Yangon, NU Online

Militer Myanmar mengaku mulai mengadakan penyelidikan internal atas perilaku tentaranya atas tudingan adanya praktik pembunuhan terhadap Muslim Rohingya.

Sebuah komite untuk menangani masalah ini telah dibentuk dan dipimpin Letnan Jenderal Aye Win. Meskipun, militer Myanmar tetap bersikeras bahwa operasi bersenjata yang mereka lakukan dibenarkan konstitusi, seperti dilaporkan Reuters.

Sebuah pernyataan yang dimuat di halaman Facebook Komandan Militer Jendral Senior Min Aung Hlaing mengungkapan bahwa panel akan bertanya kepada personel, "Apakah mereka mengikuti kode etik militer? Apakah mereka benar-benar mengikuti perintah selama operasi? Setelah itu (komite) akan merilis informasi secara lengkap."

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai ada "pembersihan etnis" oleh tentara Myanmar. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sistematis yang melibatkan operasi bersenjata. Bahkan, upaya pengusiran permanen dengan mencegah Rohingya kembali pulang pun dilancarkan.

Myanmar menampik tudingan adanya praktik pemusnahan etnis. Militer setempat juga menunjukkan empati yang kurang terhadap Rohingya. Sebelumnya, Jendral Min Aung Hlaing menyatakan bahwa Muslim Rohingya bukan bagian dari penduduk asli negaranya.

Ia juga tampak enggan menanggapi tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara di bawah kendalinya dengan menuduh balik bahwa media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar.

Saat ini lebih dari setengah juta orang Rohingya memadati kamp pengungsian di Bangladesh. Jumlah pengungsi terus bertambah meskipun Myanmar mengklaim operasi militer berhenti pada 5 September. (Red: Mahbib)