Nasional
GP Ansor Banten Angkat Bicara Soal Peredaran Surat Dukungan Habib Rizieq
Sen, 9 Januari 2017 | 23:02 WIB
Jakarta, NU Online
Pimpinan Wilayah GP Ansor Banten mengambil sikap terkait beredarnya surat dukungan untuk Rizieq Shihab sebagai imam besar umat Muslim Indonesia. Kepemimpinan GP Ansor Banten merujuk pada sejarah panjang umat Islam yang sejak awal tidak pernah mengenal imam besar.
Ketua GP Ansor Banten Ahmad Nuri mengatakan, surat dukungan yang tersebar di media sosial dan masyarakat, seolah-olah mengharuskan umat Islam untuk mendukung Rizieq sebagai imam besar umat Islam.
"Dalam perkembangan sejarah Islam di Indonesia tidak mengenal terminologi imam besar umat Islam Indonesia," kata Nuri di Sekretariat GP Ansor Banten di Perumahan Ciceri Permai Kota Serang, Senin (9/1).
Dengan demikian pihaknya menolak surat tersebut dan juga meminta kepada umat Islam di Banten khususnya dan di Indonesia umumnya untuk tetap menguatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah serta tetap menjaga komitmen sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.
"Kami meminta kepada umat Islam untuk tidak menanggapi surat dukungan tersebut dan kepada MUI untuk menelusuri dan melakukan tabayun terhadap Habib Rizieq sebagai imam besar umat Islam yang telah meresahkan umat Islam," terangnya.
Pihaknya mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah strategis demi terciptanya kedamaian dan kondusifitas masyarakat di Provinsi Banten terkait dengan surat dukungan tersebut.
"Kalau hal-hal seperti ini terus berlanjut, artinya ada surat dukungan, pasti ke depan bakal ada juga surat penolakan," pungkasnya.
Sementara Sekretaris GP Ansor Banten Tb Adam Marifat menilai, dukungan tersebut murni sarat politik. Politis yang dimaksud di sini bukan pada politik praktis, namun lebih pada politik ideologi, di mana muatannya tidak sekadar keindonesiaan tapi juga ada tumpangan-tumpangan dari dunia internasional terhadap keislaman di Indonesia.
"Kita tidak pernah mengenal istilah imam besar dalam keislaman kita. Di Al-Quran tidak ada, tidak ada juga aturan dari alim ulama dan rujukan harus ada imam besar. Jadi motif dukungan Habib Rizieq sebagai imam besar ini menurut saya adalah motif politik. Karena, kalau secara syari atau secara agama itu sama sekali tidak mempunyai dasar," kata Adam.
Adam menegaskan, berbicara kiblat keumatan di Indonesia, sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjaga keislaman dan keindonesiaan. Tidak ada dari kedua ormas tersebut yang mengharuskan hadirnya imam besar. Tidak ada juga dari para nenek moyang Islam di Indonesia yang mengharuskan adanya imam besar.
"Umat Islam hari ini menurut saya jangan terlalu berpolitik, karena tugas kita adalah mengurusi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu yang paling utama. Para santri dulu memerdekakan Indonesia berjuang merdeka agar mampu berdampingan dengan sesama umat Islam atau non-Muslim untuk kesejahteraan, kecerdasan kemudian agar toleransi dan hidup berdampingan itu hadir di Indonesia secara sah dilindungi oleh negara," pungkasnya. (Red Alhafiz K)
Pimpinan Wilayah GP Ansor Banten mengambil sikap terkait beredarnya surat dukungan untuk Rizieq Shihab sebagai imam besar umat Muslim Indonesia. Kepemimpinan GP Ansor Banten merujuk pada sejarah panjang umat Islam yang sejak awal tidak pernah mengenal imam besar.
Ketua GP Ansor Banten Ahmad Nuri mengatakan, surat dukungan yang tersebar di media sosial dan masyarakat, seolah-olah mengharuskan umat Islam untuk mendukung Rizieq sebagai imam besar umat Islam.
"Dalam perkembangan sejarah Islam di Indonesia tidak mengenal terminologi imam besar umat Islam Indonesia," kata Nuri di Sekretariat GP Ansor Banten di Perumahan Ciceri Permai Kota Serang, Senin (9/1).
Dengan demikian pihaknya menolak surat tersebut dan juga meminta kepada umat Islam di Banten khususnya dan di Indonesia umumnya untuk tetap menguatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah serta tetap menjaga komitmen sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.
"Kami meminta kepada umat Islam untuk tidak menanggapi surat dukungan tersebut dan kepada MUI untuk menelusuri dan melakukan tabayun terhadap Habib Rizieq sebagai imam besar umat Islam yang telah meresahkan umat Islam," terangnya.
Pihaknya mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah strategis demi terciptanya kedamaian dan kondusifitas masyarakat di Provinsi Banten terkait dengan surat dukungan tersebut.
"Kalau hal-hal seperti ini terus berlanjut, artinya ada surat dukungan, pasti ke depan bakal ada juga surat penolakan," pungkasnya.
Sementara Sekretaris GP Ansor Banten Tb Adam Marifat menilai, dukungan tersebut murni sarat politik. Politis yang dimaksud di sini bukan pada politik praktis, namun lebih pada politik ideologi, di mana muatannya tidak sekadar keindonesiaan tapi juga ada tumpangan-tumpangan dari dunia internasional terhadap keislaman di Indonesia.
"Kita tidak pernah mengenal istilah imam besar dalam keislaman kita. Di Al-Quran tidak ada, tidak ada juga aturan dari alim ulama dan rujukan harus ada imam besar. Jadi motif dukungan Habib Rizieq sebagai imam besar ini menurut saya adalah motif politik. Karena, kalau secara syari atau secara agama itu sama sekali tidak mempunyai dasar," kata Adam.
Adam menegaskan, berbicara kiblat keumatan di Indonesia, sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjaga keislaman dan keindonesiaan. Tidak ada dari kedua ormas tersebut yang mengharuskan hadirnya imam besar. Tidak ada juga dari para nenek moyang Islam di Indonesia yang mengharuskan adanya imam besar.
"Umat Islam hari ini menurut saya jangan terlalu berpolitik, karena tugas kita adalah mengurusi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu yang paling utama. Para santri dulu memerdekakan Indonesia berjuang merdeka agar mampu berdampingan dengan sesama umat Islam atau non-Muslim untuk kesejahteraan, kecerdasan kemudian agar toleransi dan hidup berdampingan itu hadir di Indonesia secara sah dilindungi oleh negara," pungkasnya. (Red Alhafiz K)
ADVERTISEMENT BY ANYMIND
