Padangpariaman, NU Online

Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padangpariaman kaget dengan belum adanya koordinasi Bupati Padang Pariaman dengan DPRD Padang Pariaman terkait kawasan Tarok City. Hingga saat ini tiga fraksi yang dihubungi Ansor Padang pariaman, masing-masing Fraksi Gerindra, PKB dan Nasdem.

Hal itu diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Padangpariaman Zeki Aliwardana, Senin (14/8) di sekretariat PC Gerakan Pemuda Ansor Padangpariaman di Jalan Raya Pauhkamba-Ulakan, Padangpariaman. Menurut Zeki, pekan lalu Ansor mengadakan pertemuan dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padangpariaman Heppy Neldi yang juga Ketua DPC Gerindra Padangpariama, Ketua Fraksi PKB Hasan Basri, Anggota Fraksi Nasdem Monafistoni di tempat terpisah, Kamis (10/8).

“Dari pertemuan Ansor dengan ketiga anggota DPRD Padangpariaman tersebut, terungkap anggota DPRD Padangpariaman menemukan berbagai keganjilan dalam pembangunan kawasan tersebut. Termasuk soal penamaan Tarok City yang dinilai kurang tepat,” kata Zeki Aliwardana yang didampingi sekretarisnya Alva Anwar.

“Kita dari Ansor sejak awal sudah menyuarakan agar istilah City perlu dikaji ulang. Melalui DPRD sebagai wakil rakyat Padangpariaman, kita berharap penamaan kawasan tersebut perlu ditinjau ulang. Kini penamaan kawasan tersebut sudah tersebar ke mana-mana, baik media massa, spanduk maupun media sosial,” kata Zeki Aliwardana.

Dikatakan Zeki, ketiga anggota DPRD Padangpariaman tersebut mendukung upaya Ansor Padangpariaman untuk melakukan peninjauan ulang penamaan Tarok City.

“Apalagi penamaan itu baru sepihak dari Bupati Padangpariaman. Hingga kini belum pernah dibahas Bupati Padangpariaman bersama DPRD,” kata Zeki sebagaimana disampaikan ketiga anggota DPRD Padangpariaman tersebut. 

Di bagian lain, kata Zeki, ketiga fraksi juga sependapat dengan Ansor untuk menolak pelaksanaan Full Day School (FDS) di Kabupaten Padangpariaman. Alasannya, jika FDS dilaksanakan di Padangpariaman dikuatirkan anak-anak tidak bisa mengikuti pendidikan di TPA, TPSA, madrasah ibtidaiyah maupun pondok pesantren yang santrinya sekolah di sekolah umum. 

“Fraksi Gerindra dan PKB DPRD Padangpariaman dengan tegas menolak FDS. Sedangkan Fraksi Nasdem melalui Monafistoni menyebutkan, FDS perlu ditinjau ulang. Bahkan Heppy Naldi melalui Fraksinya berjanji akan menyampaikan pada Bupati Padangpariaman untuk menolak pelaksanaan FDS di daerah ini,” kata Zeki yang juga mantan Sekretaris  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman ini. (Armaidi Tanjung/ABdullah Alawi)