IMG-LOGO
Nasional

Kelompok Difabel Sambut Baik Peluncuran Buku Fiqih Disabilitas

Kamis 29 November 2018 15:45 WIB
Bagikan:
Kelompok Difabel Sambut Baik Peluncuran Buku Fiqih Disabilitas
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) merilis buku panduan keagamaan sehari-hari yang dibutuhkan kalangan disabilitas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11) siang. Pihak LBM PBNU dengan buku ini menyuguhkan pandangan keagamaan dari khazanah keislaman sebagai bentuk perhatian NU untuk kalangan disabilitas.

“Sebelum Munas NU di Lombok pada 2017 lalu kami didatangi kelompok disabilitas. Kami mengadakan diskusi terbatas dengan mereka. Masalah ini dibawa ke forum Munas NU tapi hanya dibahas di komisi maudhu’iyah yang sangat konseptual karena tidak mungkin membahas rinci dengan kesempatan terbatas,” kata Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna.

Pada buku ini, LBM PBNU membahas rinci masalah fiqhiyyah yang dihadapi kalangan disabilitas mulai dari ibadah murni, muamalah, pernikahan, hingga masalah siyasah. Semua masalah yang diangkat di buku ini didasarkan pada inventarisasi masalah di sejumlah diskusi intensif yang melibatkan kalangan terkait.

Buku ini terselenggara atas kerja sama LBM PBNU, Perhimpunan Pengmbangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB).

“Buku ini dicetak oleh PBNU dan akan disebarluaskan ke banyak pihak termasuk DKM. Yang jelas buku ini mendorong paradigma baru perihal disabilitas di tengah masyarakat,” kata KH Sarmidi Husna.

Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Gufroni Sakaril menyatakan terima kasih atas kehadiran buku fiqih tersebut. Menurutnya, kalangan disabilitas selama ini menunggu kehadiran buku keislaman dengan tema tersebut.

“Buku ini ditunggu-tunggu oleh kalangan disabilitas karena terus terang kami gelisah apakah ibadah kami diterima. Pasalnya, ibadah kami tidak masuk syarat dalam teks-teks agama yang beredar di tangan masyarakat,” kata Gufroni Sakaril.

Ia mengapresiasi kehadiran buku fiqih disabilitas ini. Menurutnya, buku ini sangat bermanfaat karena belum ada buku agama yang spesifik membahas masalah disabilitas ini.

“Alhamdulilah kalau di luar hiruk pikuk politik, kita di sini membicarakan masalah yang sangat dibutuhkan oleh kalangan disabilitas,” kata Gufroni.

Hj Shinta Nuriyah Wahid yang hadir sebagai salah seorang pembicara bedah buku ini menyampaikan terima kasih kepada PBNU. Menurutnya, buku ini terbilang baru secara gagasan dan aneh.

“Sejak kecil belajar fiqih, saya tidak pernah mendengar fiqih disabilitas. Saya tidak pernah membayangkan ada buku dengan tema ini,” kata Hj Shinta Nuriyah Wahid.

Adapun Ketua PBNU H Imam Aziz memberikan catatan singkat atas diskusi ini. Ia mendorong banyak pihak termasuk ormas keagamaan, DKM, dan pemerintah untuk mengubah paradigm terhadap kelompok disabilitas. Dengan paradigma baru, pemerintah dan DKM masjid dapat memberikan keterbukaan akses terhadap kelompok disabilitas.

“Bagi kami, kalangan penyandang disabilitas memiliki potensi dan hak yang sama. Oleh karena itu, paradigma baru terhadap disabilitas diharapkan dapat memberikan keadilan terhadap mereka yang selama ini mengalami diskriminasi ganda. Kita perlu mendorong kebijakan inklusif agar mereka mendapatkan hak-hak ekonomi dan politik di samping akses dalam mengamalkan agamanya,” kata Imam Aziz. (Alhafiz K)
Bagikan:
Kamis 29 November 2018 22:30 WIB
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Jakarta, NU Online
Setelah melalui pembahasan panjang dengan melibatkan  pemangku kepentingan terkait, Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri akan segera menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
 
Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi PMI merupakan pelaksanaan amanat pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (PPMI)  sekaligus mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Indonesia.
 
Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengatakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Raker bertema Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI Sesuai Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 ini dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf.
 
“Setelah digodok dalam waktu lama dengan beberapa stakeholder, Permenaker jaminan sosial bagi pekerja migran segera diteken oleh Menaker dalam waktu tidak terlalu lama," kata Sekjen Khairul  dalam paparannya.
 
Hal-hal penting dalam Rancangan Permenaker Jamsos PMI yang terdiri dari 13 Bab dan 46 pasal itu adalah PMI akan memperoleh empat jaminan sosial. Yakni jaminan kesehatan nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
 
“Keempat Jamsos itu akan diberikan kepada peserta PMI dengan dua kategori yakni CPMI/PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan CPMI/PMI perseorangan," kata Khairul.
 
Adapun jangka waktu perlindungan bagi PMI yang ditempatkan pelaksana penempatan adalah sebelum bekerja paling lama lima bulan, selama bekerja 25 bulan dan setelah bekerja paling lama 1 bulan. Sedangkan bagi PMI perseorangan pelindungan diberikan selama bekerja 1 bulan sebelum keberangkatan ditambah 24 bulan selama bekerja dan setelah bekerja paling lama satu bulan.
 
Khairul mengatakan manfaat program jaminan sosial  bagi PMI akan diberikan sebelum dan setelah bekerja. Pertama perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis. Kedua, CPMI/PMI untuk perlindungan sebelum dan setelah bekerja akan memperoleh santunan berupa uang dan pendampingan dan pelatihan vokasional yang dapat diberikan bagi CPMI.PMI yang mengalami kecelakaan akibat kecelakaan kerja.
 
Khairul Anwar kembali merinci manfaat program jamsostek bagi PMI selama bekerja yakni perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja, santuan uang dan atau pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
 
Adapun manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dalam masa kepesertaan aktif. "Manfaat JKM sebelum dan setelah bekerja diberikan berupa santunan uang, meliputi santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman, " ujar Sekjen.
 
Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf mengatakan draft Permenaker telah mencangkup banyak hal dan semua masalah terkait pekerja migran telah terakomodir. "Tinggal adanya persepsi yang sama antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR selaku pembuat Undang-Undang, " katanya.
 
Sedangkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik draft Permenaker yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan manfaat bagi pekerja migran.
 
"Kami berharap ada klausul Permen ini bisa di-review secara berkala untuk melihat besaran manfaat atau iuran untuk melihat keseimbangannya apakah dinaikkan atau diturunkan agar tetap akan terjaga manfaat dan iurannya," katanya. (Red: Kendi Setiawan)
 

Kamis 29 November 2018 22:0 WIB
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar mengajak warga Nahdlatul Ulama agar aktif berdakwah di media sosial. Pasalnya, media sosial telah dipenuhi konten-konten yang berisi hoaks dan ujaran kebencian.

"Maka NU tidak salah kalau membahas bagaimana situasi dan kondisi saat ini dengan memakai metode dakwah melalui media sosial, karena sekarang ini media sosial dikangkangi oleh suatu berita-berita yang tidak benar," kata Kiai Miftach di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Ia mengemukakan bagaimana berita-berita diproduksi seperti memotong video-video kemudian disebarkan di Youtube. "Kita tahu potongan-potongan film pendek, Youtube atau video yang membalikan fakta. Benar disebutkan salah, dan salah disebutkan benar," ucapnya.

Ia menyadari bahwa media sosial ibarat pisau yang bermata dua, yakni dapat digunakan untuk kebaikan dan juga bisa dipakai untuk kejahatan.

Oleh sebab itu, menurutnya, media sosial harus terus digunakan untuk kemaslahatan dengan menyebarkan konten yang moderat dan seimbang.

"Wasathiyah dan tawazun ini tetap menjadi pedoman dan pegangan yang akan terus kita perjuangkan," jelas Pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 29 November 2018 21:40 WIB
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar berharap persoalan yang terjadi di media sosial di bawa ke Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Konbes NU) II yang diselenggarakan pada Februari 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Kiai Miftach menanggapi acara workshop media sosial yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

"Saya ingat, apalagi akhir Februari mengadakan Munas Konbes NU. Ini (persoalan media sosial) jadi bahan kita untuk penyempurnaan bahasan-bahasan nanti sehingga menghasilkan optimal demi kepentingan Nahdlatul Ulama, rakyat Indonesia dan kepentingan negara kita yang tercinta dan untuk kemaslahatan semuanya makhluk yang ada di bumi," kata Kiai Miftach.

Kiai Miftach menuturkan bahwa konten-konten media sosial telah dipenuhi oleh berita-berita hoaks dan ujaran kebencian. "Apalagi media sosial dipenuhi berita-berita hoaks dan itu menjadi panglima saat ini," kata Kiai Miftach.

Sebelumnya, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa workshop ini untuk menghadirkan informasi-informasi berupa dakwah Islam yang toleran dan ramah dengan lebih massif. Workshop ini diikuiti oleh warga NU dari berbagai daerah. Nantinya, sambung Helmy, para peserta workshop menjadi pelatih di daerah masing-masing.

"Jadi setelah ikut workshop ini, nanti mereka kita terjunkan ke daerah-daerah untuk membangun masyarakat yang netizen," ucapnya.

Helmy menyadari berkembangnya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, menurutnya, warga NU juga harus membendungnya melalui media yang sama.

"Jadi ini dalam rangka memaksimalkan peran-peran keluarga besar NU di dalam bersosial media," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG