Nasional
PPP Apresiasi Diplomasi RI ke Myanmar soal Krisis Rohingya
Rabu, 6 September 2017 | 10:30 WIB
Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam merespons krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine Myanmar.
Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengatakan, tawaran formula empat plus satu (4+1) yang diusulkan RI ke pemerintah Myanmar terkait etnis Rohingya merupakan formula yang moderat dan solutif yang bercirikan Indonesia yakni politik bebas aktif.
Formula 4+1 berisi sejumlah masukan Indonesia kepada pemerintah Myanmar, antara lain mendorong stabilitas, menghindari kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua pihak di Rakhine State, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan serta mendorong pemerintah Myanmar menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State.
Selain itu, kata Arwani, upaya RI dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Bangladesh yang bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran bantuan terhadap etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban yang dialami warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.
“Langkah ini melengkapi upaya sebelumnya dengan berkunjung ke Myanmar,” ujarnya dalam Dialog Kebangsaan & Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak Jateng, Rabu (6/9), sebagaimana siaran pers yang diterima NU Online.
Ia juga menyebut langkah pemerintah RI ini sebagai pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Di samping itu, formula usulan RI dalam merespons krisis di Rakhine State juga sarat dengan spirit konstitusi khususnya terkait dengan perlindungan HAM seperti yang tercantum di Pasal 28A UUD 1945 tentang setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini juga sejalan dengan Deklrasi Universal HAM (DUHAM).
“Kami juga mendorong kepada elemen di Tanah Air untuk fokus dalam pengumpulan bantuan kemanusiaan kepada warga Rohingya. Langkah ini akan jauh lebih konkret untuk mengurangi beban yang saat ini dialami oleh warga Rohingya,” katanya. (Mahbib)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam merespons krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine Myanmar.
Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengatakan, tawaran formula empat plus satu (4+1) yang diusulkan RI ke pemerintah Myanmar terkait etnis Rohingya merupakan formula yang moderat dan solutif yang bercirikan Indonesia yakni politik bebas aktif.
Formula 4+1 berisi sejumlah masukan Indonesia kepada pemerintah Myanmar, antara lain mendorong stabilitas, menghindari kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua pihak di Rakhine State, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan serta mendorong pemerintah Myanmar menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State.
Selain itu, kata Arwani, upaya RI dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Bangladesh yang bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran bantuan terhadap etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban yang dialami warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.
“Langkah ini melengkapi upaya sebelumnya dengan berkunjung ke Myanmar,” ujarnya dalam Dialog Kebangsaan & Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak Jateng, Rabu (6/9), sebagaimana siaran pers yang diterima NU Online.
Ia juga menyebut langkah pemerintah RI ini sebagai pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Di samping itu, formula usulan RI dalam merespons krisis di Rakhine State juga sarat dengan spirit konstitusi khususnya terkait dengan perlindungan HAM seperti yang tercantum di Pasal 28A UUD 1945 tentang setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini juga sejalan dengan Deklrasi Universal HAM (DUHAM).
“Kami juga mendorong kepada elemen di Tanah Air untuk fokus dalam pengumpulan bantuan kemanusiaan kepada warga Rohingya. Langkah ini akan jauh lebih konkret untuk mengurangi beban yang saat ini dialami oleh warga Rohingya,” katanya. (Mahbib)
