::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Pentingnya Konsultasi Publik dalam Kebijakan Sekolah Lima Hari

Rabu, 14 Juni 2017 20:30 Risalah Redaksi

Bagikan

Pentingnya Konsultasi Publik dalam Kebijakan Sekolah Lima Hari
Ilustrasi (madipu.madrasahtbs.sch.id)

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengenai pemberlakuan sekolah lima hari dalam seminggu yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru, Juli 2017 mengejutkan banyak pihak. Tanpa banyak konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang akan terkena dampak kebijakan tersebut, dengan tiba-tiba saja aturan baru ini akan segera diberlakukan. Bagaimana bisa kebijakan yang menyangkut jutaan siswa dan guru serta menyangkut banyak pemangku kepentingan ini diputuskan sendiri dengan tiba-tiba. Dan pihak lain hanya diminta untuk ikut saja.

Bagi Nahdlatul Ulama, kebijakan baru tersebut akan memiliki dampak signifikan terkait dengan nasib madrasah diniyah yang tersebar di pedesaan. Sudah menjadi tradisi, pada pagi hari anak-anak masuk sekolah dasar atau menengah dan sore harinya mereka belajar agama di madrasah diniyah. Sekalipun sederhana, tetapi kemampuan siswa madrasah dalam materi keagamaan jauh melebihi kemampuan siswa dari sekolah-sekolah berlabel Islam yang berbiaya mahal. Sebagai contoh kecil, tidak ada siswa madrasah yang tidak lancar membaca Al-Qur’an dan pemahaman-pemahaman dasar tentang keislaman.

Menteri pendidikan sekolah-olah tak mau tahu akan dampak yang ditimbulkan dengan kebijakan tersebut terhadap madrasah diniyah. Atau jangan-jangan, kebijakan tersebut diberlakukan secara mendadak karena adanya kekhawatiran perlawanan dari warga NU dan pemangku kepentingan lainnya? Akhirnya nuansa egoisme kepentingan tampak sangat kental, seolah-olah dirinya yang paling benar.

Sesungguhnya, keinginan Muhadjir Effendy untuk memberlakukan kebijakan ini terlihat kuat sekali bahkan sejak dia baru menjabat sebagai mendikbud di mana ia menggulirkan kebijakan full day school yang kemudian menimbulkan kontroversi. Kebijakan sekolah lima hari ini sesungguhnya kamuflase dari cita-citanya untuk memberlakukan sekolah sehari penuh. Jika kebijakan ini mirip dengan kebijakan sebelumnya yang ditolak, tentu problem yang ditimbulkan juga mirip, seperti kemampuan orangtua untuk memberi bekal kepada anak-anaknya mengingat mereka berada di sekolah selama delapan jam. Bagi banyak orangtua, beban di luar SPP jauh lebih besar terutama untuk biaya transportasi dan uang jajan di sekolah. Belum lagi soal jarak yang jauh antara rumah dan sekolah pada daerah-daerah yang akses transportasinya sulit. Ada banyak kritikan terhadap kebijakan ini, tetapi yang jelas kebijakan ini bias perkotaan.  

Persoalan pendidikan di Indonesia memang kompleks. Sayangnya belum ada peta jalan yang komprehensif yang menjadi strategi perbaikan pendidikan untuk jangka pendek sampai jangka panjang.  Akibatnya, setiap ganti menteri, selalu muncul kebijakan baru yang tak jarang mengganti 180 derajat kebijakan menteri sebelumnya. Improvisasi-improvisasi personal oleh menteri inilah yang dikeluhkan oleh banyak pihak, apalagi jika hal tersebut tidak dikonsultasikan kepada publik sebagaimana yang terjadi saat ini.

Bukannya NU antiperubahan terhadap kondisi madrasah diniyah dan bersikukuh terhadap kondisi yang ada. Dunia sudah banyak berubah, cara belajar juga mengalami metamorfosis. Berbagai belahan dunia telah memberlakukan lima hari kerja. Sekolah-sekolah juga banyak yang beroperasi selama lima hari, tetapi tidak baik melakukan pemaksaan dan memberlakukan semuanya secara seragam. Yang ingin disampaikan oleh NU adalah agar perubahan tersebut dibicarakan bersama dan dicarikan solusi bersama sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak menang-menangan. Selagi berkuasa, bertindak semaunya. Akhirnya, begitu ganti menteri, ganti lagi kebijakan.

Kondisi madin sendiri saat ini masih memerlukan dukungan dari pemerintah karena sejauh ini hanya dikelola oleh masyarakat dengan sumberdaya lokal yang dimilikinya. NU menginginkan entitas madrasah diniyah dapat beroperasi dengan baik. Madin mampu membentuk karakter jauh lebih baik daripada yang diajarkan oleh sekolah-sekolah umum.

Pembangunan karakter yang sekarang digaungkan besar-besaran seolah-olah jauh panggang dari api. Pembangunan fisik yang digenjot maksimal dalam periode ini, tanpa didukung pembangunan spiritual dan budaya hanya akan melahirkan orang-orang serakah yang menghalalkan segala cara untuk meraih materi. Belum lagi soal penetrasi ideologi radikal transnasional yang menyasar orang-orang awam tetapi memiliki semangat beragama yang tinggi. Madin, membentengi generasi muda Indonesia dengan ajaran Islam yang damai.

NU akan melakukan langkah-langkah tertentu agar kebijakan ini diperbaiki. Energi banyak pihak akan dihabiskan untuk beradu argumen. Semuanya berawal rasa berkuasa sehingga merasa berhak menentukan apa saja, dan pihak lain diminta mengikuti saja. Sekali lagi, seharusnya lebih baik beradu argumen di awal daripada slintat-slintut, mencuri-curi kesempatan untuk membuat kebijakan yang diinginkannya, tapi akhirnya ditentang banyak pihak. Kini, kita sudah di era keterbukaan di mana publik memiliki akses luas untuk mengawal kebijakan. Jika publik merasa apa yang diputuskan tersebut kurang menerminkan kebenaran umum yang diterima publik, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi. (Ahmad Mukafi Niam)