::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Terkait G30S, Sejarawan Usulkan Rekonsiliasi Nasional

Kamis, 30 September 2010 12:25 Warta

Bagikan

Jakarta, NU Online
Sejarawan Asvi Warman Adam mengusulkan agar presiden RI memelopori rekonsiliasi nasional atas peristiwa G30S PKI. Presiden diminta memperingati hari bersejarah tersebut di Istana Negara sambil mengukuhkan agenda rekonsiliasi nasional.

Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menegaskan, korban jiwa dalam tragedi kemanusiaan 45 tahun silam itu bukan hanya 7 jenderal, yang kemudian diangkat menjadi pahlawan revolusi, melainkan ratusan ribu warga negara Indonesia.<>

Dikatakannya, Presiden RI tidak wajib mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, setiap tanggal 1 Oktober. Upacara ini tidak wajib bagi presiden. Hanya saja, Soeharto yang memerintahkan upacara itu kemudian menjadi presiden. Ahirnya dia datang terus pada saat upacara.
 
Dikatakannya, kehadiran presiden dalam di Lubang Buaya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai sangat menyulitkan, terutama pada ketika Megawati Seokarnoputri memimpin. Bagi Megawati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu adalah hal yang menyakitkan, karena sejak terjadinya prahara pada 1965, kekuasaan Presiden Soekarno mulai dilucuti.

Karenanya, menurut dia, Presiden RI tidak wajib mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, setiap tanggal 1 Oktober. Sebaiknya presiden menggelar peringatan tahunan itu di Istana Negara yang dibarengi dengan rekonsiliasi nasional atas peristiwa G30S.

"Tidak ada dasar hukumnya presiden harus menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, karenanya ia tidak wajib. Ini penting diingatkan, karena kita negara hukum," kata Asvi. (nam)