IMG-LOGO
Nasional

PBNU Sebut Fiqih Disabilitas sebagai Langkah Maju Kajian Islam

Jumat 30 November 2018 20:45 WIB
Bagikan:
PBNU Sebut Fiqih Disabilitas sebagai Langkah Maju Kajian Islam
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU) H Imam Aziz mengapresiasi kehadiran buku fiqih yang secara khusus berkaitan dengan masalah disabilitas. Ia mengatakan bahwa kehadiran buku ini bermanfaat bagi kalangan disabilitas, pengurus masjid, pemerintah dan pembuat kebijakan publik, dan kampus-kampus Islam.

Demikian disampaikan H Imam Aziz pada peluncuran buku Fiqih Disabilitas yang diadakan Lembaga Bahtsul Masail PBNU di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11) siang.

“Ini merupakan sebuah terobosan dan lompatan dalam pemikiran keislaman karena buku ini bukan sekadar tuntunan praktis kalangan disabilitas, tetapi menempatkan mereka secara adil,” kata H Imam Aziz kepada NU Online di Jakarta, Kamis (29/11) siang.

Sebelumnya, kalangan disabilitas dianggap warga negara kelas dua. Teks-teks keagamaan juga tidak memberikan mereka perhatian secara khusus.

Menurutnya, hal ini yang membuat kalangan disabilitas kesulitan menemukan buku panduan agama keseharian yang menyangkut ibadah, muamalah, perkawinan, hingga siasah.

Kehadiran buku ini, menurutnya, membalik posisi mereka yang selama ini terabaikan. Buku ini menghadirkan mereka sejajar dengan warga negara lainnya.

Buku fiqih disabilitas ini juga mencoba memberikan paradigma baru dalam memandang kalangan disabilitas dengan potensi dan peluang yang sama dalam dunia sosial, politik, ekonomi, dan agama.

Ia menambahkan bahwa dalam wacana keagamaan selama ini, kalangan disabilitas tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Sejalan dengan itu konstruksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik meminggirkan mereka. (Alhafiz K)
Bagikan:
Jumat 30 November 2018 23:15 WIB
Perihal Menghina Pemimpin, Ini Kata KH Luqman Hakim
Perihal Menghina Pemimpin, Ini Kata KH Luqman Hakim
KH M. Luqman Hakim (istimewa)
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat KH M. Luqman Hakim menegaskan, Al-Qur’an sudah jelas menyatakan bahwa taat kepada Allah harus diikuti taat kepada Rasulullah dan ulil amri (pemimpin).

“Allah menderetkan kepatuhan kepada-Nya, lalu Rasul, kemudian Ulil Amri (pemimp negara di negeri ini adalah Presiden), siapa pun dia,” jelas Kiai Luqman dikutip NU Online, Jumat (30/11) lewat twitternya.

“Menghina Presidenmu dosanya sama dengan menghina Rasulmu, dan menghina Tuhanmu,” tegasnya.

Kiai Luqman lalu mengutip Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Direktur Sufi Center Jakarta ini juga menegaskan, kebencian jangan sampai membuat manusia berlaku tidak adil. 

Dalam hal ini, ia mengutip Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8:

"...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”  (Fathoni)
Jumat 30 November 2018 22:30 WIB
Anak Muda NU Ungkap Cara Menangani Konflik
Anak Muda NU Ungkap Cara Menangani Konflik
Jakarta, NU Online
Beberapa anak muda NU mendapat kesempatan untuk bertukar pikiran di forum Konsinyering Pemetaan Aliran dan Gerakan Keagamaan bermasalah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isla Kemenag RI di Hotel Lumire, Senen, Jakarta, Jumat (30/11) malam. 

Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Tasikmalaya Ayip Saiful menceritakan konflik umat Islam di Tasikmalaya dengan sesama umat Islam sendiri yang akidahnya dianggap menyimpang. Konflik tersebut menyebabkan kematian dan kerugian material, serta trauma bagi korban.  

Beruntung, kata dia, di Tasikmalaya pernah memiliki sosok kiai yang sangat karismatik, yaitu KH Ilyas Ruhiat (Rais Aam PBNU 1994-1999). Menurut dia, Kiai Ilyas dengan bijaknya mengajak umat Islam dianggap menyimpang itu untuk melaksanakan ibadah kurban di pesantrennya. 

“Dengan cara seperti itu, mereka tertarik mengirim anaknya ke Pesantren Cipasung (pesantren KH Ilyas Ruhiat),” katanya.   

Ketika menghadapi kelompok yang dianggap sesat atau bermasalah, kiai NU tidak menghakimi mereka, tapi menggunakan akhlak. Ini sesuai dengan ud’u ila rabbika ila sabalili rabbika bilhikmati wal mau’idhatil hasanah.

Namun, sambungnya, memang cara-cara semacam itu harus melalui proses yang lama, bisa puluhan tahun.

Sementara anak muda NU dari Sampang, Jawa Timur, Faishal mengatakan, ketika konflik terjadi karena masalah teologis, penyelesaiannya tidak melulu harus pendekatan teologis. 

“Mencari kesamaan secara teologis itu tak pernah berhasil. Yang kita lakukan tidak pernah menyinggung masalah konflik dan teologis,” katanya. 

Justru yang efektif, kata Ketua Lakpesdam NU Sampang ini, adalah pendekatan kesejahteraan. (Abdullah Alawi)

Jumat 30 November 2018 22:15 WIB
Fiqih Disabilitas Bahas Rinci soal Ibadah, Perkawinan, hingga Hak Sipil Politik
Fiqih Disabilitas Bahas Rinci soal Ibadah, Perkawinan, hingga Hak Sipil Politik
Jakarta, NU Online
Pihak Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) meluncurkan buku Fiqih Disabilitas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11) siang.

Pada buku ini LBM PBNU membahas secara rinci masalah fiqih terkait ibadaha, muamalah, perkawinan, hingga politik untuk kalangan disabilitas.

Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna mengatakan bahwa buku ini dilengkapi dengan fiqih waqi’iyah atau masalah riil yang detail-detailnya diinventarisasi lewat diskusi LBM PBNU dengan kelompok disabilitas dan pemerhati kalangan disabilitas.

Ia menambahkan bahwa buku ini juga mencoba mengangkat hak-hak sipil kalangan disabilitas dalam kaitannya dengan politik.

“Peraturan tentang pencalonan gubernur dan bupati itu mengharuskan orang sehat jasmani dan rohani. Kalangan disabilitas dianggap sebagai orang tidak sehat. Ini masalah. Ini jelas menutup akses bagi kalangan disabilitas untuk mencalonkan diri. Peraturan ini harus diubah,” kata Kiai Sarmidi.

Ia mengakui bahwa negara telah memiliki semangat baik untuk penguatan hak-hak kalangan disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016. Namun, semangat perubahan ini belum terwujud maksimal karena pelaksana UU masih memegang paradigma lama yang memosisikan kalangan disabilitas sebagai masyarakat kelas dua terkait hak-hak sipil mereka. 

Sementara masalah lainnya terkait dengan kalangan disabilitas aridhi (disabilitas aksiden, bukan bawaan). Ia mencontohkan banyak kasus ketika suami mengalami disabilitas, maka istri melayangkan gugat cerai ke pengadilan negeri agama.

“Bagaimana fasakh nikah karena disabilitas aridhi? Ini dibahas,” kata Kiai Sarmidi.

Ia mengakui bahwa pihaknya masih memununggu masukan dan catatan untuk merevisi buku fiqih disabilitas ini. Ia mengakui bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan.

“Yang pasti, masalah ini perlu dukungan. Jadi untuk memenuhi fasilitas publik terkait keagamaan yang belum ramah perlu diwujudkan. Ada pun soal kekuarangan buku, kami minta maaf. Kami sudah berusaha sekuat tenaga dengan beberapa kali revisi. Pada cetakan selanjutnya, kami akan merevisi beberapa catatan yang masuk,” kata Sarmidi. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG