::: NU Online memasuki hari lahir ke-14 pada 11 Juli 2017. Semoga tambah berkah! ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Perangi Korupsi, STAIN Pamekasan Luncurkan Klinik Hukum

Jumat, 17 Februari 2017 01:02 Daerah

Bagikan

Perangi Korupsi, STAIN Pamekasan Luncurkan Klinik Hukum
Pamekasan, NU Online
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan meluncurkan klinik hukum laboratorium jurusan syari'ah, Kamis (16/2). Bertempat di Auditorium STAIN, acara tersebut dihadiri civitas akademika dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

Ketua STAIN Muhammad Kosim, melalui Ketua Jurusan Syari'ah Dr Maimun menegaskan, saat ini korupsi tidak mengenal tingkatan. Sehingga, semua pihak mesti kompak memeranginya.

"Membekali mahasiswa dan dosen tentang wawasan terkait korupsi tentu sangat penting agar kita paham betul pencegahan dan penindakan kasus korupsi,"tegas Dr Maimun.

Diterangkan, STAIN menyediakan klinik hukum guna membekali mahasiswa menjadi advokat, mediator, dan sebagainya. Pihaknya sudah menyiapkan tenaga di klinik hukum.

"Diharapkan ke depan klinik tersebut berjalan dengan baik. Tentu butuh proaktif dosen dan mahasiswa,"tukasnya.

Dalam sambutannya, Kosim berharap mahasiswa punya wawasan tinggi terkait persoalan korupsi. Sehingga, kelak ketika mengemban amanah sebagai pejabat dan sejenisnya dapat dihindari.

"MoU dengan pihak kejaksaan penting dilakukan supaya kerja sama ke depan berjalan maksimal. Dengan itu, nanti ada pendampingan, tenaga pengajar mata kuliah terkait di jurusan syari'ah dari kejaksaan, dan sejenisnya," ujar Kosim.

Sementara itu, Kajari Rudi Indra Prasetya menegaskan, pihaknya punya kewenangan dalam mencerak pengacara negara dalam bidang tata usaha negara.

"Karena kami adalah lembaga negara. Jadi yang bisa diwakili oleh kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, BUMN, dan BUMD," bebernya.

Kepada lembaga swasta, pihaknya memberi bantuan hukum, konsultasi, dan sebagainya. Karenanya, pihak kejari mengupas tema "Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Negeri Pamekasan". (Hairul Anam/Abdullah Alawi)