IMG-LOGO
Nasional

Kemenag Berkomitmen Tak Izinkan Pernikahan Anak

Kamis 29 November 2018 17:0 WIB
Bagikan:
Kemenag Berkomitmen Tak Izinkan Pernikahan Anak
Jakarta, NU Online
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI prihatin atas maraknya kasus pernikahan anak di beberapa daerah, seperti di Sinjai dan Bantaeng Sulawesi Selatan dan di Malang, Jawa Timur.

Kasus-kasus perkawinan terjadi pada pasangan yang belum mencapai usia perkawinan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi pria minimal 19 tahun dan usia bagi perempuan minimal 16 tahun.

"Akhir-akhir ini kita banyak dihebohkan dengan berita-berita tentang usia perkawinan dini," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin di Auditorium HM Rasyidi, Kementerian Agama Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia, kata dia, berkomitmen untuk tidak mengizinkan perkawinan yang belum memenuhi usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan.

Namun, sambungnya, masyarakat sering melakukan cara lain agar pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, seperti meminta dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Jika dispensasi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka Kementerian Agama atau KUA tidak bisa melakukan upaya hukum lain untuk mencegah pernikahan anak tersebut.

"Inilah yang menjadi persoalan bagi kami, di Bimas Islam khususnya. KUA kami yang ada berada di garda terdepan di kecamatan serba salah. Kalau ada dispensasi dari pengadilan, pasti (pasangan yang belum mencapai usia perkawinan) melakukan perkawinan. Dan yang menjadi sorotan pasti Kementerian Agama, bukan Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama karena yang punya kewenangan untuk menikahkan itu adalah di KUA," jelasnya.

Seminar ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan Ormas kepemudaan, remaja masjid se-Jabodetabek, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan media online Islam. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)


Bagikan:
Kamis 29 November 2018 22:30 WIB
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Jakarta, NU Online
Setelah melalui pembahasan panjang dengan melibatkan  pemangku kepentingan terkait, Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri akan segera menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
 
Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi PMI merupakan pelaksanaan amanat pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (PPMI)  sekaligus mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Indonesia.
 
Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengatakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Raker bertema Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI Sesuai Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 ini dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf.
 
“Setelah digodok dalam waktu lama dengan beberapa stakeholder, Permenaker jaminan sosial bagi pekerja migran segera diteken oleh Menaker dalam waktu tidak terlalu lama," kata Sekjen Khairul  dalam paparannya.
 
Hal-hal penting dalam Rancangan Permenaker Jamsos PMI yang terdiri dari 13 Bab dan 46 pasal itu adalah PMI akan memperoleh empat jaminan sosial. Yakni jaminan kesehatan nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
 
“Keempat Jamsos itu akan diberikan kepada peserta PMI dengan dua kategori yakni CPMI/PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan CPMI/PMI perseorangan," kata Khairul.
 
Adapun jangka waktu perlindungan bagi PMI yang ditempatkan pelaksana penempatan adalah sebelum bekerja paling lama lima bulan, selama bekerja 25 bulan dan setelah bekerja paling lama 1 bulan. Sedangkan bagi PMI perseorangan pelindungan diberikan selama bekerja 1 bulan sebelum keberangkatan ditambah 24 bulan selama bekerja dan setelah bekerja paling lama satu bulan.
 
Khairul mengatakan manfaat program jaminan sosial  bagi PMI akan diberikan sebelum dan setelah bekerja. Pertama perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis. Kedua, CPMI/PMI untuk perlindungan sebelum dan setelah bekerja akan memperoleh santunan berupa uang dan pendampingan dan pelatihan vokasional yang dapat diberikan bagi CPMI.PMI yang mengalami kecelakaan akibat kecelakaan kerja.
 
Khairul Anwar kembali merinci manfaat program jamsostek bagi PMI selama bekerja yakni perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja, santuan uang dan atau pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
 
Adapun manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dalam masa kepesertaan aktif. "Manfaat JKM sebelum dan setelah bekerja diberikan berupa santunan uang, meliputi santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman, " ujar Sekjen.
 
Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf mengatakan draft Permenaker telah mencangkup banyak hal dan semua masalah terkait pekerja migran telah terakomodir. "Tinggal adanya persepsi yang sama antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR selaku pembuat Undang-Undang, " katanya.
 
Sedangkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik draft Permenaker yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan manfaat bagi pekerja migran.
 
"Kami berharap ada klausul Permen ini bisa di-review secara berkala untuk melihat besaran manfaat atau iuran untuk melihat keseimbangannya apakah dinaikkan atau diturunkan agar tetap akan terjaga manfaat dan iurannya," katanya. (Red: Kendi Setiawan)
 

Kamis 29 November 2018 22:0 WIB
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar mengajak warga Nahdlatul Ulama agar aktif berdakwah di media sosial. Pasalnya, media sosial telah dipenuhi konten-konten yang berisi hoaks dan ujaran kebencian.

"Maka NU tidak salah kalau membahas bagaimana situasi dan kondisi saat ini dengan memakai metode dakwah melalui media sosial, karena sekarang ini media sosial dikangkangi oleh suatu berita-berita yang tidak benar," kata Kiai Miftach di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Ia mengemukakan bagaimana berita-berita diproduksi seperti memotong video-video kemudian disebarkan di Youtube. "Kita tahu potongan-potongan film pendek, Youtube atau video yang membalikan fakta. Benar disebutkan salah, dan salah disebutkan benar," ucapnya.

Ia menyadari bahwa media sosial ibarat pisau yang bermata dua, yakni dapat digunakan untuk kebaikan dan juga bisa dipakai untuk kejahatan.

Oleh sebab itu, menurutnya, media sosial harus terus digunakan untuk kemaslahatan dengan menyebarkan konten yang moderat dan seimbang.

"Wasathiyah dan tawazun ini tetap menjadi pedoman dan pegangan yang akan terus kita perjuangkan," jelas Pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 29 November 2018 21:40 WIB
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar berharap persoalan yang terjadi di media sosial di bawa ke Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Konbes NU) II yang diselenggarakan pada Februari 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Kiai Miftach menanggapi acara workshop media sosial yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

"Saya ingat, apalagi akhir Februari mengadakan Munas Konbes NU. Ini (persoalan media sosial) jadi bahan kita untuk penyempurnaan bahasan-bahasan nanti sehingga menghasilkan optimal demi kepentingan Nahdlatul Ulama, rakyat Indonesia dan kepentingan negara kita yang tercinta dan untuk kemaslahatan semuanya makhluk yang ada di bumi," kata Kiai Miftach.

Kiai Miftach menuturkan bahwa konten-konten media sosial telah dipenuhi oleh berita-berita hoaks dan ujaran kebencian. "Apalagi media sosial dipenuhi berita-berita hoaks dan itu menjadi panglima saat ini," kata Kiai Miftach.

Sebelumnya, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa workshop ini untuk menghadirkan informasi-informasi berupa dakwah Islam yang toleran dan ramah dengan lebih massif. Workshop ini diikuiti oleh warga NU dari berbagai daerah. Nantinya, sambung Helmy, para peserta workshop menjadi pelatih di daerah masing-masing.

"Jadi setelah ikut workshop ini, nanti mereka kita terjunkan ke daerah-daerah untuk membangun masyarakat yang netizen," ucapnya.

Helmy menyadari berkembangnya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, menurutnya, warga NU juga harus membendungnya melalui media yang sama.

"Jadi ini dalam rangka memaksimalkan peran-peran keluarga besar NU di dalam bersosial media," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG