Jakarta, NU Online

Survei Indonesian Social Survey (ISS) menemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen. Hal ini tampak seperti anomali di tengah ekonomi yang seret. Namun dalam faktanya, survei menunjukkan bahwa bukan ekonomi yang lebih banyak menentukan hal tersebut, melainkan hal-hal di luarnya.

"Kepuasan publik lebih banyak ditentukan oleh faktor non-ekonomi, rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan," kata Whinda Yustisia, Direktur Eksekutif ISS, di Aone Hotel Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

"Dan satu angka paling mencolok, tingkat kepercayaan pada Presiden mencapai 90,9 persen, salah satu yang tertinggi pascareformasi," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa dari 39 indikator kualitas hidup, hanya delapan indikator yang secara signifikan menjelaskan kepuasan publik pada kinerja pemerintah, yaitu kepuasan hidup, kepuasan terhadap fasilitas sekolah di lingkungan, rasa aman, rasa percaya pada presiden, rasa percaya pada wakil presiden, rasa percaya pada menteri, rasa percaya pada TNI, dan kepuasan terhadap jalannya demokrasi.

Whinda juga menyampaikan, kecenderungan masyarakat Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu yang menimpa adalah perlakuan yang adil atas ikhtiar yang dijalani sendiri. Hal ini didukung dengan faktor keagamaan yang mendorong untuk senantiasa bersyukur.

"Mereka lupa, kesulitan atau kemampuan itu tidak semata jalan rezekinya dia. Harusnya juga bisa dibukakan Pemerintah oleh sistem yang lebih makro, akses pekerjaan yang lebih masif," katanya.

"Harusnya situasi sulit itu kita protes. Mengkritik pemerintah. Bilang tidak baik. Sulit, atribusinya nasib saya, bukan karena sistem yang gagal," imbuh pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu.

Ia menegaskan bahwa melihat hasil survei yang demikian, harusnya pemerintah sadar bahwa indikator kepuasan terhadap pemerintah bukan karena seberapa bagus Pemerintah bekerja.

"Ini bukan indikator kinerja pemerintah. Karena kualitas ekonomi dan hidupnya masih jelek. Ada gap penilaian," katanya.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Joevarian Hudiyana menyebut bahwa hasil survei itu menunjukkan adanya kepuasan semu di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus ada harapan bisa lebih baiAda

"Tingkat optimisme tinggi. Walaupun kondisinya banyak utang, kondisi ekonomi jatuh, optimisme tinggi konsisten, masyarakat masih ada harapan berjuang di masa depan," katanya.

Dari sisi sosial politik, Direktur Penelitian ISS Kadek Dwita melihat bahwa 50 persen masyarakat mengikuti dan menaati kebijakan pemerintah karena tidak mempunyai kemampuan mempengaruhinya.

Meskipun demikian, ia mengingatkan kepada pemerintah untuk diam begitu saja melihatnya. Sebab, hal tersebut tidak baik dibiarkan dan harus menjadi perhatian.

"Kalau pemerintah pengen angka kepuasannya tetap di angka ini, ada indikator mesti dijaga," kata Pengajar Ilmu Politik di Universitas Udapemerintah

Setidaknya, ia menyebut indikator itu adalah rasa aman personal. Jika semakin sering terjadi pemalakan, begal, dan semacamnya, maka hal tersebut menuntut perbaikan dari kinerja Kepolisian.

"Karena rasa aman indikator penting kepuasan kinerja pemerintah. Padahal demokrasi ini pemerintahannya rakyat, tapi rakyat merasa tidak mempengaruhi pemerintah," pungkasnya.