Tasikmalaya, NU Online
Sekitar 3.983 siswa dari 184 Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Kabupaten Tasikmalaya terancam tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) karena pihak Departemen Agama (Depag) mengaku kekurangan dana bagi penyelenggaraan UAS.
"UAS yang akan digelar Mei ini memang perlu dana yang tidak kecil. Biaya UAS per siswanya mencapai Rp 84 ribu, sementara dana BOS reguler hanya Rp 21 ribu. Nah sisanya dari mana," jelas Pelaksana Mapenda Depag Kabupaten Tasikmalaya, Mamat Hendrawan, kepada wartawan, Selasa, di Tasikmalaya.
<>Mamat menambahkan, sebenarnya pihak sekolah bisa saja meminta sumbangan bagi pelaksanaan UAS kepada masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan saat ini sudah mulai berkurang.
Bahkan saat ini muncul anggapan bahwa masyarakat sudah enggan untuk dibebani biaya-biaya pendidikan, karena sudah merasa tercukupi oleh dana BOS.
Diingatkannya, kalau hal itu terus berlangsung, maka kelangsungan pendidikan bisa terancam. Karena, jika dihitung secara cermat, dana BOS yang diterima masyarakat tidak bisa mencukupi biaya UAS. Oleh karena itu, saat ini banyak sekolah yang merasa kebingungan dengan biaya penyelenggaraan UAS.
"Kalau mau meminta sumbangan dari masyarakat, sekarang ini susah. Karena masyarakat telah menganggap biaya pendidikan anaknya telah cukup lewat BOS. Jadi sulitnya di situ," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PAN, Iif Syamsul Arif, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Namun begitu, pihaknya meminta agar Depag segera berkomunikasi dengan pihak Pemkab Tasikmalaya agar para siswa memiliki kepastian.
Karena kalau dibiarkan terus seperti ini, bisa-bisa para siswa kecewa dan tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ujarnya.
"Saya rasa pihak Depag harus segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Tasikmalaya agar masalah ini segera selesai. Kasihan kan kalau mereka terus menunggu dalam ketidak pastian," paparnya seraya berjanji akan turut meminta Pemkab Tasikmalaya agar mengatasi persoalan ini. (ant/nen)
