Majalah “Dunia Pendidikan” diterbitkan oleh Pucuk Pimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu). Edisi perdana mulai 17 April 1969, dan edisi terakhir (No.7), April 1970. Penerbitan majalah ini dianggap sebagai momentum “kedewasaan” Pergunu memasuki usia 17 tahun (berdiri Mei 1952). Memang singkat.
<>
Namun sedikit banyak mengandung torehan sejarah masa kejayaan partai NU . Sebagai “badan otonom”, Pergunu telah mampu meneruskan kiprah NU dalam dunia media cetak. NU sendiri, hingga tahun 1972, punya organ resmi Harian “Duta Masyarakat” yang memiliki peran fenomenal selama tahun 1960-1965.
“Duta Masyarakat” dikemudikan KH Saifuddin Zuhri (Pemimpin Umum) dan H. Mahbub Djunaidi (Pemimpin Redaksi), telah mengisi kekosongan media umat Islam, setelah partai Masyumi dibubarkanj (Agustus 1960) dan corong resminya “Harian Abadi” diberangus akibat pengaruh kuat Partai Komunis Indonesia. Sejak itu, “Duta Masyarakat” praktis menjadi penyambung suara umat Islam. Bukan hanya “Nahdliyyin” saja. Ketika Buya Hamka, sebagai pengarang buku novel “Tenggelamnya Kapak van der Wijck” dibantai habis-habisan oleh kaum komunis melalui koran “Harian Rakyat”, dan “Warta Bhakti”, plus “Sulindo” (corong PNI), “Duta Masyarakat” tampil menjadi pembela terdepan Hamka. Memuatkan tulisan-tulisan yang mendukung Hamka sambil balik menyerang komunis. Fakta ini, dapat ditelusuri dalam buku “Tenggelamnya Kapal van der Wijkck dalam Polemik” (Bulan Bintang, 1967).
Untuk menyalurkan aspirasi pendidik dan pendidikan secara khusus, PBNU merestui penerbitan “Dunia Pendidikan” oleh Pergunu. Sasaran pembacanya, adalah guru-guru madrasah atau sekolah umum yang menjadi aktivis NU. Pada nomor-nomor awal, disebutkan “Dunia Pendidikan” dicetak 10.000 eksemplar. Mulai nomor 7 meningkat menjadi 15.000 eksemplar. Suatu hal yang wajar,mengingat jumlah anggota Pergunu puluhan ribu orang. Pendistribusian juga cukup mudah, karena NU d/h Pergunu menguasai Departemen Agama RI.
Waktu itu, Menteri Agama adalah KH Ahmad Dahlan, yang juga Ketua IV PBNU di bawah Ketua Umum PBNU KH.DR.Idham Chalid. Dari pusat hingga ke pelosok (KUA), semua NU. Pengelola majalah “Dunia Pendidikan” terdiri dari tokoh-tokoh PP Pergunu yang juga praktisi pendidikan. Antara lain Drs.Marji’in Syam (Pemimpim Umum/Pemimpin Redaksi), HA Chumaidy (Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi), Drs.Jamhari (Pemimpin Perusahaan). Isi majalah “Dunia Pendidikan” relatif bagus untuk ukuran media internal.
Namun nampaknya mengalami kesulitan pasokan naskah. Setiap terbit, redaksi “DP” memuat pengumuman,menantikan karya tulis pembaca, baik asli maupun terjemahan. Terutama menyangkut bidang pendidikan dan keguruan yang bersifat obyektif ilmiah. Mungkin tak banyak penulis yang mampu memenuhi ajakan tersebut. Sehingga pada penerbitan yang singkat itu, “DP” sering mengutip atau memuatkan kembali tulisan yang pernah dimuat di media lain. Misalnya, pada “DP” No.5, Agustus 1969, dimuat tulisan Prof. DR. Achmad Sanusi “Suatu Komentar Tentang Struktur Politik Menurut UUD 1945 dan Pacasila”, yang telah dimuat dalam majalah “Budaya Jaya” No. 13, Juni 1969. Mungkin alasan redaksi “DP” pemuatan ulang tulisan Prof DR Achmad Sanusi, selain karena kebutuhan naskah, juga karena sosok penulisnya sebagai “Nahdliyin”.
Pada th. 1965, Pak Achmad Sanusi terkenal sebagai tokoh “Persatuan Sarjana Muslim Indonesia” (Persami) yang berafiliasi kepada NU. Tahun 1965 juga, Pak Achmad Sanusi mendapat mandat dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat (Jabar) untuk menjadi Pemimpin Umum Mingguan “Sunda” Bandung. Mingguan (kemudian Majalah) “Sunda” merupakan media yang amat keras dan berani terang-terangan melawan PKI. Penerbitannya (syarat untuk mendapat izin terbit dan jatah kertas) harus mendapat restu partai politik. PWNU Jabarlah yang memberi restu kepada mingguan/majalah “Sunda” dengan menempatkan Prof. DR. Achmad Sanusi di situ. Yang menjadi Pemimpin Redaksi Mingguan/Majalah Sunda adalah sastrawan/budayawan terkenal Ajip Rosidi. Kekurangan naskah mungkin hanya faktor kecil saja yang membuat “DP” berhenti terbit. Gerakan “de-parpolisasi” pasti menjadi penyebab utama. Terutama menghadapi Pemilu 1971 yang mempopulerkan slogan “Parpol No, Pembangunan Yes”.
Departemen Agama menjadi sasaran terpenting untuk dilepaskan dari keterkaitan dengan NU. Melalui Gabungan Peningkatan Pembangunan Umat Islam (GUPPI) yang digulirkan Mayjen Ali Murtopo (Komandan Operasi Khusus – Opsus – dan Sekpri Presiden Soeharto), ikatan Depag, NU dan Pergunu langsung cerai berai. Beberapa tokoh Pergunu yang juga pengelola “DP” menjadi tokoh penting GUPPI. Antara lain Drs. Jamhari. Pergunu sendiri, lenyap dari percaturan oraganisasi profesi, setelah muncul aturan (larangan) hanya ada satu organisasi untuk tiap professi. Untuk guru, hanya PGRI yang diakui (untuk professi wartawan, hanya PWI saja).
Di tengah geliat kebebasan berorganisasi masa kini, tak mustahil Pergunu akan bangkit kembali. Siapa tahu, majalah “Dunia Pendidikan” juga akan ikut hadir dengan isi dan kemasan lebih baik. Menandai tradisi bermassmedia yang dimiliki NU sejak harian “Duta Masyarakat”, SKM “Warta NU”, jurnal “Pesantren”, dll yang pernah menatahkan jejak kreativitas dan intelektualitas para “Nahdliyyin”. (Usep Romli HM)
KH Usep Romli HM, lahir di Balubur Limbangan, Kab.Garut, 16 April 1949. Pengasuh Pesantren Raksa Sarakan ini menulis dalam bahasa Sunda dan Indonesia, mulai kumpulan sajak, ceritera anak-anak, humor pedesaan, humor terjemah dari bahasa Arab, humor pesantren, novel, kumpulan cerpen, kumpulan pengalaman jurnalistik.
Ia dua kali mendapat Hadiah Rancage. Yang pertama, hadiah sastra, untuk karyanya “Sanggeus Umur Tunggang Gunung” th.2010 dan yang kedua hadiah jasa berkat pengabdian terhadap bahasa dan sastra Sunda th.2011. Di lingkungan NU, pernah menjabat penasihat Lajnah Ta’lif wan Nasr PWNU Jabar (1996-2001). Masa mudanya, selain nyantri, pernah aktif di IPNU dan GP Ansor.
