IMG-LOGO
Nasional

Ini Alasan PBNU Luncurkan Buku Fiqih Disabilitas

Jumat 30 November 2018 19:45 WIB
Bagikan:
Ini Alasan PBNU Luncurkan Buku Fiqih Disabilitas
Jakarta, NU Online
Pihak Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) meluncurkan buku Fiqih Disabilitas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11) siang. Pihak LBM PBNU menjelaskan pentingnya kehadiran buku panduan keislaman yang bersifat praktis bagi kalangan disabilitas.

Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna mengatakan bahwa banyak alasan kenapa PBNU melakukan diskusi intensif dengan kalangan terkait disabilitas. Salah satunya adalah tugas pokok NU sebagai ormas keagamaan.

“Kenapa NU perlu membahas masalah ini. NU harus hadir. Ini perintah. Hadits mengatakan man lam yahtamma bi amril muslimin, fa laisa minhum (orang yang tidak berkontribusi pada urusan umat Islam bukan bagian dari mereka). Ini bagian dari tanggung jawab NU sebagai ormas keagamaan,” kata Kiai Sarmidi.

Ia menambahkan bahwa situasi Indonesia saat ini belum ramah terhadap kalangan disabilitas. Banyak fasilitas umum, layanan publik, layanan keagamaan, dan akses terhadap hak-hak sipil kalangan disabilitas belum berpihak pada kalangan disabilitas.

Menurutnya, peluncuran buku fiqih disabilitas ini bukan akhir dari gerakan yang disuarakan NU, kalangan disabilitas, dan sejumlah pemerhati masalah ini. Peluncuran buku ini menjadi awal untuk memberikan penyadaran kepada publik baik masyarakat maupun pemerintah.

“Kalau hal ini juga belum selesai di tangan masyarakat, maka negara bertanggung jawab penuh atas penguatan penyandang disabilitas. Kalau negara juga lemah, maka masyarakat luas harus mendukung negara untuk menyelesaikan semuanya,” kata Kiai Sarmidi.

Ia mengajak semua pihak untuk ikut serta mengampanyekan paradigma baru dalam memandang kalangan disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak-hak sipil yang sama di hadapan hukum.

“Yang tidak kalah penting, kita butuh dukungan agar buku ini tersebar luas di kalangan disabilitas,” kata Kiai Sarmidi. (Alhafiz K)
Bagikan:
Jumat 30 November 2018 23:15 WIB
Perihal Menghina Pemimpin, Ini Kata KH Luqman Hakim
Perihal Menghina Pemimpin, Ini Kata KH Luqman Hakim
KH M. Luqman Hakim (istimewa)
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat KH M. Luqman Hakim menegaskan, Al-Qur’an sudah jelas menyatakan bahwa taat kepada Allah harus diikuti taat kepada Rasulullah dan ulil amri (pemimpin).

“Allah menderetkan kepatuhan kepada-Nya, lalu Rasul, kemudian Ulil Amri (pemimp negara di negeri ini adalah Presiden), siapa pun dia,” jelas Kiai Luqman dikutip NU Online, Jumat (30/11) lewat twitternya.

“Menghina Presidenmu dosanya sama dengan menghina Rasulmu, dan menghina Tuhanmu,” tegasnya.

Kiai Luqman lalu mengutip Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Direktur Sufi Center Jakarta ini juga menegaskan, kebencian jangan sampai membuat manusia berlaku tidak adil. 

Dalam hal ini, ia mengutip Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8:

"...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”  (Fathoni)
Jumat 30 November 2018 22:30 WIB
Anak Muda NU Ungkap Cara Menangani Konflik
Anak Muda NU Ungkap Cara Menangani Konflik
Jakarta, NU Online
Beberapa anak muda NU mendapat kesempatan untuk bertukar pikiran di forum Konsinyering Pemetaan Aliran dan Gerakan Keagamaan bermasalah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isla Kemenag RI di Hotel Lumire, Senen, Jakarta, Jumat (30/11) malam. 

Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Tasikmalaya Ayip Saiful menceritakan konflik umat Islam di Tasikmalaya dengan sesama umat Islam sendiri yang akidahnya dianggap menyimpang. Konflik tersebut menyebabkan kematian dan kerugian material, serta trauma bagi korban.  

Beruntung, kata dia, di Tasikmalaya pernah memiliki sosok kiai yang sangat karismatik, yaitu KH Ilyas Ruhiat (Rais Aam PBNU 1994-1999). Menurut dia, Kiai Ilyas dengan bijaknya mengajak umat Islam dianggap menyimpang itu untuk melaksanakan ibadah kurban di pesantrennya. 

“Dengan cara seperti itu, mereka tertarik mengirim anaknya ke Pesantren Cipasung (pesantren KH Ilyas Ruhiat),” katanya.   

Ketika menghadapi kelompok yang dianggap sesat atau bermasalah, kiai NU tidak menghakimi mereka, tapi menggunakan akhlak. Ini sesuai dengan ud’u ila rabbika ila sabalili rabbika bilhikmati wal mau’idhatil hasanah.

Namun, sambungnya, memang cara-cara semacam itu harus melalui proses yang lama, bisa puluhan tahun.

Sementara anak muda NU dari Sampang, Jawa Timur, Faishal mengatakan, ketika konflik terjadi karena masalah teologis, penyelesaiannya tidak melulu harus pendekatan teologis. 

“Mencari kesamaan secara teologis itu tak pernah berhasil. Yang kita lakukan tidak pernah menyinggung masalah konflik dan teologis,” katanya. 

Justru yang efektif, kata Ketua Lakpesdam NU Sampang ini, adalah pendekatan kesejahteraan. (Abdullah Alawi)

Jumat 30 November 2018 22:15 WIB
Fiqih Disabilitas Bahas Rinci soal Ibadah, Perkawinan, hingga Hak Sipil Politik
Fiqih Disabilitas Bahas Rinci soal Ibadah, Perkawinan, hingga Hak Sipil Politik
Jakarta, NU Online
Pihak Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) meluncurkan buku Fiqih Disabilitas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11) siang.

Pada buku ini LBM PBNU membahas secara rinci masalah fiqih terkait ibadaha, muamalah, perkawinan, hingga politik untuk kalangan disabilitas.

Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna mengatakan bahwa buku ini dilengkapi dengan fiqih waqi’iyah atau masalah riil yang detail-detailnya diinventarisasi lewat diskusi LBM PBNU dengan kelompok disabilitas dan pemerhati kalangan disabilitas.

Ia menambahkan bahwa buku ini juga mencoba mengangkat hak-hak sipil kalangan disabilitas dalam kaitannya dengan politik.

“Peraturan tentang pencalonan gubernur dan bupati itu mengharuskan orang sehat jasmani dan rohani. Kalangan disabilitas dianggap sebagai orang tidak sehat. Ini masalah. Ini jelas menutup akses bagi kalangan disabilitas untuk mencalonkan diri. Peraturan ini harus diubah,” kata Kiai Sarmidi.

Ia mengakui bahwa negara telah memiliki semangat baik untuk penguatan hak-hak kalangan disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016. Namun, semangat perubahan ini belum terwujud maksimal karena pelaksana UU masih memegang paradigma lama yang memosisikan kalangan disabilitas sebagai masyarakat kelas dua terkait hak-hak sipil mereka. 

Sementara masalah lainnya terkait dengan kalangan disabilitas aridhi (disabilitas aksiden, bukan bawaan). Ia mencontohkan banyak kasus ketika suami mengalami disabilitas, maka istri melayangkan gugat cerai ke pengadilan negeri agama.

“Bagaimana fasakh nikah karena disabilitas aridhi? Ini dibahas,” kata Kiai Sarmidi.

Ia mengakui bahwa pihaknya masih memununggu masukan dan catatan untuk merevisi buku fiqih disabilitas ini. Ia mengakui bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan.

“Yang pasti, masalah ini perlu dukungan. Jadi untuk memenuhi fasilitas publik terkait keagamaan yang belum ramah perlu diwujudkan. Ada pun soal kekuarangan buku, kami minta maaf. Kami sudah berusaha sekuat tenaga dengan beberapa kali revisi. Pada cetakan selanjutnya, kami akan merevisi beberapa catatan yang masuk,” kata Sarmidi. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG