::: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un... Sekretaris Jenderal PBNU periode 1999-2004 H. Muhyiddin Arubusman meninggal dunia di Rumah Sakit Tebet, Jakarta pada Senin malam (10/4)::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Sudah Banyak Energi Tertumpah, Lalu Apa?

Selasa, 08 Juli 2014 10:01 Risalah Redaksi

Bagikan

Sudah Banyak Energi Tertumpah, Lalu Apa?

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres 2014 telah menguras cukup banyak energi warga nahdliyin. NU memang bukan partai politik. Namun dalam pelaksanaan pilpres kali ini, NU bahkan sering kelihatan lebih sibuk dibanding partai politik itu sendiri yang sudah cukup lelah setelah menghadapi pemilu legislatif.<>

Hal itu bisa dilihat dari aksi penggalangan dukungan yang dilakukan oleh para tokoh NU dan kiai pesantren yang melibatkan warga nahdliyin secara masif. Umumnya, para pengurus NU atau pengasuh pondok pesantren yang terlibat aktif dalam aksi dukung-mendukung calon tertentu itu menyatakan bahwa mereka itu bertindak atas nama pribadi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitasnya di dalam organisasi NU atau ketokohannya di lingkungan pesantren itu cukup melekat dalam pribadi yang bersangkutan.

Pilpres 2014 kali ini memang sangat menarik, atau bahkan bisa dikatakan menegangkan, karana hanya diikuti oleh dua kontestan dan hanya dilakukan satu kali putaran. Pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali pada 2004 lalu diikuti oleh lima kontestan dan kelimanya melibatkan unsur NU di dalamnya, sehingga banyak pengamat menyebutnya “all the NU man”. Pilpres 2014 kali ini tidak menempatkan tokoh-tokoh NU sebagai calon yang berhadap-hadapan, namun para pendukung atau tim sukses kedua kubu melibatkan banyak sekali tokoh NU dan kiai pesantren dan bisa dikatakan cukup berimbang. Para tim kampanye yang didukung oleh berbagai lembaga survei juga tidak bisa memungkiri bahwa NU menjadi variabel penting dalam menentukan kemenangan calon presiden dan wakil presiden baru. Kedua kubu menempatkan tokoh NU sebagai “daftar belanja pemain” sehingga persaingan menjadi cukup serius melibatkan warga nahdliyin.

Tidak sekedar saling dukung-mendukung atau doa-mendoakan dan memakai berbagai simbol tradisi keagamaan sebagai material kampanye, sebagian tim sukses bahkan tidak bisa menahan diri dengan menerbitkan surat instruksi atau memasang spanduk bertuliskan fatwa wajib memilih atau haram memilih calon tertentu atas nama tokoh atau kiai tertentu. Bahkan instruksi itu juga sampai dibumbui hasil istikhoroh atau isyarat langit dan sejenisnya. Para tim sukses membuat situasi seolah-olah sedang genting sehingga harus memenangkan calonnya masing-masing.

Proses pilpres juga melibatkan cara-cara kampanye negatif, bahkan kampanye hitam atau fitnah yang melibatkan kedua kubu yang sedang bersaing, bahkan sempat menyinggung-nyinggung sentimen SARA. Sementara persaingan itu juga didukung oleh stasiun televisi nasional yang memosisikan diri secara berhadap-hadapan dan mengeksploitasi berbagai isu yang menyudutkan satu sama lain. Persaingan antarwarga dan pendukung sekarang ini juga difasilitasi oleh berbagai media sosial modern seperti facebook dan twitter sehingga menambah tensi ketegangan, dan nyaris berlangsung selama 24 jam. Di bulan Ramadhan, barangkali tensi persaingan menurun hanya pada saat berbuka puasa. Setelah itu persaingan dimulai lagi.

Untungnya, Rais Aam NU KH A. Mustofa Bisri atau Gus Mus sebagai pucuk pimpinan NU tidak melibatkan diri ke dalam salah satu di antara dua kubu. Beliau bahkan berkali-kali mengingatkan bahwa kedua calon yang bersaing adalah putra-putra terbaik bangsa. Diingatkan juga bahwa para pendukung kedua pasangan calon juga menginginkan yang paling terbaik untuk bangsa. Dalam pernyataan terakhir bahkan dengan kalimat yang cukup keras, Rais Aam mengingatkan bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya dipilih dalam masa lima tahun saja. “Hanya lima tahun, tidak sampai kiamat.” Sehingga kampanye atau aksi penggalangan dukungan tidak perlu dilakukan secara berlebihan.

Setelah aksi dukung-mendukung itu, pertanyaannya lalu apa? Ada istilah yang akrab sekali di kalangan warga Nahdliyin bahwa seringkali NU hanya menjadi pendorong mobil mogok. Setelah mobil mogok itu jalan, NU lalu ditinggalkan begitu saja di belakang sana, dan hanya merasakan asap knalpotnya.

Sebagian tim sukses telah menjanjikan jatah kementerian tertentu kepada warga Nahdliyin sekaligus menjadi bahan kampanye ke sana ke mari. Pos yang paling sering dijanjikan adalah kementerian agama, serta ditambah beberapa kementerian yang selama ini dipegang oleh kader NU yang aktif di partai politik tertentu.

Namun pos-pos kementerian itu pastilah bukan tujuannya. Selain itu diakui bahwa selama ini, NU yang direpresentasikan oleh para kadernya dalam berbagai pos kementerian itu, hanya terlibat dalam ruang peran yang sangat kecil dibandingkan dengan semua pos kementerian yang ada di negara ini. Padahal dipastikan dalam semua pos kementerian itu, terutama dalam pos kementerian yang dikategorikan “basah” terdapat semua kepentingan warga NU di dalamnya. Jadi tidak cukup jika NU hanya dijanjikan memengang posisi kementerian tertentu.

Lebih penting dari semua itu adalah mengawal perjalanan bangsa ini selama lima tahun ke depan. Almaghfurlah KH M.A. Sahal Mahfud telah mengingatkan bahwa sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah atau organisasi keagamaan yang bersifat sosial, NU tidak mengurusi politik kekuasaan atau siyasah safilah. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi atau siyasah aliyah yang meliputi tiga aspek penting, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan dan etika berpolitik.

Selama lima tahun ke depan, politik tingkat tinggi NU itu juga harus diperankan secara lebih operasional. Dalam hal menjalankan politik kerakyatan misalnya, NU harus aktif mengawal proses penganggaran negara dari pusat sampai daerah. Dalam hal etika politik misalnya, NU harus memastikan bahwa proses politik sejak pilpres hingga perjalanan lima tahun periode pemerintahan sedang berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara.

Dan dalam konteks pilpres maka para tokoh atau aktivis NU yang terlibat dalam aksi penggalangan dukungan adalah yang paling bertanggungjawab dalam mengawal perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan, tidak cukup hanya mengarahkan dukungan warga untuk mencoblos calon tertentu. Sekali lagi, lima tahun ke depan. (A. Khoirul Anam)