IMG-LOGO
Trending Now:
Anti-Hoaks

Ketum Ansor: Isu Geruduk Kedubes Arab Saudi adalah Hoaks

Kamis 6 Desember 2018 20:13 WIB
Bagikan:
Ketum Ansor: Isu Geruduk Kedubes Arab Saudi adalah Hoaks
Jakarta, NU Online
Sejak beberapa hari lalu tersebar poster digital (e-poster) di media sosial tentang rencana demonstrasi yang akan dilakukan Gerakan Pemuda Ansor terhadap kantor kedutaan Arab Saudi untuk memprotes ciutan Dubes Osamah Muhammad Al Shuaibi. Dalam poster itu tertulis bahwa '10 juta massa PBNU dan Ansor akan mengepung Kedubes Saudi'.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum GP Ansor menyatakan dengan tegas bahwa informasi yang menyebar itu adalah berita bohong. "Itu berita bohong. Kita tidak mungkin melakukan hal semacam itu," kata Ketum Ansor Yaqut Cholil Qoumas pada NU Online, Kamis malam (6/12).

Ia menjelaskan bahwa Ansor bukan organisasi yang terbiasa menggunakan demonstrasi sebagai satu-satunya jalan keluar atas sebuah masalah. "Kita ini organisasi yang tahu aturan main dalam bernegara dan kita patuhi aturan main tersebut. Ini bedanya kita dengan organisasi yang 'sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo'. Kita pakai jalur yang sudah disediakan oleh negara hukum ini," terangnya.

Menurutnya, pengambilan langkah ini yang menunjukkan kedewasaan berpikir Ansor dan sekaligus membedakannya dengan kelompok lain. Sebab dalam konteks yang lebih luas, Ansor meyakini bahwa setiap masalah memiliki pendekatan dan jalan keluar yang berbeda-beda, yang 'tidak melulu dengan demonstrasi'.

Atas ciutan Dubes Osama, Ansor secara kelembagaan telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah diplomatik pada kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini menilai bahwa langkah diplomatik adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah antar negara.

"Kita menempuh jalur diplomatik, meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Dubes Arab Saudi," kata Gus Yaqut. Ia mengaku hingga saat ini masih menunggu klarifikasi resmi dari Osamah dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengenai ciutan yang telah dihapusnya itu. 

Sebelumnya, dalam sebuah ciutan di twitter, Dubes Kerajaan Arab Saudi, Osamah Muhammad Al Shuaibi yang secara eksplisit menyebut Ansor sebagai 'Organisasi Sesat'. Ia mengaitkan bahwa Aksi 212 di kawasan Monumen Nasional pada 12 Desember lalu merupakan aksi protes atas pembakaran bendera HTI yang dilakukan oleh 'jamaah almunharifah' yang berarti organisasi yang sesat atau menyimpang.

Ciutan itu memancing reaksi GP Ansor dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU Menilai DubesArab Saudi ini telah menyebarkan fitnah atas organisasi Ansor dan di saat yang bersamaan ia melanggar etika politik dengan terlalu ikut campur urusan dalam negeri. Terdapat beberapa tuntutan oleh PBNU antara lain permintaan maaf hingga tuntutan agar Osamah 'dipulangkan' ke Arab Saudi. (Ahmad Rozali)
Tags:
Bagikan:
Selasa 4 Desember 2018 16:30 WIB
Hoaks Bermotif Politis Ideologis Jadi yang Paling Berbahaya
Hoaks Bermotif Politis Ideologis Jadi yang Paling Berbahaya
Sekjend PP ISNU, M Khalid Syeirazi (Ist.)
Jakarta,NU Online
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) M. Kholid Syeirazi mengungkapkan bahwa maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) telah secara nyata mengancam tertib sosial. Hoaks yang ada dan paling berbahaya menurutnya adalah hoaks yang bermotif ideologis yaitu radikalisme agama.

Hal ini dikatakannya dalam seminar bertajuk Peran Generasi Islam Menyambut Pemilu Damai tanpa Hoaks dan Radikalisme di kampus Perguruan Tinggi Ilmu AL-Qur’an (PTIQ), Jakarta, Selasa (4/12).

Kholid menjelaskan bahwa hoaks berkembang akibat revolusi digital yang membuat setiap orang dapat sekaligus menjadi produsen dan konsumen berita. Perangkat modern teknologi tanpa kultur literasi membuat orang mudah membagikan berita bahkan tanpa membaca isinya.

“Studi Central Connecticut State University tentang World’s Most Literate Nations tahun 2017 menempatkan peringkat Indonesia ke-2 dari bawah dari segi literasi. Dari 62 negara yang disurvei, Indonesia ranking ke-61 di atas Botswana. Peringkat teratas ditempati negara-negara Scandinavia.

“Tidak heran kalau mayoritas penyebar hoaks adalah ibu-ibu rumah tangga. Ponselnya pintar, tetapi orangnya tidak. Namun, trend ini bisa diterapi dengan literasi digital. Yang agak berat adalah motif komersial. Orang cari makan dengan memproduksi konten-konten provokatif, sensasional, dan gosip murah. Tujuannya oplah melalui klik dan share,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima NU Online.

Tetapi yang paling berbahaya, menurut Kholid, adalah yang bermotif politis ideologis, yaitu anggapan bahwa Indonesia ini kawasan perang (dâr al-harb).

“Dalam Islam, hukum perang membolehkan dusta dan tipu daya berdasarkan hadis al-harb khud’ah (perang itu tipu daya). Motif ideologis ini berakar kuat pada gerakan fundamentalisme agama yang ingin merubah Indonesia menjadi negara Islam,” terangnya.

Ia memberi contoh di zaman dulu Komando Jihad, penerus gerakan DI/NII Kartosoewirjo, aktif sekali menyebarkan hoaks sekitar tahun 70-an. Isunya hampir sama dengan saat ini yakni masalah agama dan komunisme.

“Salah satu aktornya Danu Muhammad Hasan. Dia sebarkan propaganda bahwa Komunis Internasional akan melakukan kudeta paling lambat pada tahun 1980 dan bahwa saat ini 50 ribu tentara komunis telah berhasil disusupkan, 50 ribu lagi akan masuk dari Hongkong sebagai imigran gelap, dan 2 juta orang akan menyusul melalui Serawak. Isu ini terus didaur ulang dan laku di kalangan Islam konservatif sampai sekarang,” jelas Kholid.

Saat ini juga gencar disebarkan narasi semisal Indonesia dijajah TKA China dan Indonesia dijebak hutang menggunung. Menurutnya, semua itu adalah narasi politik bermotif ideologis.

“Mereka dengan sadar memproduksi hoaks. Tujuannya menciptakan anomie (kekacauan) dan seterusnya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah. Anggapan Indonesia sebagai dâr al-harb ini bahaya sekali. Bukan hanya hoaks, harta orang lain pun dianggap  fa’i (rampasan) yang boleh dirampok. Inilah ancaman terbesar terhadap narasi kebangsaan kita,” pungkas Kholid. (Red: Muhammad Faizin)
Rabu 21 November 2018 18:0 WIB
Antisipasi Kabar Hoaks, IPNU-IPPNU Mojokerto Gelar Ngaji Digital
Antisipasi Kabar Hoaks, IPNU-IPPNU Mojokerto Gelar Ngaji Digital
Peserta Ngadirejo IPNU-IPPNU Mojokerto, Jatim
Mojokerto, NU Online
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Mookerto Jawa Timur mengadakan Ngaji Digital Jurnalistik Era Jaman Now (Ngadirejo). Kegiatan ini guna melatih kader agar bijak dalam bersosial media dan tidak mudah terprovokasi akun abal-abal.

Pelatihan dilaksanakan di lantai 1 gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

"Setiap mendekati tahun politik pasti banyak yang menjelek-jelekkan kiai dan NU. Kelompok ini sangat aktif di media sosial. Kita harus antisipasi biar tak menimbulkan kerusakan lebih besar. Pelatihan ini salah satu usaha kita. Di zaman now, media sosial menjadi ajang berperang opini," jelas Wakil Sekretaris PC IPNU Kabupaten Mojokerto Syaiful Alfuat, Rabu (21/11).

Syaiful menjelaskan, materi dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelatihan mendesain, pelatihan jurnalistik, dan cara menjadi aktivis media sosial yang bijak. Bukan hanya materi, namun langsung praktik di lapangan, maka peserta diminta membawa laptop.

"Pematerinya kita datangkan dari jurnalis dan pegiat literasi. Kita juga kerja sama dengan media lokal dan kemunitas literasi," ujar Syaiful.

Dengan adanya pelatihan ini, ke depan kader IPNU-IPPNU Mojokerto akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kiai dan NU dari perusak. Terutama serangan yang ditujukan lewat media sosial. Salah satu cara yang akan dipakai yaitu aktif membuat konten-konten positif.

"Kita tidak akan melawan kejelekan dengan cara jelek pula. Tugas kader ini nanti memberikan klarifikasi apabila ada kabar bohong. Setelah itu aktif membuat konten positif. Tapi kita bergerak atas arahan dari para ulama, karena niatnya menjaga NU," beber Syaiful

Dikatakan, pemuda NU sudah sangat mendesak untuk diajarkan cara memanfaatkan media sosial dengan baik. Karena sebagai generasi penerus bangsa harus paham mana kabar hoaks dan provokasi. Setiap informasi yang dibaca dan dibagikan harus bersumber dari info yang valid.

Beberapa negara di timur tengah rusak karena masifnya penyebaran kabar bohong di media sosial. Kerusakan diperparah lagi karena ada kepentingan politik yang ingin dicapai. Sehingga sebagian orang dengan gencar menyudutkan dan menyerang kelompok lain. 

"Kader IPNU-IPPNU harus cerdas dan teliti ketika berselancar di media sosial. Jangan ikut arus kebencian yang ditumpangi kepentingan politik. Karena bagi kita kader NU, mencintai bangsa Indonesia lebih penting dari pada kekuasaan sesaat," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz)
Rabu 14 November 2018 11:0 WIB
Cegah Hoaks dan Radikalisme di Kalangan ASN, Itjen Kemenag Susun Buku
Cegah Hoaks dan Radikalisme di Kalangan ASN, Itjen Kemenag Susun Buku
Sekretaris Itjen Kemenag RI, M Tambrin
Tangerang Selatan, NU Online
Ujaran kebencian di dunia maya saat ini sangat banyak beredar. Sampai ada beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat di dalamnya. Padahal ASN mestinya memberikan contoh kepada masyarakat.

Sekretaris Itjen Kemenag M Tambrin mengungkapkan, ada beberapa ancaman dan tantangan bagi ASN, yakni darurat narkoba, pornografi, perselingkuhan, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta intoleran, radikalisme, terorisme.

Hal itu disampaikan saat membuka Kegiatan Penyusunan Buku ASN, Transnasional dan Media Sosial di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenag RI, Jalan Ir H Juanda No 37 Ciputat, Selasa (13/11).

“Sebab itu Itjen menginisiasi harus ada panduan buku untuk ASN, khususnya di lingkungan Kemenag. Ini menjadi bacaan dan panduan wajib bagi ASN di lingkungan Kemenag, saat ini ada 127 ribu ASN yang ada di bawah Kemenag,” terangnya.

Menurutnya, masalah-masalah yang menimpa ASN menjadi tantangan bagi para ASN, tidak menutup kemungkinan ASN terlibat dalam salah satunya. Misalnya, radikalisme dan intoleran. Ini menjadi salah satu tantangan bagi para ASN. Berawal dari pandangan agama kemudian berlanjut pada klaim kebenaran. 

Ia berpesan, jangan sampai ASN di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) berwawasan radikal, mengusung khilafah dan menganggap demokrasi bertentangan dengan agama.

“Dengan adanya buku panduan ini,  diharapkan menjadi pedoman bagi mereka. Karena penyebaran radikalisme ini sangat masif. Dengan berkembangnya media sosial. Bahkan berdasarkan penelitian, ada 21% guru tidak setuju adanya peribadatan agama lain di lingkungannya. Dan 54% persen pandangan masyarakat tidak setuju dengan adanya rumah ibadah agama lain,” terangnya.

Pandangan islamis, lanjutnya, menjadi faktor pendorong para guru mengajarkan agama yang eksklusif. Faktor lain yang mempengaruhi pandangan intoleran adalah penghasilan. “Semakin rendah penghasilan, semakin tinggi opini dan aksi radikal,” tegasnya.

Acara diselenggarakan oleh Inspektorat Jendral (Itjen) Kemenag RI dari hari Selasa sampai Jum’at, 13-16 November 2018 diikuti para penulis terdiri dari kalangan dosen, guru, peneliti, wartawan, pegawai KUA, penghulu, dan petugas Bimas dari masing-masing agama. (Suhendra/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG