Bandung, NU Online 

Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2016 disambut gegap-gempita masyarakat di berbagai daerah Jawa Barat. Beberapa kepala daerah Kota dan kabupaten juga menyambutnya dengan menghadiri puncak peringatan pada Sabtu (22/10). Namun, justru Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tidak. 

Sepertinya Jabar tidak atau belum menunjukan respon yang cukup berarti. Tidak ada kegiatan yang digelar pemerintah provinsi, ataupun sekadar hadir ditengah-tengah acara peringatan. Gubernur Ahmad Heryawan hanya mengucapkannya melalui media sosial, di akun halaman facebook dan instagram per tanggal 22 Oktober 2016.

“Selamat Hari Santri Nasional. Semangat Santri: "Semangat kebangsaan, cinta Tanah Air, rela berkorban untuk bangsa dan negara," tulis gubernur yang disapa Aher tersebut, mengutip pernyataan Presiden Jokowi dalam Deklarasi Hari Santri Nasional Tahun 2015.

Menurut dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Dudang Ghazali berpendapat, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak seperti seperti itu. Sebagai provinsi yang dipimpin gubernur berlatar belakang santri dan juga representasi parpol Islam, menurut Dosen Fakultas Syariah ini, dukungan pemerintah Jabar seharusnya berada di depan.

“Beliau kan berasal dari parpol Islam. Juga sepengetahuan kita, beliau juga latar belakangnya santri. Wajar jika masyarakat punya harapan lebih. Bahkan Presiden Jokowi juga menaruh perhatian yang cukup besar dengan hadir dalam deklarasi di Jakarta tahun 2015 dan peringatan tahun ini di Banten,” kata Dudang.

Menurutnya, dukungan pemerintah itu penting untuk lebih mengaktualkan makna Resolusi Jihad NU Tahun 1945 yang dikumandangkan Hadlratusyekh KH Hasyim Asy’ari dalam konteks kekinian, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. “Masyarakat kita membutuhkan spirit resolusi jihad termasuk dalam pengelolaan pemerintahan saat ini,” tandasnya.

Dudang pun membandingkan dengan dukungan pemerintah daerah lain yang sejak tahun 2015 sudah mengalokasikan anggaran untuk peringatan hari santri.

“Kemarin, waktu pelepasan rombongan Kirab Resolusi Jihad NU di kantor PWNU Jawa Barat menginformasikan beberapa daerah, seperta Jatim dan Banten itu sudah alokasikan. Bahkan di Jatim, seluruh Kota dan Kabupaten diintruksikan oleh pemerintah provinsi. Karena memang legitimasinya jelas sudah ditetapkan sebagai nomeklatur negara melalui Kepres no 22 Tahun 2015,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari ketika diminta tanggapan terkait kemungkinan adanya alokasi anggaran  khusus untuk peringatan Hari Santri, akan menerimanya sebagai bentuk aspirasi masyarakat sepanjang sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat semua masukan, saran dan aspirasi tentunya menjadi bagian yang akan kami perjuangkan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Saya akan lihat regulasi dan aturan serta perencanaan terkait hal tersebut,” ucapnya.

Secara pribadi dan kelembagaan, politisi dari Fraksi PDIP ini, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2016. “Semoga semangat perjuangan, pengabdian, kebersamaan, kerendahanhati, ketekunan dan ukhuwah senantiasa mengawal kita semua dalam membangun karakter kehidupan bangsa”, pungkasnya. (edi rusyandi/abdullah alawi)