::: ::: 

::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Untuk Keadilan Sosial dan Ekonomi, Gus Yahya Sebut Tugas Utama NU

Sabtu, 06 Januari 2018 23:55 Nasional

Bagikan

Untuk Keadilan Sosial dan Ekonomi, Gus Yahya Sebut Tugas Utama NU
Kendal, NU Online
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, seharusnya NU menjadi wahana konsolidasi aspirasi masyarakat demi tercapainya agar keadilan sosial dan ekonomi masyarakat bisa terwujud.

“NU bertugas menjadi konsolidator aspirasi rakyat agar dipenuhi negara, demi keadilan sosial dan ekonomi,” kata Gus Yahya dalam acara Halaqah Kiai Muda bertemakan Reforma Agraria, Jalan Menuju Keadilan Sosial di Pesantren Bani Umar Al Karim Kaliwungu Kendal, Sabtu (6/1).

Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menuturkan, NU harus menyuarakan dan mendukung apa yang dilakukan negara. Dari data yang ada, warga NU itu ada sekitar 90 juta lebih. Artinya sepertiga warga Indonesia adalah warga NU. Baginya, persoalan yang melingkupi 90 juta orang tersebut bukan tanggung jawab NU, tetapi itu adalah tanggung jawab negara, termasuk permasalahan kebodohan dan kemiskinan.

Dia menyayangkan, saat ini jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Indonesia masih begitu lebar. Mengutip penerima nobel ekonomi tahun 2001 dari Amerika Serikat Joseph S Stiglitz, Gus Yahya menyebutkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia justru disebabkan kebijakan pemerintah itu sendiri. 

NU, lanjutnya, memiliki peran besar sebagai penguat aspirasi rakyat sehingga mampu merubah kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Sesuai dengan amanat Muktamar Situbondo 1984, NU berjuang hanya untuk rakyat. Sehingga apa yang dilakukan NU sudah semestinya sejalan dengan rakyat, termasuk dalam mewujudkan keadilan sosial dan menghapuskan ketimpangan sosial.

“NU harus independen. Soal kompetisi kekuasan politik hanyalah urusan taktis,” kata Gus Yahya. 
 
Hukum dan keadilan sosial

Gus Yahya menyebutkan, suatu kasus itu tidak berdisi sendiri karena hal itu bersangkut paut dengan kasus konflik yang lebih besar. Salah satunya adalah apa yang dialami Nur Azis, warga desa Surokonto yang menjadi terpidana kasus tanah di Kendal terkait tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dengan Perhutani. Seolah-olah kasus itu secara hukum selesai, tetapi kenyataannya itu menjauh dari rasa keadilan. Sehingga hukum menjadi tidak selaras dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 

“Kasus Surokonto saya meyakini ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan persoalan tambang semen di pegunungan Kendeng utara,” jelasnya.

“Terkesan dipaksakan oleh pemerintah dengan BUMN tertentu dan sejumlah perusahaan swasta besar bahkan perusahaan asing,” lanjutnya.
 
Gus Yahya menambahkan, kebijakan pemerintah seperti redistribusi lahan seharusnya bisa menghapus kasus kriminalisasi petani seperti yang dialami Nur Azis. Ia berharap, Nur Azis dan yang lainnya bisa dibebaskan setelah pemerintah menjalankan kebijakan tersebut. (Red: Muchlishon Rochmat)