Warta

Kenaikan Harga BBM Didikte Bank Dunia

Sen, 26 Mei 2008 | 05:04 WIB

Jakarta, NU Online
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selama tiga kali dengan total kenaikan hampir 200% diduga kuat telah didikte langsung oleh pihak Bank Dunia.

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkap dokumen utang pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia pada program energy and mining development, Loan No. 4712-IND mulai tahun 2003 hingga Desember 2008. Program tersebut memberikan utang sebesar $ 141 juta USD, bertujuan untuk menghilangkan subsidi BBM.
<>
Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009, pemerintah sejak semula sudah merencanakan untuk menekan volume subsidi dari 6,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2004, menjadi hanya 0,3 persen PDB pada 2009.

”Artinya, penghapusan subsidi BBM memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh hari pula, melalui penerbitan UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah berupaya agar harga BBM secara legal diserahkan ke mekanisme pasar,” kata Ketua Umum DPP SPI Henry Saragih di Jakarta, Senin (26/5).

Dikatakannya, kebijakan menaikan harga BBM bukan sekedar merespon situasi ekonomi global belaka. Namun tidak lepas dari sistem ekonomi neoliberal yang dipraktekan oleh para ’Mafia Berkeley’.

”Seluruh sendi kehidupan masyarakat akan di liberalisasi, diprivatisasi dan dideregulasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme pasar untuk kepentingan pemodal. Hal ini juga terjadi pada kebijakan listrik, air dan pertanian. Khusus migas maka tidak aneh bila pada kenaikan BBM Oktober 2005 kemudian diikuti dengan dibukanya tempat pengisian bahan bakar milik TNC, seperti Shell dan Petronas di Indonesia,” katanya.

Pemerintah melalui iklan di media massa menyatakan, harga BBM di Indonesia masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM di tingkat internasional. SPI menyatakan, harga BBM Indonesia tidak terlalu murah jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya Rp 5.310/liter. (nam)