NU: IDUL FITHRI 1439 H MENUNGGU HASIL RUKYAH KAMIS 14 JUNI 2018::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Komite I DPD RI Terima Aduan Konflik Pertanahan

Rabu, 14 Maret 2018 04:00 Nasional

Bagikan

Komite I DPD RI Terima Aduan Konflik Pertanahan
Jakarta, NU Online
Komite I DPD RI menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat, Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat peduli pembangunan Purwakarta terkait konflik pertanahan. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komite I Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa(13/3).
 
Saat ini konflik pertanahan hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Terkait hal tersebut Komite I DPD RI sedang menggodok RUU Tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Diharapkan dengan adanya RUU tersebut konflik-konflik terkait agraria yang banyak sekali merugikan terutama kepada para masyarakat adat terkait hak kepemilikan lahan ataupun tanah dapat ditanggulangi.
 
"Saat ini kami pun sering menemukan ada cara pandang yang berbeda antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan dan LIngkungan Hidup terkait persoalan tanah. Kami DPD siap jika DPR mengundang kami untuk membahas Undang-Undang Pertanahan," Ujar Ketua Komite I Akhmad Muqowam.

Pada kesempatan tersebut, Senator NTT Abraham Liyanto mengusulkan DPD RI sebagai perwakilan daerah akan membawa permasalahan konflik agraria ini ke tingkat pusat.

"Rencananya tanggal 21 Maret nanti ada rapat kerja Komite I dengan Kementerian Agraria, saya harap Pak Menteri Sofyan Jalil dapat hadir, sehingga temen-temen yang mengadukan permasalahan lahan atau tanah ini dapat langsung menyampaikan semua dokumen terkait permasalahan lahan ini. Kalau menteri tidak hadir kita kawal temen-temen ini untuk bertemu menteri ke Kementerian kalau perlu," tegas dia.
 
Sebelumnya ada tiga aliansi masyarakat yang mengadukan permasalahan konflik lahan tersebut ke DPD RI yaitu dari Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat terkait permasalahan lahan dengan PT Merbau, Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara terkait permalahan lahan dengan Bandara Sam Ratulangi, dan masyarakat peduli pembangunan Purwakarta terkait konflik pertanahan dengan PTPN VIII. (Red: Kendi Setiawan)