IMG-LOGO
Nasional

Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019

Kamis 29 November 2018 21:40 WIB
Bagikan:
Rais Aam PBNU Harap Persoalan Medsos Dibawa ke Munas-Konbes NU 2019
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar berharap persoalan yang terjadi di media sosial di bawa ke Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Konbes NU) II yang diselenggarakan pada Februari 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Kiai Miftach menanggapi acara workshop media sosial yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

"Saya ingat, apalagi akhir Februari mengadakan Munas Konbes NU. Ini (persoalan media sosial) jadi bahan kita untuk penyempurnaan bahasan-bahasan nanti sehingga menghasilkan optimal demi kepentingan Nahdlatul Ulama, rakyat Indonesia dan kepentingan negara kita yang tercinta dan untuk kemaslahatan semuanya makhluk yang ada di bumi," kata Kiai Miftach.

Kiai Miftach menuturkan bahwa konten-konten media sosial telah dipenuhi oleh berita-berita hoaks dan ujaran kebencian. "Apalagi media sosial dipenuhi berita-berita hoaks dan itu menjadi panglima saat ini," kata Kiai Miftach.

Sebelumnya, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa workshop ini untuk menghadirkan informasi-informasi berupa dakwah Islam yang toleran dan ramah dengan lebih massif. Workshop ini diikuiti oleh warga NU dari berbagai daerah. Nantinya, sambung Helmy, para peserta workshop menjadi pelatih di daerah masing-masing.

"Jadi setelah ikut workshop ini, nanti mereka kita terjunkan ke daerah-daerah untuk membangun masyarakat yang netizen," ucapnya.

Helmy menyadari berkembangnya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, menurutnya, warga NU juga harus membendungnya melalui media yang sama.

"Jadi ini dalam rangka memaksimalkan peran-peran keluarga besar NU di dalam bersosial media," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

Bagikan:
Kamis 29 November 2018 22:30 WIB
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Segera Diteken
Jakarta, NU Online
Setelah melalui pembahasan panjang dengan melibatkan  pemangku kepentingan terkait, Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri akan segera menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
 
Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi PMI merupakan pelaksanaan amanat pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (PPMI)  sekaligus mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Indonesia.
 
Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengatakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Raker bertema Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI Sesuai Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 ini dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf.
 
“Setelah digodok dalam waktu lama dengan beberapa stakeholder, Permenaker jaminan sosial bagi pekerja migran segera diteken oleh Menaker dalam waktu tidak terlalu lama," kata Sekjen Khairul  dalam paparannya.
 
Hal-hal penting dalam Rancangan Permenaker Jamsos PMI yang terdiri dari 13 Bab dan 46 pasal itu adalah PMI akan memperoleh empat jaminan sosial. Yakni jaminan kesehatan nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
 
“Keempat Jamsos itu akan diberikan kepada peserta PMI dengan dua kategori yakni CPMI/PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan CPMI/PMI perseorangan," kata Khairul.
 
Adapun jangka waktu perlindungan bagi PMI yang ditempatkan pelaksana penempatan adalah sebelum bekerja paling lama lima bulan, selama bekerja 25 bulan dan setelah bekerja paling lama 1 bulan. Sedangkan bagi PMI perseorangan pelindungan diberikan selama bekerja 1 bulan sebelum keberangkatan ditambah 24 bulan selama bekerja dan setelah bekerja paling lama satu bulan.
 
Khairul mengatakan manfaat program jaminan sosial  bagi PMI akan diberikan sebelum dan setelah bekerja. Pertama perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis. Kedua, CPMI/PMI untuk perlindungan sebelum dan setelah bekerja akan memperoleh santunan berupa uang dan pendampingan dan pelatihan vokasional yang dapat diberikan bagi CPMI.PMI yang mengalami kecelakaan akibat kecelakaan kerja.
 
Khairul Anwar kembali merinci manfaat program jamsostek bagi PMI selama bekerja yakni perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja, santuan uang dan atau pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
 
Adapun manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dalam masa kepesertaan aktif. "Manfaat JKM sebelum dan setelah bekerja diberikan berupa santunan uang, meliputi santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman, " ujar Sekjen.
 
Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf mengatakan draft Permenaker telah mencangkup banyak hal dan semua masalah terkait pekerja migran telah terakomodir. "Tinggal adanya persepsi yang sama antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR selaku pembuat Undang-Undang, " katanya.
 
Sedangkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik draft Permenaker yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan manfaat bagi pekerja migran.
 
"Kami berharap ada klausul Permen ini bisa di-review secara berkala untuk melihat besaran manfaat atau iuran untuk melihat keseimbangannya apakah dinaikkan atau diturunkan agar tetap akan terjaga manfaat dan iurannya," katanya. (Red: Kendi Setiawan)
 

Kamis 29 November 2018 22:0 WIB
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU Ajak Nahdliyin Aktif Berdakwah di Media Sosial
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar mengajak warga Nahdlatul Ulama agar aktif berdakwah di media sosial. Pasalnya, media sosial telah dipenuhi konten-konten yang berisi hoaks dan ujaran kebencian.

"Maka NU tidak salah kalau membahas bagaimana situasi dan kondisi saat ini dengan memakai metode dakwah melalui media sosial, karena sekarang ini media sosial dikangkangi oleh suatu berita-berita yang tidak benar," kata Kiai Miftach di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Ia mengemukakan bagaimana berita-berita diproduksi seperti memotong video-video kemudian disebarkan di Youtube. "Kita tahu potongan-potongan film pendek, Youtube atau video yang membalikan fakta. Benar disebutkan salah, dan salah disebutkan benar," ucapnya.

Ia menyadari bahwa media sosial ibarat pisau yang bermata dua, yakni dapat digunakan untuk kebaikan dan juga bisa dipakai untuk kejahatan.

Oleh sebab itu, menurutnya, media sosial harus terus digunakan untuk kemaslahatan dengan menyebarkan konten yang moderat dan seimbang.

"Wasathiyah dan tawazun ini tetap menjadi pedoman dan pegangan yang akan terus kita perjuangkan," jelas Pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 29 November 2018 20:0 WIB
Kepala Desa Memiliki Peran Penting dalam Pengembangan Pertanian
Kepala Desa Memiliki Peran Penting dalam Pengembangan Pertanian
Jakarta, NU Online
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Jumlah desa yang mencapai lebih dari 70 ribu, atau sekitar 90 persen dari total desa dan kelurahan, menjadi alasan kuat pentingnya memfokuskan pembangunan nasional pada pertanian.

"Kepala desa memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Tanpa kepala desa pembangunan pertanian tidak akan berjalan, ketahanan pangan terganggu", kata Amran dalam sambutannya di acara Workshop dan Silaturahmi Pemerintah Desa Se-Indonesia yang dihadiri oleh kepala desa dari wilayah Indonesia  yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tanggerang (29/11).

Ia menyebut bahwa kepala desa merupakan sosok penggerak ekonomi pedesaan. "Penentu adalah para kepala desa, jika kepala desa bergerak semua, maka kita akan jadi negara super power", tukas Amran.

Untuk memudahkan pembangunan, pemerintah telah berkomitmen dengan menghapus sejumlah regulasi yang menghambat akselerasi pembangunan pertanian. "Kami cabut 291 regulasi yang menghambat petani", tegas Amran.

Keberpihakan anggaran pertanian bagi wilayah pedesaan
Lebih lanjut, kementan menilai bahwa sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian di pedesaan, mengingat mayoritas masyarakat di pedesaan berpencaharian sebagai petani. Untuk menginkatkan gairah pertanian di desa, Kementan telah meningkatkan alokasi anggaran untuk petani setiap tahunnya.

Menurut data Kementan, pada tahun 2014, hanya 35 persen dari anggaran pertanian diperuntukkan bagi petani dalam bentuk bibit atau benih, alat mesin pertanian, pupuk, saluran irigasi, embung dan lainnya. Saat ini pada tahun 2018, proporsi bagi petani meningkat menjadi 85 persendari anggaran pertanian.

"Tahun ini ada bibit lada, kakao dan lainnya senilai 2,7 triliun, atau 37 juta batang kurang lebih. Kita fokus anggaran pada satu titik yang produktif. Kita belikan alsintan, pupuk, embung," kata Mentan Amran. 

Dalam upaya membangun dan mensejahterakan pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk pedesaan di tahun 2016 sebesar 46,9 trilun, meningkat di tahun 2017 sebesar 68 trilun dan 73 triliun di tahun 2018.

Kementan mengklaim bahwa penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang lebih tinggi dibanding perkotaan merupakan dampak positif dari program pemerintah yang fokus mengangkat kesejahteraan petani. 

Tak tanggung-tanggung, untuk membangun dan mensejahterakan pedesaan secara komprehensif, saat ini pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar 73 trilyun di tahun 2018. Anggaran ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya yakni sebesar 68 trilun di tahun 2017 dan 46,9 trilyun pada tahun 2016. (Red: Ahmad Rozali)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG