Daerah
Giliran Pergunu Jombang Soroti Soal Ujian Bernuansa Khilafah
Kamis, 7 Desember 2017 | 05:02 WIB
Jombang, NU Online
Sebelumnya Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jombang memprotes keberadaan soal ujian yang menyinggung khilafah. Hari ini, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jombang turut memberikan sorotan terkait soal yang sedang menjadi perbincangan hangat khalayak tersebut.
"Perlu diketahui bahwa dalam mata pelajaran tersebut memang tercantum standar kompetensi tentang khilafah," kata Ahmad Faqih, Kamis (7/12).
Ketua Pergunu Jombang tersebut mengatakan, bila ditelisik lebih jauh, rumusan yang ada tidak dibatasi pada sekedar aspek kesejarahan. "Maka kami simpulkan akar masalahnya ada di kurikulum," kata Faqih.
Bagi Pergunu, solusi bijaknya adalah merevisi kurikulum. "Dan kami akan berkerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jombang untuk memperjuangkan terwujudnya revisi kurikulum tersebut," terangnya.
Selanjutnya tim pengembang kurikulum di Kementerian Agama harus bertanggung jawab atas hal ini.
"Mereka paling tidak harus memberikan klarifikasi. Bilamana ditemukan kecerobohan, maka sudah semestinya Menteri Agama RI memberikan sanksi kepada mereka sesuai aturan yang berlaku," pungkas Faqih. (Ibnu Nawawi/Alhafiz K)
Sebelumnya Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jombang memprotes keberadaan soal ujian yang menyinggung khilafah. Hari ini, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jombang turut memberikan sorotan terkait soal yang sedang menjadi perbincangan hangat khalayak tersebut.
"Perlu diketahui bahwa dalam mata pelajaran tersebut memang tercantum standar kompetensi tentang khilafah," kata Ahmad Faqih, Kamis (7/12).
Ketua Pergunu Jombang tersebut mengatakan, bila ditelisik lebih jauh, rumusan yang ada tidak dibatasi pada sekedar aspek kesejarahan. "Maka kami simpulkan akar masalahnya ada di kurikulum," kata Faqih.
Bagi Pergunu, solusi bijaknya adalah merevisi kurikulum. "Dan kami akan berkerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jombang untuk memperjuangkan terwujudnya revisi kurikulum tersebut," terangnya.
Selanjutnya tim pengembang kurikulum di Kementerian Agama harus bertanggung jawab atas hal ini.
"Mereka paling tidak harus memberikan klarifikasi. Bilamana ditemukan kecerobohan, maka sudah semestinya Menteri Agama RI memberikan sanksi kepada mereka sesuai aturan yang berlaku," pungkas Faqih. (Ibnu Nawawi/Alhafiz K)
