Daerah
Warga Batuceper Sepakat Tolak Kegiatan Kelompok Pendukung Khilafah
Selasa, 4 April 2017 | 10:03 WIB
Tangerang, NU Online
Kegiatan DPD Hizbut Tahrir Indonesia Kota Tangerang di Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Benda, Ahad (2/4), awalnya akan dilaksanakan di Masjid Jami’ Darussalam. Namun, masyarakat sepakat menolaknya. Ini berdasarkan pada keterangan Ketua DKM Masjid Jami’ Darussalam H Hasbullah.
H Hasbullah mengatakan, berdasarkan musyawarah dengan masyarakat, semua Banom NU PAC Batuceper dan organisasi kepemudaan lainnya, jamaah Masjid Jami’ Darussalam sepakat menolak kegiatan tersebut.
Itu dibuktikan dengan surat keluar DKM Masjid Jami’ Darussalam Nomor 007/DKM-DS/III/2017. Surat itu berisi masyarakat atau jamaah Masjid Jamie Darussalam Keberatan dengan kegiatan DPD HTI di Masjid Jami’ Darussalam.
“Aksi penolakan ini telah diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh GP Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Kecamatan Batuceper dan Remaja Assyabab, dan remaja masjid. Surat ditujukan untuk HTI, dan Kapolres Tangerang,” jelas Ketua GP Ansor Kecamatan Batuceper Abdul Fikri saat dihubungi NU Online, Ahad (2/4).
Pasalnya, kegiatan itu tidak memiliki izin masyarakat dan pemerintah sekitar, seperti Ketua RT dan RW. Kegiatan dengan tajuk tabligh akbar ini, diyakini akan disusupkan kegiatan politik untuk mengajak masyarakat menolak azas Pancasila. Ini bertentangan dengan pemahaman masyarakat sekitar.
“Di sini secara kultur masyarakatnya ikut Nahdlatul Ulama. Bagi kami, konsep Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bisa ditawar lagi. Tidak usah menawarkan konsep khilafah yang sempit, karena di sini tidak cocok,” tegasnya.
Karenanya, masyarakat Darussalam memberikan tiga pernyataan keberatan atas kegiatan tersebut. Pertama, masyarakat Darussalam tidak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan mengingat HTI memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Kedua, masyarakat Darussalam cinta NKRI yang artinya menerima konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, kalau kegiatan ini tetap dilaksanakan, maka akan terjadi benturan dengan masyarakat. (Suhendra/Alhafiz K)
Kegiatan DPD Hizbut Tahrir Indonesia Kota Tangerang di Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Benda, Ahad (2/4), awalnya akan dilaksanakan di Masjid Jami’ Darussalam. Namun, masyarakat sepakat menolaknya. Ini berdasarkan pada keterangan Ketua DKM Masjid Jami’ Darussalam H Hasbullah.
H Hasbullah mengatakan, berdasarkan musyawarah dengan masyarakat, semua Banom NU PAC Batuceper dan organisasi kepemudaan lainnya, jamaah Masjid Jami’ Darussalam sepakat menolak kegiatan tersebut.
Itu dibuktikan dengan surat keluar DKM Masjid Jami’ Darussalam Nomor 007/DKM-DS/III/2017. Surat itu berisi masyarakat atau jamaah Masjid Jamie Darussalam Keberatan dengan kegiatan DPD HTI di Masjid Jami’ Darussalam.
“Aksi penolakan ini telah diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh GP Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Kecamatan Batuceper dan Remaja Assyabab, dan remaja masjid. Surat ditujukan untuk HTI, dan Kapolres Tangerang,” jelas Ketua GP Ansor Kecamatan Batuceper Abdul Fikri saat dihubungi NU Online, Ahad (2/4).
Pasalnya, kegiatan itu tidak memiliki izin masyarakat dan pemerintah sekitar, seperti Ketua RT dan RW. Kegiatan dengan tajuk tabligh akbar ini, diyakini akan disusupkan kegiatan politik untuk mengajak masyarakat menolak azas Pancasila. Ini bertentangan dengan pemahaman masyarakat sekitar.
“Di sini secara kultur masyarakatnya ikut Nahdlatul Ulama. Bagi kami, konsep Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bisa ditawar lagi. Tidak usah menawarkan konsep khilafah yang sempit, karena di sini tidak cocok,” tegasnya.
Karenanya, masyarakat Darussalam memberikan tiga pernyataan keberatan atas kegiatan tersebut. Pertama, masyarakat Darussalam tidak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan mengingat HTI memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Kedua, masyarakat Darussalam cinta NKRI yang artinya menerima konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, kalau kegiatan ini tetap dilaksanakan, maka akan terjadi benturan dengan masyarakat. (Suhendra/Alhafiz K)
