Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo Muchlis sangat menyesalkan adanya pendataan ulama oleh Polda Jawa Timur melalui masing-masing Polres. 

“Ansor menganggap pendataan itu merupakan sebuah proses yang  jelas tidak terukur dan secara tidak langsung menimbulkan wacana baru di kalangan kiai atau ulama terutama di NU,” katanya, Ahad (5/2).

GP Ansor sebagai benteng utama ulama NU jelas Muchlis, meminta Polda Jawa Timur untuk meminta maaf kepada para kiai dan mengklarifikasi secara jelas dan transparan apa maksud dari pendataan ulama tersebut.

“Jika Polda Jatim membiarkan ini menjadi bola api panas yang dibiarkan terus bergulir bukan tidak mungkin persepsi akan kembalinya rezim orde baru bahkan rezim komunis semakin nyata dan nampak di permukaan,” jelasnya.

Menurut Muchlis, predikat ulama tidak disematkan oleh pemerintah, ulama disematkan oleh warga atau rakyat kepada mereka yang ahli dan diyakini sangat memahami tentang ilmu agama. Bahkan ulama di kalangan Nahdlatul Ulama adalah orang yang sangat dihormati dan disegani.

“Ulama NU sudah final untuk NKRI, jadi sangat tidak mungkin melakukan makar atau apapun. Jika masih ragu dengan kiai NU, berarti pemerintah hari ini juga ragu tentang eksistensi NU selama ini,” tegasnya.

Muchlis menambahkan bahwa jika pilkada DKI Jakarta yang sekarang ini suasananya panas, maka jangan bawa-bawa bola panas itu ke daerah.

“Polri seharusnya pintar bersikap dan melokalisir keadaan situasi sehingga problem Jakarta jangan dibawa ke daerah lain,” pungkasnya. (Syamsul Akbar/Fathoni)