PMII Malang Desak Negara Tuntaskan Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM
Rabu, 11 Desember 2013 | 08:25 WIB
Malang, NU Online
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indoesia (PMII) turun ke jalan memenuhi balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (09/12). Mereka mendesak penyelesaian atas tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum dituntaskan aparat negara.
<>
Koordinator lapangan, Fathul Hasan menilai, HAM belum menjadi kepedulian pemerintah. Ia juga mengkritik perakukan kasar aparat terhadap aktivis PMII di Jember dan Sampang, Jawa Timur, saat orasi. “Prilaku pelanggaran HAM sudah dicontohkan oleh Presiden!” teriaknya di balaikota yang berdampingan langsung dengan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Fathul mengatakan, negara ini sudah dibentuk sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Namun demokrasi masih belum berjalan dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, kasus dana talangan bank Century yang melibatkan Wakil Presiden Budiono.
“Budionopun ketika diperiksa KPK tidak mau beranjak dari tempat nyaman Istana Negara. Hal ini menunjukkan hukum di Indonesia masih tebang pilih, petinggi negara tidak mau merasakan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, aksi yang digelar dalam rangka memperingati hari antikorupsi dan HAM ini, PMII Malang menuntut Presiden turun dari kursi jabatannya. Pengusutan kasus Hambalang yang menjerat para petinggi Partai Demokrat juga didesak berjalan tuntas.
Para aktivis PMII akhirnya ditemui dua dari anggota DPR. Ahmadi, Wakil Ketua DPRD Kota Malang dan Kristea menjanjikan akan mendukung penuh sikap anti korupsi.
Bahkan Kristea selaku fraksi dari Demokrat mengatakan, “Kami akan mendukung aspirasi aktivis PMII, dan siap memproses siapa saja dari kader Demokrat yang terjerat kasus korupsi tanpa tebang pilih,” serunya. (Diana Manzila/Mahbib)