IMG-LOGO
Fragmen

Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila

Jumat 30 November 2018 21:15 WIB
Bagikan:
Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila
Bangsa Indonesia yang berupaya membangun negara nasional (nation state) menyadari identitasnya yang plural (majemuk). Hal ini diwujudkan oleh pada founding fathers (pendiri bangsa) agar rumusan dasar negara mengakomodasi kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini menjadi prinsip terdepan untuk membangun persatuan sehingga lahirlah Pancasila.

Proses merumuskan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh KH Wahid Hasyim merupakan prinsip tauhid dalam Islam.

Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar persoalan yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati serta memeriksa kebenaran (mentashih) apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy’ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan.

Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinspinya, Kiai Hasyim Asy’ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua.
Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat.

Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur’an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana’ budu waiya kanasta’in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahfijuga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy’ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. (Sumber: KH Ahmad Muwafiq)

Paginya, Kiai Hasyim Asy’ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar’i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy’ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini.

Sejarah Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

Sejarah mencatat, ketika Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II, Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang di Jawa melalui Saiko Syikikan Kumakici Harada mengumumkan secara resmi berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Maret 1945 yang berjumlah 69 anggota. KRT Radjiman Wedyodiningrat (seorang tokoh Budi Utomo) ditunjuk sebagai Ketua. Walaupun badan ini dibentuk oleh Jepang, bagi para pemimpin perjuangan yang duduk di dalamnya, badan ini diarahkan untuk kepentingan kehidupan bangsa.

BPUPKI menggelar dua kali sidang. Sidang pertama dibuka pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In dan 10-16 Juli 1945. Sidang pertama menetapkan Dasar Negara Pancasila dan sidang kedua menetapkan rancangan UUD 1945. Dalam sidang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mohamad Yamin mengucapkan pidato yang berisi tentang asas-asas yang diperlukan sebagai dasar negara.

Pada sidang tanggal 31 Mei, Soepomo juga mengungkapkan uraian tentang dasar-dasar negara. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara gagah menyodorkan 5 poin yang diusulkan menjadi dasar negara. Pada saat itu, ia jugalah yang pertama kali menyebut “Pancasila” untuk 5 dasar yang diajukannya itu.

Persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa termasuk salah satu perumus Pancasila KH Abdul Wahid Hasyim dari kalangan tokoh agama tidak lantas membuat mereka optimis dalam menyiapkan kemerdekaan. Hal ini diungkapkan oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam salah satu kolomnya berjudul Kemerdekaan: Suatu Refleksi (Aula, 1991: 41).

Dalam tulisan tersebut, Gus Dur menjelaskan dalam konteks usaha susah payah para tokoh bangsa dalam menyiapkan kemerdekaan. Mantan Presiden ke-4 RI ini mengatakan bahwa pada sidang lanjutan tanggal 1 Juni 1945 para pemimpin rakyat peserta sidang kebanyakan masih menyangsikan kemampuan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Meskipun demikian, dalam kesangsian sikap itu, justru dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa sebagai energi positif untuk dapat merumuskan dasar negara. Artinya, kesangsian yang timbul bukan semata dari semangat perjuangan, tetapi dari pergolakan politik yang masih berkecamuk saat itu.

Namun demikian, Gus Dur menegaskan akhirnya para pemimpin rakyat itu melalui perjuangan jiwa, raga, dan pikiran berhasil memerdekakan Indonesia dua bulan kemudian (17 Agustus 1945). Dalam konteks ini, Gus Dur ingin menyampaikan bahwa esensi kemerdekaan bukan hanya lepas dari penjajahan, tetapi juga terbangun persamaan hak (equality) di antara seluruh bangsa Indonesia yang majemuk. Secara tegas, Gus Dur mengatakan bahwa musuh kemerdekaan bukanlah terutama kekuasaan masyarakat dan negara, melainkan kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan itu.

Peran Strategis KH Wahid Hasyim

Jika balik lagi memperhatikan proses penyusunan dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945, apa yang dijelaskan oleh Gus Dur, itulah misi yang dibawa oleh para pemimpin rakyat agar dasar negara merupakan pondasi kokoh yang mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa, bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas. 

Seperti diketahui bahwa Tim 9 (sembilan) perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin, merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta yaitu: “Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”.

Sebelum Pembukaan/Muqaddimah (Preambule) disahkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin “Ketuhanan” tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah KH Wahid Hasyim, ulama muda NU putra KH Hasyim Asy’ari yang juga tak lain ayah Gus Dur. Menurut Gus Wahid saat itu, “Ketuhanan Yang Esa” merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. 

Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila Ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan (Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, 2010: 91). Jika saat ini ada sebagian kelompok Islam yang menolak Pancasila, bisa dikatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ikut berjuang merumuskan berdirinya pondasi dan dasar negara ini. 

Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia. 

Menurut salah satu Sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ (2016), tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjabarkan Pancasila, Kiai Wahid berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Di titik inilah menurut Mun’im, NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan hanya wajib mengamalkan, tetapi juga wajib mengamankan Pancasila. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 28 November 2018 10:30 WIB
Sikap NU soal Kepemimpinan Nasional
Sikap NU soal Kepemimpinan Nasional
Ilustrasi forum NU (Arsip Perpustakaan PBNU)
Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) bukan hanya berjuang melakukan pergerakan nasional dalam upaya kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mendorong kepemimpinan nasional. Sosok pemimpin nasional merupakan hal urgen ketika cita-cita kemerdekaan menjadi visi bersama bangsa Indonesia.

Sebelum resmi menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang memegang tampuk kepemimpinan nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, NU sudah menyikapi hal ini empat tahun lalu. Tepatnya dalam Muktamar ke-15 NU pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur.

Selain sejumlah problem bangsa, dalam Muktamar ini, NU membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan NU bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertana Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh NU yang saat itu dipimpin oleh KH Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Rapat berkahir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Mohammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan satu suara, sebagai wakil presiden.

Menurut Choirul Anam (2010), pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 NU tersebut menunjukkan kematangan NU dalam mengkaji masalah-masalah sosial-politik kala itu. Bahkan, ketika peneguhan negara pasca Proklamasi Kemerdekaan mendapat gangguan kembali penjajahan maupun pemberontakan, NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa.

Seperti ketika negara mendapat ancaman pemberontakan yang justru datang dari kelompok-kelompok pribumi, seperti DI/TII Kartosoewirjo yang menginginkan pembentukan negara Islam.

Sebagai bagian dari entitas Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama tidak begitu saja menyepakati keinginan Kartosoewirjo karena konsep negara bangsa berdasar kemajemukan Indonesia tidak membatasi umat Islam untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya.

Sejak semula, para ulama NU menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo dengan Negara Islam Indonesia-nya merupakan bughot (pemberontakan) yang harus dibasmi demi keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa sebab Indonesia karena keberagaman. 

Untuk keperluan itu, Menteri Agama KH Masjkur memprakarsai konferensi Alim Ulama se-Indonesia bertempat di Cipanas, Cianjur pada 2-7 Maret 1954 guna mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah (pemegang kekuasaan negara darurat).

KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) sebagai seorang ulama yang ikut hadir dalam konferensi itu pernah menjelaskan secara panjang lebar mengenai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah dalam sidang parlemen, 29 Maret 1954. (Choirul Anam, 2010)

Dengan berpedoman pada kitab fiqih, Kiai Wahab menjelaskan bahwa dunia Islam telah sepakat untuk mengangkat Imam A’dham (Imama yang berhak menduduki jabatan imamah), satu imam. Salah satu persyaratannya adalah mempunyai pengetahuan Islam yang sederajat dengan Mujtahid Mutlak. Dan inilah yang disebut imam yang sah, bukan Imam Darurat.

Namun orang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam semartabat dengan ‘mujtahid mutlak’ itu semenjak 700 tahun yang lampau hingga sekarang ini belum pernah ada. Ini berarti pembentukan Imam A’dham tersebut mustahil berhasil.

Tetapi bukan berarti tidak ada alternatif lain. Apabila umat Islam tidak lagi mampu membentuk Imam A’dham, maka wajib atas umat Islam di masing-masing negara mengangkat Imam yang ‘darurat’. Segala imam yang diangkat darurat ialah Imam Dharuri.

Selanjutnya, Kiai Wahab menambahkan bahwa baik imam a’dham maupun imam dharuri bisa dianggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, yakni waliyul amri. Bung Karno yang saat itu dipilih oleh pemuka-pemuka warga negara, sekalipun tidak oleh semuanya, menurut hukum Islam adalah sah sebagai Kepala Negara, sekalipun tidak cukup syarat-syarat untuk menjadi waliyul amri.

Karena tidak mencukupi syarat, yakni tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu (ahlul halli wal aqdi) tetapi melalui proses lain, maka terpaksa kedudukannya dimasukkan dalam bab ‘dharuri’. Sedangkang kata ‘bissyaukah’ adalah karena satu-satunya orang terkuat di Indonesia (ketika itu) ialah Ir. Soekarno. (Fathoni)
Ahad 25 November 2018 6:30 WIB
HARI GURU NASIONAL
NU Tegas Sikapi Kebijakan Ordonansi Guru Hindia Belanda
NU Tegas Sikapi Kebijakan Ordonansi Guru Hindia Belanda
Eksistensi kolonialisme di Indonesia dipertahankan dengan berbagai cara oleh penjajah Hindia Belanda. Sejumlah hal yang mengandung potensi perlawanan terhadap pemerintah kolonial diawasi dengan ketat bahkan mendapat usikan yang kerap mengancam nyawa.

Dalam tujuan pengawasan terutama terhadap tokoh-tokoh Islam berpengaruh ini, Belanda mengutus seorang sarjana bernama Snouck Hurgrounje. Bahkan, Snouck pernah diutus oleh Hindia-Belanda untuk memata-matai aktivitas para ulama dan guru besar asal Nusantara yang sedang mengajar di tanah Hijaz (Makkah dan Madinah).

Ia berperan layaknya agen intelijen. Interaksinya dengan umat Islam membuahkan catatan-catatan penting sebagai bahan informasi penting untuk Hindia-Belanda.

Dalam keterangan yang diungkapkan KH Saifuddin Zuhri dalam Guruku Orang-orang dari Pesantren (2001), Snouck Hurgronje adalah seorang Kristen yang menjadi penasihat Hindia-Belanda perihal segala sesuatu tentang agama Islam. Yang menarik, Kiai Saifuddin menekankan bahwa meskipun pengetahuan Snouck megenai Islam sangat banyak, ia tidak bisa disebut seorang santri ketika bertahun-tahun sedang mempelajari agama Islam.

Pengetahuannya tentang Islam hanya ditujukan untuk kepentingan spionase penjajah Belanda. Selain itu, ilmunya mengenai Islam juga tidak diorientasikan untuk kepentingan dakwah lanjutan sebagaimana tanggung jawab santri. Barangkali, Snouck cukup berjasa dalam ilmu pengetahuan sejarah karena catatan-catatan historisnya memberikan banyak informasi berharga terkait sejarah-sejarah masa lalu.

Pengawasan juga dilakukan secara intensif oleh Belanda di berbagai pesantren. Sejarah mencatat, hanya lembaga pesantren yang secara konsisten memberikan perlawanan kultural terhadap setiap kebijakan Belanda. Selain sebagai tempat menempa ilmu agama, pesantren juga menjadi basis penanaman cinta tanah air dan wadah pergerakan nasional.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan berbasis agama berkembang pesat di Indonesia. Hal ini menimbulkan resistensi Belanda. Kolonial menilai bahwa pendidikan berbasis agama yang dilakukan oleh para guru (kiai dan ulama) menjadi ancaman bagi eksistensi penjajah sehingga perlu diawasi dengan ketat.

Dari kegelisahan tersebut, Belanda berusaha melakukan pengawasan terhadap semua guru yang melakukan pengajaran melalui semacam sertifikasi dari pemerintah Hindia Belanda yang disebut Ordonansi Guru. Dalam sistem ordonansi tersebut, semua guru (kiai, ulama) yang melakukan pembelajaran harus memiliki izin.

Kebijakan Ordonansi Guru ini dikeluarkan oleh Belanda pada tahun 1905. Menurut regulasi yang menyasar tanah Jawa dan Madura ini, seorang guru agama harus memiliki keterangan mengajar atau izin tertulis sebelum dia mengajar. Bukan hanya itu, tetapi setiap guru agama harus mengetahui daftar mata pelajaran dan nama murid-muridnya agar dapat dikontrol.

Kebijakan ini tentu saja menghambat praktik pembelajaran setiap harinya karena guru harus membuat perizinan yang prosesnya tidak mudah. Para guru agama saat itu melihat kebijakan ini sebagai upaya menghambat perkembangan pembelajaran agama. Apalagi Ordonansi Guru juga ditujukan oleh Belanda kepada tokoh agama dan para guru agama yang selama ini menentang pemerintah kolonial.

Kalangan pesantren yang sejak dahulu berkembang pesat dalam proses pembelajaran agama menentang keras kebijakan Ordonansi Guru Hindia Belanda. Meskipun Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) kala itu belum dideklarasikan, tetapi para kiai dan ulama pesantren getol mendorong penghapusan kebijakan tersebut.

Bersama sejumlah Ormas Islam yang lebih dulu lahir, ulama pesantren berhasil membuat Belanda memperlunak kebijakan Ordonansi Guru dari keharusan memiliki izin mengajar pada hanya melakukan pengawasan pada tahun 1925. Namun, upaya melunakkan diri terhadap kebijakan tersebut justru dilakukan oleh Belanda untuk memperluas Ordonansi Guru dari hanya Jawa dan Madura ke berbagai daerah seperti Sumatera.

Dengan memperluas kebijakan tersebut, secara otomatis Belanda mendapatkan perlawanan lebih luas lagi. Selain Jawa dan Madura, Ordonansi Guru juga mendapat perlawanan di Sumatera sehingga akhirnya kebijakan ini gagal pada tahun 1928.

Sarjana Audrey Kahin seperti dikutip Historia (2012) menjelaskan, kendati gagal menerapkan Ordonansi Guru pada 1928 di luar Jawa dan Madura, pemerintah kolonial memperkenalkan Ordonansi Sekolah Liar pada September 1932 untuk mengendalikan sekolah-sekolah swasta. Penolakan ordonansi sekolah liar tersebut meluas, tidak terbatas pada kelompok Muslim, tetapi juga kelompok atau organisasi lain yang menyelenggarakan sekolah swasta.

Penolakan berbagai kalangan, mulai dari organisasi Islam moderat sampai radikal, terhadap sertifikasi ulama, menurut Kahin mengulang sejarah bahwa kalangan tradisionalis dan modernis, kelompok radikal dan kelompok moderat bekerja sama menentang kebijakan pemerintah tersebut (ordonansi guru).

Bersatunya kelompok-kelompok Islam tersebut juga dicatat oleh Choirul Anam (Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010). Ordonansi Guru dan sekolah liar yang diperluas pada sekolah-sekolah swasta pada 1932 berdampak pada meredanya perdebatan soal khilafiyah antara kelompok pembaharu dan NU.

Terlebih lagi ketika kemudian diketahui bahwa Ordonansi Guru tidak hanya berlaku bagi pembatasan tugas guru agama atau muballigh saja, tetapi juga berlaku bagi penempatan Bupati beserta bawahannya di Jawa dan kepala adat di mana saja berwenang mengatur urusan agama Islam. Dengan kata lain diberikan wewenang oleh Belanda untuk mengatur urusan agama padahal menurut Choirul Anam, mereka kurang paham bahkan buta terhadap hukum-hukum Islam.

Memandang kebijakan Ordonansi Guru oleh Belanda itu, NU menyadari bahwa bidang pendidikan umum berbasis Islam seperti madrasah perlu diperkuat. Hal ini ditindaklanjuti dengan membentuk lembaga pendidikan NU yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma’arif NU pada perhelatan Muktamar ke-13 NU di Menes, Banten pada 11-16 Juni 1938.

Keinginan NU untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan semakin terlihat ketika Muktamar ke-14 NU di Magelang, Jawa Tengah pada 15-21 Juli 1939. Salah satu keputusan yang menjadi kesepakatan bersama ulama NU ialah menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut Ordonansi Guru 1925 guna melepas ikatan pengajaran Islam dari penyempitan peraturan pemerintah kolonial. (Fathoni)
Kamis 22 November 2018 15:35 WIB
Dokumen KH Saifuddin Zuhri soal Identitas NU Brigjen KH Syam’un
Dokumen KH Saifuddin Zuhri soal Identitas NU Brigjen KH Syam’un
Brigjen KH Syam'un (Dok. istimewa)
Gelar kiai haji di zaman dahulu diidentikkan dengan tokoh-tokoh ulama yang mempunyai wawasan luas dalam keilmuan agama kalau hal itu merujuk kepada orang. Sebutan kiai, saat ini identik dengan ulama-ulama NU meskipun tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh ormas lain pun disebut sebagai kiai di zaman dulu.

Namun, sedikit berbeda pandangan terkait latar belakang organisasi ketika seorang kiai tersebut bergelar jenderal militer yang pangkatnya diperoleh melalui proses kemiliteran ketat, seperti Brigadir Jenderal KH Syam’un, tokoh ulama dari Banten yang pada 9 November 2018 resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional RI oleh pemerintah.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa KH Syam’un merupakan ulama Al-Khairiyah. Padahal lembaga itu merupakan perguruan atau madrasah dan pesantren yang didirikannya pasca ia pulang belajar dari Timur Tengah, tepatnya di Al-Azhar Kairo. Adapun latar belakang organisasi KH Syam’un adalah Nahdlatul Ulama.

Identitas yang menyatakan bahwa Brigjen KH Syam’un merupakan salah seorang ulama NU diungkapkan oleh KH Saifuddin Zuhri dalam bukunya Berangkat dari Pesantren (LKiS, 2013: 284). Saat itu dirinya bertugas keliling daerah di Jawa dan Madura untuk memberikan penjelasan kepada ulama setempat dan membicarakan siapa-siapa yang akan dicalonkan untuk memasuki latihan pasukan militer, baik PETA maupun laskar santri Hizbullah.

Saat itu, KH Saifuddin Zuhri berkeliling ditemani oleh dua orang, Muhammad Syahid dari Blitar dan Ahmad Rohani dari Jakarta. Tugas mengumpulkan pemuda-pemuda Islam menjadi persoalan krusial saat Nippon (Jepang) memerlukan pasukan militer cadangan di Indonesia ketika Jepang terpojok oleh pasukan sekutu.

Rapat Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menyepakati perlunya membentuk Barisan Hizbullah bagi para pemuda Islam. Letak persoalan terjadi antara memisahkan pemuda Islam dalam laskar tersendiri, atau bergabung dengan tentara PETA. Akhirnya para ulama sepakat agar pisah barisan semata untuk keperluan strategi menghadapi Nippon dan tentara seukut ke depannya. Tentara PETA lahir pada November 1943 diikuti oleh kelahiran Hizbullah beberapa minggu kemudian.

Ketika mencari dokumen keterlibatan sejumlah pemuda-pemuda Islam yang masuk dan mengikuti latihan PETA, KH Saifuddin Zuhri dalam bukunya tersebut mengungkapkan kesulitannya dikarenakan banyak dokumen di rumahnya yang musnah. Beberapa catatan dan dokumen tentang nama-nama mereka hilang musnah dalam revolusi bersenjata dan perang kemerdekaan. Saat itu rumah KH Saifuddin Zuhri dibakar serdadu-serdadu Belanda ketika berusaha menangkap dirinya.

Namun, nama-nama yang masih diingat oleh KH Saifuddin Zuhri dari pemuda-pemuda (ormas Islam) yang dikirim untuk memasuki latihan PETA di antaranya ialah: KH Abdul Kholiq Hasyim dari Jawa Timur/NU; Iskandar Sulaiman Jawa Timur/NU; KH A. Wahib Wahab Jawa Timur/NU; R. Mulyadi Djojomartono Jawa Tengah/Muhammadiyah; KH Yunus Anis Yogyakarta/Muhammadiyah; KH Iskandar Idris Jawa Barat/Muhammadiyah; KH Basyuni Jawa Barat/POII; Mr. Kasman Singodimedjo Jakarta/Muhammadiyah; Arudji Kartawinata Jakarta/PSII; KH Syam’un Banten Jawa Barat/NU. (KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, LKiS, 2013: 284)

Dalam latihan perwira PETA golongan Daidanco (Komandan Batalyon) ada semacam klasifikasi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Misalnya dari golongan-golongan yang ada saat itu ialah nasionalis, pengreh praja, dan golongan Islam. Tapi tidak demikian dalam latihan Hizbullah, semuanya dari golongan Islam (pesantren dan ormas Islam). (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG