Ketua LP Ma'arif PBNU KH Arifin Junaidi
Jakarta, NU Online
Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU KH Zaenal Arifin Junaidi mengaku tidak heran jika kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) memunculkan banyak kritik. Pasalnya, sebagian masyarakat khawatir atau trauma terhadap gaya militeristik yang selama ini diterapkannya.
“Bisa jadi kita ini (menolak) karena trauma dengan militeristik yang berlangsung, tapi kalau tidak dimaksudkan ke sana (militeristik), ya menurut saya gak ada masalah,” kata Arifin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Pelibatan personel TNI dalam PLS itu untuk pembentukan karakter nasionalisme pada peserta didik seperti dengan cara penanaman disiplin dan pemberian materi tentang menangkal paham radikalisme.
Merespons hal itu, Arifin mengaku menyanggupi jika lembaganya diajak bekerja sama untuk menangkal radikalisme kepada peserta didik di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas sederajat.
“Ma’arif siap kalau diminta itu oleh pemerintah untuk menangkal radikalisme, karena selama ini ya itu (menangkal radikalisme) yang dilakukan Ma’arif, dan selama ini terbatas hanya di sekolah-sekolah Ma’arif. Ma’arif sanggup. Kita cukup banyak sumber daya manusia untuk itu,” ucapnya.
Adapun tentang kedisiplinan, sambung Arifin, Kemendikbud bisa menggandeng Banser NU yang jiwa nasionalisme dan kedisilplinannya tidak diragukan. “Untuk kedisiplinan misalnya ada Banser,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, TNI akan terlibat dalam program Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud. Pelibatan TNI itu untuk membentuk karakter peserta didik di seluruh tanah air di sekolah-sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Kemendikbud. Lewat program itu, nantinya personel TNI masuk ruang kelas untuk menanamkan pendidikan karakter, terhitung mulai tahun ajaran baru.
"Jadi semua sekolah baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah internasional yang masuk di bawah tanggung jawab Kemendikbud semua wajib mengenalkan program pengenalan lingkungan sekolah (PLS) wajib melibatkan personel TNI yang tadi sudah digambarkan," kata Mendikbud Muhadjir, Jumat (21/6). (Husni Sahal/Fathoni)
