Jakarta, NU Online

Alokasi 44 persen dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut kebijakan tersebut tidak tepat dan sebagai kesalahan besar pemerintah.

Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp335 triliun atau 44 persen akan dialokasikan untuk mendanai program MBG, yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

“Anggaran pendidikan diambil untuk MBG sebesar Rp757 triliun atau 44 persen adalah dosa besar bagi pemerintah Prabowo. MBG itu bukan bagian dari pendidikan. Tapi lebih cocok dijalankan oleh Kementerian Sosial,” kata Uchok saat dihubungi NU Online pada Selasa (19/8/2025).

"MBG di Kemensos buat stunting, kasih makan orang tua jompo, dan untuk orang-orang miskin," tambahnya.

Ia juga menyinggung latar belakang kebijakan tersebut, termasuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menyebut gaji guru sebagai beban negara, serta adanya pengadaan mobil dinas dalam program MBG yang dinilai tidak relevan.

“Daripada anggaran pendidikan dipakai untuk MBG jadi tahi (kotoran), akan lebih baik membangun fasilitas pendidikan di daerah, memperbaiki sekolah rusak, atau meningkatkan keahlian guru,” tegasnya.

Uchok juga menyoroti penggunaan anggaran MBG yang dinilai kerap tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pada 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana disebut berencana menghamburkan uang negara untuk pengadaan sewa mobil dengan anggaran mencapai Rp488 miliar.

Selain program MBG, anggaran pendidikan tahun 2026 juga diarahkan untuk berbagai program strategis lainnya. Pemerintah berencana mengalokasikan Rp24,9 triliun untuk Program Sekolah Rakyat, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp1,76 triliun.

Tak hanya itu, pembangunan Sekolah Unggulan Garuda juga mendapat alokasi Rp3 triliun untuk sembilan lokasi baru. Saat ini, sekolah tersebut sudah berdiri di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Papua.

Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk program revitalisasi sekolah dan madrasah, dengan target perbaikan lebih dari 10 ribu sekolah dan lebih dari dua ribu madrasah di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, program bantuan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap dilanjutkan. Program ini menjangkau jutaan penerima, mulai dari siswa sekolah hingga mahasiswa. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, yang ditargetkan menyasar lebih dari 41 ribu orang.

Selain itu, pemerintah menyalurkan anggaran pendidikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dengan total Rp253,35 triliun.