Solo, NU Online

Jaringan Gusdurian, Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (YBAW) dan KitaBisa.com memberikan santunan duka kepada para pejuang demokrasi, yakni kepada para petugas yang meninggal dunia saat atau dalam proses menjalankan tugas pada Pemilu 2019 lalu.

Santunan ini di antaranya diberikan kepada Agung Nugroho, salah seorang petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

"Selaku keluarga besar Jaringan Gusdurian, kami berharap semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan dan ketabahan pascaditinggalkan almarhum yang gugur dalam bertugas," tutur Ajie Najmuddin selaku Koordinator Gusdurian Solo, Sabtu (1/6).

Ajie berharap santunan ini, meskipun jumlahnya tidak seberapa, namun dapat bermanfaat untuk keluarga korban, yang dalam hal ini diserahkan kepada istri dan anak korban.

"Terima kasih atas bantuannya, semoga berkah dan bermanfaat untuk semua," Mela Siti Malikah, istri almarhum Agung.

Sementara itu Suraji, mewakili YBAW menjelaskan dari ratusan korban yang menjadi Pahlawan Demokrasi, Jaringan Gusdurian dan kitabisa.com akan menyalurkan kepada 51 korban di 34 kabupaten/kota

"Masing-masing penerima mendapatkan Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Untuk penyaluran bantuan tahap pertama dari publik tersebut selama Ramadhan di lima titik, yaitu Bandung, Medan, Gorontalo, Bojonegoro, dan Surakarta," ungkapnya.

Sedangkan usai lebaran, bantuan akan disalurkan keseluruhannya kepada para korban yang sudah dipilih untuk mendapatkan bantuan tersebut. 

Seperti diberitakan, banyak 91 petugas Pemilu 2019 dari berbagai level tercatat meninggal dunia demi menyukseskan pesta demokrasi terbesar di dunia ini. 91 orang ini merupakan petugas yang turut berkontribusi menyumbang kesuksesan pesta demokrasi pada 17 April lalu. Ke-91 orang ini juga merupakan orang-orang terlibat memperlancar jalannya pemilu yang melibatkan sekitar 810.000 TPS dan 80 persen dari 192 juta warga, hanya dalam satu hari.

Sejumlah kalangan menyebut format Pemilu 2019 yang menyerentakkan lima jenis pemilu hanya membebani penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah. Diketahui banyak orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena kelelahan maupun kecelakaan.

Konsep pemilihan umum serentak yang diputuskan Mahkamah Konstitusi memang perlu didukung. Namun format menggabungkan lima pemilu sekaligus oleh UU Pemilu tidak tepat. (Ibnu Nawawi)