::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

GP Ansor Dorong Pemerintah Revisi UU untuk Tindak ASN Radikal dan Pro Khilafah

Sabtu, 12 Januari 2019 09:15 Nasional

Bagikan

GP Ansor Dorong Pemerintah Revisi UU untuk Tindak ASN Radikal dan Pro Khilafah
GP Ansor bertemu Jokowi. (Foto: istimewa)
Jakarta, NU Online
Ditemukan sejumlah fakta bahwa tidak sedikit oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji negara tetapi mendukung pendirian daulah Islamiyah atau khilafah menjadi perhatian serius Gerakan Pemuda Ansor saat menemui Presiden Joko Widodo, Jumat (11/1) di Istana Negara Jakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor H Yaqut Cholil Qoumas didampingi beberapa pengurus dan Ketua PW GP Ansor seluruh Indonesia menegaskan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi yang juga didampingi Mensesneg Praktikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

GP Ansor mendorong dan meminta Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara. Revisi diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat.

"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara merevisi UU ASN agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Gus Yaqut kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi. 

Pasalanya menurut Gus Yaqut, UU ASN yang ada saat ini tak memungkinkan bagi pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang radikal dan pro khilafah. Padahal, menurut GP Ansor, ASN yang radikal dan pro khilafah ini banyak ditemukan di berbagai instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara.

"Sudah banyak kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia masuk ke sana (institusi pemerintahan). Pejabat teras di BUMN juga banyak. Kami sampaikan ke presiden dan kami minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang itu," tegasnya.

Gus Yaqut tidak menjelaskan lebih lanjut kelompok-kelompok dan pejabat-pejabat yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah agar bangsa dan negara ini terlindungi dari kelompok-kelompok radikal dan pro khilafah. Terlebih mereka adalah pegawai di pemerintahan.

Gus Yaqut menerangkan, Presiden Jokowi menyambut baik usul GP Ansor untuk merevisi UU ASN ini. Bahkan Presiden berjanji akan segera merealisasikannya.

"Ya, Presiden menjanjikan nanti akan segera direvisi. Karena ini sangat krusial ya. Mereka makan dari negara, tetapi mereka merongrong negara," pungkasnya. (Red: Fathoni)