Salah satu tantangan besar yang dihadapi madrasah di Indonesia adalah minimnya alokasi anggaran pemerintah pusat yang diperuntukan bagi madrasah, karena garis koordinasi madrasah bersifat vertikal dan belum didesentralisasi sehingga perlu adanya upaya-upaya strategis dalam menghadapi tantangan besar tersebut.

Demikian disampaikan oleh Kamarudin Amin, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI usai menerima laporan akreditasi Madrasah dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) di ruang Sekretariat Jenderal Kemenag, Jakarta, Rabu (14/12).

"Pemda diharapkan bisa punya kontribusi besar dalam membantu madrasah karena bagaimana pun juga madrasah adalah rakyatnya bupati/walikota di daerahnya masing-masing," papar Pembina LP Ma'arif itu.

Kamaruddin menambahkan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BANSM) memuat analisis 8 butir standar pendidikan, berdasarkan analisis di lapangan tim BAN S/M menemukan beberapa hal yang harus dievaluasi, misalnya ruang laboratorium dijadikan sebagai ruang kelas, tidak adanya perpustakaan, kualitas pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi serta beberapa kekurangan lainnya.

"BAN S/M mengharapkan kepada kemenag untuk menaikan anggaran madrasah agar madrasah mampu meningkatkan 8 butir standar pendidikan sementara ini anggaran kemenag masih rendah," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun 2016 ini BAN S/M telah melakukan akreditasi kepada 7.400 madrasah mulai dari tingkat MI, MTs dan MA, dengan demikian sisa madrasah yg belum diakreditasi sebanyak 17 ribu dari total 46 ribuaan. (Aiz Luthfi/Fathoni)