yang ideal, Nabi Muhammad membangun masyarakat namanya masyarakat Madinah (civilized). Bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi negara Madinah artinya negara yang platformnya adalah keadilan, kebersamaan, persaudaraan, lintas agama, lintas suku, lintas budaya.

Di dalam masyarakat Madinah ada muslim, ada non muslim. Malah yang non muslim lebih besar karena terdiri dari tiga suku yaitu suku Yahudi (yang sudah tinggal di Madinah sangat lama), Suku Quraizhah, dan suku Nadhir. Sedangkan umat Islam hanya terdiri dari Muhajirin dan Ansor yakni pribumi dan pendatang.

Tapi oleh Nabi Muhammad, masyarakat penduduk Madinah diperlakukan sama. Nabi sering menyampaikan dalam khutbah Jumat, sederhana ucapannya tapi artinya sangat dalam: Wa laa udwaana illa ala dzalimiin yang artinya tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda kepentingan, beda partai politik tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam. Itulah yang disebut dengan ummatan wasathan.

Aajaran Nabi Muhammad yang paling prinsip adalah seperti yang ditegaskan oleh beliau sendiri yakni Innama buistu liutammima makarimal akhlak yang artinya tidak lah sekali-kali saya diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan, membangun akhlak, moral, peradaban dan budaya manusia .

Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan hanya teologi, bukan hanya ritual ibadah, tapi akhlak yang mulia. Kita percuma, kita tidak ada artinya mengaku beragama Islam kalau tidak membangun akhlak yang mulia.

Seorang penyair dari Mesir bernama Ahmad Syauqi mengatakan nilai martabat sebuah bangsa dilihat dari akhlak moral peradabannya. Kalau peradaban, budaya, akhlak, moralitasnya merosot hancur maka hancurlah martabat nilai bangsa tersebut.

Oleh karena itu dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad ini dengan tujuan, mari umat Islam semaksimal mungkin kita mengikuti akhlak beliau, ajaran beliau, perilaku beliau, sikap beliau yang berakhlak mulia, santun, ramah, pemaaf, toleran, dan moderat. Selalu bersikap tenang, dewasa, objektif, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan kemajuan-kemajuan untuk umat manusia.


KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU)

Tags:
Bagikan:
Jumat 19 Oktober 2018 9:30 WIB
Amanat Ketum PBNU Menyambut Hari Santri 2018
Amanat Ketum PBNU Menyambut Hari Santri 2018
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله
وعلى اله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد

Hari ini, tiga tahun lalu, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menerbitkan keputusan bersejarah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Hari Santri. Keputusan yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah itu merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah mengapa keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia saat ini mengekspresikan rasa syukur dengan memperingati Hari Santri.

Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadaratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 22 Oktober 1945. Di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura, di Kantor Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama, Jalan Boeboetan VI/2 Soerabaja, Fatwa Resolusi Jihad NU digaungkan Hadaratussyekh dengan pidato yang menggetarkan: 

“...Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…).”    

Tanpa Resolusi Jihad NU dan pidato Hadaratussyekh itu, tidak akan pernah ada peristiwa heroik perlawanan rakyat tanggal 10 November di Surabaya yang kelak dikenal dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila dan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Tahun 1936, sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Pernyataan ini adalah legitimasi fiqih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945, demi persatuan dan kesatuan bangsa kaum santri setuju menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 

Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia Ir. Soekarno sebagai Waliyyul Amri ad-Dlarûri bis Syaukah, pemimpin sah yang harus ditaati dan menyebut para pemberontak  DI/TII sebagai bughat yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme.

Tahun 1983/1984, kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional (mu’âhadah wathaniyyah). Selepas Reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuataan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari khittah 1945 bahwa NKRI adalah negara-bangsa—bukan negara agama, bukan negara suku— yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan konstitusi, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan.  

Untuk menginsafkan semua pihak dan mengingatkan kita sendiri selaku kaum santri, kenyataan itu perlu diungkapkan: betapa besar saham kaum santri dalam proses berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri, dengan sikap sosialnya yang moderat (tawassuth), toleran (tasâmuh), proporsional (tawâzun), lurus (i’tidâl), dan wajar (iqtishâd), NKRI belum tentu eksis hingga hari ini. Negeri-negeri Muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasathiyyah. 

Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit “nasionalisme bagian dari iman” (حب الوطن من الايمان) perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air, karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhaan, asketisme dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi, narkoba, LGBT dan hoaks yang mengancam masa depan bangsa.

Hari ini santri juga hidup di tengah era digital. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan mudharat yang sama besar. Internet dapat digunakan untuk menebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga bisa dipakai untuk merusak harga diri dan martabat kemanusiaan dengan ujaran kebencian, fitnah dan hoaks. Santri perlu ‘memperalat’ teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama (حفظ الدين والعقل), jiwa (حفظ النفس), nalar (حفظ العقل), harta (حفظ المال), keluarga (حفظ النسل), dan martabat (حفظ العرض) seseorang. Kaidah fiqih: al-muhâfadhah ala-l qadîmis shâlih wa-l akhdzu bi-l jadîdi-l ashlah senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Singkatnya, santri harus siap mengemban amanat yang sangat berat, namun mulia: yaitu amanah agama dan tanah air. Juga amanah kalimatul haq. Berani mengatakan “iya” terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan “tidak” dan sanggup menyatakan “tidak” pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan “iya”. Itulah karakter dasar santri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzaab ayat 72 yang bumi, langit dan gunung tidak berani memikulnya.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah amanatkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”

Alhamdulillah, selama ini santri sanggup mengemban amanat ini. Terbukti, walaupun Mbah Hasyim Asy’ari disiksa Jepang untuk hormat ke arah matahari terbit (seikerei), beliau tegas menolak. Kiai Wahid Hasyim hingga Gus Dur juga demikian, selalu menyatakan kalimatul haq, tidak pernah tergiur dengan godaan duniawi apa pun.

Untuk itu kaum santri jangan pernah sekali-kali tertipu godaan dunia dan terperdaya syaitan. Berterik lantang seakan-akan berjuang demi agama, demi Allah SWT, demi bangsa, demi negara, untuk menegakkan kalimatul haq. Padahal sejatinya yang dilakukan merupakan bentuk tipu daya kehidupan dunia dan sedang manari di atas gendang syaitan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Fathiir ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”

Khusus untuk anak-anakku para Santri yang saat ini turut larut dalam kegembiraan perayaan Hari Santri, kalian adalah bagian penting sejarah perubahan bangsa Indonesia mendatang. Nikmati kesederhanaan hidup di Pesantren, meskipun makan dengan lauk seadanya dan sehari-hari mengenakan sarung dan sandal jepit. Sebab, tempaan yang kalian terima di pesantren akan menjadi bagian penting sejarah hidup kalian untuk menjadi pribadi yang mandiri, berempati dan berkarakter. Suatu pribadi yang dibutuhkan dalam penegakan agama, pengelolaan bangsa dan negara 

Akhirnya, mewakili santri se-Nusantara, saya Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan terima kasih kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo yang sudah menetapkan hari santri sebagai hari nasional. Saya tegaskan, penetapan hari santri bukan intervensi pemerintah terhadap pesantren. Tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada santri dan kaum pesantren yang terus menanamkan keluhuran akhlak dan kemandirian sebagai jati dirinya, sehingga membentuk karakter bangsa.

Peringatan Hari Santri tahun 2018 ini juga terasa begitu istimewa. Karena seiring peringatan hari santri tahun keempat ini ditetapkan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Penetapan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini kita nilai sebagai berkah dan karunia agung dari Allah SWT. Nahdlatul Ulama bersyukur dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjuang melahirkan rancangan undang-undang ini di DPR.

Akhirnya, mari kita berjuang bersama. Agar santri tidak hanya menjadi shoutul haq, melainkan sekaligus menjadi qororul haq (pemegang kebijakan). Selamat Hari Santri 2018. Terima kasih Presiden Jokowi.

شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح
والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA.
Ketua Umum PBNU


Naskah ini disiapkan untuk pidato memperingati Hari Santri 2018 yang berlangsung pada 22 Oktober. Peringatan hari santri kali ini mengusung tema "Dedikasi Santri untuk Indonesia Mandiri". PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus/fungsionaris NU, mulai dari tingkat wilayah hingga cabang untuk mengajak kalangan pondok pesantren dan warga NU menyelenggarakan Apel Peringatan Hari Santri 2018

Jumat 7 September 2018 13:15 WIB
Pidato Pengukuhan Guru Besar KH Ma’ruf Amin di UNINUS Bandung
Pidato Pengukuhan Guru Besar KH Ma’ruf Amin di UNINUS Bandung
Ekonomi Syariah sebagai Triger Terwujudnya Era Baru Ekonomi Indonesia

Oleh Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد

Yang Terhormat:
— Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, khususnya menteri.....
— Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus);
— Para Guru Besar anggota Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara (Uninus);
— Para undangan dan segenap civitas akademika Universitas Islam Nusantara, bapak-bapak dan ibu, hadirin sekalian yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Amin.

Hadirin dan Hadirat yang Berbahagia

Ekonomi syariah hadir secara resmi di Indonesia pada awal tahun 1990-an, yaitu bermula ketika didirikan bank Muamalat, lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Terhitung lebih belakangan dibandingkan dengan negara-negara muslim lain yang lebih dulu mengembangkan ekonomi syariah. Moment tersebut sangat bersejarah bagi umat Islam di Indonesia yang sudah sekian lama mempunyai cita-cita berdirinya lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Di awal masa berdirinya Bank Muamalat, keberadaannya belum mendapat posisi yang layak di tengah industri perbankan nasional. Hal itu di antaranya disebabkan oleh belum adanya cantolan peraturan perundang-undangan yang kuat. Saat itu, landasan hukum operasional bank syariah hanya disebut “sambil lalu” dalam UU No 7 tahun 1992 sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Tanpa ada rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan serta aturan teknis lainnya.

Kondisinya sedikit lebih baik ketika datang era reformasi. Tepatnya ketika diberlakukannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah". Undang-undang tersebut sudah memuat landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank umum syariah.

Munculnya bank syariah yang ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang kokoh membawa dampak berantai pada lahirnya lembaga keuangan syariah non bank, misalnya asuransi, pasar modal, reksadana, dan lembaga keuangan dan bisnis syariah lainnya. Keberadaan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, semakin berkembang setelah adanya bebarapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur. Misalnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya.

Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan terkait ekonomi syariah semakin terkonsolidasi, karena kebijakan yang awalnya berada di beberapa lembaga yang berbeda ditarik menjadi satu atap di OJK. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diharapkan akan mengalami percepatan terutama setelah lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang ketuanya langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hadirin dan Hadirat yang Berbahagia,
Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu terutama menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme penghitungan keuntungan atau bagi hasil.

Dalam hal aspek legal, transaksi di bank syariah didasarkan atas prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Namun, unsur yang amat membedakan antara keduanya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam bank syariah. DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris.

Bank syariah juga harus memperhatikan bisnis dan usaha yang harus dibiayainya. Harus dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang tercermin dari terbebasnya dari maysir, gharar, riba, dhulm, dsb. Bank syariah juga harus memperhatikan lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal etika, misalnya, sifat amanah dan shiddiq harus menjadi landasan setiap karyawan, BoD dan BoC bank. Sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan ajaran Islam. Demikian pula dalam hal reward and punishment (imbalan dan sangsi), diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keungan yang membawa nama Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang tidak mencerminkan akhlaqul karimah. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlaq harus senantiasa terjaga. Selain itu, bank syariah juga memiliki kekhasan dalam hal penghitungan keuntungan. Melalui produk dan akad tertentu penentuan keuntungan tidak dilakukan dengan flat atau konstan, tapi fluktuatif karena penghitungan keuntungannya memakai prinsip bagi hasil.

Bank syariah sebagai salah satu pilar Ekonomi Syariah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas umat Islam. Hal itu disebabkan karena ajaran Islam tidak hanya terkait dengan akidah dan ibadah, tapi juga erat kaitannya dengan mu’amalah. Dalam tataran implementatif, bank syariah bukan saja perundang-undangan saja, tapi juga harus patuh pada prinsip syariah. Aktifitas bank syariah yang dalam perspektif peraturan perundangan dinilai tidak melanggar, tapi jika menyalahi prinsip syariah, maka aktifitas ekonomi tersebut tetap dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Sebaliknya, aktifitas bank yang secara hukum syariah sudah tidak ada masalah harus tunduk pula pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, bank syariah memerlukan adanya sinergi antara peraturan perundangan dan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas bank syariah harus patuh dan tunduk pada dua hal sekaligus, yakni prinsip ekonomi dan prinsip syariah.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Lokomotif penggerak ekonomi syariah antara lain adalah lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non bank. Ajaran agama menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah setidaknya harus mempunyai peran-peran sebagai berikut:

Pertama, sebagai lembaga intermediasi ekonomi yang memudahkan para pihak pelaku ekonomi, khususnya pelaku ekonomi kecil (khidmah ijtima’iyah litaysiri al-mudtharrin wal-muhtajin). Lembaga keuangan syariah mempertemu-kan antara pemilik modal (shahibul mal) yang tidak mampu atau tidak sempat untuk mengelola dananya dan pihak pengelola dana yang kekurangan modal (mudharib). Alasannya sebagaimana disinggung kitab I’anatut Thalibin:

لان صاحب المال، قد لا يحسن التصرف، ومن لا مال له يحسنه، فيحتاج الاول إلى الاستعمال، والثاني إلى العمل.

“karena pemilik modal bisa jadi tidak baik dalam mengelola dananya, sedangkan orang yang tidak punya modal lebih baik. Maka pihak pertama (pemilik modal) butuh untuk mengelola, dan pihak kedua (pengelola) butuh pekerjaan”.

Untuk menjembatani pihak yang saling memerlukan tersebut, perlu ada lembaga yang memfasilitasi transaksi keduanya. Lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, menjembatani antar-kedua belah pihak tersebut.

Pada masa lalu mungkin belum dibutuhkan adanya lembaga keuangan sebagaimana di dunia modern saat ini. Aktivitas ekonomi cukup dilakukan dengan adanya hubungan antara satu pihak dengan lainnya, tapi saat ini hal itu sulit untuk dilakukan. Terutama terkait dengan keamanaan modal dari shahibul mal. Perlu ada jaminan keamanan bagi shahibul mal untuk memproteksi modalnya dari kemungkinan ketidakjujuran mudharib. Karena itu kehadiran lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antar kedua belah pihak sangatlah diperlukan.

Keberadaan lembaga keuangan juga dirasa penting oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi, misalnya penjual dan pembeli komoditi. Karenanya perlu ada pasar, di mana kedua belah pihak yang saling membutuhkan tersebut bisa melakukan transaksinya. Dalam hal ini syariah melarang adanya perantara yang tidak diperlukan kehadirannya, karena akan menambah cost harga komoditi. Walaupun syariah membolehkan fee untuk perantara (ujratu at-taswiq) tapi tidak boleh kalau tidak diperlukan, sebagai upaya untuk menghindarkan adanya penambahan cost (talaqqi rukban).

Kedua, membebaskan umat dari transaksi ribawi. Umat Islam semakin sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis yang selama ini menjadi sistem ekonomi global cenderung membawa ketidakadilan. Hal ini mendorong kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran agamanya terutama dalam bidang ekonomi.Sistem ekonomi kapitalis yang salah satunya bertumpu pada sistem bunga semakin menunjukkan dampak negatif dengan munculnya ketidakadilan ekonomi dan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada sistem bunga dinilai sama dengan sistem ekonomi ribawi yang berkembang pada zaman Jahiliyah, yang kemudian ketika Islam datang dikoreksi secara mendasar, sebagaimana disampaikan al-Jasshash: fa abthalahullahu waharramahu, (kemudian Allah membatalkan dan mengharamkan praktik ekonomi ribawi tersebut).

Sistem ekonomi kapitalis memang telah menjadi sistem ekonomi global, di mana setiap negara tidak bisa menghindar daripadanya.Namun setelah terbukti dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem ekonomi kapitalis tersebut, para ahli ekonomi melakukan upaya-upaya untuk merumuskan sistem ekonomi alternatif yang bisa mengkoreksi dampak buruk sistem ekonomi kapitalis tersebut. Sistem ekonomi syariah yang bebas riba/bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis.

Ketiga, memberdayakan ekonomi umat. Sistem ekonomi syariah sangat mungkin untuk memberdayakan masyarakat karena system ekonomi syariah tidak menganut sistem “biaya dana” dan tidak boleh memberikan beban kepada hal-hal yang menyangkut opportunity lose (al-furshah ad-dhai’ah). Ekonomi syariah memakai sistem bagi hasil atau jual-beli, sehingga tidak ada beban bagi nasabah pengguna dana.

Ajaran agama juga menggariskan bahwa ekonomi syariah harus memberikan kelonggaran bagi pihak-pihak yang kesulitan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran melalui rescheduling atau restrukturisasi.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).

Namun memang untuk merealisasi ajaran agama tersebut tidaklah mudah. Di antara masalah yang masih dihadapi lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah ialah belum mampu memberikan bantuan modal tanpa bagi hasil secara optimal melalui al-qardhu al-hasan, karena dana-dana sosial yang terdiri dari Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) masih sangat kecil.

Masalah lain yang juga dihadapi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah ialah masih belum mampu memberikan pembiayaan tanpa jaminan, karena harus menjaga dana shahibul mal dari wanprestasi dari nasabah. Alasannya karena dana pinjaman tersebut bukanlah milik bank, tapi milik pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjembatani hal ini, perlu diperbanyak al-qordhu al-hasan, sehingga mampu secara nyata membantu pemberdayaan ekonomi umat di lapisan ekonomi kecil.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta, sekitar 87 persennya memeluk agama Islam. Jumlah umat Islam Indonesia yang demikian besar menjadi market ekonomi syariah yang sangat menjanjikan. Memang ada sejumlah kendala sehingga pertumbuhan ekonomi syariah, baik lembaga maupun permodalannya, masih terbilang lamban. Kendala kepercayaan, misalnya, menjadi persoalan tersendiri.

Umat Islam Indonesia masih banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Walaupun harus diakui, kendala kepercayaan ini juga ada andilnya dari lembaga keuangan syariah yang nakal, yang belum secara paripurna menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Oleh karenanya, masih sangat diperlukan langkah-langkah penyadaran dan sosialisasi baik terhadap masyarakat luas maupun para pelaku ekonomi syariah sendiri.

Kendala lainnya adalah masih belum kompetitifnya lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kemudahan yang diberikan lembaga keuangan konvensional masih belum tertandingi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bersama untuk semakin meningkatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan LKS agar lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Kendala lainnya adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni, yang bukan hanya terampil dan cakap terhadap teknis ekonomi tapi juga menguasai dan memahami prinsip-prinsip normative ekonomi syariah. Dalam hal ini peran perguruan tinggi dan universitas sangat penting untuk memenuhi kekurangan SDM dimaksud.

Di samping itu, ada pula kendala yang terkait dengan peraturan perundangan, terutama terkait dengan aturan tentang pajak ganda pada transaksi syariah, dan aturan tentang instrumen keuangan lainnya, misalnya sukuk, dan lain sebagainya. Peraturan perundangan yang ada dinilai belum memberikan keberpihakan dalam menciptakan iklim berinvestasi yang menguntungkan dalam sektor keuangan syariah. Alhamdulillah, kendala peraturan perundangan ini semakin bisa diminimalisir seiring dengan mulai tumbuhnya kesungguhan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang sama bagi tumbuh-kembangnya ekonomi syariah.

Namun demikian, di luar kendala-kendala tersebut, Indonesia tetap saja menjadi pasar yang sangat potensial bagi bisnis ekonomi syariah. Hal tersebut rupanya dapat dimanfaatkan secara baik oleh Singapura dan Malaysia. Kedua negeri jiran tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan fasilitas lembaga keuangan syariah yang ada di negaranya masing-masing. Kebijakan yang dilakukan oleh dua negara tetangga tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk ekspansi bisnis ekonomi syariah. Dalam hal ini pemerintah kita dinilai ketinggalan daripada dua negara tetangga tersebut.

Namun saat ini pemerintah Indonesia mulai menunjukkan kebijakan yang jelas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah telah mulai mencanangkan perlunya percepatan pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor ini. Pemerintah juga intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut. Terakhir dengan hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan dapat menjadi era baru dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang langsung diketuai oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengurai hambatan kebijakan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.

Tentu saja hal-hal terkait dengan pencapaian pencanangan tersebut, baik terkait dengan peraturan ataupun kebijakan lainnya, saat ini sedang dilakukan pembenahan-pembenahan. Bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan, tapi juga sektor bisnis dan wisata syariah.

Apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka dapat dipastikan Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai prospek cerah, karena selain Indonesia menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi (economic benefit) bagi para pelakunya.

Bapak dan Ibu yang terhormat,
Tren global menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi sistem alternatif dalam mengembangkan ekonomi. Tren ini terbukti bahwa saat krisis moneter lembaga keuangan yang memakai sistem syariah tidak banyak terkena pengaruh krisis tersebut. Karenanya, sangat tepat jika Indonesia juga mengakomodir sistem ekonomi syariah sebagai salah satu penyangga sistem perekonomian nasional, sehingga di Indonesia berlaku dual economic system. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di negeri ini. Dengan begitu Indonesia menjadi potensial market bagi bisnis di bidang ini.

Namun demikian harus disadari bahwa ekonomi syariah bukan hanya berpaku pada sistem ekonomi saja tapi juga harus mendasarkannya pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, setiap regulasi, aktifitas bisnis, instrumen bisnis dan hal-hal lain yang terkait dengan aktivitas ekonomi syariah harus memperhatikan dua hal tersebut, yakni prinsip-prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip syariah. Demikian dan terima kasih.

Bandung, 6 September 2018


Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin
Senin 25 Juni 2018 16:45 WIB
Pesan Moral PBNU Jelang Pilkada Serentak 27 Juni
Pesan Moral PBNU Jelang Pilkada Serentak 27 Juni
Pilkada serentak merupakan hajat politik yang besar dan penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bukan saja berlangsung merata di Indonesia, tetapi juga dimaknai sebagai persiapan politik menghadapi Pemilu 2019 tahun depan.

Berkaitan dengan Pilkada dan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 yang berlangsung di 171 daerah, Nahdlatul Ulama perlu menegaskan bahwa Bangsa Indonesia, terutama warga Nahdlatul Ulama adalah bangsa yang berbudaya, berakhlaq, ramah dan santun sehingga dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Untuk itu PBNU perlu menyampaikan pesan moral sebagai berikut:

Pertama, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang berpegang teguh pada Khittah-1926, yakni tidak berpolitik praktis karena bukan bukan organisasi politik. Politik bagi NU adalah politik moral demi kebaikan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. Sehingga, dalam Pemilu atau Pilkada, NU secara organisasi tidak dapat mendukung calon tertentu.

Kedua, Nahdlatul Ulama mempercayakan pelaksanaan Pilkada kepada penyelenggara (KPU, BAWASLU dan DKPP) agar dapat melaksanakan pilkada dengan profesional, mandiri, netral dan dapat melayani seluruh kepentingan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat pemilih maupun kepada semua calon tanpa terkecuali.

Ketiga, Nahdatul Ulama menghimbau kepada warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dengan memegang prinsip bebas, jujur, adil, rahasia dan bermartabat untuk menentukan calon pemimpin daerah yang diyakini memiliki kompetensi dan akhlak yang baik, seperti kejujuran dan kemauan untuk membangun kemaslahatan masyarakat di daerah masing-masing.

Keempat, kepada pada calon kepala daerah dan wakilnya untuk dapat bersaing secara sehat, jujur, fair, taat hukum, mengedepankan akhlakul karimah, dan menerima hasil pilkada secara bertanggung jawab. Kepada pihak-pihak yang pada akhirnya memiliki ketidakpuasan atas berbagai sebab dalam pelaksanaan pilkada ini agar menyerahkan kepada mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Nahdlatul Ulama mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk sama-sama menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan bersama, baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pilkada. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama menghimbau untuk memandang perbedaan sebagai rahmat. Perbedaan pilihan calon kepala daerah tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, apalagi saling menghasut, mengintimidasi dan memprovokasi dengan alasan apapun. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

Jakarta, 25 Juni 2018


Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG