IMG-LOGO
Nasional

Sejumlah Persoalan Kaum Difabel dalam Akses Peribadatan

Kamis 29 November 2018 19:0 WIB
Bagikan:
Sejumlah Persoalan Kaum Difabel dalam Akses Peribadatan
Diskusi dan Peluncuruan buku 'Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas', Kamis (29/11).
Jakarta, NU Online
Menyangkut pelaksanaan kewajiban keagamaan, kaum difabel juga masih memiliki kesusahan akses. Hambatan kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, nyaris tidak ada yang aksesible terhadap disabilitas. 

"Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada aspek-aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek lainnya," kata Sekretaris LBM PBNU, H Sarmidi Husna pada Diskusi dan Peluncuruan buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Kamis (29/11) di Aula Kemenko PMK, Jakarta. 

Sarmidi merinci aspek-aspek tersebut di antaranya terbatasnya bahan bacaan keagamaan seperti Al-Qur’an, hadits, fiqh dan lainnya untuk kaum disabilitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan-bahan bacaan ini terutama untuk tuna netra membuat akses mereka untuk bisa memperoleh pengetahuan agama secara mandiri menjadi sangat terbatas.

"Padahal, untuk urusan wudlu dan shalat misalnya, banyak sekali masalah yang harus diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga di satu sisi mereka lebih paham dan di sisi lain juga mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan agama," ujarnya.

Kedua, terbatasnya dai dan ustadz dari kalangan disabilitas. Ini menjadi persoalan karena para dai dan ustadz yang ada sekarang tidak sepenuhnya punya perspektif yang ramah disabilitas. Akibatnya, kalangan disabilitas seringkali merasa tidak nyaman dengan ustadz-ustadz atau dai yang tidak memiliki sensitivitas terhadap disabilitas. Dengan demikian sangat dibutuhkan dai dan ustadz dari kalangan mereka sendiri yang sudah pasti sangat paham situasi yang dihadapi komunitasnya.

Berikutnya, majelis taklim atau kegiatan-kegiatan keagamaan tidak aksesible terhadap kalangan disabilitas. Di samping tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut kurang aksesible, jamaah sendiri seringkali punya stigma atau prasangka negatif terhadap kelompok disabilitas, sehingga mereka juga tidak merasa nyaman berada di tempat pengajian. Belum lagi penceramahnya jarang yang punya sensitivitas terhadap kelompok disabilitas. 

Berdasarkan tantangan dan hambatan penyandang disabilitas di atas, disusunlah buku yang hari itu diluncurkan dan didiskusikan. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan upaya mengatasi tantangan dan hambatan penyandang disabilitas, yaitu mengubah pandangan yang negatif (stigma) menjadi respek dan penuh empati oleh berbagai pihak terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas. Pandangan yang penuh rasa iba (kasihan) agar diubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas.

Harapan lainnya, memberi penyadaran kepada masyarakat atau jamaah agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif; mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam lembaga pendidikan dan sarana peribadatan; mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Sarmidi menyebutkan penulisan buku dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa pihak. Berbagai kegiatan seperti Halaqoh, FGD, Bahtsul Masail, dan lainnya telah dilakukan yang melibatkan para kiai dan ulama, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan lainnya. Buku mengupas butir demi butir aspek penguatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan sumber Islam seperti Al-Qur’an, Hadits, dan aqwalul ulama atau pendapat para ulama. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Kamis 29 November 2018 22:30 WIB
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Jakarta, NU Online
Setelah melalui pembahasan panjang dengan melibatkan  pemangku kepentingan terkait, Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri akan segera menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
 
Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi PMI merupakan pelaksanaan amanat pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (PPMI)  sekaligus mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Indonesia.
 
Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengatakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Raker bertema Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI Sesuai Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 ini dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf.
 
“Setelah digodok dalam waktu lama dengan beberapa stakeholder, Permenaker jaminan sosial bagi pekerja migran segera diteken oleh Menaker dalam waktu tidak terlalu lama," kata Sekjen Khairul  dalam paparannya.
 
Hal-hal penting dalam Rancangan Permenaker Jamsos PMI yang terdiri dari 13 Bab dan 46 pasal itu adalah PMI akan memperoleh empat jaminan sosial. Yakni jaminan kesehatan nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
 
“Keempat Jamsos itu akan diberikan kepada peserta PMI dengan dua kategori yakni CPMI/PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan CPMI/PMI perseorangan," kata Khairul.
 
Adapun jangka waktu perlindungan bagi PMI yang ditempatkan pelaksana penempatan adalah sebelum bekerja paling lama lima bulan, selama bekerja 25 bulan dan setelah bekerja paling lama 1 bulan. Sedangkan bagi PMI perseorangan pelindungan diberikan selama bekerja 1 bulan sebelum keberangkatan ditambah 24 bulan selama bekerja dan setelah bekerja paling lama satu bulan.
 
Khairul mengatakan manfaat program jaminan sosial  bagi PMI akan diberikan sebelum dan setelah bekerja. Pertama perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis. Kedua, CPMI/PMI untuk perlindungan sebelum dan setelah bekerja akan memperoleh santunan berupa uang dan pendampingan dan pelatihan vokasional yang dapat diberikan bagi CPMI.PMI yang mengalami kecelakaan akibat kecelakaan kerja.
 
Khairul Anwar kembali merinci manfaat program jamsostek bagi PMI selama bekerja yakni perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja, santuan uang dan atau pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
 
Adapun manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dalam masa kepesertaan aktif. "Manfaat JKM sebelum dan setelah bekerja diberikan berupa santunan uang, meliputi santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman, " ujar Sekjen.
 
Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf mengatakan draft Permenaker telah mencangkup banyak hal dan semua masalah terkait pekerja migran telah terakomodir. "Tinggal adanya persepsi yang sama antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR selaku pembuat Undang-Undang, " katanya.
 
Sedangkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik draft Permenaker yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan manfaat bagi pekerja migran.
 
"Kami berharap ada klausul Permen ini bisa di-review secara berkala untuk melihat besaran manfaat atau iuran untuk melihat keseimbangannya apakah dinaikkan atau diturunkan agar tetap akan terjaga manfaat dan iurannya," katanya. (Red: Kendi Setiawan)
 

Kamis 29 November 2018 22:0 WIB
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar mengajak warga Nahdlatul Ulama agar aktif berdakwah di media sosial. Pasalnya, media sosial telah dipenuhi konten-konten yang berisi hoaks dan ujaran kebencian.

"Maka NU tidak salah kalau membahas bagaimana situasi dan kondisi saat ini dengan memakai metode dakwah melalui media sosial, karena sekarang ini media sosial dikangkangi oleh suatu berita-berita yang tidak benar," kata Kiai Miftach di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Ia mengemukakan bagaimana berita-berita diproduksi seperti memotong video-video kemudian disebarkan di Youtube. "Kita tahu potongan-potongan film pendek, Youtube atau video yang membalikan fakta. Benar disebutkan salah, dan salah disebutkan benar," ucapnya.

Ia menyadari bahwa media sosial ibarat pisau yang bermata dua, yakni dapat digunakan untuk kebaikan dan juga bisa dipakai untuk kejahatan.

Oleh sebab itu, menurutnya, media sosial harus terus digunakan untuk kemaslahatan dengan menyebarkan konten yang moderat dan seimbang.

"Wasathiyah dan tawazun ini tetap menjadi pedoman dan pegangan yang akan terus kita perjuangkan," jelas Pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 29 November 2018 21:40 WIB
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar berharap persoalan yang terjadi di media sosial di bawa ke Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Konbes NU) II yang diselenggarakan pada Februari 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Kiai Miftach menanggapi acara workshop media sosial yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

"Saya ingat, apalagi akhir Februari mengadakan Munas Konbes NU. Ini (persoalan media sosial) jadi bahan kita untuk penyempurnaan bahasan-bahasan nanti sehingga menghasilkan optimal demi kepentingan Nahdlatul Ulama, rakyat Indonesia dan kepentingan negara kita yang tercinta dan untuk kemaslahatan semuanya makhluk yang ada di bumi," kata Kiai Miftach.

Kiai Miftach menuturkan bahwa konten-konten media sosial telah dipenuhi oleh berita-berita hoaks dan ujaran kebencian. "Apalagi media sosial dipenuhi berita-berita hoaks dan itu menjadi panglima saat ini," kata Kiai Miftach.

Sebelumnya, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa workshop ini untuk menghadirkan informasi-informasi berupa dakwah Islam yang toleran dan ramah dengan lebih massif. Workshop ini diikuiti oleh warga NU dari berbagai daerah. Nantinya, sambung Helmy, para peserta workshop menjadi pelatih di daerah masing-masing.

"Jadi setelah ikut workshop ini, nanti mereka kita terjunkan ke daerah-daerah untuk membangun masyarakat yang netizen," ucapnya.

Helmy menyadari berkembangnya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, menurutnya, warga NU juga harus membendungnya melalui media yang sama.

"Jadi ini dalam rangka memaksimalkan peran-peran keluarga besar NU di dalam bersosial media," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG