Jakarta, NU Online

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengungkapkan bahwa untuk mengatasi antrean panjang jamaah calon haji, pihaknya akan menyiapkan langkah audit data antrean.

Ia mengatakan, terdapat data yang disebut sebagai ‘kuota batu’ yakni calon jamaah yang hendak berangkat melaksanakan haji tetapi ketika dipanggil namanya tidak muncul.  

“Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, termasuk beberapa antrean yang kita sebut kuota batu. Ada namanya, ada alamatnya, ada pembayarannya, tapi ketika dipanggil tidak muncul. Itu juga akan mengurangi panjangnya antrean," kata Gus Irfan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, kuota batu itu menjadi salah satu penyebab panjanganya antrean sehingga pihaknya kerepotan perihal data tersebut.

Gus Irfan juga berharap nantinya terdapat aturan apabila selama dua tahun dipanggil tidak muncul maka data tersebut bisa dihapus.

“Karena itu saya berharap ada aturan bahwa dua kali dua tahun nggak ada, hapus. Kita tidak berani hapus karena ada setoran 25 juta itu,” ungkapnya.  

Gus Irfan menjelaskan bahwa untuk mengatasi antrean panjang itu kunci utamanya adalah tetap bergantung pada kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Terdapat 5,5 juta pendaftar antrean haji Indonesia, yang menurut Gus Irfan, langkah audit data ini bisa untuk menghadapi panjangnya antrean.

"Antrean bagaimanapun juga pasti tergantung dari pemerintah Saudi, berapa yang diberikan kuotanya," ujarnya setelah kegiatan Konsinyering II RUU Haji dan Keuangan Haji.

Selain antrean, Gus Irfan akan membenahi petugas haji mengingat pelaksanaan haji berikutnya akan diurus oleh BP Haji. Petugas haji 2025 ini persiapan yang dilakukan hanya 5 hari. Hal itu, menurut Gus Irfan dirasa kurang efektif pelatihannya.

“Dan kita berpikir petugas haji jangan 5 hari persiapannya. Iya itu kurang efektif pelatihannya. Kita nanti ada semacam diklat yang bisa satu bulan,” katanya.

Pada pelaksanaan haji yang akan datang, Gus Irfan berencana memperketat seleksi kemampuan jamaah dari sisi kesehatan. Hal ini dilakukan karena menurut medis tidak layak berangkat, tetapi diberangkatkan.

"Memang tahun ini kita dalam tanda petik mendapatkan masukan dari pemerintah Saudi, kenapa banyak jemaah-jemaah yang secara teknis tidak istithaah tapi tetap berangkat," ucap Irfan.